Emiten masih gencar menjaring dana segar di pasar modal. Salah satunya melalui penerbitan surat utang atau obligasi. Dana yang terhimpun umumnya dipakai untuk refinancing utang, serta untuk keperluan modal kerja atau ekspansi. Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada rencana penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk (EBUS) dalam pipeline senilai Rp 7,76 triliun. Emiten yang sedang menawarkan obligasi di antaranya PT Barito Pacific Tbk (BRPT). BRPT menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2024 Rp 1 triliun. Masa penawaran umum berlangsung pada 9 Juli - 11 Juli dan dijadwalkan akan mencatatkan obligasi pda 17 Juli 2024. Seluruh dana yang terhimpun akan dipakai BRPT untuk membayar tiga obligasi sebelumnya dan sebagian atas dua utang bank. Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) baru saja mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2024 pada 8 Juli 2024. Jumlahnya sebesar Rp 932,35 miliar, yang akan dipakai sebagai modal kerja. Sebanyak 70% untuk pengoperasian jalan tol, dan 30% untuk pemeliharaan jalan tol.

PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) juga menebitkan obligasi, dengan nilai sebesar Rp 200 miliar. Emiten lain yang menerbitkan obligasi ialah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) sebesar Rp 600 miliar, PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) sebesar Rp 500 miliar, dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) senilai Rp 1 triliun, dan PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) sebesar Rp 500 miliar. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi memprediksi, penggalangan dana oleh emiten melalui penerbitan obligasi masih akan ramai pada semester II-2024. Di samping aksi korporasi lain berupa rights issue maupun private placement. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga punya pandangan serupa. Dengan suku bunga yang masih tinggi, emiten cenderung lebih tertarik menggalang dana melalui penerbitan obligasi atau sukuk dibandingkan pinjaman bank. Sebab, obligasi menawarkan yield yang lebih menarik bagi investor.

Inovasi teknologi digital super app menjadi arena bertarung baru bagi sejumlah bank besar di Tanah Air. Aplikasi mobile serba ada, mulai dari fasilitas perbankan, transaksi, hingga investasi, membawa asa bagi bank untuk menjaring lebih banyak nasabah baru, sekaligus memupuk pendapatan berbasis transaksi. Apalagi, basis nasabah yang besar merupakan modal kuat bagi bank untuk mengerek porsi current account saving account (CASA) alias dana murah, di tengah iklim biaya dana tinggi akibat membubungnya suku bunga. Faktanya, jika berkaca pada rapor terbaru bank-bank papan atas, terlihat bahwa CASA dan pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI) mereka cukup tebal. EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera. F. Haryn mengatakan dua aplikasi perbankan digital perseroan, yakni BCA mobile dan myBCA, akan terus dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dan tren digital masyarakat. Kehadiran kedua aplikasi ini memungkinkan BCA menjaga porsi CASA di atas 80% dari total dana pihak ketiga (DPK) dan menjadi salah satu yang tertinggi di industri ini. Perseroan juga menikmati peningkatan pesat pendapatan nonbunga berkat aplikasi digitalnya. Tak ketinggalan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) pun baru saja meluncurkan super app, yakni Wondr by BNI, pekan lalu. Melalui aplikasi ini, perseroan menyasar porsi CASA dapat meningkat secara bertahap ke posisi 75%—80% terhadap total DPK, dari saat ini sekitar 70%. 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengamini bahwa peluncuran super app ini menjadi penting sebab CASA yang kuat mampu menopang pertumbuhan kinerja perseroan, apalagi di era suku bunga tinggi. Terpisah, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menegaskan keamanan sistem Wondr melalui penerapan pengamanan berlapis, mulai dari edukasi nasabah, kontrol terhadap aplikasi, penerapan kecerdasan buatan untuk liveness detection, adopsi multifactor authentication (MFA), hingga sistem anti-fraud. Bank BUMN lainnya, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bahkan sudah lebih dahulu meluncurkan super appsejak 2021 bernama Livin’ by Mandiri. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menjelaskan Livin’ telah mampu mengelola 846 juta transaksi pada kuartal I/2024, meningkat 41,7% YoY. Nilai transaksinya pun telah menembus Rp921 triliun, tumbuh sebesar 27,4% YoY. Tak ketinggalan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga menikmati keuntungan dari inovasi layanan digital di aplikasi BRImo. Malah, nilai transaksi BRImo pada kuartal I/2024 melesat 55,2% YoY menjadi 970 juta transaksi, seiring dengan kenaikan jumlah nasabah sebesar 30,3% YoY menjadi 33,5 juta. Nilai transaksinya pun tembus Rp1.251,1 triliun, naik 41,8% YoY. "Kami bisa meningkatkan fee based income 6,92% yang menjadi faktor pendorong laba BRI. Ini tidak lepas dari kontribusi super app BRImo," kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengembangan skala layanan melalui super app menjadi langkah jitu sehingga bank tidak lagi sekadar mengandalkan pendapatan dari margin bunga.

