Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa per akhir Juni tahun ini mencapai US$ 140,2 miliar. Jumlah itu naik dari akhir Mei 2024 yang senilai US$ 139 miliar. Ini menjadi kabar baik lantaran cadangan devisa masih bisa naik di tengah tekanan terhadap pasar keuangan domestik yang berdampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Menurut BI, kenaikan cadangan devisa ditopang utang pemerintah, juga penerimaan pajak dan jasa. Menilik Special Data Dissemination Standard (SDDS) di situs resmi BI, cadangan devisa berupa valuta asing (foreign currency reserves) tercatat meningkat dari US$ 124,03 miliar per akhir Mei menjadi US$ 125,33 miliar per akhir Juni. Sementara komponen cadangan devisa lainnya mengalami penurunan. Di antaranya cadangan devisa yang terdapat di dalam rekening International Monetary Fund (IMF) atau IMF reserve position in the fund tercatat menyusut dari US$ 1,05 miliar per akhir Mei menjadi US$ 1,94 miliar per akhir Juni. Meski demikian, jika melihat data lima tahun terakhir, hampir seluruh komponen cadangan devisa RI turun. Terutama cadangan devisa valas yang turun dari US$ 127,7 miliar pada akhir 2020 ke US$ 125,33 miliar pada akhir Juni lalu. Adapun komponen cadangan emas moneter menjadi satu-satunya yang mengalami kenaikan, dari US$ 4,76 per akhir 2020 menjadi US$ 5,88 per akhir bulan lalu. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan BI maupun pemerintah perlu memperbaiki kualitas cadangan devisa agar lebih besar dan berkelanjutan. Juga tidak bergantung pada penarikan utang luar negeri yang dilakukan pemerintah.

Aksi korporasi berupa akuisisi dan divestasi saham emiten masih semarak di semester pertama tahun ini. Bahkan, dari sederet aksi korporasi dengan transaksi bernilai jumbo itu, muncul para pemegang saham pengendali baru emiten. Contoh, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) yang berganti pengendali saham pasca diakuisisi oleh PT Iforte Solusi Infotek. Pada 2 Juni 2024, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) itu mengumumkan telah menyelesaikan pengambilalihan 90,11% atau setara 1,21 miliar saham IBST. Nilai transaksi akuisisi mencapai Rp 3,42 triliun. Selain IBST, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga memiliki pengendali baru. Ini setelah INCO merampungkan kewajiban divestasi. 

Saham INCO kembali diserap oleh Mind Id. Dan, masih banyak emiten berganti pengendali setelah menjual kepemilikan sahamnya. Founder & CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto melihat, perubahan pengendali akan memberikan dampak positif bagi emiten, termasuk persepsi investor terhadap prospek sahamnya. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana sepakat, ketika pengendali beralih ke perusahaan besar atau yang memiliki keahlian di sektor terkait, bisa membuka meningkatkan efisiensi operasional hingga memberikan akses ke pasar atau teknologi baru. Tapi perubahan pengendali juga bisa membawa efek negatif. Terutama, jika pengendali baru tak mengelola emiten dengan baik. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi sepakat, investor harus memperhatikan rencana strategis, kompentensi dan pengalaman dari manajemen baru emiten pasca jadi pengendali saham. "Pada akhirnya yang dilihat ialah peluang emiten di masa depan," kata Audi.

Jajaran manajemen emiten di sektor industri kesehatan di Tanah Air pusing tujuh keliling. Saat ini pemerintah sedang mematangkan konsep kebijakan untuk menekan biaya kesehatan di dalam negeri lewat penurunan harga obat-obatan dan alat kesehatan. Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan baik, dengan harga murah. Persoalannya, pendapatan rumah sakit akan turun. "Harga obat dan alat kesehatan akan turun jika porsi impor berkurang. Kami juga harus pandai menurunkan biaya operasional," kata Direktur Utama PT Mendikaloka Hermina (HEAL), Hasmoro kepada KONTAN, Minggu (7/7). Direktur PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) Kartika Setiabudy mengatakan, emiten ini berkomitmen meningkatkan efisiensi biaya kesehatan. Salah satunya terus memproduksi obat generik untuk BPJS Kesehatan. Cuma, Kartika mengingatkan, sampai saat ini sebagian besar bahan baku obat masih impor. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo melihat, rencana pemerintah menurunkan biaya kesehatan bisa memangkas margin emiten. Terlebih, harga bahan baku obat lokal masih lebih mahal dibanding impor. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy melihat, kebijakan pemerintah menekan harga obat dan alat kesehatan sulit diterapkan. "Karena, selama ini pendapatan dokter juga cukup besar dari industri obat," kata Budi.

