Pemerintah akan berhati-hati menetapkan tarif cukai rokok pada 2025 menyusul peralihan konsumsi ke rokok yang lebih murah alias downtrading yang menyebabkan penurunan penerimaan sejak tahun lalu. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan akan memeriksa lebih lanjut tren penurunan penerimaan cukai akibat downtrading dan implikasinya pada keputusan tarif cukai hasil tembakau tahun depan. “Masih perlu dikaji dulu bersama,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/7). Tarif cukai rokok atau CHT pada 2023—2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun. Tarif tersebut akan berakhir pada Desember 2024 karena tarif ditetapkan secara multiyears untuk dua tahun. Realisasi penerimaan bea dan cukai hingga semester I/2024 tercatat baru mencapai 41,8% dari target APBN tahun ini. Hingga akhir Juni, penerimaan dari bea dan cukai hanya Rp134,2 triliun dari target Rp321 triliun. Realisasi penerimaan ini sekaligus terkontraksi 0,9% dari periode yang sama tahun lalu. Dalam outlook terbaru, Kementerian Keuangan memproyeksi pencapaian kepabeanan dan cukai tidak akan mencapai target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan bea dan cukai tahun ini hanya akan 92,4% dari target APBN 2024 atau hanya Rp296,6 triliun. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan tarif cukai rokok akan dibahas lebih detail setelah target penerimaan cukai rokok 2025 ditetapkan. 

Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan pungutan, termasuk cukai rokok, pada dasarnya bersifat distortif. Konsumen dan produsen melihat cukai sebagai beban sehingga harus diefi senkan seoptimal mungkin. Cara ekstrem dan melanggar hukum karena tarif cukai rokok tinggi adalah berupa peredaran rokok ilegal yang marak. “Jadi, jika tarif cukai untuk rokok golongan rendah juga dinaikkan, karakteristik distorsi untuk pajak tidak akan hilang,” ujar Prianto. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah berencana menerapkan kembali tarif CHT secara multiyears dengan menaikkan tarif secara moderat, menyederhanakan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar-layer. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Aji melihat bauran kebijakan tersebut relatif akan memberikan titik keseimbangan yang optimal antara kebutuhan untuk pengendalian konsumsi, tidak menimbulkan gejolak yang berarti bagi industri, dapat mengendalikan rokok illegal, sekaligus meningkatkan penerimaan CHT secara berkepastian.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini masih ada temuan cadangan migas baru yang belum dikembangkan lebih lanjut oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Padahal, KKKS tersebut telah mendapatkan cost recovery. “Ternyata discovery yang ditemukan di beberapa lapangan migas masih undeveloped, belum dikembangkan. Padahal cost-nya sudah di-recovery,” katanya, Selasa (16/7). Dwi menegaskan aksi tersebut sangat merugikan Indonesia, karena beberapa waktu belakangan pemerintah gencar melakukan eksplorasi. SKK Migas dalam kesempatan berbeda membeberkan setidaknya ada 38 wilayah kerja dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir, sehingga masuk ke dalam kategori idle field. “Kami menuntut sekarang kepada KKKS yang memiliki undeveloped discovery untuk berdiskusi agar ini bisa dikembangkan,” ujar Dwi. Adapun, Kementerian ESDM saat ini sedang gencar melakukan inventarisasi wilayah kerja potensial yang tidak lagi diusahakan oleh KKKS. Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, pihaknya terus meminta KKKS untuk mengusahakan bagian wilayah kerja migas potensial idle atau segera mengembalikannya ke pemerintah.

Hampir semua bank dan fintech pernah mengalami serangan siber atau berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Karena itu, dunia perbankan dan fintech, perlu mengantisipasi risiko kejahatan siber dengan baik, standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech perlu segera dilakukan. Perbankan dan fintech sudah diatur cukup ketat oleh OJK dan BI. Namun, OJK dan BI masih mengandalkan internal resources dalam proses perizinan dan pengawasan. Keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya internal regulator membuat standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech menjadi lama, tak menentu, dan kurang memadai. OJK dan BI perlu mempertimbangkan outsourcing sertifikasi keamanan TI dengan menunjuk beberapa perusahaan sertifikasi sebagai kepanjangan tangan mereka.

Sehingga proses perizinan dan pengawasan serta standardisasi keamanan TI bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah pelaku dan kecepatan perkembangan industri dan teknologi. Walau direktorat TI berperan penting, aspek-aspek lain juga perlu diperhatikan dalam mencegah kejahatan siber. Tidak semua penjahat menggunakan pendekatan teknis yang memerlukan keahlian tinggi. Banyak kejahatan siber justru dimulai dari pendekatan sosial dengan mengeksploitasi ketidaktahuan atau kekurangwaspadaan nasabah atau pegawai. Seperti phising, dengan mengirim e-mail berisi link ke situs tertentu dan penerimanya dijebak untuk memasukkan user ID dan kata kunci (password). Modus lain adalah meminta nasabah memberitahukan OTP dengan iming-iming hadiah.

