Nyala dari manfaat BUMN dalam memberikan layanan publik dan menggerakkan berbagai sektor strategis akan semakin berpijar apabila dapat berpadu dengan sektor swasta yang mempunyai kapasitas untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Sayangnya, hingga saat ini kolaborasi swasta dan BUMN masih menghadapi beberapa tantangan fundamental berupa adanya perbedaan prioritas dalam proses bisnis serta kesenjangan kapabilitas dan sumber daya. Pemerintah punya tanggung jawab untuk menciptakan proyek pembangunan yang lebih kreatif agar bisa dikerjakan dan menguntungkan pihak BUMN dan swasta.

Kondisi ini terungkap dalam Afternoon Tea#18 Kompas Collaboration Forum bertema ”Memacu Kolaborasi Swasta BUMN dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja”, Kamis (4/7) di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta. Dalam diskusi yang dihadiri pemilik dan pimpinan perusahaan anggota Kompas Collaboration Forum (KCF) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima memandang peran BUMN sebagai agen pembangunan membuat tugas entitas ini tidak hanya mencari untung. Namun, juga untuk melayani kepentingan masyarakat dalam skala ekonomi yang sulit dilakukan swasta. Orientasi ini, sayangnya, malah memaku banyak BUMN.

Sehingga tidak menciptakan kultur kerja yang mendukung tata kelola BUMN menjadi efisien dan produktif. ”Kalau saya belajar dari Jepang, spirit ’Restorasi Meiji’ menjadi soft skill untuk menjadikan smart teknokatrik industri Jepang yang maju. Begitu juga di Vietnam di mana spirit ’Ho Chi Minh’ menjadi kekuatan ekspansi industri. Ini tak terlihat di BUMN,” kata Aria Bima. Sektor swasta cenderung memiliki prioritas yang tinggi pada aspek keuntungan finansial dan inovasi. Untuk berkolaborasi dengan swasta secara optimal, BUMN perlu meningkatkan efisiensi operasionalisasi dan tata kelola yang baik, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk kinerja optimal dan kepercayaan publik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan melakukan studi pasar yang komprehensif dalam tiap program pembangunan untuk memastikan BUMN dan swasta diuntungkan dalam kolaborasi. Peningkatan kolaborasi BUMN-swasta telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Salah satu kolaborasi BUMN dan swasta yang didesain Bappenas adalah proyek pembangunan PLTA di atas bendungan yang digarap BUMN atas penugasan negara. ”Swasta cukup mengeluarkan modal untuk menyewa lahan waduk dan mendapat penghasilan dari PLTA. Sementara waduk menghasilkan irigasi sebagai bentuk pelayanan publik,” kata Suharso. (Yoga)

Informasi di media sosial mengenai password atau kata sandi Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 yang dibocorkan karyawan vendor ke situs Scribd.com pada 2022 menarik diusut. Audit forensik dibutuhkan untuk menemukan keterkaitan dugaan pembocoran kata sandi itu dan serangan ransomware terhadap peladen PDNS 2 di Surabaya, Jatim, pada 20 Juni 2024. Penjelasan yang transparan dari pemerintah terkait serangan terhadap PDNS 2 juga masih ditunggu. Hingga kini, meski Brain Cipher yang mengklaim sebagai pelaku serangan itu mengaku telah merilis kunci dekriptor agar PDNS 2 dapat kembali diakses, belum semua layanan publik yang terdampak serangan itu kembali pulih.

Direktur Eksekutif Information Communication Technology Institute Heru Sutadi menuturkan, peretasan, ransomware, biasanya disebabkan beberapa faktor. Serangan terhadap PDNS 2 bisa dipicu kelalaian penggunaan username dan password dari pengelola. ”Perlu didalami dan dipastikan apakah peretasan dan beredarnya data di Scribd memiliki kaitan dengan serangan ransomware pada PDNS 2. Ini perlu diselidiki, didalami, dan dipastikan melalui digital forensik,” kata Heru, Minggu (7/7). Bocornya username dan password PDNS 2 diungkap unggahan di situs Scribd.com berjudul ”Dokumen Akses Layanan Pusat Data Nasional (Government Cloud). Unggahan itu dibuat akun Dicky Prasetya pada 11 Oktober 2022.

