Sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03 % penduduk Indonesia, menurut angka kemiskinan periode Maret 2024 yang dirilis BPS, masih berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin menurun dibanding periode Maret 2023. Penurunan tahun 2024 merupakan penurunan ketiga kalinya sejak pandemi Covid-19. Saat pandemi, angka kemiskinan sempat melonjak di atas 10 % (double digit). Berturut-turut, persentase penduduk miskin pada Maret 2021, 2022, dan 2023 adalah 10,14 %; 9,54 % dan 9,36 %. Angka kemiskinan 9,03 % pada 2024 lebih rendah daripada kondisi sebelum pandemi Maret 2019) di 9,41 %. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,528 (Maret 2023) menjadi 1,461 pada Maret 2024, menunjukkan jarak penduduk miskin untuk merangkak keluar dari garis kemiskinan semakin dekat.

Sementara indeks keparahan kemiskinan yang turun dari 0,377 menjadi 0,347 menggambarkandistribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata. Penurunan angka kemiskinan terjadi sekaligus di perkotaan dan perdesaan. Namun, disparitas cukup lebar antara angka kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Angka kemiskinan di perkotaan Maret 2024 mencapai 7,09 %, sedang di perdesaan 11,79 %. Selisih angka kemiskinan antarprovinsi masih menjadi PR. Kemiskinan terendah berada di Provinsi Bali (4,00 %) dan tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan (32,97 %).

Sektor pertanian masih menjadi tumpuan nafkah separuh (48,86 %) rumah tangga miskin di Indonesia. Sektor pertanian juga menyerap hampir sepertiga (28,21 %) penduduk yang bekerja di Indonesia. Inflasi merupakan ancaman bagi angka kemiskinankarena garis kemiskinan menginput inflasi secara linier. Kenaikan harga beberapa bahan pokok pada periode Maret 2024 dibandingn Maret 2023 mengakibatkan inflasi. Padahal produk-produk tersebut merupakan output dari pertanian dan industri yang bahan dasarnya juga berasal dari pertanian. Hingga saat ini garis kemiskinan masih didominasi bahan makanan.

Hampir tiga perempat (74,44 %) garis kemiskinan terdistribusi pada komoditas makanan. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sangat krusial. Membangun pertanian sekaligus bisa menjadi solusi bagi masalah ketenagakerjaan. Pertanian dengan segala atribut yang menempel padanya memerlukan penguatan melalui uluran tangan pemerintah, seperti bantuan subsidi pupuk ataupun benih. Edukasiteknologi pertanian sepatutnya semakin digencarkan agar pertanian tradisional kembali terangkat. Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan sekaligus dapat tereduksi. (Yoga) 

Pemerintah Indonesia dan AS menandatangani perjanjian konversi utang senilai 35 juta USD atau Rp 568,9 miliar. Lewat perjanjian tersebut, AS menghapus utang Pemerintah Indonesia dan menukar kewajiban itu dengan proyek konservasi terumbu karang yang harus dijalankan Indonesia per akhir tahun ini. Perjanjian bertajuk ”Debt-for-Nature Swap and Coral Reef Conservation” itu ditandatangani 3 Juli 2024 di bawah payung hukum UU Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang AS (TFCCA). Selain Pemerintah Indonesia dan AS, ada empat organisasi nirlaba yang ikut terlibat, yaitu Conservation International, The Nature Conservancy, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia. Perjanjian debt swap atau pengalihan utang sudah beberapa kali dilakukan Indonesia dengan negara-negara peminjam.

