Cegah Korban Investasi Ilegal
Kasus penawaran investasi tidak berizin kembali terjadi, melibatkan pemengaruh (influencer) investasi di media sosial, Ahmad Rafif Raya, yang juga pengurus dan pemegang saham PT Waktunya Beli Saham. Ia gagal mengelola investasi Rp 71 miliar milik 34 warga Makassar, Sulsel. PT Waktunya Beli Saham juga tak memiliki izin OJK untuk bertindak sebagai manajer investasi dan penasihat investasi. Pada 2022-2023, kasus penyalahgunaan dana yang melibatkan pemilik dan pemegang saham sejumlah perusahaan, antara lain PT Jouska Financial Indonesia, mencuat. PN Jakpus yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan MA, menghukum Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra sebagai manajer investasi.
MA menyebutkan, keduanya terbukti berkegiatan pasar modal sebagai penasihat investasi tanpa izin usaha dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kerugian Rp 5,6 miliar, dana milik 16 orang. Kisah investasi ilegal belum berakhir. Bentuknya kian beragam: investasi emas ilegal, memutar uang ala skema Ponzi, hingga di pasar keuangan dan pasar saham. Korbannya dari berbagai kalangan, melibatkan receh hingga miliaran rupiah. Pelaku umumnya mengiming-imingi korban dengan keuntungan dan kecanggihan dunia investasi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 oleh OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 49,68 %. Survei dilakukan terhadap 14.634 responden di 34 provinsi.
Di sisi lain, informasi perihal investasi melalui konten di media sosial dan media lain mudah disebarkan. Bukan hal yang salah jika konten tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi publik. Namun, menjadi salah jika pemengaruh yang menyebarkan konten tersebut lantas bertindak melampaui kemampuan dan izin yang ia miliki. OJK mesti bertindak tegas kepada pemengaruh yang menyalahgunakan pengaruhnya sehingga menjerumuskan pemilik dana, juga menginformasikan investasi legal yang bisa diikuti dan investasi ilegal yang mesti dijauhi masyarakat. Literasi keuangan pun mesti dipacu. Jangan tunggu jatuh korban (Yoga)
Kemiskinan di Jakarta
Kemiskinan di Jakarta sangat pelik dan seolah sulit diselesaikan. Di tengah kemegahan kota dan kehidupan mewah kalangan kelas atas, masih banyak orang berkekurangan dan jauh dari hidup layak. Kisah Ibu Rusmiyati (60), warga Jaksel (Kompas, 19/6/2024), yang tewas saat gubuknya terbakar serta seminggu jasadnya tak dimakamkan karena ketiadaan biaya dan tak terdaftar dalam administrasi kependudukan di Jakarta, menjadi contoh nyata bentuk kemiskinan di Jakarta. Pada Maret 2023, BPS mencatat angka kemiskinan di DKI Jakarta berada di level 4,44 % (4,78 juta jiwa), terendah sejak Maret 2020, dan urutan ketiga terendah secara nasional. Namun, capaian ini masih menyisakan banyak ”PR”.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dalam periode itu masih meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,682 pada September 2022 menjadi 0,695 pada Maret 2023, artnyai, jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,158 menjadi 0,175. Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pengeluaran Jakarta yang diukur dengan rasio gini pada Maret 2023 meningkat cukup tajam dan tertinggi sejak Maret 2017. Rasio gini Maret 2023 mencapai 0,431.
Menunjukkan melebarnya kesenjangan (gap) antara pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas, meski penduduk miskin berkurang. Masalah kemiskinan di Jakarta memang kompleks dan memerlukan banyak kebijakan sekaligus. Tak hanya bansos, kebijakan terkait penyediaan lapangan kerja, pembatasan urbanisasi, juga berpengaruh pada kemiskinan. Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki daya tarik bagi pencari kerja. Orang dari banyak daerah rela menunggu dan mengadu nasib di Jakarta. Padahal, lapangan kerja yang tersedia terbatas dan tak semua orang mampu bersaing mendapatkannya.
