Maraknya PHK dalam beberapa pekan terakhir makin memupuk gunungan pekerja informal yang sejatinya telah tambun. Hal ini menandakan adanya persoalan di sektor manufaktur baik dari sisi operasional bisnis maupun investasi sehingga tak banyak menyerap pekerja formal. Berdasarkan rekapitulasi DataIndonesia.id, ada gap yang sangat lebar antara pekerja formal dan informal. Data kian mencengangkan tatkala membandingkan proporsi pekerja formal dan informal pada masa prapandemi Covid-19 dan pascapandemi Covid-19. Problem yang muncul dari tsunami pekerja informal pun tak bisa dianggap remeh, karena bakal melahirkan shadow economy, yakni aktivitas perekonomian yang tidak terdeteksi oleh radar negara sehingga berisiko mereduksi komponen produk domestik bruto (PDB).

Sektor ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama pascapandemi Covid-19. Porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja di sektor formal sampai dengan Februari 2024 sebanyak 58,05 juta atau 40,83%. Jika dicermati, angka pekerja di sektor fomal itu tak jauh berbeda dari posisi akhir 2023 yang tercatat sebanyak 40,89% dari total penduduk bekerja. Jumlah pekerja di sektor fomal sempat mengalami koreksi tajam pada 2020, tatkala krisis kesehatan melanda global. Persentase pekerja di sektor formal sebanyak 39,53%, turun dalam dibandingkan dengan 2019 sebesar 44,12%. Komposisi pekerja formal pada 2019 itu sekaligus tercatat yang tertinggi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pergeseran porsi pekerja formal ke sektor informal memang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, masyarakat memilih berusaha secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha baru dan membuka ruang lapangan kerja. Atau, kedua, banyaknya industri atau lapangan usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalangan pelaku usaha pun tak menampik adanya krisis pekerja formal, terutama yang disebabkan minimnya sokongan negara untuk sektor-sektor padat karya. 

Gemuknya struktur pekerja di sektor informal memunculkan beragam risiko, seperti kian terkikisnya daya saing industri nasional yang bermuara pada terbatasnya produktivitas manufaktur. Selain itu, bengkaknya proporsi jumlah pekerja informal yang tak dibarengi dengan kemandirian dalam program jaminan sosial, berpotensi mengganggu struktur jaminan sosial, baik yang terkait dengan kesehatan maupun ketenagakerjaan di masa depan. Pemerintah boleh saja membanggakan laju ekonomi yang tumbuh terjaga. Namun, faktanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan beragam catatan bahwasannya struktur ekonomi dalam negeri masih berbasis pada sektor yang memiliki nilai tambah rendah. Selain itu, sebagian tenaga kerja yang terserap berada di sektor pertanian dan jasa dengan produktivitas rendah. Bappenas pun mencermati kontribusi sektor manufaktur yang makin terkikis, bahkan terjadi indikasi deindustrialisasi dini tergambar dari kontribusi sektor manufaktur dari 27,4% pada 2005 menjadi 18,3% pada 2022. Sementara itu, penurunan tenaga kerja di sektor pertanian yang signifikan dari 44% pada 2005 menjadi 28,6% pada 2022 belum diimbangi dengan kenaikan kontribusi tenaga kerja di sektor manufaktur yang hanya naik dari 12,7% pada 2005 menjadi 14,2% pada 2022.

