;

KUNJUNGAN TURIS ASING 2024 : Sandiaga Yakin Mencapai 14 Juta

Hairul Rizal 05 Jul 2024 Bisnis Indonesia

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis target ini total kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 14 juta kunjungan bisa tercapai pada tahun ini seiring dengan kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan kolaborasi penguatan kemitraan dengan pengusaha diperlukan guna menggenjot lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia menargetkan total kunjungan wisman sebanyak 14 juta kunjungan. “Ini angka yang sangat tinggi, tapi kami yakin dengan kerja sama dengan teman-teman semua, maka kita akan bisa menembus angka 14 juta,” katanya dalam sambutannya pada pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis (4/7). Pada kepengurusan Asita, Nunung Rusmiati kembali dilantik sebagai Ketua Umum periode 2024-2029, setelah sebelumnya menempati posisi yang sama. Dia siap menarik wisatawan asing untuk mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Dia juga mengharapkan para pengurus untuk bekerja maksimal melaksanakan program itu. “Dalam kesempatan ini, kepada seluruh pengurus DPP agar dapat melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan dengan program-program yang dibuat oleh lingkungan DPP, dan bermanfaat bagi seluruh anggota kita yang lebih dari 7.000,” ujarnya. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengharapkan Asita lebih solid dan bisa merangkul semua pihak yang mungkin sempat bersilang pendapat.

HASYIM ASY’ARI DICOPOT : Tahapan Pilkada 2024 Jalan Terus

Hairul Rizal 05 Jul 2024 Bisnis Indonesia

Pencopotan Hasyim Asy’ari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diklaim tidak mengganggu persiapan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung 27 November 2024. Para komisioner KPU telah menunjuk Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afi fuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI menggantikan Hasyim. Sementara itu, Ketua KPU defi nitif nantinya akan diproses di Komisi II DPR RI. Afif menyampaikan bahwa untuk saat ini, lembaga yang dipimpinnya akan mempercepat langkah-langkah agar bisa menghadapi tahapan Pilkada 2024 terdekat yaitu pendaftaran calon kepala daerah pada 27—29 Agustus 2024. Dia menjelaskan bahwa KPU RI sedang melakukan konsolidasi dengan semua ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seIndonesia di Jakarta untuk memastikan setiap tahapan Pilkada 2024 berjalan lancar.Afi f juga meminta bantuan kepada para pemegang kepentingan agar turut membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. Menurutnya, KPU tidak bisa sukses tanpa bantuan pihak lain. Sebelumnya, DKPP resmi menghentikan Hasyim sebagai ketua sekaligus anggota KPU akibat kasus asusila.

PROPERTY TECHNOLOGY : Persaingan Marketplace Berubah

Hairul Rizal 05 Jul 2024 Bisnis Indonesia

Property Technology (Proptech) merupakan penggunaan teknologi informasi dalam industri properti untuk membantu perusahaan dan individu dalam mencari, menjual, membeli, dan mengelola properti. Teknologi ini membuat proses jual beli dan sewa properti lebih efisien dan efektif. CEO Indonesian Property Watch Ali Tranghanda mengatakan proptech dengan perkembangan teknologi harus dapat menjawab kebutuhan konsumen. Dengan teknologi di sektor properti ini, konsumen dapat memperoleh informasi end-to-end bahkan sampai transaksi. Sementara itu, Founder Viruma Indonesia Paulus Timothy menuturkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat berimbas pada semua sektor, termasuk bisnis properti. Para pelaku bisnis properti dituntut untuk dapat lebih memahami kebutuhan konsumen yang menginginkan kecepatan dan kemudahan untuk mengakses dan mendapatkan informasi mengenai proyek properti yang diminatinya. Dalam perkembangannya, brosur dibuat lebih menarik dengan gambar rendering dan pembuatan video animasi yang lebih hidup.