Maraknya PHK dalam beberapa pekan terakhir makin memupuk gunungan pekerja informal yang sejatinya telah tambun. Hal ini menandakan adanya persoalan di sektor manufaktur baik dari sisi operasional bisnis maupun investasi sehingga tak banyak menyerap pekerja formal. Berdasarkan rekapitulasi DataIndonesia.id, ada gap yang sangat lebar antara pekerja formal dan informal. Data kian mencengangkan tatkala membandingkan proporsi pekerja formal dan informal pada masa prapandemi Covid-19 dan pascapandemi Covid-19. Problem yang muncul dari tsunami pekerja informal pun tak bisa dianggap remeh, karena bakal melahirkan shadow economy, yakni aktivitas perekonomian yang tidak terdeteksi oleh radar negara sehingga berisiko mereduksi komponen produk domestik bruto (PDB).

Sektor ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama pascapandemi Covid-19. Porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja di sektor formal sampai dengan Februari 2024 sebanyak 58,05 juta atau 40,83%. Jika dicermati, angka pekerja di sektor fomal itu tak jauh berbeda dari posisi akhir 2023 yang tercatat sebanyak 40,89% dari total penduduk bekerja. Jumlah pekerja di sektor fomal sempat mengalami koreksi tajam pada 2020, tatkala krisis kesehatan melanda global. Persentase pekerja di sektor formal sebanyak 39,53%, turun dalam dibandingkan dengan 2019 sebesar 44,12%. Komposisi pekerja formal pada 2019 itu sekaligus tercatat yang tertinggi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pergeseran porsi pekerja formal ke sektor informal memang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, masyarakat memilih berusaha secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha baru dan membuka ruang lapangan kerja. Atau, kedua, banyaknya industri atau lapangan usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalangan pelaku usaha pun tak menampik adanya krisis pekerja formal, terutama yang disebabkan minimnya sokongan negara untuk sektor-sektor padat karya. 

Gemuknya struktur pekerja di sektor informal memunculkan beragam risiko, seperti kian terkikisnya daya saing industri nasional yang bermuara pada terbatasnya produktivitas manufaktur. Selain itu, bengkaknya proporsi jumlah pekerja informal yang tak dibarengi dengan kemandirian dalam program jaminan sosial, berpotensi mengganggu struktur jaminan sosial, baik yang terkait dengan kesehatan maupun ketenagakerjaan di masa depan. Pemerintah boleh saja membanggakan laju ekonomi yang tumbuh terjaga. Namun, faktanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan beragam catatan bahwasannya struktur ekonomi dalam negeri masih berbasis pada sektor yang memiliki nilai tambah rendah. Selain itu, sebagian tenaga kerja yang terserap berada di sektor pertanian dan jasa dengan produktivitas rendah. Bappenas pun mencermati kontribusi sektor manufaktur yang makin terkikis, bahkan terjadi indikasi deindustrialisasi dini tergambar dari kontribusi sektor manufaktur dari 27,4% pada 2005 menjadi 18,3% pada 2022. Sementara itu, penurunan tenaga kerja di sektor pertanian yang signifikan dari 44% pada 2005 menjadi 28,6% pada 2022 belum diimbangi dengan kenaikan kontribusi tenaga kerja di sektor manufaktur yang hanya naik dari 12,7% pada 2005 menjadi 14,2% pada 2022.

Besarnya potensi ekonomi kecerdasan buatan untuk segmen korporasi membuat beberapa operator telekomunikasi berbondong-bondong masuk ke layanan itu sejak dini. Belum lama ini, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat dalam adopsi ekonomi digital di dunia. Posisi Indonesia mengalahkan India sebagai negara dengan pertumbuhan adopsi ekonomi digital nomor wahid, dihitung berdasarkan dari tingkat aplikasi digital oleh individu, bisnis, dan pemerintah versi McKinsy Global Institute. Potensi Indonesia makin mengilap dengan cepatnya tingkat adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dengan potensi sumbangan produksi ekonomi mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya potensi ekonomi digital dan AI tersebut tidak disia-siakan oleh sejumlah operator telekomunikasi di Tanah Air, seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan PT Indosat Tbk. (ISAT). Kedua operator telekomunikasi itu mempersiapkan sejak dini layanan AI guna membidik segmen korporasi dan layana publik. Jangan heran persaingan keduanya makin ketat dalam menangkap peluang pertumbuhan AI. Director & Chief Business Offi cer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Muhammad Buldansyah mengatakan kerja sama strategis yang terjalin antara Indosat dan Nvidia akan mendorong terciptanya sejumlah solusi yang bakal berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Emiten dengan kode saham ISAT menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga Rp12,7 triliun pada 2024. ISAT mulai serius mengembangkan AI bersama dengan Huawei dan Nvidia. 

