Di tengah arus perubahan zaman, seni pertunjukan tradisional jungkir balik untuk sekadar bertahan hidup. Sebab, indikator-indikator ekonomi memang menempatkannya di pinggiran. Kontribusinya terhadap PDB hanya sekelingking dibanding ekspor batubara. Seniman sekaligus pelaku perfilman Indonesia, Garin Nugroho, Selasa (11/6) mengatakan, “Seni pertunjukan, mau ludruk, jatilan, ketoprakan, mengandung nilai yang disebut modal sosial, tempat berkumpul, sharing, dan katarsis bersama. Kemampuan modal sosial itu adalah modal pertahanan bangsa dari segala krisis. Festival besar berbasis pertunjukan Lima Gunung, misalnya, berbasis modal sosial dari output mereka berbentuk seni pertunjukan mayoritas.”

Mereka survive karena menumbuhkan diri dengan berbagai macam cara, jejaring, ekonomi, serta media baru. Seni pertunjukan memiliki basis yang kuat, antara lain modal budaya, jejaring, dan komunitas, untuk beradaptasi pada zaman. Seni pertunjukan tradisional yang hanya berbasis modal ekonomi banyak gagal karena sangat bergantung dari aspek modal uang karena tak disokong modal sosial, yang disepelekan para pengambil kebijakan. Akibatnya, terjadi euforia seni pertunjukan yang digerakkan dengan investasi besar, tetapi tanpa bersumber dari modal sosial. Pemerintah cenderung menjaga kesenian yang memiliki ekonomi berskala besar. Korsel, misalnya, memilih jalan mengikuti selera pasar.

Namun, bangsa maju selalu membentuk selera. Jika hanya mengikuti selera, kita membangun ekosistem yang mencontoh saja. Dalam realitasnya, banyak budaya warisan kita yang mati, karena tak memiliki strategi budaya dalam mempertahankannya. Strategi budaya adalah cara agar (suatu bangsa) mempunyai manajemen yang baik, dari sistem pajak dan sistem tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ini memerlukan ahli-ahli ekonomi kreatif yang jenius, tak hanya yang berpikiran ”memetik hasil” saja. Pangsa pasar seni warisan memang sedikit. Namun, bukan berarti penonton yang sedikit ditelantarkan karena dianggap tak mengerti bisnis.

Dalam seni pertunjukan, afirmasi pemberdayaan, akan berguna pada aspek tertentu. Pertama, uang pada nilai ekonomi. Kedua, pihak yang tak memiliki dana menekankan modal sosial, tenaga kerja, pemahaman sejarah. Perusahaan bisa memberi sponsor. Misalnya, memberi dana bagi guru pematung untuk memberi pelatihan pada anggota keluarga karyawan perusahaan, yang dapat belajar mematung melalui workshop. Yogyakarta, sebagai kota festival, dalam suatu acara, penduduk serta banyak lapisan ikut berpartisipasi, inilah semangat dari nilai ekonomi, ada kebersamaan, ada kreativitas yang dihidupkan. Orang sering tak melihat ini. Makanya, ekonomi kita kacau terus, karena kita tak berbasis modal sosial. Artinya, sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya, tak lengkap kemajuan yang dicapai. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengevaluasi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat, menyusul makin meningkatkan biaya operasional perusahaan penerbangan akibat pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS. Imbasnya harga tiket pesawat rute domestik dipastikan akan ikut melambung. Ketetapan TBA maupun tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat berjadwal oleh pemerintah  belum direvisi sejak 2019. Padahal dalam lima tahun terakhir terjadi dinamika ekstenal seperti nilai tukar rupiah atau kurs, hingga harga avtur yang fluktuatif seiring dengan kondisi geopolitik.  Sebagai contoh saat ini total biaya maskapai untuk maskapai penerbangan berjenis low cost carrier (LCC) atau maskapai yang menawarkan tarif rendah, mencapai Rp 560.000 hingga Rp 580.000 per kuris per jam penerbangan, atau naik dibandingkan 2023 yang mencapai Rp 550.000 dan tahun 2022 yang sekitar Rp 450.000. (Yetede)

Di tengah berbagai tantangan yang kian berat, pemda didorong mampu menumbuhkan perekonomian lokal. Namun, pemda tak bisa bekerja sendiri. Paradigma pemerintahan kolaboratif harus dimiliki oleh setiap pemda. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dalam sambutannya pada diskusi ”Hampir Tiga Dekade, Otonomi Daerah Apakah Sudah Sesuai Harapan?”, Kamis (4/7) di Menara Kompas, Jakarta, mengatakan, tantangan bagi pemda adalah meningkatkan perekonomian lokal dan menyejahterakan masyarakat. Ia menyangkan ada daerah yang belum bisa menjawab tantangan tersebut. Maluku Utara, misalnya, pertumbuhan ekonominya 21 %, tapi kemiskinan masih tinggi. Begitu pula Papua. Menurut Fadel, ini karena dana yang ada tak digunakan secara tepat untuk menumbuhkan ekonomi lokal.

