Padang lamun menjadi sumber kehidupan warga pesisir Pulau Bintan, Kepri. Nelayan, pemuda, dan pelaku industri berkolaborasi menjaga kelestarian rumput ajaib tersebut. Pentingnya padang lamun di Kepri, dirasakan kelompok nelayan pencari teripang di pesisir timur Bintan. Padang lamun adalah habitat teripang emas laut atau Stichopus hermanii. Saat bulan mati dan langit gulita merupakan waktu terbaik bagi nelayan pesisir timur Bintan, seperti Adi (44) dan Yuliati (42) mencari teripang. Dengan senter di kepala, menyeret jeriken apung yang diikat ke pinggang, dan menenteng sebotol minyak goreng, mereka turun ke laut yang surut di Desa Malang Rapat, Bintan. Daun-daun lamun (Enhalus acoroides) yang rimbun menutupi dasar laut. Yuliati menyemprot minyak goreng agar pandangan mata lebih jelas menembus air berlumpur.

Teripang yang dicari adalah teripang emas laut, berwarna kuning, kerap bersembunyi di antara padang lamun dan menyamar serupa batu karang. ”Kalau dapat, langsung dimasukkan ke air dalam jeriken. Telat sebentar, mereka nanti mati, lalu badannya hancur,” kata Yuliati, Minggu (30/6) malam. Kelestarian padang lamun berdampak pada kelestarian teripang, yang juga berdampak bagi periuk nelayan teripang seperti Adi dan Yuliati. Dalam satu malam, nelayan tradisional seperti mereka bisa mengumpulkan belasan kg teripang yang dijual ke perusahaan pengolah yang bernama Kampong Teripang. Pendiri Kampong Teripang, Yogie Arry, menuturkan, pabriknya menerima 1 ton teripang per bulan dari nelayan. Teripang basah dihargai Rp 27.000 per kg. Teripang yang kaya kolagen atau protein alami diolah menjadi tepung dan cairan. Produk mengandung kolagen itu dipasarkan menjadi bahan baku obat, makanan, dan kosmetik.

Yogie mendirikan pabrik itu pada 2020 untuk mengembangkan potensi pesisir Bintan. Tiga tahun berselang, dia mendirikan organisasi Lamun Warrior untuk menjaga kelestarian ekosistem lamun yang menjadi habitat teripang. ”Pesisir Pulau Bintan sudah lama ditetapkan menjadi kawasan konservasi lamun oleh pemerintah. Namun, belum ada upaya serius melestarikan lamun,” ujarnya, Sabtu (29/6). Relasi warga dengan ekosistem padang lamun adalah pasang surut cinta dan benci. Di satu sisi, lamun menguntungkan nelayan karena tumbuhan itu menjadi rumah bagi teripang, rajungan, dan kerang. Lamun juga jadi habitat kuda laut, dugong, dan penyu yang membuat wisatawan dalam dan luar negeri melancong ke Bintan.

Lamun juga tempat berkembang biak ikan serta penahan abrasi pantai, ombak, dan penambat sedimen. Namun, bagi pengelola wisata pantai, lamun menjadi gangguan yang bikin pusing, saat musim angin kencang pada November-Februari, lamun kering tersapu ombak dan menutupi pasir putih pantai. Oleh para pemuda Lamun Warrior, sampah lamun kering diolah menjadi bahan baku kertas dan kain. ”Sekarang (pembuatan kertas dan kain dari lamun) masih dalam tahap uji coba. Harapannya ke depan, inisiatif ini bisa mengatasi masalah sampah lamun dan memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ucap co-founder Lamun Warrior, Siti Nurohmatiljanah. Lamun yang serupa rumput liar berjasa menjaga kehidupan pesisir dan mengisi jaring nelayan dengan rupa-rupa hasil laut. Kini, giliran warga menjaga ”si rumput ajaib” itu dari ancaman kerusakan. (Yoga) 

Penerapan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) akan membawa perubahan penting dalam pengawasan konglomerasi keuangan. UU ini juga mengembuskan angin segar perlindungan konsumen di Indonesia. Sesuai UU PPSK, OJK tengah mempersiapkan aturan baru konglomerasi keuangan (KK) dan perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK) yang tak hanya mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pasar modal, tapi juga perusahaan modal ventura, pegadaian, teknologi finansial (tekfin/fintech), dan inovasi keuangan digital. Negara lain juga memiliki aturan serupa.

