BPKP didorong untuk melakukan audit komprehensif terhadap tata kelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang telah diserang oleh ransomware Lockbit 3.0 ulah dari kelompok Brain Chiper pada Kamis (20/7/2024). Audit ini diharapkan bisa mencakup tata kelola semua aspek terkait PDNS tersebut dari mulai proses pembuatan konsep , tender, peran Kemenkominfo dan Telkom Sigma (anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk), hingga teknis operasional. Hal tersebut menjadi benang merah  diskusi bertema 'Anggaran Rp 700 miliar, Pusat Data Mudah Dijebol' di BeritaSatu TV yang mengundang narasumber Pakar Keamanan Siber dan Information Technology Security Specialist Vaksincom Alfons Tanujaya dan Anggota Komisi  I DPR Sukamta yang disirakan secara langsung, Selasa (9/7/2024). (Yetede)

Industri manufaktur membutuhkan perlindungan seperti penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Hal ini karena dampak dari penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dampak dari Permendag tersebut cukup dalam, dengan terjadi banyak penutupan industri yang membuat banyak PHK. Dia mengaku telah menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyuarakan kegelisahan industri. Presiden, lanjut Agus, telah memimpin langsung rapat terbatas menanggapi persoalan tersebut. Alhasil akan segera diterbitkan BMTP dan BMD untuk melindungi produk lokal. "Alhamdulillah, bahwa dalam ratas tersebut kami memperjuangkan dan disetujui oleh Bapak Presiden untuk menetapkan BMTP dan BMAD, tentu dalam rangka kita melindungi industri dalam negeri," kata Menperin. (Yetede)

Industri pengguna gas bumi kini bisa berlega hati. Pemerintah akhirnya  memutuskan memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT),  yang seharusnya berakhir 2024 ini. Perpanjangan HGBT ini diputuskan dalam rapat terbatas atas harga gas untuk sektor tertentu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) lalu. Kepastian disebut setelah melalui  pembahasan panjang dan tarik ulur kepentingan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini mengaku menyiapkan payung hukum baru sebagai dasar perpanjangan HGBT. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, payung hukum tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang didalamnya mengatur HGBT. "Porsi DMO gas bumi akan dinaikkan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 60%," sebut Agus Gumiwang, Selasa, kemarin (9/7). Saat ini,  DMO gas bumi hanya sebesar 25%, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010. Agus beralasan, kewajiban pasok dalam negeri  yang lebih besar adalah sebagai upaya untuk menjaga keamanan pasokan gas untuk kebutuhan domestik. Jika merujuk penggunaan gas bumi, kebutuhan domestik lebih jumbo ketimbang ekspor.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menyebut, kepastian berlanjutnya harga gas untuk industri tertentu sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan investor. Saat ini, tujuh sektor industri penerima HGBT, yaitu sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet. Mereka menerima pasokan HGBT dengan harga US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU). Dari tujuh sektor itu, total perusahaan penerima harga gas yang ditentukan pemerintah sepanjang  tahun 2023 berjumlah 321 perusahaan. Perinciannya, sebanyak 265 perusahaan  manufaktur dan 56 perusahaan kelistrikan. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI), Eddy Asmanto mengingatkan, kebijakan  HGBT  sebelumnya dibuat untuk menolong industri yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut Eddy, peninjauan kembali struktur pembentuk harga gas bumi perlu dilakukan lantaran HGBT telah menggerus pendapatan produsen gas, khususnya di sektor hilir. Sementara untuk sektor hulu, pendapatan yang tergerus adalah pendapatan negara, bukan pendapatan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal juga mengkritisi rencana penerapan DMO gas bumi sebesar 60%. Ia menyatakan, kebijakan itu membuat iklim investasi di sektor hulu migas menjadi tidak menarik.

Pemerintah menambah bantalan sosial bagi masyarakat tahun ini. Tujuannya adalah, untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada parlemen mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di semester kedua tahun ini. Total bujetnya mencapai Rp 35,5 triliun. Perinciannya, pertama, tambahan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk belanja bansos beras, daging ayam, dan telur, sejalan dengan keputusan untuk memperpanjang penyaluran bantuan ini dalam tiga tahap, masing-masing Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Kedua, tambahan anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk subsidi pupuk. Ketiga, tambahan anggaran Rp 500 miliar untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun. Proyeksi Kementerian Keuangan (Kemkeu), defisit anggaran tahun ini akan melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,29% dari PDB.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 496,8 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK pada awal April lalu, sebesar 38% dari anggaran perlinsos atau Rp 330 triliun, merupakan anggaran subsidi energi. Kemudian, sebesar Rp 30 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama. Lalu, Rp 49 triliun dikelola Kementerian Kesehatan. Ada pula yang disalurkan langsung ke masyarakat atau disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, tambahan anggaran subsidi pupuk harus mampu menjaga kenaikan biaya produksi para petani agar tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, harga pangan bisa terjaga.