Besarnya potensi ekonomi kecerdasan buatan untuk segmen korporasi membuat beberapa operator telekomunikasi berbondong-bondong masuk ke layanan itu sejak dini. Belum lama ini, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat dalam adopsi ekonomi digital di dunia. Posisi Indonesia mengalahkan India sebagai negara dengan pertumbuhan adopsi ekonomi digital nomor wahid, dihitung berdasarkan dari tingkat aplikasi digital oleh individu, bisnis, dan pemerintah versi McKinsy Global Institute. Potensi Indonesia makin mengilap dengan cepatnya tingkat adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dengan potensi sumbangan produksi ekonomi mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya potensi ekonomi digital dan AI tersebut tidak disia-siakan oleh sejumlah operator telekomunikasi di Tanah Air, seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan PT Indosat Tbk. (ISAT). Kedua operator telekomunikasi itu mempersiapkan sejak dini layanan AI guna membidik segmen korporasi dan layana publik. Jangan heran persaingan keduanya makin ketat dalam menangkap peluang pertumbuhan AI. Director & Chief Business Offi cer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Muhammad Buldansyah mengatakan kerja sama strategis yang terjalin antara Indosat dan Nvidia akan mendorong terciptanya sejumlah solusi yang bakal berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Emiten dengan kode saham ISAT menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga Rp12,7 triliun pada 2024. ISAT mulai serius mengembangkan AI bersama dengan Huawei dan Nvidia. 

Perusahaan melakukan berbagai kerja sama strategis dengan berbagai mitra berskala global, mulai dari peluncuran pusat pameran inovasi, Indosat Marvelous Xperience (MX) Center, hingga kerja sama strategis dalam pengelolaan pusat data berteknologi tinggi. Kerja sama yang terjadi dengan Nvidia juga membuat perusahaan memiliki lebih banyak layanan untuk di pasarnya. Indosat berpeluang menawarkan GPU milik Nvidia kepada calon pelanggan korporasi atau enter prise. Selain itu, kemampuan dan kapabilitas Nvidia dalam mengelola AI juga menjadi hal yang dipasarkan Indosat ke pelanggan. VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability, and Marketing Telkomsel Endra Diputra mengatakan bahwa perusahaan tidak memandang ukuran suatu perusahaan saat mendorong Gen AI Ted. Menurutnya, solusi Gen AI Ted cocok untuk seluruh segmen bahkan hingga UMKM kuliner seperti toko bakso. Ted dapat menjadi konsultan digital yang memberi masukan bagi para pelaku usaha. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 mencatat sebanyak 45,37% enterprise di Indonesia bergantung dengan jaringan dan layanan internet dalam menjalankan bisnis. 

Bahkan, APJII menemukan sebanyak 41,37% korporasi menyatakan sangat bergantung. Sayangnya, ada tantangan lain dalam adopsi AI di korporasi. Perusahaan keamanan dan pengiriman aplikasi multi cloud, F5, mengungkapkan bahwa inkompetensi data membuat enterprise malas menggunakan gen AI. Selain data, faktor biaya juga mempengaruhi. Berdasarkan laporan bertajuk F5’s 2024 State AI Application Strategy Report, pemimpin korporasi mengungkap ada tiga masalah utama yang dihadapi pada lapisan infrastruktur saat hendak memanfaatkan AI. Pertama, sebanyak 62% responden korporasi menyatakan biaya komputasi merupakan pertimbangan yang utama dalam perluasan penggunaan AI. Kedua, 57% menyatakan kekhawatiran akan kualitas sistem keamanan menjadi alasanya selanjutnya. Ketiga, lebih dari separuh responden atau sebanyak 55% menyatakan hasil kinerja di seluruh aspek model ini menjadi pertimbangan dalam penerapan A. Executive Vice President dan Chief Technology Offi cer F5 Kunal Anand menyatakan AI merupakan sumber daya yang mendisrupsi. Dalam hal ini, AI dapat membantu korporasi dalam berinovasi dan menyediakan layanan digital yang tidak tertandingi.

Komisi II DPR bakal memanggil seluruh Komisioner KPU untuk mengecek kesiapan aplikasi Sirekap jelang pelaksanaan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai aplikasi Sirekap harus lebih siap menghadapi Pilkada Serentak 2024, dan tidak boleh lagi ada polemik seperti Pilpres 2024. Maka dari itu, menurut Doli, Komisi II DPR bakal memanggil seluruh Komisioner KPU, dan memeriksa kesiapan aplikasi Sirekap. Dia menjelaskan, panggilan semua komisioner KPU tersebut adalah panggilan kedua. Pasalnya, pada pemanggilan yang pertama, semua komisioner KPU sempat mangkir dan berdalih. Berdasarkan catatan Bisnis, KPU berencana kembali menggunakan Sirekap dalam Pilkada Serentak 2024. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Sirekap sejatinya digunakan pertama kali saat Pilkada 2020. Ia mengatakan, KPU akan menyiapkan desain untuk kemudian dilaporkan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.

