Kemiskinan di Jakarta

;

Kemiskinan di Jakarta

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 09 Jul 2024 Kompas

Kemiskinan di Jakarta sangat pelik dan seolah sulit diselesaikan. Di tengah kemegahan kota dan kehidupan mewah kalangan kelas atas, masih banyak orang berkekurangan dan jauh dari hidup layak. Kisah Ibu Rusmiyati (60), warga Jaksel (Kompas, 19/6/2024), yang tewas saat gubuknya terbakar serta seminggu jasadnya tak dimakamkan karena ketiadaan biaya dan tak terdaftar dalam administrasi kependudukan di Jakarta, menjadi contoh nyata bentuk kemiskinan di Jakarta. Pada Maret 2023, BPS mencatat angka kemiskinan di DKI Jakarta berada di level 4,44 % (4,78 juta jiwa), terendah sejak Maret 2020, dan urutan ketiga terendah secara nasional. Namun, capaian ini masih menyisakan banyak ”PR”.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dalam periode itu masih meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,682 pada September 2022 menjadi 0,695 pada Maret 2023, artnyai, jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,158 menjadi 0,175. Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pengeluaran Jakarta yang diukur dengan rasio gini pada Maret 2023 meningkat cukup tajam dan tertinggi sejak Maret 2017. Rasio gini Maret 2023 mencapai 0,431.

Menunjukkan melebarnya kesenjangan (gap) antara pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas, meski penduduk miskin berkurang. Masalah kemiskinan di Jakarta memang kompleks dan memerlukan banyak kebijakan sekaligus. Tak hanya bansos, kebijakan terkait penyediaan lapangan kerja, pembatasan urbanisasi, juga berpengaruh pada kemiskinan. Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki daya tarik bagi pencari kerja. Orang dari banyak daerah rela menunggu dan mengadu nasib di Jakarta. Padahal, lapangan kerja yang tersedia terbatas dan tak semua orang mampu bersaing mendapatkannya.

Ini membuat sebagian besar masyarakat terpaksa bekerja serabutan di sektor informal, seperti perdagangan dan jasa perorangan, dengan pendapatan relatif kecil di tengah tingginya kebutuhan hidup. Pada akhirnya, kemiskinan pun menjerat mereka. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta, dengan memperkuat ekonomi dan infrastruktur di daerah asal migran, agar mereka tidak perlu datang ke Jakarta mencari pekerjaan. Akses pada pendidikan dan kesehatan yang memadai juga kunci utama memerangi kemiskinan. Perlu upaya serius menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan berkelanjutan, memberi pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. (Yoga)