Ini membuat sebagian besar masyarakat terpaksa bekerja serabutan di sektor informal, seperti perdagangan dan jasa perorangan, dengan pendapatan relatif kecil di tengah tingginya kebutuhan hidup. Pada akhirnya, kemiskinan pun menjerat mereka. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta, dengan memperkuat ekonomi dan infrastruktur di daerah asal migran, agar mereka tidak perlu datang ke Jakarta mencari pekerjaan. Akses pada pendidikan dan kesehatan yang memadai juga kunci utama memerangi kemiskinan. Perlu upaya serius menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan berkelanjutan, memberi pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. (Yoga)
Pendapatan Anjlok, Belanja Membengkak
Kondisi keuangan negara sedang penuh tantangan. Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target, sedang belanja negara lebih tinggi dari rencana. Akibatnya, defisit anggaran diproyeksikan melebar dari 2,29 persen menjadi 2,7 % dari PDB, alias membengkak Rp 80,8 triliun dari rencana awal Rp 522,8 triliun menjadi Rp 609,7 triliun dan semakin mepet mendekati batas aman. Kondisi terakhir keuangan negara itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam raker dengan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) Senin (8/7) untuk membahas Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Proyeksi Kinerja APBN Semester II Tahun 2024. Kemenkeu memperkirakan setoran perpajakan sampai akhir tahun 2024 hanya mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 % target awal APBN 2024 di Rp 2.309,9 triliun.
Pemerintah berharap pada setoran non-pajak untuk mendorong pendapatan negara agar mencapai target 100 %. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun diproyeksikan mencapai Rp 549,1 triliun atau 111,6 % target APBN. Pada saat penerimaan negara sulit mencapai target, belanja negara justru membengkak melampaui target di APBN 2024. Kemenkeu memprediksi belanja pemerintah tahun 2024 akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 % dari target awal di Rp 3.325,1 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sepanjang semester I-2024, disebabkan merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terkena dampak penurunan harga komoditas yang cukup tajam. ”Profit mereka turun sangat tajam.
Di sisi lain, kebutuhan belanja negara masih besar. Sepanjang semester I-2024, pemerintah sudah jorjoran membelanjakan APBN untuk beberapa kebutuhan, antara lain belanja pegawai untuk menaikkan gaji ASN dan TNI Polri pada awal tahun 2024. Selain itu, belanja untuk pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 serta program pendidikan dan pelayanan publik. Pemerintah juga menggelontorkan bansos di awal tahun untuk memitigasi dampak El Nino dan perubahan iklim. Untuk menutup defisit dan membiayai kebutuhan belanja yang membesar, Kemenkeu meminta persetujuan DPR untuk menambah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) alias ”kas cadangan” sebesar Rp 100 triliun di sisa tahun ini. Sebelumnya, dalam APBN 2024, pemerintah merencanakan penggunaan SAL sebesar Rp 51 triliun. (Yoga)
Pemerintah Ubah Kebijakan Minyak Goreng
Pemerintah melalui Kemendag mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Pemerintah juga menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat. DMO merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir CPO dan produk turunannya memenuhi kebutuhan minyak goreng rakyat beserta bahan bakunya di dalam negeri. Selama ini DMO minyak goreng rakyat itu berupa minyak goreng curah dan kemasan sederhana merek Minyakita. Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, ke depan, DMO minyak goreng hanya berupa Minyakita, tak ada lagi DMO minyak goreng curah. Hal itu juga mempertimbangkan masukan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Beberapa waktu lalu KSP meminta agar Indonesia pelan-pelan mengurangi produksi dan konsumsi minyak goreng curah.