Namun, saat Kompas kembali mengaksesnya melalui mesin pencari Google, artikel itu telah dihapus. Menurut Heru, peretas yang menyerang dengan ransomware sebenarnya tak membutuhkan password atau username untuk masuk ke sistem. Sebab, mereka sudah menginfeksi sistem itu dengan malware sehingga akan mudah terbuka dan masuk ke dalamnya, meski demikian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mesti mendalami data apa saja yang terdapat dalam dokumen yang disebarkan di Scribd.com tersebut. Apalagi, di dalamnya juga ditemukan banyak dokumen yang diduga milik kementerian/lembaga dalam format PDF. (Yoga)

Awan gelap di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (4/7) siang, seperti masuk dalam ruang rapat Komisi X DPR ketika para guru honorer mengadu terkait nasib mereka yang tak kunjung mendapat penghargaan setimpal. Satu per satu guru melampiaskan curahan hatinya dan berharap agar para wakil rakyat bisa menjadi jembatan penyambung aspirasi. Hera Yunita Sari menghela napas panjang sebelum menyalakan mikrofon di hadapannya. Guru honorer asal Kabupaten Lampung Utara, Lampung, ini mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir Pemkab Lampung Utara tidak membuka formasi untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam seleksi calon ASN.

Padahal, UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN telah mengamanatkan, tidak boleh ada lagi pegawai honorer dan non-ASN lainnya pada 2025 di pemerintahan. Artinya, penataan para pegawai honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Selama menjadi guru honorer, pengabdian Hera hanya dihargai Rp 300.000 per bulan, jauh dari cukup untuk sekadar membiayai transportasi dari rumah ke sekolah yang membutuhkan waktu satu jam perjalanan. ”Saya rasa sudah cukuplah masa kerja saya 14 tahun untuk mendapat gaji yang tidak layak itu.

Kami mau mengikuti seleksi, tetapi apa daya pemerintah kami tidak membuka formasinya. Murid saya ada yang sudah jadi tentara, tetapi saya tetap honorer,” kata Hera sambil menyeka air mata.Setelah mendengarkan curahan hati guru, sejumlah anggota Komisi X berjanji memasukkan tuntutan guru dalam pembahasan Panja Pembiayaan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas di DPR. Dalam jangka pendek, Kemendikbudristek didesak untuk menyelesaikan sejumlah masalah dalam seleksi ASN guru. ”Kami mendesak Kemendikbudristek memastikan tenaga guru dan kependidikan non-ASN mendapat keadilan dan tidak menghambat proses pembelajaran,” kata anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah. (Yoga)

Pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera secara bertahap perlu mempertimbangkan alternatif sumber pendanaan. Ketentuan Tapera diatur PP No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 2/2020 tentang Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan UU No 4/2016 tentang Tapera. Pembiayaan rumah untuk peserta Tapera diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimal Rp 8 juta per bulan. KPR Tapera saat ini memiliki suku bunga tetap (fixed rate) 5 % per tahun serta jangka waktu pinjaman hingga 30 tahun. Badan Pengelola (BP) Tapera merilis pelaksanaan kewajiban kepesertaan Tapera bakal bertahap. BP Tapera juga tengah menjajaki skema perluasan manfaat Tapera, yakni pembiayaan bagi masyarakat menengah berpenghasilan tanggung dengan penghasilan di atas Rp 8 juta hingga Rp 15 juta (Kompas.id, 4/7/2024).

Untuk itu, BP Tapera berharap perluasan manfaat Tapera dapat dilegalisasi dalam peraturan menteri. BP Tapera juga sudah mendapatkan penugasan dari Komite Tapera untuk memperluas manfaat Tapera bagi penabung Tapera yang tidak tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Komite Tapera dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Pengembang Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto, Minggu (7/7) mengemukakan, kekurangan rumah di Indonesia sangat besar, menembus 10 juta unit. Kekurangan rumah tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan tanggung di atas Rp 8 juta-Rp 15 juta. Selama ini, pembiayaan subsidi perumahan dari APBN terbatas. Tapera yang diamanatkan menarik iuran dari pekerja menjadi masalah karena ditentang serikat pekerja dan perusahaan, karena pekerja sudah banyak terkena iuran dengan pemotongan gaji hingga 8,5-9 %. (Yoga)

Pelemahan rupiah terhadap USD memukul industri penerbangan dalam negeri. Apalagi, tarif batas atas tiket pesawat tidak pernah berubah sejak 2019 meski harga komponen lain terus naik. Apabila terus dibiarkan, berisiko merugikan banyak pihak. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia ditutup dengan nilai tukar rupiah Rp 16.312 per USD pada Jumat (5/7). Para petinggi maskapai penerbangan menilai kondisi ini amat berdampak pada industrinya. Sebab, berbagai komponen pesawat dibayarkan dengan USD. ”Karena komponen USD banyak, tentu dampaknya besar,” ujar Direut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra, Sabtu (6/7).