Kali ini, AS berkomitmen memutihkan utang Pemerintah Indonesia senilai 35 juta dollar AS atau Rp 568,9 miliar dalam sembilan tahun ke depan. Sebagai gantinya, cicilan dan bunga pinjaman yang semestinya dibayarkan kepada Pemerintah AS itu akan disetorkan kepada lembaga dana konservasi yang sudah ditunjuk untuk membiayai pelaksanaan program konservasi ekosistem terumbu karang di sejumlah lokasi di Indonesia. Dana tersebut menurut rencana akan dikelola di bawah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), organisasi sipil lokal yang sudah 30 tahun berkiprah di bidang konservasi ekosistem kelautan dan kehutanan. Nantinya, dana kelolaan itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek LSM yang fokus pada konservasi terumbu karang serta pemberdayaan masyarakat yang penghidupannya bergantung pada ekosistem koral tersebut. (Yoga) 

Industri perbankan terus meningkatkan kapasitas keamanan siber untuk mengantisipasi serangan siber yang belakangan marak terjadi, mulai dari pemenuhan standar keamanan siber hingga uji coba serangan siber. Insiden peretasan Pusat Data Nasional, mengingatkan pentingnya memperkuat keamanan siber, terutama di sektor jasa keuangan. Kajian Indonesian Financial Group (IFG) Progress bertajuk ”Potret Risiko pada Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Riil Tahun 2023” menemukan, aspek keamanan data dan informasi atau kejahatan siber menjadi risiko tertinggi pada sektor jasa keuangan, sekaligus potensi risiko pada 2024. Presdir PT Krom Bank Indonesia Tbk Anton Hermawan mengatakan, keamanan siber dalam perbankan terdiri atas dua aspek, yakni memenuhi ketentuan standar keamanan yang berlaku serta meningkatkan kesadaran pe-gawai terhadap potensi risiko peretasan, dengan menerapkan sistem manajemen keamanan standar termutakhir, yakni ISO 27001:2022.

”Kami berupaya menjaga keamanan melalui enkripsi data, manajemen data, serta back up data. Di Krom, kami sudah menggunakan back up data berbasis cloud,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Anton menyebut, institusi di Indonesia rentan terkena serangan siber lantaran terjadi kebocoran data atau terciptanya celah yang berasal dari perangkat pengguna atau dari karyawan. Karena itu, penggunaan perangkat yang terhubung dengan internet oleh karyawan juga menjadi perhatian tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan mengingatkan karyawannya untuk tidak mengakses file atau tautan yang seharusnya tidak diakses, antara lain format undangan berbentuk aplikasi atau tautan yang berasal dari pihak tidak dikenal. ”Jadi, akan sangat kurang berdaya guna apa yang kita lakukan kalau, misalnya, karyawannya sendiri tidak sadar akan kelemahan yang ada di perangkat mereka. Itulah sebabnya kami juga melakukan pengetesan,” tuturnya. (Yoga) 

Penjualan mobil di pasar Indonesia stagnan di kisaran 1 juta unit dalam kurun 10 tahun terakhir. Tingginya kenaikan harga mobil yang tidak diiringi kenaikan pendapatan rumah tangga menjadi penyebabnya. Pelaku industri kendaraan bermotor berharap ada insentif fiskal tambahan untuk memicu penjualan mobil nasional. ”Sudah satu dekade terakhir, penjualan mobil hanya berkutat di one million club dan belum pernah tembus lebih besar lagi,” ujar Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara dalam diskusi ”Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil” di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (10/7). Dari data Gaikindo, penjualan mobil nasional pertama kali menembus 1 juta unit pada 2012, sebanyak 1,16 juta unit, meningkat dibanding 2011 di 894.000 unit.

Angkanya meningkat menjadi 1,22 juta unit pada 2013 dan sempat stabil pada 2014 dengan penjualan 1,20 juta unit. Pada periode 2015-2023, penjualan mobil tidak pernah lagi menembus 1,20 juta unit. Padahal, menurut Kukuh, potensi pasar penjualan mobil di Indonesia masih punya ruang pertumbuhan yang luas. Mengutip data lembaga riset CEIC seperti yang diolah Gaikindo, rasio kepemilikan mobil mencapai 99 unit mobil per 1.000 penduduk di Indonesia, jauh lebih rendah dibanding sesama negara AsiaTenggara. Di Malaysia di 490 unit mobil per 1.000 penduduk, Thailand 275 unit mobil per 1.000 penduduk, dan Singapura 211 unit mobil per 1.000 penduduk.