Emiten masih gencar menjaring dana segar di pasar modal. Salah satunya melalui penerbitan surat utang atau obligasi. Dana yang terhimpun umumnya dipakai untuk refinancing utang, serta untuk keperluan modal kerja atau ekspansi. Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada rencana penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk (EBUS) dalam pipeline senilai Rp 7,76 triliun. Emiten yang sedang menawarkan obligasi di antaranya PT Barito Pacific Tbk (BRPT). BRPT menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2024 Rp 1 triliun. Masa penawaran umum berlangsung pada 9 Juli - 11 Juli dan dijadwalkan akan mencatatkan obligasi pda 17 Juli 2024. Seluruh dana yang terhimpun akan dipakai BRPT untuk membayar tiga obligasi sebelumnya dan sebagian atas dua utang bank. Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) baru saja mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2024 pada 8 Juli 2024. Jumlahnya sebesar Rp 932,35 miliar, yang akan dipakai sebagai modal kerja. Sebanyak 70% untuk pengoperasian jalan tol, dan 30% untuk pemeliharaan jalan tol.

PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) juga menebitkan obligasi, dengan nilai sebesar Rp 200 miliar. Emiten lain yang menerbitkan obligasi ialah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) sebesar Rp 600 miliar, PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) sebesar Rp 500 miliar, dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) senilai Rp 1 triliun, dan PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) sebesar Rp 500 miliar. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi memprediksi, penggalangan dana oleh emiten melalui penerbitan obligasi masih akan ramai pada semester II-2024. Di samping aksi korporasi lain berupa rights issue maupun private placement. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga punya pandangan serupa. Dengan suku bunga yang masih tinggi, emiten cenderung lebih tertarik menggalang dana melalui penerbitan obligasi atau sukuk dibandingkan pinjaman bank. Sebab, obligasi menawarkan yield yang lebih menarik bagi investor.

Harga emas diperkirakan akan koreksi jangka pendek. Pasar menantikan kesaksian Presiden The Federal Reserve Jerome Powell dan data inflasi Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data Bloomberg, emas spot berada di US$ 2.364,6 per ons troi pada Selasa (9/7), naik tipis 0,08% dari sehari sebelumnya. Dalam sepekan menguat sekitar 1,59% dan sebulan terakhir naik 2,49%. Analis Deu Calion Futures (DCFX) Andrew Fischer mengatakan, setelah kenaikan ini, harga emas kemungkinan akan turun dalam jangka pendek. Analisis candlestick memperkuat prediksinya dengan menunjukkan pola-pola yang mengisyaratkan tekanan jual dalam waktu dekat. Saat ini investor menunggu lebih banyak isyarat tentang suku bunga AS dari kesaksian Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Kemudian, data inflasi utama yang akan dirilis minggu ini. Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong mengatakan, saat ini Investor tengah melakukan aksi profit taking. Investor juga mengantisipasi pidato Powell serta data inflasi AS minggu ini. Dia menilai, jika pemangkasan suku bunga the Fed tetap dilakukan sebesar 25 basis poin di bulan September,maka harga emas akan kembali naik. Fischer memproyeksi, harga emas global akan berada di kisaran US$ 2.550-US$ 2.600 per ons troi pada akhir 2024.

Inovasi teknologi digital super app menjadi arena bertarung baru bagi sejumlah bank besar di Tanah Air. Aplikasi mobile serba ada, mulai dari fasilitas perbankan, transaksi, hingga investasi, membawa asa bagi bank untuk menjaring lebih banyak nasabah baru, sekaligus memupuk pendapatan berbasis transaksi. Apalagi, basis nasabah yang besar merupakan modal kuat bagi bank untuk mengerek porsi current account saving account (CASA) alias dana murah, di tengah iklim biaya dana tinggi akibat membubungnya suku bunga. Faktanya, jika berkaca pada rapor terbaru bank-bank papan atas, terlihat bahwa CASA dan pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI) mereka cukup tebal. EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera. F. Haryn mengatakan dua aplikasi perbankan digital perseroan, yakni BCA mobile dan myBCA, akan terus dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dan tren digital masyarakat. Kehadiran kedua aplikasi ini memungkinkan BCA menjaga porsi CASA di atas 80% dari total dana pihak ketiga (DPK) dan menjadi salah satu yang tertinggi di industri ini. Perseroan juga menikmati peningkatan pesat pendapatan nonbunga berkat aplikasi digitalnya. Tak ketinggalan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) pun baru saja meluncurkan super app, yakni Wondr by BNI, pekan lalu. Melalui aplikasi ini, perseroan menyasar porsi CASA dapat meningkat secara bertahap ke posisi 75%—80% terhadap total DPK, dari saat ini sekitar 70%. 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengamini bahwa peluncuran super app ini menjadi penting sebab CASA yang kuat mampu menopang pertumbuhan kinerja perseroan, apalagi di era suku bunga tinggi. Terpisah, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menegaskan keamanan sistem Wondr melalui penerapan pengamanan berlapis, mulai dari edukasi nasabah, kontrol terhadap aplikasi, penerapan kecerdasan buatan untuk liveness detection, adopsi multifactor authentication (MFA), hingga sistem anti-fraud. Bank BUMN lainnya, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bahkan sudah lebih dahulu meluncurkan super appsejak 2021 bernama Livin’ by Mandiri. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menjelaskan Livin’ telah mampu mengelola 846 juta transaksi pada kuartal I/2024, meningkat 41,7% YoY. Nilai transaksinya pun telah menembus Rp921 triliun, tumbuh sebesar 27,4% YoY. Tak ketinggalan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga menikmati keuntungan dari inovasi layanan digital di aplikasi BRImo. Malah, nilai transaksi BRImo pada kuartal I/2024 melesat 55,2% YoY menjadi 970 juta transaksi, seiring dengan kenaikan jumlah nasabah sebesar 30,3% YoY menjadi 33,5 juta. Nilai transaksinya pun tembus Rp1.251,1 triliun, naik 41,8% YoY. "Kami bisa meningkatkan fee based income 6,92% yang menjadi faktor pendorong laba BRI. Ini tidak lepas dari kontribusi super app BRImo," kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengembangan skala layanan melalui super app menjadi langkah jitu sehingga bank tidak lagi sekadar mengandalkan pendapatan dari margin bunga.

