;

Defisit APBN Bakal Melebar Dekati Batas

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Investor Daily (H)
Defisit APBN 2024 diperkirakan melebar menjadi Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Kontraksi penerimaan di saat belanja justru mengalami lonjakan menjadi pemicu dari pelebaran difisit tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan defisit terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target  dan pada saat yang sama belanja negara diprediksi mengalami lonjakan hingga 9,3% pada akhir tahun 2024. "Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari PDB," tutur Sri Mulyani. (Yetede)

Vendor Harus Bertanggung Jawab

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Investor Daily (H)
Kasus pembobolan pusat data nasional  yang mengganggu layanan 282 kementerian dan lembaga di Indonesia harus diusut secara tuntas dan perlu ada audit serta investigasi lebih lanjut, dimulai dari proses tender. Vendor juga harus memiliki tanggung jawab sosial dan bisnis. Pengamat Keamanan Siber sekaligus pendiri Vaksincom, Alfons Tanujaya  mencurigai dua kesalahan fatal dalam kasus tersebut. Pertama pemerintah tidak mensyaratkan Sistem dan Prosedur (Sisdur) keamanan yang sesuai pada saat proses tender atau pemilihan vendor PDN. Kedua, vendor tidak menjalankan sisdur keamanan yang sesuai karena tidak ada dalam kesepakatan bersama pemerintah. "Latar belakangnya kita enggak tahu, apakah karena di tendernya tidak dipersyaratkan. Kalau di tender tidak dipersyaratkan, kenapa nggak ngasih tahu? (vendor) juga wajib ngasih tahu kalau data enggak di back-up bahaya, kalau kena enskripsi habis semua," tuturnya. (Yetede)

BTN Bakal Rilis Obligasi Rp 10 Triliun

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Investor Daily (H)
PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) telah memiliki rencana penguatan likuiditas untuk ekspansi bisnis pada tahun depan. Dimana, perseroan akan menerbitkan surat utang baik berdenominasi rupiah maupun valuta asing (valas) dengan total hampir Rp 10 triliun,  dan ditambah dengan sekuritas sebesar Rp 1 triliun. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menjelaskan, terdapat inisiatif aksi korporasi yang dilakukan pada tahun depan. Dengan selesainya pemilihan presien, maka bank bersandi BBTN itu juga telah mengetahui visi misi dar pemerintahan baru, diantaranya program tiga juta rumah. Sehingga BBTN perlu memperkuat permodalan tanpa perlu meminta  Penyertaan Modal Negara dari pemerintah. "Kami akan terbitkan junior global bond US$ 3000 juta, ini marketnya di Singapura dan Hongkong," Jelas Nixon

Wijaya Karya Minta PMN Rp 2 Triliun

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Investor Daily (H)

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) meminta penyertaan modal negara (PMN) kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk tahu anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. "Kami lagi ajukan (PNM). Sudah disampaikan kementerian BUMN, dan kementerian BUMN sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan," kata Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya kepada Investor Daily. Jumlah PMN yang WIKA minta, tutur mahendra, sebesar Rp 2 triliun. Angka tersebut sesuai dengan usulan yang diziinkan para pemegang saham.

Sekaligus, boleh jadi, usulan PMN RP 2 triliun ini merupakan tindak lanjut dari PMN pada tahun anggaran 2023 yang seharusnya WIKA terima sebesar Rp 8 triliun. Pada tahun anggaran 2023, WIKA sedianya dicanangkan untuk menerima PMN sebesar Rp 8 triliun. Namun usulan tersebut kemudian ditolak, dan disepakati perseroan memperoleh PMN sebesar Rp 6 triliun melalui skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMH-METD/right issue). (Yetede)

Polda Jabar Bebaskan Pegi Setiawan

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Investor Daily (H)
Kepolisian daerah (Kapolda) Jawa Barat menyatakan akan segera membebaskan Pegi Setiawan usai pihak kepolisian kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Polda Jabar menghormati segala putusan hakim yang telah mengabulkan gugatan praperadilan dari pihak pemohon. "Terkait dengan pembebasan tentu kami akan mematuhi segala keputusan dari pengadilan. Secepatkan akan kami penuhi. Kita menunggu mudah-mudahan secepatnya," kata Kabid Humas Polda Jawa barat Kombes Pol Jules Abraham Abast di Bandung. "Saat ini sudah sama-sama dengarkan hasil putusan sidang. Kami dari Polda Jabar menanggapi pertama kami akan mematuhi putusan sidang praperadilan," katanya. (Yetede)

Tanda-tanda Pembangunan IKN Bakal Mangkrak

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Tempo
GELAGAT proyek ambisius pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara mangkrak sudah tercium oleh Eko Cahyono sejak tahun lalu. Peneliti senior dari Sajogyo Institute itu menjadi mafhum lantaran digandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menyelisik kerugian masyarakat adat yang disebabkan oleh pembangunan. “Sepanjang sebulan penelitian kami di sana, hanya menemukan orientasi pembangunan fisik atau infrastruktur,” kata Eko kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Pernyataan Eko berbasis temuan bahwa masyarakat adat tidak diajak berembuk atau tanpa adanya pelibatan bermakna untuk membangun ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu. Tak mengherankan ia menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa megaproyek IKN hanya dibangun oleh elite sebagai agenda politik untuk kepentingan kekuasaan sehingga terjadi pengabaian hak masyarakat adat untuk mendapat akses keamanan insani.