Lintasan sejarah memperlihatkan gejolak nilai tukar rupiah terhadap USD terus membayangi perjalanan ekonomi Indonesia dan April 2024, ekonomi Indonesia menghadapinya kembali. Dipicu ketegangan di Timur Tengah dan perubahan sikap bank sentral AS yang menunda penurunan suku bunga acuannya (higher for longer), nilai tukar rupiah terhadap USD langsung mengalami turbulensi, melemah hingga menembus Rp 16.200 per USD pada periode April 2024 dan hingga kini masih bertengger di atas Rp 16.000 per USD. BI segera bertindak cepat dan mengeluarkan senjata pamungkas dengan mengerek suku bunga acuan untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah itu.

Kenaikan BI Rate sekaligus dimaksudkan untuk menjaga agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 % pada 2024 dan 2025. Pada April 2024, BI menaikkan BI Rate sebanyak 25 basis poin menjadi 6,25 % dan mempertahankan besaran bunga acuan itu pada Mei-Juni 2024. Ada beberapa persoalan kerentanan yang menyebabkan rupiah tak kunjung lepas dari turbulensi. Pertama, pasar keuangan Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup tinggi pada investor portofolio asing sehingga rentan terhadap gejolak global. Kedua, kebutuhan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak masih ditutup dengan impor sehingga berimbas pada permintaan USD yang besar.

Contohnya, ketergantungan pada impor minyak dan gas yang terus membubung tinggi. Tercatat, hampir satu juta barel per hari (bph), Indonesia harus mengimpor minyak mentah dari berbagai negara. Kian tingginya impor migas ini membuat permintaan USD kian melesat. Belum lagi impor berbagai produk pangan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, seperti impor beras yang meningkat tajam. Ketiga, neraca perdagangan jasa selalu mengalami defisit. Pada 2022 dan 2023, neraca perdagangan jasa defisit 19,96 miliar USD dan 18,09 miliar USD. Pada kuartal I-2024, defisit neraca perdagangan jasa 4,4 miliar USD. Ini membuat permintaan USD selalu lebih banyak dari pasokan.

Dan akhirnya membebani neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan. Keempat, pasokan USD memiliki ketergantungan pada ekspor komoditas. Meski mampu menangani gejolak rupiah, Indonesia tetap memerlukan solusi yang fundamental sehingga kerentanan tersebut menghilang. Industrialisasi yang menghasilkan ekspor dan substitusi impor merupakan jawabannya. Lifting minyak mentah juga harus ditingkatkan serta mencari sumber minyak baru sembari terus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Sektor pertanian yang menghasilkan pangan, terutama yang masih impor, menjadi keharusan karena penduduk besar membutuhkan bahan pangan yang besar pula. (Yoga)

Awal milenium baru, kita terpesona dengan kilau “hebat” kemajuan media dan teknologi: revolusi digital, mesin algoritma, dan AI yang menjanjikan manfaat bagi manusia. Namun, beberapa kejadian menyadarkan bahwa kata ”hebat” yang menyilaukan harus dibayar mahal. Pertama, lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada 20 Juni 2024 menunjukkan rapuhnya keamanan ekosistem digital nasional dari serangan hacker. Padahal, PDNS 2 adalah tempat penyimpanan dan pengolahan data strategis instansi negara (Kompas, 21/6/2024). Kedua, algoritma kecerdasan buatan banyak digunakan untuk menjebak warganet dalam promosi judi daring (Kompas, 26/6/2024). Ketiga, kejahatan seksual dan pornografi yang mengincar anak-anak berkembang menggunakan modus canggih lewat media sosial (Kompas,12/6/2024). Bebasnya pendiri Wikileaks, Julian Assange, disambut sebagai kemenangan (26 Juni).