Hilirisasi Kerek Pertumbuhan Kredit Korporasi

Yuniati Turjandini 05 Jul 2024 Investor Daily (H)
Hilirisasi sumber saya alam (SDA) yang digeber pemerintah tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, melainkan juga bisa mengerek pertumbuhan  kredit korporasi perbankan  nasional. Ini terjadi di tengah tingginya tingkat suku bunga acuan dan ketidakpastian global. Per Mei 2024, kredit korporasi melonjak 15,9% secara tahunan menjadi Rp 3.884 triliun. Salah satu pemicunya pertumbuhan kredit korporasi per Mei 2024  adalah tingginya permintaan kredit investasi dari perusahaan yang tengah menggarap proyek hilirisasi. Memang, berdasarkan data uang beredar yang dirilis BI pertumbuhan kredit korporasi per Mei 2024 melambat dari bulan sebelumnya sebesar 17%. Akan tetapi, pertumbuhan itu lebih tinggi dari kredit  perorangan yang hanya 6,5% sekaligus total kredit nasional sebesar 13,09%. (Yetede)

Belum Semua Data Bisa Dipakai

Yuniati Turjandini 05 Jul 2024 Investor Daily (H)
Presiden Jokowi telah memerintahkan pemulihan pelayanan publik terdampak serangan siber ransomware kembali normal pada akhir Juli 2024. Saat ini, tim teknis dari pemerintahan sedang berupaya keras untuk membuka dan memulihkan data  layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang di enskripsi oleh peretas tersebut. Kelompok peretas Brain Cipher diketahui telah memberikan kode/kata kunci (password) untuk membuka data terenskripsi pada PDNS 2 pada Rabu (3/7/2024) malam, sekitar pukul 22.00 WIB seperti dijanjikan. Upaya untuk membuka data yang tersimpan pada PDNS 2 sangat penting dilakukan. Sebab, terdapat pada guna mendukung layanan publik pada 44 instansi/lembaga pemerintah. Jika data bisa diakses, semua layanan publik pemerintah tersebut pun akan bisa dipulihkan kembali. Sebab, sebanyak 39 instansi/lembaga di antaranya tidak punya data cadangannya untuk pemulihan layanan. (Yetede)

Ramai Kredit Fiktif demi Jaga NPL

Yuniati Turjandini 05 Jul 2024 Investor Daily (H)
OJK terus meningkatkan pelaksaan (BPD NTT) fungsi penyidikan sektor jasa keuangan. Hingga akhir Juni 2024, OJKK telah menyelesaikan penanganan 127 berkas perkara yang dinyatakan lengkap (p.21) oleh Kejaksaan RI. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 102 perkara tindak pidana perbankan, 20 perkara tindak pidana IKBN, dan lima perkara tindak pidana pasar modal dengan rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun. Dalam konteks ini, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha bank, khususnya yang menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan bank seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki non performing loan (NPL). Terbaru, OJK juga menyelesaikan pendidikan dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT).

Indofarma di Ujung Tanduk

Yuniati Turjandini 05 Jul 2024 Investor Daily (H)
PT Indofarma Tbk (INAF) menghadapi perseroan berat mulai dari dugaan indikasi kecurangan (fraud) yang berujung rugi, restrukturisasi utang, hingga gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Nasibnya kini berada di ujung tanduk antara dipertahankan atau dilikuidasi. Uraian permasalahan emiten BUMN farmasi  ini terperinci dalam laporan tahunan yang dipublikasikan INAF pada Rabu (3/7/2024). Dari laporan tersebut, INAF menderita kerugian  kecurangan total mencapai Rp436 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi dari kecurangan kerugian perseroan akibat pengelolaan pendapatan, beban dan kegiatan investasi perseroan sejak 2020 sampai semester 1-2023. Berlanjut, INAF juga menghadapi PKPU sementara yang diajukan dua kreditor separatis dengan tagihan jumbo sebesar Rp 301 miliar, sehingga total kreditur tercatat perseroan sebanyak 104 kreditur. (Yetede)

Restrukturisasi Tiktok Bukan Tarik TKA China

Yuniati Turjandini 05 Jul 2024 Investor Daily
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai restrukturisasi organisasi yang terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TiktokShop bukan langkah untuk menggantikan  karyawan lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Dagang Giringdrawardana menerangkan, dengan adanya merger adalah wajar bila selanjutkan akan terdapat upaya-upaya re-engineering oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini restrukturisasi organisasi tersebut bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing China. Terlebih, dengan kondisi keuangan  Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. "Logikanya, perusahaan pasti akan memilih  mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," ujar danang, 