Perusahaan melakukan berbagai kerja sama strategis dengan berbagai mitra berskala global, mulai dari peluncuran pusat pameran inovasi, Indosat Marvelous Xperience (MX) Center, hingga kerja sama strategis dalam pengelolaan pusat data berteknologi tinggi. Kerja sama yang terjadi dengan Nvidia juga membuat perusahaan memiliki lebih banyak layanan untuk di pasarnya. Indosat berpeluang menawarkan GPU milik Nvidia kepada calon pelanggan korporasi atau enter prise. Selain itu, kemampuan dan kapabilitas Nvidia dalam mengelola AI juga menjadi hal yang dipasarkan Indosat ke pelanggan. VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability, and Marketing Telkomsel Endra Diputra mengatakan bahwa perusahaan tidak memandang ukuran suatu perusahaan saat mendorong Gen AI Ted. Menurutnya, solusi Gen AI Ted cocok untuk seluruh segmen bahkan hingga UMKM kuliner seperti toko bakso. Ted dapat menjadi konsultan digital yang memberi masukan bagi para pelaku usaha. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 mencatat sebanyak 45,37% enterprise di Indonesia bergantung dengan jaringan dan layanan internet dalam menjalankan bisnis. 

Bahkan, APJII menemukan sebanyak 41,37% korporasi menyatakan sangat bergantung. Sayangnya, ada tantangan lain dalam adopsi AI di korporasi. Perusahaan keamanan dan pengiriman aplikasi multi cloud, F5, mengungkapkan bahwa inkompetensi data membuat enterprise malas menggunakan gen AI. Selain data, faktor biaya juga mempengaruhi. Berdasarkan laporan bertajuk F5’s 2024 State AI Application Strategy Report, pemimpin korporasi mengungkap ada tiga masalah utama yang dihadapi pada lapisan infrastruktur saat hendak memanfaatkan AI. Pertama, sebanyak 62% responden korporasi menyatakan biaya komputasi merupakan pertimbangan yang utama dalam perluasan penggunaan AI. Kedua, 57% menyatakan kekhawatiran akan kualitas sistem keamanan menjadi alasanya selanjutnya. Ketiga, lebih dari separuh responden atau sebanyak 55% menyatakan hasil kinerja di seluruh aspek model ini menjadi pertimbangan dalam penerapan A. Executive Vice President dan Chief Technology Offi cer F5 Kunal Anand menyatakan AI merupakan sumber daya yang mendisrupsi. Dalam hal ini, AI dapat membantu korporasi dalam berinovasi dan menyediakan layanan digital yang tidak tertandingi.

Komisi II DPR bakal memanggil seluruh Komisioner KPU untuk mengecek kesiapan aplikasi Sirekap jelang pelaksanaan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai aplikasi Sirekap harus lebih siap menghadapi Pilkada Serentak 2024, dan tidak boleh lagi ada polemik seperti Pilpres 2024. Maka dari itu, menurut Doli, Komisi II DPR bakal memanggil seluruh Komisioner KPU, dan memeriksa kesiapan aplikasi Sirekap. Dia menjelaskan, panggilan semua komisioner KPU tersebut adalah panggilan kedua. Pasalnya, pada pemanggilan yang pertama, semua komisioner KPU sempat mangkir dan berdalih. Berdasarkan catatan Bisnis, KPU berencana kembali menggunakan Sirekap dalam Pilkada Serentak 2024. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Sirekap sejatinya digunakan pertama kali saat Pilkada 2020. Ia mengatakan, KPU akan menyiapkan desain untuk kemudian dilaporkan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.

Lintasan sejarah memperlihatkan gejolak nilai tukar rupiah terhadap USD terus membayangi perjalanan ekonomi Indonesia dan April 2024, ekonomi Indonesia menghadapinya kembali. Dipicu ketegangan di Timur Tengah dan perubahan sikap bank sentral AS yang menunda penurunan suku bunga acuannya (higher for longer), nilai tukar rupiah terhadap USD langsung mengalami turbulensi, melemah hingga menembus Rp 16.200 per USD pada periode April 2024 dan hingga kini masih bertengger di atas Rp 16.000 per USD. BI segera bertindak cepat dan mengeluarkan senjata pamungkas dengan mengerek suku bunga acuan untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah itu.

Kenaikan BI Rate sekaligus dimaksudkan untuk menjaga agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 % pada 2024 dan 2025. Pada April 2024, BI menaikkan BI Rate sebanyak 25 basis poin menjadi 6,25 % dan mempertahankan besaran bunga acuan itu pada Mei-Juni 2024. Ada beberapa persoalan kerentanan yang menyebabkan rupiah tak kunjung lepas dari turbulensi. Pertama, pasar keuangan Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup tinggi pada investor portofolio asing sehingga rentan terhadap gejolak global. Kedua, kebutuhan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak masih ditutup dengan impor sehingga berimbas pada permintaan USD yang besar.