Namun, pengakuan bersalahnya memicu kekhawatiran soal kebebasan pers karena publikasi informasi rahasia oleh satu negara telah sah dicap sebagai kejahatan (Kompas, 29/6/2024). Kejadian itu memantik pertanyaan: apakah pengaruh media dan teknologi digital sama berbahaya dan bermanfaatnya? Kritikus teknologi komunikasi menyebut sisi ganda kemajuan teknologi: teknologi demokrasi (sisi cerah/positif) dan teknologi dominasi (sisi gelap/negatif). Dalam bukunya yang kritis, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, jurnalis dan komentator sosial Evgeny Morozov mengingatkan, kekuatan internet tak sepenuhnya mampu mengubah rezim represif. Faktanya, pemerintah otoriter secara efektif menggunakan internet untuk menekan kebebasan berpendapat, menyempurnakan teknik pengawasan, memanipulasi pemilu, menyebarkan propaganda mutakhir, dan menenangkan masyarakat dengan hiburan digital.

Demokratisasi internet malah bisa memperkuat diktator, mengancam para pembangkang, dan mempersulit demokratisasi. Kritikus lain mengkhawatirkan sisi gelap media digital, mulai dari jual-beli data pribadi, perdagangan organ manusia, obat terlarang, pornografi anak, kejahatan di web gelap, hingga gangguan kesehatan emosional dan mental: fokus perhatian lebih pendek, presentasi diri berlebihan atau narsisme, menurunnya kualitas hubungan antarpribadi, ancaman keamanan privasi, cyberstalking, dis/misinformasi, pesona berita palsu di tengah pemasaran viral. Jika kita ingin memperoleh sisi cerah di antara sisi gelap dunia digital, diperlukan rancangan budaya adopsi dan pengembangan budaya digital yang mempertimbangkan dampaknya. Rancangan kebijakan adopsi teknologi seyogianya memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang konsekuensi penggunaannya. Kian diperlukan politik kebijakan teknologi untuk membangun budaya teknologi yang bijak agar media dan teknologi tidak memengaruhi kita. (Yoga)

Rutte resmi mengakhiri 14 tahun menjadi PM pada Selasa (2/7), ia meninggalkan kantor PM mengendarai Koga, sepeda yang dipakai Rutte bolak-balik ke kantor PM. Tak ada acara pisah sambut meriah. Rutte pulang ke rumah tanpa pengawalan atau rombongan yang mengantar Harian NRC Handelsblad, Kamis (20/6) menulis, Rutte tak mau berpidato dan tak mau diberi kado. Soal penilaian kinerjanya, kepada NOS Jeugdjournaal, lembaga penyiaran untuk pemirsa remaja di Belanda, Rutte menilai kinerjanya biasa-biasa saja. ”Mungkin nilainya 6 atau 6,5. Memuaskan, tapi tak terlalu bagus,” kata Rutte. Banyak orang Belanda suka gaya Rutte yang rendah hati dan membumi. Kebiasaannya yang membumi sering dipuji warganet. Dia masih tinggal di apartemen sederhana dan menyetir sendiri mobil Saab abu-abu. Dia viral di media sosial karena datang ke kafe sendiri tanpa staf atau pengawal untuk minum kopi dan makan pai apel.

Dia sering diajak berswafoto dengan siapa pun yang ditemuinya. Kesederhanan Rutte menjadikannya pemimpin yang dicintai rakyat. Jose Mujica (88), mantan gerilyawan Uruguay yang menjadi presiden pada 2010-2015, terkenal sebagai ”presiden termiskin di dunia”. Lambang sayap kiri Amerika Latin itu tak mau tinggal di istana presiden selama menjabat. Ia memilih tinggal di rumah sederhananya di daerah pertanian miskin, pinggiran Montevideo dan menyumbangkan 90 % gajinya untuk amal. ”Saya hidup sesuai apa yang saya pikir. Kalau kami punya teman, kami tidak miskin,” ujarnya. Di rumah sederhana Mujica, tulis BBC pada 15 November 2012, terlihat banyak baju di tali jemuran. Pekarangan rumahnya ditumbuhi ilalang. Hanya ada dua polisi dan anjing peliharaan berkaki tiga, Manuela, berjaga di luar.