AS, memiliki Dodd-Frank Act tahun 2010 untuk menanggapi krisis keuangan 2008. Eropa memiliki Financial Conglomerates Directive di 2002, yang diperbarui pada 2011 untuk menghadapi peningkatan kompleksitas sektor keuangan. Berbagai aturan itu bertujuan memperkuat stabilitas keuangan dan mengatasi risiko dari kegiatan lintas sektor keuangan. Pengawasan atas KK diperlukan, tidak hanya untuk menghadapi tantangan di dunia keuangan yang semakin kompleks, tetapi juga untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Terutama dengan munculnya risiko keuangan baru terkait disrupsi teknologi keuangan. Misal, masuknya tekfin ke dalam layanan sistem pembayaran dan pinjam-meminjam. Pengawasan terintegrasi diharapkan mampu memastikan bahwa setiap pelaku usaha anggota konglomerasi memiliki standar yang sama dalam menjalankan kegiatan usahanya secara transparan. Hal ini akan memberikan jaminan bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap perilaku tidak bertanggung jawab dari penyedia produk atau layanan. Konsumen mengharapkan inovasi keuangan yang berkembang pesat saat ini bisa memberikan manfaat optimal bagi mereka tanpa menimbulkan risiko yang tak diinginkan.

Untuk itu, perlu pengawasan terintegrasi guna mencegah penyebaran risiko antarsektor. Implementasi UU PPSK adalah langkah penting untuk memastikan stabilitas sektor keuangan di masa depan. Ketika lembaga keuangan diawasi dengan baik dan dijalankan secara transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan akan meningkat. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan, yang pada gilirannya akan mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Yoga) 

Lingkar dalam Prabowo Subianto memberi sinyal berbeda tentang arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. Dalam wawancara dengan Financial Times di London, Inggris, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan akan menambah rasio utang pemerintah terhadap PDB. ”Gagasannya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan level utang. Saya sudah bicara dengan Bank Dunia. Mereka berpendapat bahwa 50 % (rasio utang terhadap PDB) adalah bijak. Kami tak ingin meningkatkan level utang tanpa peningkatan penerimaan,” kata Hashim, dikutip dari artikel Financial Times yang terbit Kamis (11/7). Saat ini level rasio utang Indonesia berkisar 38-39 % terhadap PDB. Batas maksimal rasio utang adalah 60 % terhadap PDB, yang diatur UU Keuangan Negara.

Peningkatan penerimaan pemerintah yang dimaksud merujuk pada pajak, cukai, royalti pertambangan, dan bea masuk. Menanggapi pernyataan Hashim kepada Financial Times, Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap teguh pada komitmen mengelola fiscal yang berkelanjutan dan hati-hati. Ia mengatakan, rez im baru ke depan tetap melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan semasa pemerintahan Jokowi. ”Pemerintah akan tetap menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit 3 % terhadap PDB dan mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo,” ucap Dasco.

Status quo yang dimaksud ialah kondisi rasio utang saat ini yang selama lima tahun terakhir berada di kisaran 38-39 % terhadap PDB. Rasio utang hanya sempat melonjak ke 40,7 % terhadap PDB pada 2021 ketika pemerintah berutang lebih banyak untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dasco mengatakan, pemerintahan Prabowo menyadari peran penting investasi di sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karna itu, pihaknya akan sangat menjaga kepercayaan pasar dan menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis. Salah satunya, dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan level utang negara di batas aman. (Yoga) 

Pemerintah mengklaim suntikan penyertaan modal negara atau PMN ke perusahaan negara sudah tak lagi berbasis pada utang. Hal inil berlandaskan nilai total dividen pemerintah atas laba BUMN yang dalam lima tahun terakhir lebih besar dibanding total PMN. Dalam rapat dengar pendapat KomisiVI DPR di Jakarta, Rabu (10/7) malam, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut surplus lebih dari Rp 68 triliun antara jumlah dividen yang disetor ke kas negara dan PMN dalam lima tahun terakhir menunjukkan PMN sudah tak lagi bersumber dari utang negara.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai, klaim yang menyebut PMN tak lagi mengandalkan utang negara tidak tepat mengingat dividen laba BUMN yang menjadi bagian pemerintah masuk dalam kas negara dan bergabung dengan penerimaan lain. ”Tentu kita tidak bisa pastikan asal dananya. Penerimaan negara dari laba BUMN, dalam hal ini dividen, masuk dalam akun atau kantong penerimaan negara bersama dengan pajak dan penerimaan lain. Setelah itu, baru diredistribusi oleh Mentkeu,” ujarnya, Kamis (11/7).

Berdasar data yang dihimpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah diaudit BPK dan Nota Keuangan APBN, periode 2019-2023, total dividen yang disetor BUMN untuk kas negara mencapai Rp 300 triliun. Adapun nilai total PMN yang disuntik dari kas negara kepada BUMN dalam periode yang sama mencapai Rp 225,3 triliun. Herry mengatakan, kendati dalam lima tahun terakhir total setoran dividen lebih besar dari suntikan PMN, di periode dua tahun pandemi Covid-19, yakni tahun 2021 dan 2022, injeksi modal dari kas negara untuk BUMN lebih besar dari dividen yang diterima pemerintah.