Daya gebrak ekosistem pemanfaatan energi ramah lingkungan makin kencang. Tren transisi energi ini diproyeksikan bakal menggeser dominasi industri hulu minyak dan gas bumi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi situasi yang tidak mudah. Dimulai dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang mengganggu mobilitas kinerja sektor hulu, investasi hulu yang landai, hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik yang belum kunjung usai. Langkah ini disusul oleh Shell Upstream Overseas Services (I) Limited yang meninggalkan Blok Masela dengan alasan ingin mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Terbaru, Eni SpA, perusahaan migas asal Italia, yang menguasai IDD dan sejumlah lapangan di Cekungan Kutai, menyampaikan niatnya untuk banting setir menjalankan transisi energi. Eni yang berpusat di Italia diketahui berencana untuk mengumpulkan lebih dari 4 miliar euro atau setara dengan US$4,3 miliar dari divestasi sejumlah aset hulu migas di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Siprus. 

Berdasarkan data Bloomberg, penjualan tersebut bakal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjual aset dengan total nilai 8 miliar euro hingga 3 tahun ke depan. Melalui strategi tersebut dapat dilihat bahwa Eni berupaya mendapatkan dana segar dari proses divestasi aset yang bersinggungan dengan hidrokarbon. Dana segar ini digunakan untuk membiayai program transisi energi. Tren perusahaan migas multinasional yang akhir-akhir ini melepas aset hulu migas yang dinilai tidak kompetitif perlu direspons pemerintah dengan tepat. Pemerintah perlu segera mencari investor pengganti agar proyek hulu migas yang ditinggalkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut tetap berjalan optimal. Harian ini menilai peningkatan investasi di transisi energi tidak berarti investasi di hulu migas ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Keunggulan cadangan gas yang begitu besar di Tanah Air menjadi daya tarik bagi perusahaan migas yang mulai mengalihkan perhatian pada transisi energi yang dinilai ramah lingkungan.

Pelaku usaha siap terlibat dalam satuan tugas pemberantasan impor ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk mencegah maraknya produk impor tak resmi di dalam negeri. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal menjadi bukti upaya gotong-royong antara pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan persoalan impor di Tanah Air.“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan] dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Arsjad menyinggung tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Dengan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal, dia meyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard agar tepat sasaran. Mendag Zulkifli menyatakan Kemendag memang menggandeng Kadin dalam satgas pemberantasan impor ilegal. Zulkifl i belum bisa memperinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal. 

Namun, dia menekankan Satgas akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, Satgas juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. “Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi,” ucapnya. Sebaliknya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Satgas tersebut. Namun, dia menekankan penanganan impor ilegal sebaiknya langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, Airlangga mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menilai industri tekstil memerlukan kebijakan terpadu agar bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor itu. Selain itu, dia menilai perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif. Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024 bermasalah ketika di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pegi Setiawan bebas dari status tersangka terkait pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, Jabar, pada 2016, karena penetapannya sebagai tersangka dinyatakan tidak memenuhi prosedur. Putusan ini tak hanya menjadi momentum bagi kepolisian untuk mengevaluasi implementasi manajemen penyidikan kasus pidana, juga dijadikan bukti baru atau novum dalam perkara pembunuhan Vina dan Rizky. Putusan praperadilan yang membebaskan Pegi dari status tersangka ini dibacakan hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, Senin (8/7). Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan Polda Jabar menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

”Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka,” kata Eman. “Saya berterima kasih pada pak hakim, seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dan mendoakan Pegi. Hari ini doa kami terbukti. Anak saya tidak bersalah,” ujar Kartini (48) ibu Pegi terbata-bata. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, pihaknya menghormati dan tunduk pada putusan PN Bandung. Putusan itu akan menjadi bahan evaluasi bagi penyidik. Penyidik akan melihat lagi syarat formil dan materiil yang tidak dipenuhi sebagaimana putusan hakim. Menurut Djuhandhani, penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Rizky masih dipercayakan kepada Polda Jabar. (Yoga)