Meski USD meningkat,tarif tiket pesawat tidak terkerek naik karena maskapai harus mengikuti regulasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) Kemenhub. ”Tak bisa menaikkan harga tiket karena TBA sudah tak naik dari 2019. Tak ada masalah buat penumpang, masalahnya pada maskapai,” kata Irfan. Hal serupa diutarakan Presdir Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro. Menghadapi kondisi tersebut, upaya efisiensi ditempuh dengan tetap menjaga tak ada perubahan pada rute penerbangan. ”Dari pandemi Covid-19, strategi yang harus kami jalankan adalah efisien. Namun, bukan berarti mengabaikan keselamatan. Kami tetap fokus. Efisiensi pada segala hal menjadi kekuatan,” tuturnya.

Pengamat penerbangan, Gatot Rahardjo, mengemukakan, kurs USD memengaruhi banyak aspek, di antaranya harga avtur, biaya sewa pesawat, dan harga suku cadang. Ketika diakumulasi, proporsi komponen memanfaatkan USD mencapai 70 %i total pengeluaran atau biaya operasional maskapai. ”Naiknya biaya saat ini melebihi biaya yang dijadikan patokan pemerintah saat menentukan TBA tahun 2019. Jadi, kalau secara ekonomi, biaya lebih besar daripada pendapatan (TBA) sehingga maskapai merugi,” ujarnya. (Yoga)

Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Kepercayaan konsumen, walau optimis, melemah. Indikator industri manufaktur (Purchasing Management Index/PMI), di angka 50,7, masih ekspansi, juga mengalami pelemahan. PHK semakin banyak, terutama di industri tekstil dan pakaian. Sementara nilai rupiah mengalami depresiasi dan tekanan. Inflasi relatif rendah 2,5 %, tetapi deflasi dua bulan berturut-turut menunjukkan indikasi pelemahan daya beli konsumen. Sekalipun inflasi relatif rendah, BI belum berani menurunkan suku bunga. Kekhawatirannya adalah pada rupiah yang semakin tertekan dan sulit dijaga. Beberapa bank sentral, seperti bank sentral Eropa, Swiss, Swedia, dan Brasil, telah menurunkan suku bunganya. BI menunggu bank sentral AS, The Fed, menurunkan suku bunga kemudian mengikutinya.

Padahal, para pelaku ekonomi menanti penurunan suku bunga untuk mendorong kegiatan usaha. Dengan cadangan devisa yang tidak besar, walau memadai, BI menjaga stabilitas rupiah dengan intervensi langsung, penerbitan obligasi rupiah dan dollar, serta meningkatkan domesticnon-delivery forward market untuk membantu stabilitas rupiah. Namun, ini belum memadai. BI praktis menjadi pemegang Surat Berharga Negara (SBN) terbesar, sekitar 24 %. Rupiah masih akan mengalami tekanan sampai The Fed menurunkan suku bunga. The Fed tidak menurunkan suku bunga karena inflasi masih di atas 2 %. Tingginya suku bunga membuat bank semakin bersaing untuk mendapatkan dana tambahan. Margin pun turun. Sementara debitor menunggu turunnya suku bunga untuk mengajukan kredit baru yang lebih besar.

Mereka juga menunggu kebijakan pemerintahan baru yang diharap lebih menjanjikan. Nasabah UMKM masih meminta restrukturisasi kredit, untuk mendapat perpanjangan. Konsumen berpendapatan menengah dan tinggi cenderung menahan pengeluaran. Mereka lebih suka menabung dananya dengan lebih tingginya suku bunga. Secara makro, ekonomi terlihat baik-baik saja. Namun, berbeda secara sektoral, terutama industri manufaktur, apalagi mikro, yang membutuhkan perhatian tinggi. Tanggapan kebijakan makro dan sektoral yang fasilitatif dibutuhkan untuk restrukturisasi dan transformasi. Tentu saja inisiatif di tingkat mikro perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi. (Yoga)

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti akan menggelar patrol siber guna mengantisipasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal sebagai tindak lanjut atas kasus titip kelola dana investasi perorangan oleh Ahmad Rafif Raya yang menimbulkan kerugian hingga Rp 71 miliar. Ketua Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan, pihaknya mencegah potensi terjadinya penawaran investasi yang tidak berizin dan dapat merugikan masyarakat dengan melakukan patroli siber dan pemantauan media sosial. ”Satgas Pasti didukung anggotanya, terutama Kemenkominfo beserta Satgas Pasti di daerah akan melakukan cyber patrol dan saling menginfokan jika terdapat kasus dugaan pelanggaran, termasuk pemantauan media sosial,” katanya, Minggu (7/7).