Contohnya, ketergantungan pada impor minyak dan gas yang terus membubung tinggi. Tercatat, hampir satu juta barel per hari (bph), Indonesia harus mengimpor minyak mentah dari berbagai negara. Kian tingginya impor migas ini membuat permintaan USD kian melesat. Belum lagi impor berbagai produk pangan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, seperti impor beras yang meningkat tajam. Ketiga, neraca perdagangan jasa selalu mengalami defisit. Pada 2022 dan 2023, neraca perdagangan jasa defisit 19,96 miliar USD dan 18,09 miliar USD. Pada kuartal I-2024, defisit neraca perdagangan jasa 4,4 miliar USD. Ini membuat permintaan USD selalu lebih banyak dari pasokan.

Dan akhirnya membebani neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan. Keempat, pasokan USD memiliki ketergantungan pada ekspor komoditas. Meski mampu menangani gejolak rupiah, Indonesia tetap memerlukan solusi yang fundamental sehingga kerentanan tersebut menghilang. Industrialisasi yang menghasilkan ekspor dan substitusi impor merupakan jawabannya. Lifting minyak mentah juga harus ditingkatkan serta mencari sumber minyak baru sembari terus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Sektor pertanian yang menghasilkan pangan, terutama yang masih impor, menjadi keharusan karena penduduk besar membutuhkan bahan pangan yang besar pula. (Yoga)

Awal milenium baru, kita terpesona dengan kilau “hebat” kemajuan media dan teknologi: revolusi digital, mesin algoritma, dan AI yang menjanjikan manfaat bagi manusia. Namun, beberapa kejadian menyadarkan bahwa kata ”hebat” yang menyilaukan harus dibayar mahal. Pertama, lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada 20 Juni 2024 menunjukkan rapuhnya keamanan ekosistem digital nasional dari serangan hacker. Padahal, PDNS 2 adalah tempat penyimpanan dan pengolahan data strategis instansi negara (Kompas, 21/6/2024). Kedua, algoritma kecerdasan buatan banyak digunakan untuk menjebak warganet dalam promosi judi daring (Kompas, 26/6/2024). Ketiga, kejahatan seksual dan pornografi yang mengincar anak-anak berkembang menggunakan modus canggih lewat media sosial (Kompas,12/6/2024). Bebasnya pendiri Wikileaks, Julian Assange, disambut sebagai kemenangan (26 Juni).

Namun, pengakuan bersalahnya memicu kekhawatiran soal kebebasan pers karena publikasi informasi rahasia oleh satu negara telah sah dicap sebagai kejahatan (Kompas, 29/6/2024). Kejadian itu memantik pertanyaan: apakah pengaruh media dan teknologi digital sama berbahaya dan bermanfaatnya? Kritikus teknologi komunikasi menyebut sisi ganda kemajuan teknologi: teknologi demokrasi (sisi cerah/positif) dan teknologi dominasi (sisi gelap/negatif). Dalam bukunya yang kritis, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, jurnalis dan komentator sosial Evgeny Morozov mengingatkan, kekuatan internet tak sepenuhnya mampu mengubah rezim represif. Faktanya, pemerintah otoriter secara efektif menggunakan internet untuk menekan kebebasan berpendapat, menyempurnakan teknik pengawasan, memanipulasi pemilu, menyebarkan propaganda mutakhir, dan menenangkan masyarakat dengan hiburan digital.

Demokratisasi internet malah bisa memperkuat diktator, mengancam para pembangkang, dan mempersulit demokratisasi. Kritikus lain mengkhawatirkan sisi gelap media digital, mulai dari jual-beli data pribadi, perdagangan organ manusia, obat terlarang, pornografi anak, kejahatan di web gelap, hingga gangguan kesehatan emosional dan mental: fokus perhatian lebih pendek, presentasi diri berlebihan atau narsisme, menurunnya kualitas hubungan antarpribadi, ancaman keamanan privasi, cyberstalking, dis/misinformasi, pesona berita palsu di tengah pemasaran viral. Jika kita ingin memperoleh sisi cerah di antara sisi gelap dunia digital, diperlukan rancangan budaya adopsi dan pengembangan budaya digital yang mempertimbangkan dampaknya. Rancangan kebijakan adopsi teknologi seyogianya memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang konsekuensi penggunaannya. Kian diperlukan politik kebijakan teknologi untuk membangun budaya teknologi yang bijak agar media dan teknologi tidak memengaruhi kita. (Yoga)