Dalam rapat dengar pendapat, Rabu malam, Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN kepada 16 BUMN dengan total Rp 44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut mayoritas digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi 69 % atau Rp 30,5 triliun. Untuk pengembangan usaha mencapai 27 % (Rp 11,94 triliun), sedang restrukturisasi sebesar 4 % (Rp 1,76 triliun). Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp 13,86 triliun, yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3. (Yoga) 

Pada 10 Juli 2024 pemerintah memberikan tambahan tugas kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengembangkan kakao dan kelapa, dimana hal ini menuai pro dan kontra. Ada kekhawatiran kebijakan itu menghambat program Peremajaan Sawit Rakyat dan Kewajiban Biodiesel, tapi, di sisi lain, kebijakan itu dinilai dapat menjaga keberlanjutan budidaya kakao dan kelapa sekaligus membuka peluang usaha alternatif bagi petani sawit swadaya ataupun mandiri. Pengembangan itu terutama menyangkut peremajaan serta revitalisasi tanaman dan perkebunan.

Dananya tidak hanya bersumber dari pungutan ekspor sawit, tapi juga pungutan ekspor kakao dan kelapa. Untuk kakao, bea keluar yang dikenakan akan dikonversi menjadi pajak ekspor yang akan dikelola BPDPKS. Untuk kelapa, pemerintah masih akan menggodok bentuk pungutan ekspornya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Kamis (11/7) mengatakan, sebaiknya pemerintah fokus pada program-program sawit terlebih dahulu. Dua di antaranya peremajaan kelapa sawit dan mandatory (kewajiban) biodiesel.

”Hal itu penting mengingat produktivitas sawit turun, sedang produksi CPO dan minyak inti sawit (PKO) stagnan dalam empat tahun terakhir. Konsumsi sawit untuk makanan dan nonmakanan, termasuk biodiesel, terus meningkat,” ujarnya. ”Kalau konsumsi sawit, termasuk untuk biodiesel, meningkat tanpa diimbangi peningkatan produktivitas kelapa sawit, maka yang akan dikorbankan adalah ekspor CPO. Jika itu terjadi, dana BPDPKS akan berkurang dan tak cukup untuk pengembangan komoditas lain,” tutur Eddy.

Tiny house, yaitu konsep bangunan mungil yang dibangun atas gerakan sosial dan arsitektur yang mempromosikan ruang hidup sederhana, mulai diadaptasi banyak orang di dunia, termasuk pebisnis dan miliarder dunia asal AS, Elon Musk. Ia dikabarkan menjual rumah hingga vila mewahnya, lalu pindah ke rumah kubus seluas 37 meter persegi seharga 50.000 USD (Rp 800 juta dengan kurs Rp 16.000). Konsep konstruksi prefabrikasi atau prefab ini sudah ada di Indonesia dan banyak peminatnya. Spesialis modifikasi kontainer PT Baskoro Cahaya Continindo (BCC), yang eksis sejak 2018, belakangan banyak menerima permintaan produk tiny house yang dijual kurang dari Rp 100 juta. Segmen ini mengalahkan permintaan pembuatan stan kuliner yang mulanya menjadi fokus produksi mereka.

Presdir BCC Reynaldo Faula Baskoro berkata, dari tiny house yang marak di luar negeri. Mereka berimprovisasi menawarkan solusi konstruksi rumah minimalis hingga akomodasi pariwisata yang unik dan modern untuk pasar Indonesia. ”Awalnya kami desain agar kontainernya punya nilai lebih. Kami bikin konsep rumah, vila, glamping atau kemah mewah,” kata Aldo, awal Juli. Di lahan seluas 2.000 meter persegi di kawasan Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jabar, BCC mengolah kontainer yang hanya ada dua ukuran, volume 6 m x 2,5 m x 2,5 m dan 12 m x 2,5 m x 2,5 m, menjadi bangunan layak tinggal sesuai pesanan pembeli. Kontainer itu juga bisa dilengkapi kamar mandi atau set dapur. Untuk meredam panas, kontainer dilapisi cat tahan panas serta lapisan insulator di sekeliling kontainer. Penyejuk ruangan dapat dipasang untuk menyejukkan ruangan ketika ditinggali.

Debby (46), asal Bali, menjajal inovasi bangunan prefab setelah mengamati iklan dan presentasi di media sosial. Ia membeli satu unit bangunan prefab untuk usaha sewa penginapan di kawasan wisata Canggu pada 2023. Ia membeli produk berukuran studio 36 meter persegi yang berisi tempat tidur, lengkap dengan dapur dan kamar mandi. Produk itu jadi dalam waktu 45 hari dan terinstalasi dalam sebulan. Untuk produk dan seluruh jasa pengerjaan, dihargai sekitar Rp 400 juta. ”Aku mikir-nya praktis, kalau bangunan konvensional banyak pusingnya, mesti cari mandor yang ngerjain, harus disupervisi. Ini lebih efisien karena tinggal terima beres aja, dibanding pengalaman kami beberapa tahun sebelumnya membangun kos-kosan dengan bangunan konvensional,” tuturnya, Kamis (11/7). (Yoga)