Pengabaian ini berdampak pada hilangnya peran masyarakat adat untuk dapat memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pembangunan. Menurut Eko, dalam kajiannya, dia mendapatkan temuan bahwa masyarakat adat sejak awal telah menduga bahwa proyek ibu kota ini akan mangkrak di kemudian hari. Apalagi tanda-tanda itu terlihat ketika agenda peresmian Istana Presiden molor dari rencana awal pada 17 Agustus 2024.

Bukti lainnya adalah belum adanya investor asing yang dicanangkan bakal menyokong pembiayaan pembangunan. Padahal pemerintah telah mengobral hak guna bangunan (HGB) hingga 190 tahun. Presiden Joko Widodo bahkan mengajak warga Singapura untuk tinggal di kota berkonsep green and smart city itu. Alih-alih rencana itu berjalan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai. (Yetede)

Masalah Lama Mahalnya Harga Obat

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Tempo
GUS Sujatno, anggota pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), berulang kali menerima keluhan masyarakat ihwal mahalnya harga obat dan penanganan medis di Tanah Air. Ia mengatakan banyak konsumen terpaksa merogoh kocek yang dalam untuk membeli obat yang diresepkan. Alih-alih memilih, konsumen terdesak membeli obat yang disarankan berapa pun harganya karena tidak tahu mana yang paling sesuai dengan penyakit yang dideritanya.

"Setelah dibandingkan dengan negara tetangga, barulah diketahui harga obat di sana lebih murah ketimbang di dalam negeri," kata Agus kepada Tempo kemarin, 8 Juli 2024. Harga obat dan layanan kesehatan yang lebih murah dan berkualitas di luar negeri membuat warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Catatan Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlanya lebih dari 1 juta.  Pemerintah sendiri memperkirakan kondisi ini menyebabkan negara kehilangan devisa sebesar US$ 11,5 miliar atau sekitar Rp 187 triliun. 

Ketergantungan terhadap bahan baku obat dari luar negeri menjadi salah satu penyebab harga obat di dalam negeri mahal. Sekitar 90 persen bahan baku obat masih impor. Adapun biaya bahan baku dan kemasan menyumbang 35 persen dari harga jual obat di pasaran. Melemahnya nilai tukar rupiah makin menyebabkan harga bahan baku obat melambung. (Yetede)

Lesu Darah Industri Kesehatan, Apa Saja Penyebabnya

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Tempo
SETELAH jumlah kasus Covid-19 berkurang, momentum meraup untung pelaku usaha di industri farmasi turut memudar. Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Elfiano Rizaldi menyatakan pertumbuhan industri belum juga menyentuh angka dua digit seperti lima tahun lalu. "Masih di angka 7-8 persen sekarang," katanya kepada Tempo, kemarin, 8 Juli 2024.  

Berakhirnya pandemi berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan industri kesehatan. Elfiano mencatat penurunan permintaan terhadap sejumlah produk, terutama multivitamin. Pada 2020, permintaan multivitamin sempat tumbuh tiga kali lipat lantaran berguna menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari virus corona. Belakangan, pelemahan daya beli masyarakat turut berkontribusi menghambat laju industri.

Tahun ini tantangannya makin berat karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok. Dari data kurs jual Bank Indonesia per 8 Juli 2024 tampak US$ 1 sudah setara dengan Rp 16.393. Padahal, pada awal tahun, para pelaku usaha menyiapkan modal kerja dengan asumsi nilai tukar sebesar Rp 15.000-15.500 per dolar AS. 

Menurut Elfiano, pergerakan kurs sangat mempengaruhi industri yang masih mengimpor bahan baku dan pendukung ini. Sekitar 90 persen bahan produksi farmasi masih impor. Jika nilai tukar tak kunjung menguat dan bergerak ke kisaran Rp 16.500 hingga akhir tahun, dia mengungkapkan ada potensi kenaikan harga jual produk farmasi. "Kita tunggu situasinya, mudah-mudahan tidak terus turun," tuturnya. (Yetede)

Jangan Pilih Politisi Jadi Anggota BPK

Yuniati Turjandini 09 Jul 2024 Tempo
INI sebenarnya pesan yang muskil digubris Dewan Perwakilan Rakyat: jangan memilih politikus sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sejumlah kasus korupsi yang menyeret nama anggota BPK semestinya menjadi pelajaran bagi panitia seleksi dan anggota DPR untuk tak meloloskan mereka yang terafiliasi dengan partai politik. Dari 76 pendaftar calon anggota BPK pada seleksi tahun ini, setidaknya sembilan di antaranya tercatat sebagai anggota partai. Para calon akan memperebutkan lima dari sembilan kursi anggota BPK yang lowong tahun ini. Jika kebanyakan yang terpilih politikus, mereka akan makin mendominasi BPK. Pada periode ini, lima dari sembilan anggota BPK merupakan bekas anggota DPR.