”HET minyak goreng rakyat juga telah disesuaikan. HET yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan yang kerap disebutkan Mendag belakangan ini,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (8/7). Mendag Zulkifli Hasan menyatakan, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita naik dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter. Sebelumnya, HET itu diusulkan naik menjadi Rp 15.500 per liter. Namun, tim kajian harga mengusulkan HET minyak goreng tersebut Rp 16.000 per liter. Karena itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menetapkan HET Minyakita Rp 15.700 per liter. Menurut Bambang, kedua kebijakan itu sudah dikaji dan dibahas dengan kementerian/lembaga dan asosiasi pelaku usaha terkait. Saat ini rancangan peraturannya sudah di- rumuskan dan tengah diharmonisasi di Kemenkumham dan akan segera diterbitkan. (Yoga)
Pelita Air dan Garuda Indonesia Tambah Pesawat
PT Pelita Air Service dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana menambah armada pesawat tahun ini, seiring terus meningkatnya permintaan masyarakat terhadap transportasi pesawat. PT Pelita Air Service, anak usaha PT Pertamina (Persero), berencana menambah tiga pesawat tahun ini. Semuanya bertipe Airbus A320, seperti armada yang telah beroperasi, sehingga Pelita Air Service mengoperasikan total 14 pesawat pada 2024. Direktur Niaga Pelita Air Service Asa Perkasa mengemukkan, tambahan armada akan mengakomodasi rencana menambah rute-rute baru. Dua di antaranya rute ke Lombok, NTB, serta Labuan Bajo, NTT. ”Tentunya dengan kondisi sekarang, apakah datangnya armada tersebut tepat waktu atau tidak, itu yang agak menantang.
Sebab, penambahan pesawat hampir dibutuhkan semua maskapai, jadi agak rebutan,” ujar Asa di Bandara Pondok Cabe, Pamulang, Tangsel, Banten, Senin (8/7). Seluruh status pesawat yang dikelola Pelita Air adalah sewaan. Rencana penambahan pesawat juga dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Saat ini, perusahaan pelat merah ini memiliki 71 unit yang terdiri dari 41 pesawat berbadan sempit (narrow body) serta 30 unit berbadan lebar (wide body). ”Jumlah pesawat kami masih terbatas. Tahun lalu ada tambahan empat unit. Tahun ini rencana ada 8 plus 1. Yang satu ini, kami dapatkan persetujuannya tahun lalu, tetapi belum diadakan,” ujar Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pekan lalu. Garuda Indonesia memiliki 41 unit Boeing 737-800 NG.
Disusul 22 armada bertipe Airbus 330 dan 8 armada berjenis Boeing 777-300 ER. ”Seperti juga arahan panitia kerja (panja), tipe pesawat kami kurangi drastis. Pengamat penerbangan, Alvin Lie, berpendapat, kondisi saat ini memang agak dilematis bagi produsen pesawat, baik Boeing maupun Airbus. Keduanya mengalami kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan atau backlog. ”Banyak pesanan yang terlambat pengirimannya sehingga permintaan pesawat-pesawat lama sekarang juga berebut. Hal itu terjadi juga pada pasokan komponen dan suku cadang,” ujarnya. Hingga kini tidak ada yang dapat memprediksi kapan kondisi akan kembali normal, yakni pasokan aman dan tidak tersendat. (Yoga)
Kalah Jadi Abu, Menang Jadi Arang
Nasib pilu terjerat judi daring atau online dialami S (44), karyawan swasta, yang akhirnya bunuh diri di Ciputat, Tangsel, Banten, Minggu (7/7). Ia ditemukan tewas dalam posisi gantung diri di rangka atap saung rumahnya. Hasil pemeriksaan awal Polsek Ciputat.menunjukkan S meninggal karena gantung diri dan tidak ditemukan adanya tanda kekerasan atau luka pada tubuhnya. ”S tidak memiliki riwayat penyakit. Pihak keluarga menolak visum dan otopsi. Dari keterangan orang sekitar, S mempunyai utang kepada beberapa orang,” kata Kapolsek Ciputat Komisaris Kemas MS Arifin, Senin (8/7). S yang diduga bunuh diri karena judi daring ini menambah rentetan panjang kasus serupa. Dari masyarakat umum hingga TNI dan Polri, ada yang terjerat judi daring, terlilit utang, dan bunuh diri.
