Sejatinya, pengaturan larangan ekspor bijih nikel dan logam lainnya termuat dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid itu, maksimal pada 2014 pemerintah harus memulai pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Akan tetapi, Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, melarang dilakukannya ekspor bijih nikel yang berlaku per 1 Januari 2020. Tak pelak, pada awal 2021 silam, Uni Eropa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Musababnya, ada beberapa kendala yang menghambat. Pertama, tidak adanya Badan Banding di dalam Organisasi Perdagangan Dunia itu, lantaran Amerika Serikat (AS) masih belum memberikan lampu hijau soal pendirian panel banding. Kedua, peluang terbentuknya Badan Banding baru terbuka paling cepat medio tahun ini atau awal tahun depan. Ketiga, sikap Pemerintah Indonesia yang teguh menjaga kedaulatan tata kelola sumber daya alam (SDA), dalam konteks ini penghiliran nikel. Hingga detik ini, pemerintah enggan melunak dan memandang pelarangan ekspor adalah langkah tepat dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertambangan terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks ini, pemerintah bak menggunakan kacamata kuda, yang konsisten menjaga kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional. Buktinya, Indonesia pada 8 Desember 2022 mengajukan banding atas keputusan panel sengketa WTO pada 30 November 2022. 

Adapun isi dari keputusan panel sengketa WTO adalah pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan produk bijih nikel di dalam negeri tidak konsisten dengan komitmen Indonesia di WTO untuk menghapus berbagai bentuk pelarangan dan hambatan selain tarif (Pasal XI :1 GATT 1994). Dalam kaitan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat mengatakan, banding yang diajukan ke Badan Banding WTO pada 8 Desember 2022 itu hingga kini belum diproses karena badan tersebut belum berfungsi kembali sejak 2019. Alhasil, berlarutnya dinamika tersebut menimbulkan konsekuensi belum adanya keputusan WTO yang final. Roy menegaskan implementasi penghiliran mineral mentah di Indonesia terus bergulir dan tidak terpengaruh oleh sengketa WTO tersebut. Sebab hal itu merupakan program prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan itu, pemerintah pun harus bekerja keras untuk menyakinkan dunia bahwa konstitusi di Indonesia mengatur tata kelola komoditas SDA dengan mandiri. Dalam rangka mengiringi konsistensi menjaga kedaulatan ekonomi tersebut, menurutnya pemerintah juga perlu melakukan langkah taktis lainnya seperti mengembangkan industrialisasi dengan membuat peta jalan yang menghasilkan produk jadi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan, pemerintah untuk melakukan kampanye global perihal pemahaman bahwa aktivitas pertambangan nikel Indonesia mengutamakan kepentingan masyarakat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen UMKM di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, tercatat BRI berhasil menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, nilai tersebut setara dengan 46,33% dari total penyaluran KUR BRI untuk 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun. "Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan.

Hal tersebut tercermin dari NPL (non performing loan) KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%," imbuh Supari. Ke depan, BRI berharap adanya  kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi mendatang. (Yetede)

Pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien  di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menerangkan, satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator  Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (kemenko Merves), serta Kementerian/Lembaga (K/l) terkait lainnya. "Ini sudah dilakukan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," ujar dia. Sandiaga mengatakan, bukan hanya bahan bakar avtur saja yang berkontribusi membuat harga tiket mahal di dalam negeri. Tetapi juga, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional. (Yetede)

Bank Indonesia mencatat, aliran modal asing masuk ke pasar keuangan dalam negeri sebesar Rp 5,59 triliun dalam periode 8-11 Juli 2024. Mayoritas aliran modal asing tersebut masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN). Kepala Departeman Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, modal asing masuk melalui SBN sebesar Rp 3 triliun, pasar saham RP 320 miliar dan melalui intrusmen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 2,27 triliun. "Berdasarkan data transaksi 8-11 Juli 2024, non residen tercatat beli neto Rp 5,59 triliun yang terdiri atas beli neto Rp 3 triliun di pasar SBN, beli neto Rp 0,32 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 2,27 triliun di SRBI," jelas Erwin,". Adapun level yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasury Note tenor 10 tahun turun ke level 4,21% per Kamis (11/7/2024). Nilai premi risiko investasi (credit default swap) Indonesia 5 tahun turun menjadi 69,03 basis poin pada Kamis (11/7/2024) dibandingkan posisi pada Jumat (5/7/2024) yang sebesar 72,98 basis poin. (Yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk kerja sama untuk mempertahankan pangsa pasar sekaligus meningkatkan akses pasar udang Indonesia di Amerika Serikat. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk pengakuan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan AS dalam kerangka Regulatory Partnership Agreement (RPA). Menurut Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKPH) KKP Ishartini, salah satu komponen kegiatan kerja sama yang dibahas  dalam rangka implementasi RPA adalah peningkatan kapasitas terkait Whole Genome Sequen (WGS). "Surveilans food borne deases saat ini mulai beralih dengan menggunakan platform WGS dalam pengujian laboraturium," kata ishartini. (Yetede)

PT Merdeka Battery Minerals Tbk (MBMA)  aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan sumber daya nikel perseroan. Terbaru, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) ini menggelontorkan US$ 1,2 juta atau setara Rp 19 miliar untuk eksplorasi  di bidang tambang nikel, Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Konawe, Sulawesi Tenggara, pada kuartal II-2024. "MBMA memiliki program eksplorasi aktif yang berfokus  pada deleniasi penambahan sumber daya nikel di tambang SCM. Selama kuartal dua 2024, MBMA telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dengan total perkiraan  biaya yang dikeluarkan untuk tambang SCM sebesar Rp 19 miliar," tulis manajemen MBMA menyebutkan, biaya tersebut dikeluarkan untuk pengeboran penentu sumber daya umur tambang dan pengeboran penentuan sumber daya umur tambang dan pekerjaan tes terkait. (Yetede)