Keberadaan para politikus membuat BPK tak genah. Beberapa nama anggota BPK yang berasal dari partai, misalnya, muncul pada sejumlah perkara jual-beli hasil audit. Tak hanya menyebabkan BPK tercoreng, perilaku mereka turut menyebabkan kepercayaan terhadap lembaga auditor ini longsor. Hasil audit BPK tak bisa dipercaya sepenuhnya.

Contoh terbaru adalah dugaan keterlibatan Pius Lustrilanang, anggota BPK yang berasal dari Gerindra, dalam suap rekayasa hasil audit di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pius diduga meminta kepala perwakilan BPK di daerah yang berada di bawah kewenangannya menyetorkan Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar sampai akhir Desember 2023. Pius berstatus saksi dalam kasus yang tengah disidangkan tersebut.

Rekan Pius pada periode jabatan yang sama, Achsanul Qosasi, lebih dulu berurusan dengan hukum. Dalam perkara korupsi pembangunan menara pemancar atau BTS, Achsanul, dari Partai Demokrat, divonis 2,5 tahun penjara. Pada 2020, anggota BPK dari Partai Amanat Nasional, Rizal Djalil, terbukti menerima suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum dan dihukum 4 tahun bui. (Yetede)

Merawat Kearifan Lokal Desa

Yoga 09 Jul 2024 Kompas (H)

Kafe jamu Acaraki Gama yang berlokasi di Gedung Fakultas Farmasi UGM, ikut melestarikan warisan leluhur dengan memperkenalkan jamu di kalangan anak muda, sehingga diharapkan keberadaan jamu dapat lestari. Fakultas Farmasi UGM dikenal terbuka dalam mengembangkan obat berbasis tanaman asli Indonesia. Dulu disebut jamu, kini bernama obat herbal. Pada tahun 2021, di Cireundeu, sebuah desa adat, yang masyarakatnya bertahan dengan segala keunikan adat istiadat yang mereka miliki hingga saat ini. Dimana mereka mampu merawat kepercayaan mereka pada Sang Khalik, yaitu Sunda Wiwitan. Kang Jajat, pemuka desa tersebut, mengatakan, sebagai penganut kepercayaan yang tak masuk enam ”agama resmi” di Indonesia, penduduk desa menghadapi konsekuensi yang kurang menguntungkan di masa lalu.

Namun, di tengah situasi yang tidak mudah, penduduk desa tidak hanya mampu mempertahankan keyakinan mereka, tetapi juga makanan pokok mereka sehari-hari. Alih-alih makan nasi, mereka masih mempertahankan rasi, yaitu beras yang terbuat dari singkong dengan pengolahan khusus. Sebagian besar singkong yang digunakan sebagai makanan pokok dipanen dari lading sendiri. Dengan rasi, penduduk Cireundeu mampu mencapai ketahanan pangan sampai saat ini. Kang Jajat bercerita, ketika pembangunan di bidang kesehatan masuk ke desa mereka dengan semua ”modernitasnya”, posisi paraji (dukun beranak) pelan-pelan tergeser oleh bidan dan dokter dan konsekuensinya adalah ikut punahnya pengetahuan pengobatan tradisional berbasis tanaman lokal.

Sebagai negara tropis, dengan keanekaragaman hayati luar biasa, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil obat dan bahan baku obat. Mengutip Kompas (13 Maret 2024) ada 28.000 spesies tumbuhan hidup Indonesia dan 80 % tanaman obat ada di sini. Apalagi jika mengingat Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Tak kurang dari 1.300 suku bangsa mendiami bumi Nusantara dengan kearifan lokal masing-masing, termasuk dalam hal pengobatan. Sayangnya, sebagian besar pengetahuan yang berbasis kearifan lokal itu tidak terdokumentasi dengan memadai karena sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut budaya lisan, bukan tulis.

Tak heran jika pengetahuan pengobatan punah seperti di Cireundeu, Belum adanya kemandirian farmasi di Indonesia karena 95 % bahan obat masih diimpor dan potensi besar Indonesia dalam bidang obat-obatan berbasis tanaman dan pengetahuan lokal, menggali pengetahuan pengobatan berbasis kearifan lokal, yang sebagian besar masih tersembunyi di desa-desa, adalah sebuah cara menuju kemandirian di bidang kesehatan. Upaya yang dilakukan UGM, pantas disebarluskan untuk ditiru. Banyak pengetahuan berbasis kearifan lokal, yang masih terpendam di desa-desa, memiliki potensi menjadi solusi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Perlu kesungguhan untuk menggali, menyempurnakan, dan kemudian merawat pengetahuan-pengetahuan tersebut, untuk Indonesia yang lebih baik. (Yoga)


Pilihan Editor