Slamet (32), sopir ojek daring di Semarang, Jateng, gantung diri pada Juni lalu karena kalah judi daring dan terlilit utang Rp 15 juta. Ia menggadaikan sertifikat rumah. Slamet terjerat judi daring tiga tahun terakhir. Muhammad Nurhapif (24), sopir truk, ditemukan gantung diri saat kendaraannya parkir di bahu Jalan Tol Tangerang-Merak Km 52, Serang, Banten, Selasa (12/3). Dari keterangan saksi, Nurhapif naik-turun truk sambil bermain judi daring. Tak lama berselang, ia ditemukan gantung diri diduga karena kalah judi daring. Letnan Satu Dokter Eko Damara diduga bunuh diri karena judi daring. Sama dengan Prada Prima Saleh Gea. Eko, dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-Papua Niugini Yonif 7 Marinir, diduga terlilit utang untuk judi daring. Ia ditemukan bersimbah darah dengan tubuh bersandar pada dinding.
Prima, anggota Batalyon Kesehatan 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad Bogor, diduga gantung diri karena terjerat judi daring. Ia ditemukan di Kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Bogor, pada 4 Juni 2024. Brigadir Satu Fadhilatun Nikmah bahkan membakar suaminya, Briptu Rian DW, karena menghabiskan tabungan untuk judi daring, Sabtu (8/6), di Mojokerto, Jatim. Rentetan kejadian ini menunjukkan judi daring telah menjadi penyakit akut. Sebanyak 3,2 juta warga Indonesia bermain judi daring pada tahun 2023 berdasarkan data PPATK. Sekitar 80 % bermain judi dengan nilai di bawah Rp 100.000. Akumulasi perputaran uang judi daring pada 2023 mencapai Rp 327 triliun (Kompas, 19 Juni 2024).
Sehubungan dengan judi daring ini, Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri mencatat penanganan 9.790 kasus judi selama kurun Januari 2021 sampai September 2023. Pada saat yang sama, Kemenkominfo memutus akses 1,91 juta konten bermuatan judi daring mulai dari 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024. Kemenkominfo juga menutup 18.877 sisipan halaman judi daring di situs pendidikan dan 22.714 sisipan halaman di situs pemerintahan sampai 22 Mei 2024. Pada Juni lalu, pemerintah menegaskan akan satu barisan memberantas judi daring dengan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas melakukan sejumlah strategi, mulai dari menelusuri aliran uang dalam ribuan rekening mencurigakan, menyelidiki jual-beli rekening, hingga menutup penjualan isi ulang gim yang diduga terafiliasi dengan praktik perjudian (Kompas, 19 Juni 2024). (Yoga)
Susanto Zuhdi, Kembalikan Kejayaan Bahari Nusantara
Susanto Zuhdi (71), Guru Besar Ilmu Sejarah UI, memimpikan kembalinya kegemilangan peradaban lautan Nusantara melalui tangan anak-anak muda yang kelak menjadi pemimpin negara. Saat kapal layar KRI Dewaruci melintasi lautan sisi timur Sumatera, Susanto Zuhdi duduk di haluan menikmati sinar matahari terbenam pada pelayaran hari pertama Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Senyumnya merekah karena setelah puluhan tahun mendalami ilmu sejarah maritim, ia bisa berlayar bersama kapal layar legendaris itu. Selama pelayaran dari dermaga Kolinlamil di Tanjung Priok, Jakut, Jumat (7/6/2024), menuju Belitung Timur, Bangka Belitung, Susanto berkeliling menjelajahi kapal cagar budaya tersebut.
Dia mendapat ruang tidur yang nyaman dekat kamar komandan, tapi selalu keluar ke setiap sudut kapal. ”Pelayaran ini semacam impian yang terwujud karena dulu di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan saya menjadi Direktur Sejarah (2001-2006), membuat program Arung Sejarah Bahari (Ajari) dan sekarang disempurnakan dalam MBJR dengan KRI Dewaruci yang luar biasa,” kata Susanto. Masa kegemilangan Laut Melayu Nusantara selama berabad berlangsung di bawah penguasaan Sriwijaya, Majapahit, Melaka, dan Johor-Riau, tidak hanya menumbuhkan perekonomian, tetapi juga peradaban dan kebudayaan. Namun, masuknya bangsa Eropa, yakni Inggris di Malaysia dan Singapura serta Belanda di Indonesia, lambat laun mengakhiri kegemilangan peradaban Laut Melayu Nusantara.