Setiap bulan, gaji setara Rp 196 juta disumbangkan Mujica untuk rakyat miskin dan pengusaha kecil. Dia hanya menikmati gaji Rp 12,6 juta per bulan, sama dengan pendapatan rata-rata warga Uruguay. ”Saya sudah menjalani hidup seperti ini hampir sepanjang hidup saya,” ucapnya. Pada 2010, kekayaan pribadi tahunannya hanya Rp 29,4 juta, setara nilai mobil Volkswagen Beetle miliknya. Pada 2012, dia menambah separuh aset istrinya dengan tanah, traktor, dan rumah hingga mencapai Rp 3,5 miliar. Jumlah itu hanya sepertiga pendahulunya, Tabare Vazquez. ”Saya disebut presiden termiskin, tetapi saya tidak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang bekerja hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang mahal dan selalu menginginkan lebih banyak,” tuturnya.

Sementara di Swedia, pejabat dilarang bergaya hidup mewah. Salah satu skandal politik yang paling simbolik pernah terjadi pada 1990-an. Wakil PM Mona Sahlin membeli sebatang cokelat, popok, dan beberapa barang kebutuhan pribadi lainnya dengan kartu kredit pemerintah. Akibatnya, dia dicopot dari posisinya. Wartawan Brasil yang bertugas di Swedia, Claudia Wallin, dalam bukunya, Sweden: The Untold Story (2018) menceritakan para menteri dan anggota parlemen bepergian dengan bus dan kereta, sama seperti warga yang mereka wakili. Mereka juga tak punya hak atas kekebalan parlemen sehingga dapat diadili di pengadilan. Tanpa sekretaris pribadi, kantor mereka juga minimalis, hanya 8 meter persegi. Hanya PM yang berhak naik mobil. Rakyat memilih politikus yang harus memahami realitas sehari-hari dan penderitaan rakyatnya, semoga Indonesia ke depannya bisa seperti itu. (Yoga)

Lembaga Ombudsman mengkritik lemahnya data administrasi kepegawaian di daerah, yang tecermin dalam kasus guru TK negeri yang ditagih Rp 75 juta oleh Pemkab Muaro Jambi karena dianggap kelebihan masa pensiun hingga dua tahun. Kepala Ombudsman Provinsi Jambi Saiful Roswandi menyesalkan sikap Pemkab Muaro Jambi yang menagih Asniati sebesar Rp 75 juta sebagai kelebihan transfer gaji selama dua tahun. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat beralasan, Asniati telah pensiun sejak 2022, tetapi gajinya masih ditransfer oleh negara hingga 2024. Gaji itulah yang ditagih kembali. Saiful menilai, kesalahannya ada pada daerah.

”Secara substansi, uang yang telanjur dibayar semestinya tidak ditagih karena bukan kesalahan Bu Guru (Asniati),” katanya, Jumat (5/7). Ia mengkritik pembaruan yang tidak sinkron antara data BKD, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan dinas pendapatan daerah, yang menimbulkan berbagai persoalan dan berpotensi terus berulang jika negara tidak berbenah. Pembaruan data selayaknya dilakukan secara berkala. Jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pencatatan data, hal itu dapat berimbas pada kerugian negara. Kasus Asniati viral setelah guru TK Negeri III Sungai Bertam di Muaro Jambi itu ditagih Rp 75 juta oleh petugas BKD setempat.

