Dilema Hubungan Dagang Indonesia-China
Alarm keras berbunyi dari industri manufaktur Indonesia! Industri tekstil bahkan jauh-jauh hari sudah berteriak SOS, kencang. Impor tekstil dari bahan baku sampai pakaian jadi menyerbu pasar Indonesia. Kelebihan pasokan di Negara Panda itu membuat mereka mencari pasar baru. Indonesia menjadi pasar empuk bagi China. Regulasi yang longgar serta pengawasan yang loyo membikin serbuan tekstil dana barang-barang lain dari China sulit dibendung. Apalagi Indonesia juga membuka lebar-lebar pintu investasi langsung dari China. Kondisi ini menjadi dilematis. Satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi langsung, sisi lain jika tanpa pengaturan serius, industri manufaktur kita sulit bisa mengembang. Penanaman modal asing (PMA) asal China menempati posisi ketiga pada kuartal I-2024 senilai US$ 1,87 miliar. Di tahun-tahun sebelumnya, PMA asal China selalu menempati urutan kedua setelah pemodal dari Singapura. Pun dengan hubungan dagang, China selama ini menjadi mitra utama dagang kita. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor nonmigas Indonesia ke China dari Januari-Mei 2024 senilai US$ 22,37 miliar atau 22,92% total ekspor nonmigas, terbesar dibanding negara lain. Purchasing Managers Index (PMI) bulan Juni yang dirilis S&P Global juga menunjukkan, meski dustri manufaktur kita masih berada dalam zona ekspansi (tecermin dari angka indeks di atas 50), PMI Juni itu mendekati ambang batas menuju kontraksi, yakni 50,7.
Salah satu kebijakan yang jadi momok industri adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024, yang merevisi Permendag No. 37/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini menjadi bumerang industri nasional, terutama di sektor tekstil, alas kaki, barang elektronik, hingga keramik.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyodorkan enam poin masukan. Salah satunya, merekomendasikan pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal untuk menertibkan barang impor ilegal yang kini membanjiri pasar. "Kami berharap jalur masuk ilegal (illegal import) ditindak tegas," kata Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Wisnu W. Pettaloloa, kemarin.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) juga minta pemerintah bergerak cepat, termasuk merilis BMAD untuk ubin keramik impor dari China. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto bilang, mendapat laporan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) bahwa China terbukti melakukan dumping berdasarkan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke negara itu.
Meski begitu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan kebijakan bea masuk tak dapat menjawab masalah untuk menangkal gempuran impor. Bukan mustahil, malah menimbulkan masalah baru.
Tags :
#Industri ManufakturPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023