”Dana yang masuk ke daerah justru untuk bangun kantor dan lainnya. Padahal, bisa bangun jalan yang menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Fadel. Fadel melanjutkan, sejumlah pemda kesulitan menjawab tantangan ke depan karena terjebak paradigma pemerintahan yang lama. Paradigma pemda ke depan harus kolaboratif dan disebut pemerintahan kolaboratif, dengan pola kerja pemerintahan lebih melibatkan banyak pihak untuk suatu kepentingan. ”Sayangnya, spirit entrepreneurial governance sangat rendah. Saya pernah mendengar, seorang pemimpin, bupati, wali kota, gubernur capek bekerja seperti ini karena harus melibatkan perguruan tinggi dan lainnya. Namun, pengalaman saya, justru ini jadi menarik karena kita tak sendirian dalam membuat kebijakan. Ketika keluar kebijakannya, semua merasa memilikinya,” tutur Fadel. (Yoga)

Olahraga sepak bola menjadi salah satu upaya merajut kebersamaan di Madura dan gugusan pulau lain di kawasan yang masuk wilayah Jatim itu. Ada desakan untuk mewujudkan satu entitas kemaduraan sebagai representasi rakyat ”Nusa Garam”. Sejak 2016, Madura United dinilai bakal mampu menjawab kebutuhan tersebut. Suhaimi (30) asal Bangkalan, tetapi bekerja dan tinggal di Surabaya, merupakan K-Conk Mania, pendukung Madura United. Ia hadir untuk menyemangati tim kesayangannya di Liga 1 Championship Series. Ia termasuk 6.000 penonton yang menjadi saksi kemenangan 1-0 Madura United atas Borneo di laga pertama semifinal Championship Series, Rabu (15/5) di Stadion Gelora Bangkalan. Kekalahan 1-3 dari Persib pada laga kedua di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (31/5) tetap menjadi capaian terbaik Madura United di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia.

”Sape Kerrab” (sapi karapan), julukan Madura United, finis di peringkat ke-3 (2016). Madura United lahir pada 10 Januari 2016 atas inisiatif Achsanul Qosasi yang mengakuisi Persipasi Bandung Raya. Identitas berganti menjadi Madura United. Presiden Madura United Achsanul Qosasi sengaja menghadirkan tim baru sebagai pemersatu masyarakat Pulau Madura. Pengusaha dan politikus asal Sumenep ini berambisi menjadikan Madura United sebagai klub sepak bola profesional seperti klub-klub besar mancanegara. Menurut Dirut Madura United Annisa Zhafarina Qosasi, pendukung Madura United merepresentasikan dukungan dari tim lokal.  Dari Achsanul ke sang putri, Annisa, ambisi mempertahankan Madura United sebagai klub elite nasional dari Nusa Garam terus dipelihara. Di zaman perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan media sosial untuk peningkatan kapasitas bisnis menjadi keniscayaan, segala pernak-pernik

Sape Kerrab bisa dibeli secara daring dan luring di toko resmi. Annisa telah mengirim pesanan 5.000 jersei Madura United ke Dubai, Uni Emirat Arab. Jersei kandang dan tandang itu untuk memenuhi kebutuhan diaspora Madura di Timur Tengah. Lebih dari 1.000 jersei lainnya sudah dikirim ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika yang notabene pesanan diaspora Madura. Bahkan, untuk jersei Championship Series, ada perubahan sponsor dengan pencantuman kata ”Warung Madura”.  ”Para pengusaha warung Madura mengumpulkan dana untuk jadi sponsor jersei masa khusus. Menurut sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Iskan dar Dzulkarnain, orang Madura amat menyenangi olahraga atau permainan tradisional. Di sepak bola, ungkapan settong dhere atau satu darah sebagai orang Madura terepresentasi. (Yoga)

Dalam raker dengan Komisi III DPR, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum lama ini mengungkapkan, lebih dari seribu anggota legislatif melakukan aktivitas judi daring dengan jumlah transaksi 63.000 kali dan perputaran uang per orang mencapai miliaran rupiah. Dari 63.000 transaksi itu, terdapat 7.000 transaksi yang khusus terkait dengan anggota DPR. Selain data itu, terdapat juga daerah-daerah yang menurut keterangan Menkopolhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah warga yang bermain judi daring. Pada level provinsi, Jabar ada di posisi teratas dengan jumlah warga yang bermain 535.644 orang dan nilai transaksi Rp 3,8 triliun. Disusul DKI Jakarta 238.568 orang dengan nilai transaksi Rp 2,3 triliun. Jateng 201.963 orang dengan nilai transaksi Rp 1,3 triliun. Jatim 135.227 orang dengan nilai transaksi Rp 1,05 triliun. Banten 150.302 orang, nilai transaksi Rp 1,02 triliun.

