Perkuat Pemerintahan Kolaboratif di Daerah
Di tengah berbagai tantangan yang kian berat, pemda didorong mampu menumbuhkan perekonomian lokal. Namun, pemda tak bisa bekerja sendiri. Paradigma pemerintahan kolaboratif harus dimiliki oleh setiap pemda. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dalam sambutannya pada diskusi ”Hampir Tiga Dekade, Otonomi Daerah Apakah Sudah Sesuai Harapan?”, Kamis (4/7) di Menara Kompas, Jakarta, mengatakan, tantangan bagi pemda adalah meningkatkan perekonomian lokal dan menyejahterakan masyarakat. Ia menyangkan ada daerah yang belum bisa menjawab tantangan tersebut. Maluku Utara, misalnya, pertumbuhan ekonominya 21 %, tapi kemiskinan masih tinggi. Begitu pula Papua. Menurut Fadel, ini karena dana yang ada tak digunakan secara tepat untuk menumbuhkan ekonomi lokal.
”Dana yang masuk ke daerah justru untuk bangun kantor dan lainnya. Padahal, bisa bangun jalan yang menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Fadel. Fadel melanjutkan, sejumlah pemda kesulitan menjawab tantangan ke depan karena terjebak paradigma pemerintahan yang lama. Paradigma pemda ke depan harus kolaboratif dan disebut pemerintahan kolaboratif, dengan pola kerja pemerintahan lebih melibatkan banyak pihak untuk suatu kepentingan. ”Sayangnya, spirit entrepreneurial governance sangat rendah. Saya pernah mendengar, seorang pemimpin, bupati, wali kota, gubernur capek bekerja seperti ini karena harus melibatkan perguruan tinggi dan lainnya. Namun, pengalaman saya, justru ini jadi menarik karena kita tak sendirian dalam membuat kebijakan. Ketika keluar kebijakannya, semua merasa memilikinya,” tutur Fadel. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023