Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% yang ditetapkan dalam APBN 2024 masih bisa tercapai, meski APBN tengah dalam tekanan serius dinamika global. Syaratnya, suku bunga acuan BI atau BI Rate yang saat ini berada di level 6,25% diturunkan guna memberi ruang ekspansi besar-besaran bagi pelaku industri. Di sisi lain pemerintah juga harus mendorong sektor industri dan perdagangan industri-industri yang berkontribusi nyata dan tinggi ke perekonomian, seperti otomotif, baja dan besi, serta petrokimia, perlu dipacu dan dibantu. Sedangkan perdagangan ke luar negeri dari kegiatan usaha yang berbasis produk  lokal dan hasil UMKM, wajib digenjot. Perekonomian Indonesia tak bisa menghindar dari pengaruh dinamika global, seperti suku bunga The Fed yang bertahan di level 5,5% sejak Juli 2023 dan pertumbuhan ekonomi dunia stagnan di level 3,2% selama dua tahun terakhir. (Yetede)

OJK bakal memberikan sanksi  yang keras bagi pelaku judi online yakni akan masuk dalam layanan jasa keuangan, seperti tidak bisa membuka rekening lagi. Hal ini dilakukan sebagai pengingat agar tidak ada lagi yang melakukan judi online. Kepala Eksekutif Pengawas  Perbankan OJK Dian Edianan Rae menjelaskan, dengan memasukkan nama-nama para pemain atau bandar judi onlie (judol) ke dalam daftar hitam, maka akan terdampak besar terhadap kehidupannya. Diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak diikuti oleh orang lain. "Kami akan bertindak lebih keras terhadao mereka yang sudah terbukti melakukan pelanggaran, mungkin sebagai fasilitator dan lain sebagainya ada  konsekuensi tidak boleh lagi membuka rekening di bank. Dan saya kira kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia sekarang, mereka tidak akan bisa hidup dan melakukan kegiatan secara normal," jelas Dian. (Yetede)

PT Astra Internasional (Tbk) (ASII) mencatatkan penjualan 231.792 unit mobil pada semester I-2024, atau mencapai 60% dari total penjualan mobil nasional yang sebesar 408.012 unit. Pengusaha  pasar (marker share) yang meningkat dari periode sama tahun lalu yang sebanyak 56% tersebut, menjadi indikasi kian kokohnya posisi Grup Astra di industri otomotif Tanah Air. Saham pun, diyakini perseroan yang sekarang bercokol di Rp 4.560 tersebut pun, diyakini bisa terkerek hingga Rp 6.500 di tahun ini. Berdasarkan data penjualan  mobil domestik Grup Astra, perseroan mencatatkan penjualan 43.908 unit pada bulan Juni Mei 2024, naik 6,3% dibandingkan bulan Mei 2024 yang sebanyak 41.314 unit. Sementara sepanjang Januari-Juni 2024, Grup Astra meraup penjualan 231.792 unit atau turun -16,59% dibanding semester I-2023 yang sebanyak 277.924 unit. (Yetede)

BPKP didorong untuk melakukan audit komprehensif terhadap tata kelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang telah diserang oleh ransomware Lockbit 3.0 ulah dari kelompok Brain Chiper pada Kamis (20/7/2024). Audit ini diharapkan bisa mencakup tata kelola semua aspek terkait PDNS tersebut dari mulai proses pembuatan konsep , tender, peran Kemenkominfo dan Telkom Sigma (anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk), hingga teknis operasional. Hal tersebut menjadi benang merah  diskusi bertema 'Anggaran Rp 700 miliar, Pusat Data Mudah Dijebol' di BeritaSatu TV yang mengundang narasumber Pakar Keamanan Siber dan Information Technology Security Specialist Vaksincom Alfons Tanujaya dan Anggota Komisi  I DPR Sukamta yang disirakan secara langsung, Selasa (9/7/2024). (Yetede)

