Di tengah berbagai tantangan yang kian berat, pemda didorong mampu menumbuhkan perekonomian lokal. Namun, pemda tak bisa bekerja sendiri. Paradigma pemerintahan kolaboratif harus dimiliki oleh setiap pemda. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dalam sambutannya pada diskusi ”Hampir Tiga Dekade, Otonomi Daerah Apakah Sudah Sesuai Harapan?”, Kamis (4/7) di Menara Kompas, Jakarta, mengatakan, tantangan bagi pemda adalah meningkatkan perekonomian lokal dan menyejahterakan masyarakat. Ia menyangkan ada daerah yang belum bisa menjawab tantangan tersebut. Maluku Utara, misalnya, pertumbuhan ekonominya 21 %, tapi kemiskinan masih tinggi. Begitu pula Papua. Menurut Fadel, ini karena dana yang ada tak digunakan secara tepat untuk menumbuhkan ekonomi lokal.

”Dana yang masuk ke daerah justru untuk bangun kantor dan lainnya. Padahal, bisa bangun jalan yang menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Fadel. Fadel melanjutkan, sejumlah pemda kesulitan menjawab tantangan ke depan karena terjebak paradigma pemerintahan yang lama. Paradigma pemda ke depan harus kolaboratif dan disebut pemerintahan kolaboratif, dengan pola kerja pemerintahan lebih melibatkan banyak pihak untuk suatu kepentingan. ”Sayangnya, spirit entrepreneurial governance sangat rendah. Saya pernah mendengar, seorang pemimpin, bupati, wali kota, gubernur capek bekerja seperti ini karena harus melibatkan perguruan tinggi dan lainnya. Namun, pengalaman saya, justru ini jadi menarik karena kita tak sendirian dalam membuat kebijakan. Ketika keluar kebijakannya, semua merasa memilikinya,” tutur Fadel. (Yoga)

Olahraga sepak bola menjadi salah satu upaya merajut kebersamaan di Madura dan gugusan pulau lain di kawasan yang masuk wilayah Jatim itu. Ada desakan untuk mewujudkan satu entitas kemaduraan sebagai representasi rakyat ”Nusa Garam”. Sejak 2016, Madura United dinilai bakal mampu menjawab kebutuhan tersebut. Suhaimi (30) asal Bangkalan, tetapi bekerja dan tinggal di Surabaya, merupakan K-Conk Mania, pendukung Madura United. Ia hadir untuk menyemangati tim kesayangannya di Liga 1 Championship Series. Ia termasuk 6.000 penonton yang menjadi saksi kemenangan 1-0 Madura United atas Borneo di laga pertama semifinal Championship Series, Rabu (15/5) di Stadion Gelora Bangkalan. Kekalahan 1-3 dari Persib pada laga kedua di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (31/5) tetap menjadi capaian terbaik Madura United di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia.

”Sape Kerrab” (sapi karapan), julukan Madura United, finis di peringkat ke-3 (2016). Madura United lahir pada 10 Januari 2016 atas inisiatif Achsanul Qosasi yang mengakuisi Persipasi Bandung Raya. Identitas berganti menjadi Madura United. Presiden Madura United Achsanul Qosasi sengaja menghadirkan tim baru sebagai pemersatu masyarakat Pulau Madura. Pengusaha dan politikus asal Sumenep ini berambisi menjadikan Madura United sebagai klub sepak bola profesional seperti klub-klub besar mancanegara. Menurut Dirut Madura United Annisa Zhafarina Qosasi, pendukung Madura United merepresentasikan dukungan dari tim lokal.  Dari Achsanul ke sang putri, Annisa, ambisi mempertahankan Madura United sebagai klub elite nasional dari Nusa Garam terus dipelihara. Di zaman perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan media sosial untuk peningkatan kapasitas bisnis menjadi keniscayaan, segala pernak-pernik