Bagai Pungguk Merindukan Family Office

Yuniati Turjandini 05 Jul 2024 Tempo
RENCANA  pemerintah meluncurkan skema investasi family office kurang realistis dan diragukan keberhasilannya. Selama problem utamanya belum kita benahi, kemudahan serta insentif berlimpah yang diberikan pemerintah hanya akan berujung sia-sia. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan rencana menarik investasi melalui family office itu pada Juni 2024. Gagasan ini mendapat restu Presiden Joko Widodo, bahkan sudah dibahas dalam rapat kabinet pada 1 Juli 2024.

Family office adalah perusahaan pengelola kekayaan keluarga ultrakaya yang memiliki harta Rp 800 miliar hingga di atas Rp 1 triliun. Layanan mereka sejatinya sangat komprehensif, disesuaikan dengan kebutuhan unik kliennya, dari manajemen investasi, perencanaan warisan, layanan pajak, filantropi, hingga tata kelola keluarga. Untuk membuat family office menarik, Indonesia akan membentuk wealth management center di Bali atau di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Lewat skema investasi ini pemerintah akan berusaha merayu agar uang keluarga ultrakaya itu dikelola di Indonesia. Uang tersebut akan bebas pajak, tapi mereka diharuskan berinvestasi dan investasinya itu akan dikenai pajak.

Pemerintah mengklaim prospek family office sangat menjanjikan. Saat ini ada sekitar Rp 179 ribu triliun dana kelolaan family office di dunia. Sejumlah negara Asia sudah lebih dulu menyediakan layanan ini, seperti Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab.  Singapura, misalnya, memiliki 1.500 family office dengan total kekayaan yang dikelola mencapai Rp 1.068 triliun. Wajar Indonesia berharap bisa menjadi alternatif tujuan baru bagi family office, menyusul ketegangan geopolitik di Hong Kong dan perubahan regulasi investasi di Singapura yang membuat risiko serta ketidakpastian investasi di sana meningkat. (Yetede)

Keluhan Menahun Ojek Online

Yuniati Turjandini 05 Jul 2024 Tempo
MAULANA, 42 tahun, baru bisa bernapas lega setelah malam tiba. Dia akhirnya bisa memenuhi target pendapatan hariannya untuk menambah cicilan sepeda motor yang harus dibayar akhir pekan nanti. "Padahal dulu sebelum sore sudah bisa dapat pendapatan yang sama," kata pengemudi ojek online ini kepada Tempo, kemarin, 4 Juli 2024. Warga Slipi, Jakarta Barat, tersebut mengaku pendapatannya justru menurun dengan jam kerja yang sama dibanding pada dua tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan potongan aplikasi yang dibebankan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online kepada mitranya, yaitu para pengemudi. "Makin besar potongannya," ujar Maulana. Contohnya saat mengantar penumpang dengan tarif Rp 26.700, Maulana hanya mendapat Rp 20.800. Artinya, ada potongan sebesar Rp 5.900 atau 22 persen. 

Cerita yang sama datang dari Samiadji. Pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur, ini merasakan potongan aplikasi yang besar. Untuk perjalanan pelanggan senilai Rp 15 ribu, uang yang ia dapat hanya Rp 9.600. Dia mengalami pemotongan sebesar 36 persen. "Ini hanya saya, ya. Bagaimana jika potongan tarif itu ke semua driver? Otomatis aplikator yang dapat banyak,” ucapnya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono, potongan besar itu terjadi di berbagai daerah. Dari laporan anggotanya, rata-rata potongan di atas 20 persen. "Ini sudah pasti sangat merugikan para pengemudi sebagai mitra," ujarnya. 

Praktik ini tak sesuai dengan aturan main pemerintah. Dua tahun lalu, Kementerian Perhubungan menetapkan potongan aplikasi transportasi online sebesar 15 persen. Payung hukumnya berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. (Yetede)

Pilihan Editor