Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa per akhir Juni tahun ini mencapai US$ 140,2 miliar. Jumlah itu naik dari akhir Mei 2024 yang senilai US$ 139 miliar. Ini menjadi kabar baik lantaran cadangan devisa masih bisa naik di tengah tekanan terhadap pasar keuangan domestik yang berdampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Menurut BI, kenaikan cadangan devisa ditopang utang pemerintah, juga penerimaan pajak dan jasa. Menilik Special Data Dissemination Standard (SDDS) di situs resmi BI, cadangan devisa berupa valuta asing (foreign currency reserves) tercatat meningkat dari US$ 124,03 miliar per akhir Mei menjadi US$ 125,33 miliar per akhir Juni. Sementara komponen cadangan devisa lainnya mengalami penurunan. Di antaranya cadangan devisa yang terdapat di dalam rekening International Monetary Fund (IMF) atau IMF reserve position in the fund tercatat menyusut dari US$ 1,05 miliar per akhir Mei menjadi US$ 1,94 miliar per akhir Juni. Meski demikian, jika melihat data lima tahun terakhir, hampir seluruh komponen cadangan devisa RI turun. Terutama cadangan devisa valas yang turun dari US$ 127,7 miliar pada akhir 2020 ke US$ 125,33 miliar pada akhir Juni lalu. Adapun komponen cadangan emas moneter menjadi satu-satunya yang mengalami kenaikan, dari US$ 4,76 per akhir 2020 menjadi US$ 5,88 per akhir bulan lalu. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan BI maupun pemerintah perlu memperbaiki kualitas cadangan devisa agar lebih besar dan berkelanjutan. Juga tidak bergantung pada penarikan utang luar negeri yang dilakukan pemerintah.

Aksi korporasi berupa akuisisi dan divestasi saham emiten masih semarak di semester pertama tahun ini. Bahkan, dari sederet aksi korporasi dengan transaksi bernilai jumbo itu, muncul para pemegang saham pengendali baru emiten. Contoh, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) yang berganti pengendali saham pasca diakuisisi oleh PT Iforte Solusi Infotek. Pada 2 Juni 2024, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) itu mengumumkan telah menyelesaikan pengambilalihan 90,11% atau setara 1,21 miliar saham IBST. Nilai transaksi akuisisi mencapai Rp 3,42 triliun. Selain IBST, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga memiliki pengendali baru. Ini setelah INCO merampungkan kewajiban divestasi. 

Saham INCO kembali diserap oleh Mind Id. Dan, masih banyak emiten berganti pengendali setelah menjual kepemilikan sahamnya. Founder & CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto melihat, perubahan pengendali akan memberikan dampak positif bagi emiten, termasuk persepsi investor terhadap prospek sahamnya. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana sepakat, ketika pengendali beralih ke perusahaan besar atau yang memiliki keahlian di sektor terkait, bisa membuka meningkatkan efisiensi operasional hingga memberikan akses ke pasar atau teknologi baru. Tapi perubahan pengendali juga bisa membawa efek negatif. Terutama, jika pengendali baru tak mengelola emiten dengan baik. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi sepakat, investor harus memperhatikan rencana strategis, kompentensi dan pengalaman dari manajemen baru emiten pasca jadi pengendali saham. "Pada akhirnya yang dilihat ialah peluang emiten di masa depan," kata Audi.

Jajaran manajemen emiten di sektor industri kesehatan di Tanah Air pusing tujuh keliling. Saat ini pemerintah sedang mematangkan konsep kebijakan untuk menekan biaya kesehatan di dalam negeri lewat penurunan harga obat-obatan dan alat kesehatan. Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan baik, dengan harga murah. Persoalannya, pendapatan rumah sakit akan turun. "Harga obat dan alat kesehatan akan turun jika porsi impor berkurang. Kami juga harus pandai menurunkan biaya operasional," kata Direktur Utama PT Mendikaloka Hermina (HEAL), Hasmoro kepada KONTAN, Minggu (7/7). Direktur PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) Kartika Setiabudy mengatakan, emiten ini berkomitmen meningkatkan efisiensi biaya kesehatan. Salah satunya terus memproduksi obat generik untuk BPJS Kesehatan. Cuma, Kartika mengingatkan, sampai saat ini sebagian besar bahan baku obat masih impor. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo melihat, rencana pemerintah menurunkan biaya kesehatan bisa memangkas margin emiten. Terlebih, harga bahan baku obat lokal masih lebih mahal dibanding impor. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy melihat, kebijakan pemerintah menekan harga obat dan alat kesehatan sulit diterapkan. "Karena, selama ini pendapatan dokter juga cukup besar dari industri obat," kata Budi.