Sape Kerrab bisa dibeli secara daring dan luring di toko resmi. Annisa telah mengirim pesanan 5.000 jersei Madura United ke Dubai, Uni Emirat Arab. Jersei kandang dan tandang itu untuk memenuhi kebutuhan diaspora Madura di Timur Tengah. Lebih dari 1.000 jersei lainnya sudah dikirim ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika yang notabene pesanan diaspora Madura. Bahkan, untuk jersei Championship Series, ada perubahan sponsor dengan pencantuman kata ”Warung Madura”.  ”Para pengusaha warung Madura mengumpulkan dana untuk jadi sponsor jersei masa khusus. Menurut sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Iskan dar Dzulkarnain, orang Madura amat menyenangi olahraga atau permainan tradisional. Di sepak bola, ungkapan settong dhere atau satu darah sebagai orang Madura terepresentasi. (Yoga)

Dalam raker dengan Komisi III DPR, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum lama ini mengungkapkan, lebih dari seribu anggota legislatif melakukan aktivitas judi daring dengan jumlah transaksi 63.000 kali dan perputaran uang per orang mencapai miliaran rupiah. Dari 63.000 transaksi itu, terdapat 7.000 transaksi yang khusus terkait dengan anggota DPR. Selain data itu, terdapat juga daerah-daerah yang menurut keterangan Menkopolhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah warga yang bermain judi daring. Pada level provinsi, Jabar ada di posisi teratas dengan jumlah warga yang bermain 535.644 orang dan nilai transaksi Rp 3,8 triliun. Disusul DKI Jakarta 238.568 orang dengan nilai transaksi Rp 2,3 triliun. Jateng 201.963 orang dengan nilai transaksi Rp 1,3 triliun. Jatim 135.227 orang dengan nilai transaksi Rp 1,05 triliun. Banten 150.302 orang, nilai transaksi Rp 1,02 triliun.

Virus judi daring juga telah merambah sampai ke tingkat kecamatan. Kecamatan paling terpapar adalah Bogor Selatan dengan jumlah pemain 3.720 orang dan nilai transaksi Rp 349 miliar. Disusul Tambora 7.916 orang, dengan nilai transaksi Rp 196 miliar. Cengkareng 14.782 orang, dengan nilai transaksi Rp 176 miliar. Tanjung Priok 9.554 orang, dengan nilai transaksi Rp 139 miliar. Kemayoran 6.080 orang, dengan nilai transaksi Rp 118 miliar. Kalideres 9.825 orang, dengan nilai transaksi Rp 113 miliar. Penjaringan 7.127 orang, dengan nilai transaksi Rp 108 miliar. Data ini menunjukkan bahwa virus judi daring sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, mulai dari rakyat sampai pejabat. Pelaku yang terlibat dalam tindak kejahatan ini tidak lagi memegang etika, moral, dan agama sebagai nilai (value), karena judi merupakan perbuatan tercela dan melanggar norma agama serta norma hukum yang seharusnya mereka hindari.

Melihat masif dan luasnya penyebaran virus judi daring, jika tak segera diatasi akan lebih membahayakan. Virus judi akan membuat mereka mimpi mendapat keuntungan besar tanpa perlu kerja keras, dan ini akan membentuk jiwa pemalas. Belum lagi pengaruh lain, seperti menjadi individualistis, kecanduan karena penasaran, dan nafsu ingin menang yang membuat mereka akan menghalalkan segala cara. Termasuk korupsi untuk modal serta mengabaikan kewajiban sebagai warga negara dan kepala rumah tangga. Tak cukup hanya menangkap dan memproses pemilik akun judi daring secara hukum, tapi harus pula dilakukan penyitaan terhadap seluruh hasil kejahatan, sarana, serta aset-aset yang terkait dengan perjudian tersebut, termasuk rumah atau gedung tempat mereka menyelenggarakan judi daring, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHAP. Semoga, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring di bawah pimpinan mantan Panglima TNI ini benar-benar menunjukkan kiprah yang membanggakan (Yoga)

Harga sebagian obat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding harga obat di luar negeri, terutama untuk obat impor. Harga obat yang lebih mahal meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Tata kelola pengadaan obat perlu diperbaiki agar akses masyarakat pada layanan kesehatan yang berkualitas bisa lebih terjangkau. Ketua Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia yang juga Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Keri Lestari Dandan menyampaikan, persoalan harga obat yang mahal di Indonesia perlu dikaji secara menyeluruh. Sebab, obat dengan harga mahal yang beredar di masyarakat saat ini mayoritas merupakan obat-obatan yang diimpor. Setidaknya ada tiga golongan obat yang beredar di Indonesia, yakni obat paten yang diimpor, obat yang telah habis masa patennya (off patent) impor, serta obat yang serupa dengan obat off patent yang sudah diproduksi di dalam negeri atau yang disebut sebagai obat generik.