Industri manufaktur membutuhkan perlindungan seperti penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Hal ini karena dampak dari penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dampak dari Permendag tersebut cukup dalam, dengan terjadi banyak penutupan industri yang membuat banyak PHK. Dia mengaku telah menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyuarakan kegelisahan industri. Presiden, lanjut Agus, telah memimpin langsung rapat terbatas menanggapi persoalan tersebut. Alhasil akan segera diterbitkan BMTP dan BMD untuk melindungi produk lokal. "Alhamdulillah, bahwa dalam ratas tersebut kami memperjuangkan dan disetujui oleh Bapak Presiden untuk menetapkan BMTP dan BMAD, tentu dalam rangka kita melindungi industri dalam negeri," kata Menperin. (Yetede)

Industri pengguna gas bumi kini bisa berlega hati. Pemerintah akhirnya  memutuskan memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT),  yang seharusnya berakhir 2024 ini. Perpanjangan HGBT ini diputuskan dalam rapat terbatas atas harga gas untuk sektor tertentu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) lalu. Kepastian disebut setelah melalui  pembahasan panjang dan tarik ulur kepentingan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini mengaku menyiapkan payung hukum baru sebagai dasar perpanjangan HGBT. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, payung hukum tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang didalamnya mengatur HGBT. "Porsi DMO gas bumi akan dinaikkan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 60%," sebut Agus Gumiwang, Selasa, kemarin (9/7). Saat ini,  DMO gas bumi hanya sebesar 25%, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010. Agus beralasan, kewajiban pasok dalam negeri  yang lebih besar adalah sebagai upaya untuk menjaga keamanan pasokan gas untuk kebutuhan domestik. Jika merujuk penggunaan gas bumi, kebutuhan domestik lebih jumbo ketimbang ekspor.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menyebut, kepastian berlanjutnya harga gas untuk industri tertentu sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan investor. Saat ini, tujuh sektor industri penerima HGBT, yaitu sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet. Mereka menerima pasokan HGBT dengan harga US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU). Dari tujuh sektor itu, total perusahaan penerima harga gas yang ditentukan pemerintah sepanjang  tahun 2023 berjumlah 321 perusahaan. Perinciannya, sebanyak 265 perusahaan  manufaktur dan 56 perusahaan kelistrikan. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI), Eddy Asmanto mengingatkan, kebijakan  HGBT  sebelumnya dibuat untuk menolong industri yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut Eddy, peninjauan kembali struktur pembentuk harga gas bumi perlu dilakukan lantaran HGBT telah menggerus pendapatan produsen gas, khususnya di sektor hilir. Sementara untuk sektor hulu, pendapatan yang tergerus adalah pendapatan negara, bukan pendapatan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal juga mengkritisi rencana penerapan DMO gas bumi sebesar 60%. Ia menyatakan, kebijakan itu membuat iklim investasi di sektor hulu migas menjadi tidak menarik.

Pemerintah menambah bantalan sosial bagi masyarakat tahun ini. Tujuannya adalah, untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada parlemen mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di semester kedua tahun ini. Total bujetnya mencapai Rp 35,5 triliun. Perinciannya, pertama, tambahan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk belanja bansos beras, daging ayam, dan telur, sejalan dengan keputusan untuk memperpanjang penyaluran bantuan ini dalam tiga tahap, masing-masing Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Kedua, tambahan anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk subsidi pupuk. Ketiga, tambahan anggaran Rp 500 miliar untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun. Proyeksi Kementerian Keuangan (Kemkeu), defisit anggaran tahun ini akan melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,29% dari PDB.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 496,8 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK pada awal April lalu, sebesar 38% dari anggaran perlinsos atau Rp 330 triliun, merupakan anggaran subsidi energi. Kemudian, sebesar Rp 30 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama. Lalu, Rp 49 triliun dikelola Kementerian Kesehatan. Ada pula yang disalurkan langsung ke masyarakat atau disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, tambahan anggaran subsidi pupuk harus mampu menjaga kenaikan biaya produksi para petani agar tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, harga pangan bisa terjaga.