Daya gebrak ekosistem pemanfaatan energi ramah lingkungan makin kencang. Tren transisi energi ini diproyeksikan bakal menggeser dominasi industri hulu minyak dan gas bumi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi situasi yang tidak mudah. Dimulai dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang mengganggu mobilitas kinerja sektor hulu, investasi hulu yang landai, hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik yang belum kunjung usai. Langkah ini disusul oleh Shell Upstream Overseas Services (I) Limited yang meninggalkan Blok Masela dengan alasan ingin mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Terbaru, Eni SpA, perusahaan migas asal Italia, yang menguasai IDD dan sejumlah lapangan di Cekungan Kutai, menyampaikan niatnya untuk banting setir menjalankan transisi energi. Eni yang berpusat di Italia diketahui berencana untuk mengumpulkan lebih dari 4 miliar euro atau setara dengan US$4,3 miliar dari divestasi sejumlah aset hulu migas di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Siprus. 

Berdasarkan data Bloomberg, penjualan tersebut bakal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjual aset dengan total nilai 8 miliar euro hingga 3 tahun ke depan. Melalui strategi tersebut dapat dilihat bahwa Eni berupaya mendapatkan dana segar dari proses divestasi aset yang bersinggungan dengan hidrokarbon. Dana segar ini digunakan untuk membiayai program transisi energi. Tren perusahaan migas multinasional yang akhir-akhir ini melepas aset hulu migas yang dinilai tidak kompetitif perlu direspons pemerintah dengan tepat. Pemerintah perlu segera mencari investor pengganti agar proyek hulu migas yang ditinggalkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut tetap berjalan optimal. Harian ini menilai peningkatan investasi di transisi energi tidak berarti investasi di hulu migas ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Keunggulan cadangan gas yang begitu besar di Tanah Air menjadi daya tarik bagi perusahaan migas yang mulai mengalihkan perhatian pada transisi energi yang dinilai ramah lingkungan.

Pelaku usaha siap terlibat dalam satuan tugas pemberantasan impor ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk mencegah maraknya produk impor tak resmi di dalam negeri. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal menjadi bukti upaya gotong-royong antara pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan persoalan impor di Tanah Air.“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan] dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Arsjad menyinggung tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Dengan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal, dia meyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard agar tepat sasaran. Mendag Zulkifli menyatakan Kemendag memang menggandeng Kadin dalam satgas pemberantasan impor ilegal. Zulkifl i belum bisa memperinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal. 

Namun, dia menekankan Satgas akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, Satgas juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. “Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi,” ucapnya. Sebaliknya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Satgas tersebut. Namun, dia menekankan penanganan impor ilegal sebaiknya langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, Airlangga mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menilai industri tekstil memerlukan kebijakan terpadu agar bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor itu. Selain itu, dia menilai perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif. Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024 bermasalah ketika di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pegi Setiawan bebas dari status tersangka terkait pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, Jabar, pada 2016, karena penetapannya sebagai tersangka dinyatakan tidak memenuhi prosedur. Putusan ini tak hanya menjadi momentum bagi kepolisian untuk mengevaluasi implementasi manajemen penyidikan kasus pidana, juga dijadikan bukti baru atau novum dalam perkara pembunuhan Vina dan Rizky. Putusan praperadilan yang membebaskan Pegi dari status tersangka ini dibacakan hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, Senin (8/7). Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan Polda Jabar menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

”Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka,” kata Eman. “Saya berterima kasih pada pak hakim, seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dan mendoakan Pegi. Hari ini doa kami terbukti. Anak saya tidak bersalah,” ujar Kartini (48) ibu Pegi terbata-bata. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, pihaknya menghormati dan tunduk pada putusan PN Bandung. Putusan itu akan menjadi bahan evaluasi bagi penyidik. Penyidik akan melihat lagi syarat formil dan materiil yang tidak dipenuhi sebagaimana putusan hakim. Menurut Djuhandhani, penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Rizky masih dipercayakan kepada Polda Jabar. (Yoga)

Kasus penawaran investasi tidak berizin kembali terjadi, melibatkan pemengaruh (influencer) investasi di media sosial, Ahmad Rafif Raya, yang juga pengurus dan pemegang saham PT Waktunya Beli Saham. Ia gagal mengelola investasi Rp 71 miliar milik 34 warga Makassar, Sulsel. PT Waktunya Beli Saham juga tak memiliki izin OJK untuk bertindak sebagai manajer investasi dan penasihat investasi. Pada 2022-2023, kasus penyalahgunaan dana yang melibatkan pemilik dan pemegang saham sejumlah perusahaan, antara lain PT Jouska Financial Indonesia, mencuat. PN Jakpus yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan MA, menghukum Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra sebagai manajer investasi.

MA menyebutkan, keduanya terbukti berkegiatan pasar modal sebagai penasihat investasi tanpa izin usaha dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kerugian Rp 5,6 miliar, dana milik 16 orang. Kisah investasi ilegal belum berakhir. Bentuknya kian beragam: investasi emas ilegal, memutar uang ala skema Ponzi, hingga di pasar keuangan dan pasar saham. Korbannya dari berbagai kalangan, melibatkan receh hingga miliaran rupiah. Pelaku umumnya mengiming-imingi korban dengan keuntungan dan kecanggihan dunia investasi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 oleh OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 49,68 %. Survei dilakukan terhadap 14.634 responden di 34 provinsi.

Di sisi lain, informasi perihal investasi melalui konten di media sosial dan media lain mudah disebarkan. Bukan hal yang salah jika konten tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi publik. Namun, menjadi salah jika pemengaruh yang menyebarkan konten tersebut lantas bertindak melampaui kemampuan dan izin yang ia miliki. OJK mesti bertindak tegas kepada pemengaruh yang menyalahgunakan pengaruhnya sehingga menjerumuskan pemilik dana, juga menginformasikan investasi legal yang bisa diikuti dan investasi ilegal yang mesti dijauhi masyarakat. Literasi keuangan pun mesti dipacu. Jangan tunggu jatuh korban (Yoga)

Kemiskinan di Jakarta sangat pelik dan seolah sulit diselesaikan. Di tengah kemegahan kota dan kehidupan mewah kalangan kelas atas, masih banyak orang berkekurangan dan jauh dari hidup layak. Kisah Ibu Rusmiyati (60), warga Jaksel (Kompas, 19/6/2024), yang tewas saat gubuknya terbakar serta seminggu jasadnya tak dimakamkan karena ketiadaan biaya dan tak terdaftar dalam administrasi kependudukan di Jakarta, menjadi contoh nyata bentuk kemiskinan di Jakarta. Pada Maret 2023, BPS mencatat angka kemiskinan di DKI Jakarta berada di level 4,44 % (4,78 juta jiwa), terendah sejak Maret 2020, dan urutan ketiga terendah secara nasional. Namun, capaian ini masih menyisakan banyak ”PR”.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dalam periode itu masih meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,682 pada September 2022 menjadi 0,695 pada Maret 2023, artnyai, jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,158 menjadi 0,175. Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pengeluaran Jakarta yang diukur dengan rasio gini pada Maret 2023 meningkat cukup tajam dan tertinggi sejak Maret 2017. Rasio gini Maret 2023 mencapai 0,431.

Menunjukkan melebarnya kesenjangan (gap) antara pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas, meski penduduk miskin berkurang. Masalah kemiskinan di Jakarta memang kompleks dan memerlukan banyak kebijakan sekaligus. Tak hanya bansos, kebijakan terkait penyediaan lapangan kerja, pembatasan urbanisasi, juga berpengaruh pada kemiskinan. Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki daya tarik bagi pencari kerja. Orang dari banyak daerah rela menunggu dan mengadu nasib di Jakarta. Padahal, lapangan kerja yang tersedia terbatas dan tak semua orang mampu bersaing mendapatkannya.