Dari ketiga golongan obat tersebut, obat paten yang diimpor, harganya lebih mahal. ”Namun, persoalannya, harga obat paten tersebut yang lebih mahal daripada yang dijual di luar negeri. Kita seharusnya bisa melakukan pendekatan pada produsen utama obat ini untuk memberikan harga yang terbaik, seperti halnya di Malaysia dan Singapura,” kata Keri, saat dihubungi, Kamis (4/7). Selain itu, Keri menambahkan, relaksasi pajak juga bisa diterapkan untuk produk-produk obat-obatan impor yang masih belum bisa diproduksi di dalam negeri. Tata kelola pengadaan obat di Indonesia juga harus diawasi dengan regulasi yang tepat. ”Tata kelola (pengadaan obat) di Indonesia juga diawasi dengan regulasi yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) di fasilitas kesehatan. Di samping itu, kita semua harus mendukung penggunaan obat generik dan fitofarmaka produksi dalam negeri yang harganya lebih terjangkau,” tutur Keri. (Yoga)

Pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang mewajibkan pemotongan gaji pekerja dipastikan berlangsung secara bertahap. Pemanfaatan Tapera juga tengah dijajaki untuk diperluas, yakni pembiayaan rumah bagi masyarakat kelas menengah berpenghasilan tanggung. Ketentuan Tapera diatur dalam PP No 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Berdasarkan ketentuan itu, seluruh pekerja atau karyawan dengan penghasilan di atas upah minimum wajib terdaftar sebagai peserta Tapera, serta menyisihkan penghasilan dalam bentuk iuran Tapera guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

Kepesertaan Tapera diwajibkan paling lambat 2027. Komisioner Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengemukakan, BP Tapera memiliki peran menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk karyawan perusahaan, simpanan Tapera ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan, masing-masing dipotong 2,5 % dan 0,5 % dari gaji karyawan. Sementara pekerja mandiri, potongan 3 % sepenuhnya ditanggung pekerja yang bersangkutan.

Pihaknya memahami polemik di masyarakat terkait kewajiban iuran Tapera bagi pekerja, dan pembiayaan perumahan secara gotong royong. Selain penerapan akan dilakukan secara bertahap, manfaat kepesertaan Tapera tengah dijajaki untuk diperluas dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah tanggung. ”Sejumlah instrumen tengah disiapkan guna memastikan Tapera memberikan manfaat lebih bagi peserta,” ujarnya, dalam kunjungan ke Menara Kompas di Jakarta, Kamis (4/7). Heru mengatakan kepesertaan Tapera untuk pekerja dilakukan secara bertahap, karena BP Tapera masih membutuhkan banyak persiapan, pematangan model bisnis, tata kelola internal, dan pengelolaan dana tabungan. Selain itu, juga memperluas manfaat kepesertaan. (Yoga)

Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, DPR mengusulkan pemerintah menambah anggaran Rp 598,9 triliun dalam Rancangan APBN 2025. Usulan itu datang dari kementerian dan lembaga yang merasa jatah pagu indikatif yang diterimanya tidak cukup untuk membiayai berbagai rencana kerja tahun depan. Usulan tersebut muncul dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Dalam rapat itu, pemerintah dan Banggar DPR mengesahkan asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2025 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2025. Pimpinan Banggar DPR mengusulkan agar pemerintah menambah anggaranRp 598,9 triliun dalam RAPBN 2025.

Usulan itu, menurut Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDI-P, Said Abdullah, datang dari kementerian / lembaga (K/L) yang meminta tambahan pagu anggaran untuk tahun 2025 melalui mitra kerjanya di DPR. ”Jadi, usulan ini datang dari komisi-komisi (Komisi I sampai XI) di DPR dan bukan bagian dari keputusan Banggar. Statusnya masih berupa usulan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Kamis. Dalam proses pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L bersama komisi-komisi di DPR, banyak K/L yang ”protes” dan meminta tambahan anggaran di RAPBN 2025. Mereka menilai jatah pagu indikatif yang diterima menurun drastis dibandingkan tahun 2024 serta tidak cukup untuk mendanai berbagai rencana kerja tahun depan. Dalam RAPBN 2025,