Tiga negara itu mempunyai jumlah penduduk lebih sedikit ketimbang Indonesia. Kukuh menjelaskan, penyebab stagnasi penjualan mobil disebabkan melebarnya selisih harga jual mobil dibanding kemampuan pendapatan rumah tangga. Mengutip riset Gaikindo bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat UI (LPEM UI) pada 2010 rata-rata harga mobil per unit setara rata-rata pendapatan rumah tangga per tahun, yakni Rp 148 juta. Setelah itu, rata-rata harga mobil naik lebih cepat dari kenaikan rata-rata pendapatan rumah tangga per tahun. Pada 2023 selisihnya melebar. Tahun lalu, rata-rata harga mobil per unit Rp 255 juta per unit, sedang rata-rata pendapatan rumah tangga per tahun Rp 225 juta. (Yoga) 

Kementerian Perindustrian mengusulkan  pemberian insentif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil yang diproduksi didalam  negeri. Hal ini diperlukan untuk mengatasi stagnasi pasar mobil domestik di level 1 juta unit per tahun dalam 10 tahun terakhir. Pemberian insentif ini diyakini bakal mendongkrak penjualan mobil domestik. Ini tidak hanya akan berdampak positif terhadap industri otomotif nasional, melainkan juga secara ekonomi meluas. Sebab industri otomotif memiliki efek berganda yang besar, mulai dari pabrik perakitan, perusahanan komponen, pemasok bahan baku, dealer, hingga perusahaan pembiayaan yang terhubung dalam sebuah rantai nilai (value chain). Sejalan dengan itu, insentif otomotif diprediksi menambah  produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 500 triliun, terdiri atas nilai penjualan mobil Rp 306 triliun dan nilai tambah yang dihasilkan dari industri mobil serta value chain Rp 192 triliun dalam setahun. (Yetede)

Pemerintah belum satu suara terkait pembatasan BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemiritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembatasan akan diterapkan  bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Semenntara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut belum ada keputusan pemerintah terkait pembatasan tersebut. Berdasarkan catatan Investor Daily, pembatasan BBM  bersubsidi jenis Solar sebenarnya sudah diterapkan sejak 2020. Hal ini merujuk pada Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4/p3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran jenis BBM Tertentu. Dalam beleid ini disebutkan kendaraan pribadi roda 4 paling banyak membeli 60 liter per hari. Dalam beleid itu disebutkan kendaraan pribadi  roda empat paling banyak membeli 60 liter perhari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda empat paling banyak 80 liter per hari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari. Pembatasan BBM belum mencakup pembelian Pertalite. Kebijakan BBM dengan oktan 90 ini menunggu revisi Perpres 191/2014. (Yetede)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Finansial Group (IFG) mengusulkan untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun dari APBN 2025. PMN tersebut untuk mendukung PT Asuransi Kredit  Indonesia (Askindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program pemerintah. Adapun rinciannya, Direktur Utama IFG Hexana Rp 2 triliun dari Jamkrindo mendapatkan Rp PMN Rp 1 triliun. "Dan untuk menjaga sustainability, perlu didukung penyesuaian imbal jasa penjaminan (IJP). "Kami juga usulkan IFG, Aksrindo, Jamkrindo serta bank penyalur dilibatkan dalam rapat komite kebijakan KUR, sehingga memberikan  gambaran penyaluran dan penjamin KUR. (Yetede)

Industri tekstil membutuhkan langkah nyata bukan polemik antar kementerian, dalam menyelesaikan masalah di industri tersebut. Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta perseteruan antar kementerian mengenai impor segera dihentikan. Akan lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik. "Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin buruk, karena permaslahan utamanyakan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata dia. Redma mengatakan, pihaknya meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai, yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS hingga under invoicing terjadi didepan mata dengan bebas. (Yetede)