Ini membuat sebagian besar masyarakat terpaksa bekerja serabutan di sektor informal, seperti perdagangan dan jasa perorangan, dengan pendapatan relatif kecil di tengah tingginya kebutuhan hidup. Pada akhirnya, kemiskinan pun menjerat mereka. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta, dengan memperkuat ekonomi dan infrastruktur di daerah asal migran, agar mereka tidak perlu datang ke Jakarta mencari pekerjaan. Akses pada pendidikan dan kesehatan yang memadai juga kunci utama memerangi kemiskinan. Perlu upaya serius menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan berkelanjutan, memberi pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. (Yoga)

Kondisi keuangan negara sedang penuh tantangan. Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target, sedang belanja negara lebih tinggi dari rencana. Akibatnya, defisit anggaran diproyeksikan melebar dari 2,29 persen menjadi 2,7 % dari PDB, alias membengkak Rp 80,8 triliun dari rencana awal Rp 522,8 triliun menjadi Rp 609,7 triliun dan semakin mepet mendekati batas aman. Kondisi terakhir keuangan negara itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam raker dengan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) Senin (8/7) untuk membahas Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Proyeksi Kinerja APBN Semester II Tahun 2024. Kemenkeu memperkirakan setoran perpajakan sampai akhir tahun 2024 hanya mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 % target awal APBN 2024 di Rp 2.309,9 triliun.

Pemerintah berharap pada setoran non-pajak untuk mendorong pendapatan negara agar mencapai target 100 %. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun diproyeksikan mencapai Rp 549,1 triliun atau 111,6 % target APBN. Pada saat penerimaan negara sulit mencapai target, belanja negara justru membengkak melampaui target di APBN 2024. Kemenkeu memprediksi belanja pemerintah tahun 2024 akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 % dari target awal di Rp 3.325,1 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sepanjang semester I-2024, disebabkan merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terkena dampak penurunan harga komoditas yang cukup tajam. ”Profit mereka turun sangat tajam.

Di sisi lain, kebutuhan belanja negara masih besar. Sepanjang semester I-2024, pemerintah sudah jorjoran membelanjakan APBN untuk beberapa kebutuhan, antara lain belanja pegawai untuk menaikkan gaji ASN dan TNI Polri pada awal tahun 2024. Selain itu, belanja untuk pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 serta program pendidikan dan pelayanan publik. Pemerintah juga menggelontorkan bansos di awal tahun untuk memitigasi dampak El Nino dan perubahan iklim. Untuk menutup defisit dan membiayai kebutuhan belanja yang membesar, Kemenkeu meminta persetujuan DPR untuk menambah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) alias ”kas cadangan” sebesar Rp 100 triliun di sisa tahun ini. Sebelumnya, dalam APBN 2024, pemerintah merencanakan penggunaan SAL sebesar Rp 51 triliun. (Yoga)

Pemerintah melalui Kemendag mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Pemerintah juga menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat. DMO merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir CPO dan produk turunannya memenuhi kebutuhan minyak goreng rakyat beserta bahan bakunya di dalam negeri. Selama ini DMO minyak goreng rakyat itu berupa minyak goreng curah dan kemasan sederhana merek Minyakita. Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, ke depan, DMO minyak goreng hanya berupa Minyakita, tak ada lagi DMO minyak goreng curah. Hal itu juga mempertimbangkan masukan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Beberapa waktu lalu KSP meminta agar Indonesia pelan-pelan mengurangi produksi dan konsumsi minyak goreng curah.

”HET minyak goreng rakyat juga telah disesuaikan. HET yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan yang kerap disebutkan Mendag belakangan ini,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (8/7). Mendag Zulkifli Hasan menyatakan, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita naik dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter. Sebelumnya, HET itu diusulkan naik menjadi Rp 15.500 per liter. Namun, tim kajian harga mengusulkan HET minyak goreng tersebut Rp 16.000 per liter. Karena itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menetapkan HET Minyakita Rp 15.700 per liter. Menurut Bambang, kedua kebijakan itu sudah dikaji dan dibahas dengan kementerian/lembaga dan asosiasi pelaku usaha terkait. Saat ini rancangan peraturannya sudah di- rumuskan dan tengah diharmonisasi di Kemenkumham dan akan segera diterbitkan. (Yoga)