Virus judi daring juga telah merambah sampai ke tingkat kecamatan. Kecamatan paling terpapar adalah Bogor Selatan dengan jumlah pemain 3.720 orang dan nilai transaksi Rp 349 miliar. Disusul Tambora 7.916 orang, dengan nilai transaksi Rp 196 miliar. Cengkareng 14.782 orang, dengan nilai transaksi Rp 176 miliar. Tanjung Priok 9.554 orang, dengan nilai transaksi Rp 139 miliar. Kemayoran 6.080 orang, dengan nilai transaksi Rp 118 miliar. Kalideres 9.825 orang, dengan nilai transaksi Rp 113 miliar. Penjaringan 7.127 orang, dengan nilai transaksi Rp 108 miliar. Data ini menunjukkan bahwa virus judi daring sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, mulai dari rakyat sampai pejabat. Pelaku yang terlibat dalam tindak kejahatan ini tidak lagi memegang etika, moral, dan agama sebagai nilai (value), karena judi merupakan perbuatan tercela dan melanggar norma agama serta norma hukum yang seharusnya mereka hindari.

Melihat masif dan luasnya penyebaran virus judi daring, jika tak segera diatasi akan lebih membahayakan. Virus judi akan membuat mereka mimpi mendapat keuntungan besar tanpa perlu kerja keras, dan ini akan membentuk jiwa pemalas. Belum lagi pengaruh lain, seperti menjadi individualistis, kecanduan karena penasaran, dan nafsu ingin menang yang membuat mereka akan menghalalkan segala cara. Termasuk korupsi untuk modal serta mengabaikan kewajiban sebagai warga negara dan kepala rumah tangga. Tak cukup hanya menangkap dan memproses pemilik akun judi daring secara hukum, tapi harus pula dilakukan penyitaan terhadap seluruh hasil kejahatan, sarana, serta aset-aset yang terkait dengan perjudian tersebut, termasuk rumah atau gedung tempat mereka menyelenggarakan judi daring, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHAP. Semoga, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring di bawah pimpinan mantan Panglima TNI ini benar-benar menunjukkan kiprah yang membanggakan (Yoga)

Harga sebagian obat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding harga obat di luar negeri, terutama untuk obat impor. Harga obat yang lebih mahal meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Tata kelola pengadaan obat perlu diperbaiki agar akses masyarakat pada layanan kesehatan yang berkualitas bisa lebih terjangkau. Ketua Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia yang juga Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Keri Lestari Dandan menyampaikan, persoalan harga obat yang mahal di Indonesia perlu dikaji secara menyeluruh. Sebab, obat dengan harga mahal yang beredar di masyarakat saat ini mayoritas merupakan obat-obatan yang diimpor. Setidaknya ada tiga golongan obat yang beredar di Indonesia, yakni obat paten yang diimpor, obat yang telah habis masa patennya (off patent) impor, serta obat yang serupa dengan obat off patent yang sudah diproduksi di dalam negeri atau yang disebut sebagai obat generik.

Dari ketiga golongan obat tersebut, obat paten yang diimpor, harganya lebih mahal. ”Namun, persoalannya, harga obat paten tersebut yang lebih mahal daripada yang dijual di luar negeri. Kita seharusnya bisa melakukan pendekatan pada produsen utama obat ini untuk memberikan harga yang terbaik, seperti halnya di Malaysia dan Singapura,” kata Keri, saat dihubungi, Kamis (4/7). Selain itu, Keri menambahkan, relaksasi pajak juga bisa diterapkan untuk produk-produk obat-obatan impor yang masih belum bisa diproduksi di dalam negeri. Tata kelola pengadaan obat di Indonesia juga harus diawasi dengan regulasi yang tepat. ”Tata kelola (pengadaan obat) di Indonesia juga diawasi dengan regulasi yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) di fasilitas kesehatan. Di samping itu, kita semua harus mendukung penggunaan obat generik dan fitofarmaka produksi dalam negeri yang harganya lebih terjangkau,” tutur Keri. (Yoga)