Sejak 2017 hingga 31 Mei 2024, Satgas Pasti telah menghentikan 9.888 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.366 entitas investasi ilegal, 8.271 entitas pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi, serta 251 entitas gadai ilegal. Selama April-Mei 2024, Satgas Pasti telah memblokir 129 tawaran investasi ilegal. Modus penipuan yang ditemukan adalah dengan meniru atau menduplikasi nama produk, situs, ataupun media sosial milik entitas berizin dengan tujuan menipu (impersonation). ”Laporan masyarakat sangat diharapkan sejalan dengan berkembangnya modus penipuan dan literasi keuangan serta digital yang belum optimal di masyarakat,” ujar Hadiyanto. Belakangan, ramai diberitakan kasus gagal bayar dana kelolaan investasi oleh Ahmad Rafif Raya, pemengaruh (influencer) investasi di media sosial.

Pemilik akun @waktunyabelisaham tersebut gagal mengelola investasi 34 klien asalMakassar, Sulsel, senilai Rp 71 miliar. Sebulan sebelumnya, pada Minggu (9/6), Ahmad telah memberi keterangan resmi dan bertanda tangan di atas meterai terkait kasus tersebut. Ia mengakui mengelola dana tersebut atas nama pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. Ahmad mengaku salah mengelola investasi sehingga timbul kerugian akibat timbulnya biaya operasional dan pengembalian investasi atas modal investasi investor lainnya. Ahmad berjanji menanggung seluruh nilai investasi yang telah dicatatkan sebagai utang sebesar Rp 71,81 miliar, yang akan dibayar secara bertahap sejak 10 Juli 2024 hingga 10 Juli 2027 dengan pembayaran setiap tanggal 10 per bulan. Ia juga siap menanggung segala konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun perdata jika lalai menyelesaikan tanggung jawabnya. (Yoga)

Pekerja menggarap kerajinan kap lampu dari pelepah pisang dan daun lontar di industri Palem Craft, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024). Produk yang dihasilkan dari tempat tersebut untuk pasar ekspor ke sejumlah negara, seperti Spanyol, Yunani, Turki, dan Perancis, dengan nilai ekspor pada enam bulan terakhir sekitar Rp 4 miliar. Promosi yang gencar mendorong ekspor dari usaha mikro, kecil, dan menengah itu naik 40 persen dibanding pada tahun lalu. (Yoga)

Liburan sekolah datang berbarengan dengan masuknya tahun ajaran baru. Sejumlah warga pun berusaha menghemat pengeluaran dengan tetap mencari celah agar bisa mengajak anak bersantai saat liburan sekolah tiba. “Liburan sekolah tahun ini, saya dan istri mengerem pengeluaran karena anak kedua masuk TK dan kakaknya yang naik kelas V SD. Total pengeluaran bisa Rp 10 juta. Biasanya, kami liburan beberapa hari ke tempat wisata, seperti di Puncak, Bogor, Jabar. Tahun ini, liburan terjauh ke curug di daerah Sukabumi dan menginap di rumah saudara. Selebihnya, kami mencari hiburan di dekat rumah, seperti bersepeda keliling UI atau memancing di setu,” ujar Herman (40) Karyawan swasta di Depok

Putri Anisa (40) Social media specialist, mengatakan, tahun ini, dua anaknya masuk ke perguruan tinggi negeri. persiapan biaya masuk PTN dimulai sejak beberapa tahun lalu dengan investasi logam mulia yang cenderung stabil dan mudah dicairkan, juga tetap menabung setiap bulan. Tahun ini, anak-anaknya minta liburan naik pesawat, jadi dia cari promo tiket murah di luar peak season. Selama liburan, mereka tidak banyak belanja, lebih untuk wisata dan kuliner. Jadi, liburannya dapat, bayaran kuliah aman. B Apriliyanto (42) Karyawan swasta di Yogyakarta, menuturkan, “Tahun ini, harga pangan pokok meningkat. Anak juga bertambah besar sehingga pengeluaran untuk sandang juga bertambah. Apalagi memasuki tahun ajaran baru, kebutuhan biaya sekolah anak wajib dipenuhi. Mau tidak mau, saya lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, sandang, dan biaya sekolah.” (Yoga)