Saat Asniati bermaksud mengurus SK pemberhentian pembayaran (SKPP) karena dirinya pensiun.Asmiati malah diminta mengembalikan gajinya, dua tahun mengajar. BKD menyalahkan Asniati yang tak mengurus pensiun sejak awal. Menurut Asniati, dirinya mengurus berkas pensiunan pada Juni 2023. Selama setahun, dokumennya mengendap di BKD Muaro Jambi. Berselang be berapa bulan kemudian, Aniati dipanggil ke kantor BKD Muaro Jambi, April 2024. Saatitulah ia diminta untuk mengembalikan gaji dan tunjangan selama dua tahun agar bisa mendapatkan SKPP dan dana pensiun dari Taspen. Asniati dipersalahkan karena terus bekerja dan mendapatkan gaji selama dua tahun kemudian.

Padahal, dia seharusnya sudah pensiun pada 2022 saat berusia 58 tahun. Asniati lantas mengadu ke DPRD Muaro Jambi. Kasus tersebut menuai perhatianbanyak pihak. Jumat (5/7) pagi, Gubernur Jambi Al Haris bertandang ke rumahnya. Ia menyatakan siap membayarkan tagihan tersebut jika masih tetap diminta. Ia menyesalkan pemkab yang masih meminta pengembalian gaji. Haris mendorong seluruh daerah untuk melayani pegawai dengan sebaik-baiknya. Khususnya terkait data administrasi kepegawaian agar selalu dicek, supaya tidak menimbulkan kasus serupa berulang. (Yoga) 

Desa wisata masih diandalkan untuk menggaet wisatawan, baik domestic maupun mancanegara. Ada 5.037 desa wisata di Indonesia yang sedang dikembangkan pemerintah untuk dijadikan destinasi wisata. ”Desa wisata menjadi fokus yang sedang digarap (untuk menggaet wisatawan). Obyek wisata tersebut diyakini dapat memberi pengalaman baru bagi para pengunjung,” kata Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas Novi Eastiyanto dalam konferensi pers peluncuran Kompas Travel Fair (KTF) 2024, Jumat (5/7) di Jakarta. Tren pariwisata 2024, menurut Kemenparekraf, kata Novi, meliputi empat hal, yaitu bleisure (business and leisure), wisata kebugaran, wisata mendalam dan bermakna, serta set-jetting (bekas lokasi shooting film).Sejumlah desa wisata menjadi prioritas dalam perhelatan KTF 2024.

Beberapa desa tersebut antara lain Desa Panglipuran (Bali), Desa Nglanggeran (Yogyakarta), Desa Adat Saba (Bali), serta Desa Arborek (Papua Barat). Desa-desa itu banyak dikenal karena berhasil meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kemenparekraf. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT, Sugito mengatakan, sejauh ini Kementerian Desa PDTT tengah mengembangkan 5.037 desa wisata, yang dikelola dengan memberdayakan masyarakat setempat agar mereka terlibat aktif dalam geliat industri pariwisata Indonesia. ”Setiap desa itu punya potensi, punya aset yang sangat bervariasi. Itu semua sangat potensial,” ucapnya. Desa wisata, lanjut Sugito, memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah, mulai dari alam, kuliner, hingga budayanya.

Dari segi makanan, misalnya, masyarakat kota terkadang jenuh mengonsumsi makanan yang tersaji di hotel. Saat ke desa wisata, pengunjung bisa makan dan minum khas daerah sambil menikmati kekayaan alamnya, seperti hamparan sawah hijau. ”Desa wisata saat ini tengah naik daun, bahkan  signifikan perkembangannya. Apabila desa wisata juga dikelola dengan baik, bisa berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional,” katanya. KTF 2024 berlangsung pada 20-23 September 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Dalam empat hari perhelatan, acara tersebut ditargetkan bisa menarik 18.000 pengunjung dengan transaksi Rp 31,4 miliar, meningkat dari tahun 2023, dengan pengunjung KTF 2023 sebanyak 15.000 orang dengan transaksi sebesar Rp 28,6 miliar. (Yoga) 