Secuplik kisah itu diceritakan Susanto di geladak kapal kepada 29 anak-anak muda yang menjadi laskar rempah dalam pelayaran muhibah ini. ”Ada harapan saya suatu saat ketika mereka menjadi pemimpin atau orang-orang berpengaruh, mereka membuat kebijakan untuk menyebarkan ajaran bahari dan kekuatan bahari kita akan kembali berjaya,” ucapnya. Kebijakan-kebijakan dengan orientasi darat turut mengikis kebudayaan bahari masyarakat, terlihat dari pembagian anggaran tiga matra TNI tahun 2025. Dari total Rp 155 triliun yang diajukan Kemhan, Angkatan Laut hanya mendapatkan Rp 20 triliun. Angkatan Udara Rp 18 triliun, dan terbesar untuk Angkatan Darat Rp 54 triliun.
Pasar-pasar terapung di sungai kian ”tenggelam”, reklamasi semakin merusak alam bawah laut, hingga seni tradisi orang laut yang mati pelan-pelan. ”Nawacita untuk kembali ke laut masih sebatas jargon semata. Kita harus mengembalikan persepsi bahwa Indonesia ini disatukan oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Ini pekerjaan rumah untuk presiden yang akan datang,” tutur Susanto. Setiap laskar rempah ditugaskan membuat konten di media sosialnya untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang jalur rempah dan kekuatan bahari Tanah Air, sebagai upaya Indonesia mengajukan jalur rempah sebagai warisan budaya pada UNESCO. Targetnya, pengajuan itu bisa didapat pada 2024. (Yoga)
Berjibaku Menutup Defisit Anggaran Negara
Bukan hanya masyarakat, pemerintah juga bakal merogoh "tabungan" untuk menutup kebutuhan anggaran tahun ini. Langkah itu ditempuh demi menambal kebutuhan belanja di tengah penerimaan negara yang pas-pasan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin meminta restu Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menggunakan tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 100 triliun. Penggunaan SAL ini bertujuan menjaga laju penerbitan surat berharga negara (SBN) yang tetap rendah di tengah pelebaran defisit anggaran 2024. "Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan di UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani. Alhasil, total penggunaan SAL tahun ini mencapai Rp 151 triliun. Adapun SAL akan dipakai untuk menutup tambahan pembiayaan anggaran sejalan defisit yang diprediksi melebar ke 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu melampaui target awal 2,29% PDB. Dus, defisit APBN diperkirakan Rp 609,7 triliun, dari semula Rp 522,8 triliun. Sementara itu, pelebaran defisit akibat belanja negara lebih besar dari estimasi, yakni Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu.
Soal belanja negara, pemerintah memang banyak mengguyur bantuan sosial (bansos). Anggaran belanja subsidi energi tahun ini juga bisa membengkak akibat koreksi rupiah. Namun pemerintah belum memerinci masing-masing besarannya. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN 2024. Pemerintah perlu menimbang ulang proyek kejar tayang yang tidak terlalu mengungkit pertumbuhan ekonomi, juga tidak membuka lapangan kerja. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai defisit yang hampir menyentuh ambang batas aman menandakan alat fiskal negara tertekan berat. Kondisi ini tecermin dari penerimaan pajak yang tak setinggi tahun lalu akibat windfall harga komoditas tak terulang. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dengan defisit APBN 2024 yang lebar, pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskal secara prudent. Yang paling penting, pemerintah perlu mengurangi belanja kurang produktif dalam jangka pendek seperti belanja perjalanan dinas. Hal ini agar ruang fiskal sehat dan perpekstif investor atas kondisi fiskal terjaga.