Kemenkeu menetapkan total pagu indikatif untuk belanja K/L Rp 931,7 triliun, turun 6,8 % dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp 999,9 triliun. Alokasi anggaran untuk belanja K/L sengaja dibuat kecil sebagai anggaran dasar (baseline) untuk transisi menuju pemerintahan baru. Beberapa K/L yang sempat meminta tambahan anggaran antara lain Kementerian Investasi yang meminta tambahan anggaran Rp 889 miliar, Kementerian PPN/Bappenasan Nasional (Rp 804 miliar), Kemenhub (Rp 15,78 triliun). Said mengatakan, usulan tambahan anggaran itu tetap perlu memperhatikan program prioritas pemerintahan yang akan datang alias Kabinet Prabowo-Gibran. Meski besarannya signifikan, ia mengatakan, tambahan anggaran itu tidak akan melebarkan postur defisit yang sudah disepakati di rentang 2,29-2,82 % dari PDB. (Yoga)

Rasa puas tampak di wajah Presiden Jokowi ketika meninjau pabrik dan meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di PT Hyundai LG Indonesia atau HLI Green Power, karena hadirnya pabrik sel baterai pertama dan terbesar di Asia Tenggara itu menjadi wujud konsistensi Presiden Jokowi dalam membangun kemandirian ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Presiden mengawal pembangunan pabrik baterai ini dengan hadir pada groundbreaking atau peletakan batu pertama pada September 2021, lalu kembali meninjau pada September 2023. Peresmian pabrik digelar di PT HLI Green Power, Karawang, Jabar, Rabu (3/7). Didampingi Mendag Republik Korea Inkyo Cheong, Dubes Republik Korea untuk Indonesia Lee Sang-deok, Executive Chair Hyundai Motor Group Euisun Chung, dan President LG Energy Solution Dongmyung Kim,

Presiden memperoleh penjelasan tentang battery pack dan mobil listrik Hyundai Kona. Presiden antara lain menyaksikan battery pack yang siap digunakan untuk mobil listrik Kona. Battery pack ini dilengkapi 216 unit sel baterai, yang terdiri dari baterai modul, pendingin, sistem electric vehicle, dan kontrol unit yang menjadi satu kesatuan unit baterai. Tegangan yang dihasilkan adalah 400 volt dengan tenaga listrik 65 kWh. Selanjutnya, Presiden memperoleh penjelasan tentang mobil listrik Kona yang merupakan mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia dengan baterai buatan Indonesia. Model ini memiliki jarak tempuh terjauh di kelasnya, yaitu 600 km, satu kali pengecasan.

Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Hyundai Kona telah mencapai 80 %. Tiga item yang diresmikan Presiden Jokowi kali ini adalah baterai sel dengan nilai investasi tahap pertama 1,2 miliar USD, battery pack senilai Rp 700 miliar, dan mobil Hyundai Kona dengan investasi 1,5 miliar USD. Pabrik menyerap 1.200 pekerja, dengan 50 tenaga kerja Korsel. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi investasi sebesar Rp 20 triliun dari pabrik mobil Hyundai serta konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar Rp 160 triliun untuk ekosistem baterai listrik. Investasi tersebut menjadi bukti konkret dari kerja sama erat antara Indonesia dan Korsel. ”Ini merupakan tonggak penting dari komitmen Indonesia untuk menjadi pemain global dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia,” ujar Presiden. (Yoga)

Perekonomian kawasan Indonesia Timur yang tumbuh pesat semakin menarik investor menanamkan modalnya. Mengutip data BPS pada triwulan I-2024, pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur tumbuh lebih besar dibanding kawasan Indonesia lainnya. Pertumbuhan ekonomi di Maluku, Papua, dan Sulawesi lebih tinggi dibanding kawasan lainnya, seperti Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua mencapai 12,15 %, tertinggi dibanding semua kawasan lainnya. Menurut BPS, pertumbuhan ini ditopang pertambangan, penggalian, administrasi pemerintahan, dan perdagangan. Adapun pertumbuhan ekonomi Sulawesi mencapai 6,35 %, didorong industri pengolahan, pertambangan, penggalian, dan konstruksi.