Ketertarikan Annisa Maharani Nasran (25) pada isu pendidikan muncul sejak belia, dipicu aktivitas literasi sekitar tempat tinggalnya yang belum memadai. Kondisi itu mendorong semangatnya sebagai generasi muda untuk berbuat nyata dengan mendirikan Kampung Literasi Selamat. Anak-anak hingga warga lansia terbantu. Ribuan buku tersusun rapi di rak dalam bangunan Kampung Literasi Selamat atau Kalise, Sabtu (22/6) di Gang Selamat 1, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Pontianak, Kalbar. Di atas lemari kaca tersusun puluhan piala prestasi Kalise di berbagai lomba. Dalam ruangan terdapat kerajinan tangan hasil daur ulang sampah rumah tangga. Di dekat pintu masuk terdapat puluhan botol plastik siap didaur ulang menjadi kotak hingga vas bunga. Kalise tak hanya mengajar baca tulis. Berbagai fakta yang Annisa temui di lapangan mendorongnya berkontribusi nyata bagi literasi dan SDM.

Keinginannya membenahi literasi di Kalbar mendapat jalan saat diutus Dinas P & K Kota Pontianak studi banding ke Kampung Literasi di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, pada 2019. Sepulangnya dari Yogyakarta, Annisa bergerak, dan memulainya dari lingkungan Gang Selamat. ”Saya melihat banyak anak saat itu putus sekolah dan tak bisa membaca. Anak usia sekolah, tak bisa sekolah, berkisar 10-20 orang karena tak ada biaya atau membantu ekonomi keluarga dengan berjualan. Belum lagi yang lansia,” ujarnya. Dari situ muncul ide mendirikan Kalise dengan pendekatan lebih menyeluruh dengan pengembangan enam literasi dasar, yaitu baca tulis, numerasi, finansial, budaya kewarganegaraan, sains, dan digital. Annisa mempresentasikan idenya ke salah satu BUMN dan bersaing dengan proposal pihak lain. ”Saya meyakinkan mereka mengapa Kalbar perlu kampung literasi,” ujar dosen FH Unmuh Pontianak itu.

Upaya ini menghasilkan hibah Rp 50 juta untuk modal awal Kalise, membangun rumah Kalise berukuran 10 x 15 meter. Kemudian, ia membeli AC, mesin cetak, buku-buku, dan komputer. Sasaran kegiatan awalnya anak-anak dan warga di bawah 25 tahun di RT 005 Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Enam bidang literasi dasar di Kalise itu dapat diakses gratis.Terdapat taman bacaan dan perpustakaan dengan 3.000-an koleksi buku cerita anak, novel remaja, buku pelajaran, dan kesehatan. Untuk meminjam buku dibawa pulang, peminjam harus membawa sampah, khususnya botol plastik. Dalam sebulan terkumpul 100-200 botol plastik dan buku tulis yang tak dipakai untuk diolah menjadi produk kerajinan tangan yang dijual ke Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalbar. Dari penjualan itu didapat Rp 350.000-Rp 500.000 per bulan untuk uang kas Kalise. Keterampilan bilangan fokus pada matematika dasar untuk anak dan dewasa.

Ada bimbingan belajar gratis setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Dalam sehari peserta bisa 10 orang berusia 7-15 tahun. Pada 2023 tercatat 5.403 orang mengakses bimbingan enam kecakapan literasi dasar. Pada Januari-Maret 2024, sebanyak 1.431 orang belajar enam kecakapan literasi dasar di Kalise. Kecakapan literasi finansial mengajarkan masyarakat mencari peluang mendapatkan penghasilan. Literasi budaya kewarganegaraan mengangkat tarian tiga etnis, yaitu Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Ada juga tarian sekapur sirih dan jepin Pontianak. Sementara musik berupa tundang dan marawis. Penari yang dilatih di Kalise kerap tampil di berbagai pertunjukan di Kota Pontianak maupun Jakarta. ”Penari dan pemusik mendapat uang saku. Pemain musik marawis sekali tampil mendapat uang saku Rp 35.000-Rp 50.000 per orang. Sementara penari Rp 50.000-Rp 150.000 per orang sekali tampil,” tutur Annisa. Kalise juga mengajarkan literasi digital dan menyediakan layanan internet dan komputer gratis. (Yoga)