Penerimaan Pajak 2024 Shortfall Rp 67 Triliun
Penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan meleset dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 alias shortfall. Artinya, kinerja penerimaan pajak akan mengulangi kondisi di tahun-tahun sebelum 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak hingga akhir tahun nanti hanya mencapai Rp 1.921,9 triliun. Jumlah tersebut setara 96,6% dari target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 1.988,9 triliun dalam Undang-Undang APBN 2024. Artinya, penerimaan pajak di sepanjang 2024 akan mencetak shortfall sebesar Rp 67 triliun. Padahal, selama tiga tahun terakhir penerimaan pajak berhasil melampaui target. Pada tahun 2021, misalnya, setoran penerimaan pajak mencapai 103,9% dari target. Dilanjutkan pada tahun 2022 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 115,6% dan pada tahun 2023 sebesar 102,8% dari target. Meski penerimaan pajak 2024 bakal shortfall, "Ini masih tumbuh tipis 2,9%, artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," ungkap Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/7).
Menurut Menkeu Sri Mulyani, menurunnya penerimaan pajak terutama disebabkan oleh setoran pajak penghasilan (PPh) badan yang anjlok 34,5%. Hal ini dipengaruhi oleh pelemahan kinerja perusahaan tahun lalu akibat penurunan harga komoditas. Selain PPh badan, setoran pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) juga turun sebesar 11% yoy secara neto. Sementara secara bruto tumbuh 9,2% yoy. "Berarti aktivitas ekonominya masih positif, pertumbuhannya masih di level 9,2%. Namun, kemudian dilakukan restitusi sehingga terjadi penerimaan neto pajak kita mengalami tekanan," ujar Sri Mulyani. Menteri Sri Mulyani menegaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan penerimaan pajak di semester II-2024, pemerintah akan meningkatkan kegiatan pengawasan dan kepatuhan bagi wajib pajak. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, target penerimaan pajak pada tahun ini tidak baik bila dipaksakan. Sebab, pelaku usaha akan terdampak. "Kita tak mau penerimaan pajak bagus tapi mengorbankan industri. Yang benar adalah, industri kuat, penerimaan pajak juga kuat," kata Fajry, kemarin.
Kinerja Membaik di Paruh Kedua 2024
Penguatan harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) dapat memberikan sentimen positif terhadap prospek saham emiten CPO. Melansir Bloomberg, harga CPO naik 1,7% dalam sebulan terakhir dan menguat 1,58% dalam sepekan terakhir ke harga RM 4.042 per ton, Senin (8/7). Sementara melansir Kementerian Perdagangan, harga referensi produk CPO untuk bulan ini ditetapkan sebesar US$ 800,75 per ton. Nilai ini lebih tinggi 2,82% atau US$ 21,93 per ton dari harga acuan untuk Juni 2024, yaitu US$ 778,82 per ton. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menilai, kinerja harga CPO pada tahun 2024 masih berada pada level yang cukup tinggi. Sekretaris Perusahaan TAPG Joni Tjeng mengatakan, pasokan minyak nabati global belum naik signifikan, khususnya minyak kedelai. Di sisi lain, harga minyak mentah masih cukup tinggi akibat kondisi geopolitik.
Sentimen tersebut menjaga harga CPO di semester pertama 2024. Sementara itu, PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) mencatatkan harga rata-rata CPO sebesar Rp 11.856 per kg di kuartal I-2024. "Proyeksi harga jual rata-rata sangat tergantung ke mekanisme pasar serta juga fluktuasi harga komoditas dunia, ujar Investor Relations SGRO Stefanus Darmagiri. Analis Phillip Sekuritas, Marvin Lievincent menilai, kenaikan harga CPO membawa dampak positif terhadap industri. Namun, Marvin mengingatkan, penguatan harga CPO harus diimbangi dengan upaya emiten untuk menjaga biaya operasional agar tidak ikut naik. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo bilang, kenaikan harga CPO memang berpotensi menaikkan harga jual emiten sektor ini. Tapi, belum tentu kenaikan harga ini berdampak signifikan terhadap kinerja semua emiten sawit.