Dari sisi investasi, Kementerian Investasi/BKPM melaporkan total investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di kawasan Indonesia Timur pada triwulan I-2024 mencapai Rp 63,8 triliun atau setara 15,9 % dari total investasi di Indonesia. Investasi di Sulawesi mencapai Rp 35,9 triliun. Sementara investasi di Maluku dan Papua mencapai Rp 27,9 triliun. Melihat potensi besar dari makin menggeliatnya berbagai kegiatan ekonomi besar di Indonesia Timur, sejumlah perusahaan mulai melakukan ekspansi antara lain perusahaan manufaktur bantalan atau bearing (laher) mesin industri SKF Indonesia. Perusahaan mesin industri yang berdiri 1907 di Swedia itu kini tersebar di 130 negara, termasuk di Indonesia.

Direktur Pelaksana Indonesia dan Presdir PT SKF Indonesia Satheswaran Mayachandran mengatakan, Indonesia punya potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa dimanfaatkan 20-40 tahun ke depan, bersumber dari kawasan Indonesia Timur. Kawasan itu, memiliki potensi, pertambangan, konstruksi, hingga pengolahan logam. Kegiatan ekonomi yang masif di wilayah itu akan mendatangkan perusahaan-perusahaan yang operasionalnya menggunakan mesin industri. Melihat peluang ini, SKF Indonesia memasok bantalan mesin dan menawarkan jasa pendampingan pemeliharaannya operasionalisasi mesin-mesin industri tersebut. Untuk itu, SKF Indonesia membuka kantor perwakilan di Makassar. ”Semua industri membutuhkan bearing. Mesin apa saja yang berputar membutuhkan bearing. SKF Indonesia hadir untuk menyokong dan menjadi sistem pendukung kegiatan ini,” ujar Satheswaran di kantornya, Jakarta, Selasa (2/7). (Yoga)

Warga terlihat sedang memeriksa meteran listrik di ruang meteran rumah susun Karet Tengsin, Jakarta Pusat, pada Hari Selasa (2/7/2024). Untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik, walaupun pada sat ini nilai tukar rupiah sedang melemah terhadap dollar Amerika Serikat. Dimana 1 dollar Amerika Serikat adalah Rp 16.300. (Yoga)

Dalam sebulan terakhir, hujan kerap turun dari pagi hingga malam di wilayah Maluku, terutama di Kota Ambon., yang menyebabkan komoditas ikan, pangan utama masyarakat, sulit didapatkan. Nelayan, tidak mendapat hasil tangkapan optimal karena hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi. Hal ini ikut memicu tingginya inflasi di Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Maluku pada Juni 2024 sebesar 3,63 %, lebih tinggi dari inflasi tahunan nasional 2,51 %. Inflasi tahunan Ambon menjadi kontributor terbesar di angka 4,49 %. Pjt Gubernur Maluku Sadali Ie menjelaskan, sejumlah kebijakan daerah perlu diarahkan untuk menyelesaikan masalah inflasi. Salah satunya menggelar operasi pasar murah lima kali sebulan. Selain itu, ada bantuan fasilitas gudang pendinginan (cold storage) untuk nelayan.

”Ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan membangun komunikasi jadi langkah yang perlu diambil bersama. Penyimpanan oleh pedagang dan produsen perlu diperhatikan,” ucap Sadali dalam rapat bersama pimpinan pemerintah daerah dan lembaga di Ambon, Kamis (4/7). Untuk menjaga pasokan, pemerintah sudah memberikan bantuan rumah kaca (green house) untuk kelancaran produksi. Namun, bantuan ini belum cukup. Kini, pemerintah juga sedang menyiapkan bantuan plastik pelindung (screen house) untuk para petani guna mencegah tanamannya rusak akibat curah hujan tinggi. Kebijakan subsidi terhadap selisih kenaikan harga bahan pokok penyumbang inflasi akan diberikan. Terkait hal ini, Pemkot Ambon telah menandatangani nota kesepahaman dengan daerah penghasil komoditas, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala BPS Maluku Maritje Pattiwaellapia menjelaskan, selain di Ambon, inflasi di wilayah lain juga tinggi. Inflasi tahunan Tual, 3,39 %. Di Maluku Tengah, mencapai 2,36 %. (Yoga)