Karena itu, edukasi nasabah merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan siber. Keterlibatan orang dalam di perbankan atau fintech dalam kejahatan siber jangan dianggap remeh. Beberapa bank pernah mengalami serangan segera setelah upgrade sistem. Celah keamanan sistem yang dimigrasikan pada malam hari dapat dieksploitasi pagi dini harinya, yang hanya bisa dilakukan jika penjahat siber tersebut sudah mengetahui lubang keamanan tersebut. Perusahaan switching dan juga BI yang saat ini mengoperasikan BI-Fast perlu meningkatkan keamanan sistem mereka agar sistem pembayaran nasional tidak terganggu. Dari sisi informasi dan data, OJK dan BI yang berfungsi sebagai data controller dari data perbankan dan finansial, merupakan target yang menggiurkan.

Kecepatan transaksi sistem pembayaran yang semakin tinggi tersebut belum diimbangi kemampuan perbankan melakukan pemblokiran jika dana hasil kejahatan sudah ditransfer ke bank lain. Kemudahan pembukaan rekening secara online dan maraknya fasilitas virtual account banyak disalahgunakan sebagai rekening penampungan hasil kejahatan. Selain ditransfer ke bank lain, uang hasil kejahatan umum juga sering dibelikan pulsa atau voucer game. Seyogianya, BI bersama dengan ASPI membangun sistem pemblokiran dana yang bisa dilakukan suatu bank secara real time untuk mengimbangi kecepatan transfer online atau transaksi digital lain, yang memerlukan payung hukum, dimana bank bisa memblokir dana di bank lain, operator telekomunikasi, atau institusi lain dalam kasus dugaan kejahatan siber tanpa harus mengurus surat dari kepolisian. Jika surat polisi masih diperlukan, uangnya sudah keburu raib. (Yoga)

Kemendagri meminta pemda segera menyalurkan dana hibah pelaksanaan Pilkada 2024 kepada KPU serta Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta TNI/Polri. Penyaluran anggaran ini sangat penting mengingat tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas M Panjaitan menuturkan, hingga 12 Juli 2024, sebanyak 541 pemda provinsi, kabupaten dan kota sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU. Nilai total anggarannya Rp 28,73 triliun. Tapi, baru 277 pemda di antaranya yang merealisasikan seluruh dana hibah Pilkada 2024 tersebut kepada KPU setempat.

”Sementara (dari 277 pemda itu) 264 pemda lainnya sudah menyalurkan, tapi belum sepenuhnya,” kata Horas dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada secara daring, Senin (15/7). Selain terhadap KPU, Horas menyebutkan, 518 dari 541 pemda sudah menandatangani NPHD dengan Bawaslu setempat dengan total anggaran Rp 8,61 triliun. Namun, yang sudah merealisasikan NPHD baru 272 pemda. ”Ada 246 pemda yang belum sepenuhnya (merealisasikan anggaran) masih kurang dari 100 %. Bahkan, ada yang di bawah 40 %. Ini yang membuat kami merasa khawatir,” tuturnya. Untuk TNI baru 387 dari 541 pemda yang sudah menandatangani NPHD dengan total anggaran Rp 936,95 miliar.

Sebanyak 158 pemda belum menandatangani NPHD. Sebanyak 200 pemda sudah menyalurkan hibahnya kepada TNI sebanyak Rp 567,43 miliar. Rinciannya, 173 pemda sudah menyelesaikan penyaluran 100 % dana hibah dan 23 pemda sudah menyalurkan dana hibah, tapi dengan jumlah dibawah besaran NPHD. Empat pemda belum merealisasikan penyaluran dana. Untuk Polri terdapat 420 pemda yang sudah menandatangani NPHD dengan besaran dana hibah Rp 3 triliun. Baru 251 pemda yang sudah menyalurkan dana hibah, dengan rincian 204 pemda sudah merealisasikan anggaran 100 % dan 47 pemda baru merealisasikan anggaran sebagian. (Yoga)

Harian Kompas (Kompas.id) melaporkan, pada Minggu (7/7) longsor terjadi di kawasan tambang emas ilegal di Desa Tulabalo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sedikitnya 27 orang ditemukan tewas. Kejadian di Bone Bolango ini bukan pertama kali. Penelitian Institute for Human and Ecological Studies (Inhides) menunjukkan, kawasan pertambangan rakyat di Bone Bolango sudah ada sejak tahun 1992. Longsor tercatat terjadi tahun 1994, 1998, 2002, 2020, dan terakhir 2024 ini. Seminggu setelah longsor di kawasan tambang emas Bone Bolango, pada Minggu (14/7) longsor juga terjadi di kawasan tambang emas di Papua Tengah.

Sebanyak tujuh orang tewas tertimbun longsoran di wilayah Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Di kedua lokasi itu beroperasi perusahaan pertambangan emas resmi dan mendapat izin pertambangan dari pemerintah. Namun, nilai emas yang menggiurkan mengundang petambang tradisional ikut menambang tanpa izin resmi. Oleh pemerintah, kegiatan mereka disebut sebagai pertambangan tanpa izin (peti). Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2023, terdapat lebih dari 2.741 lokasi peti yang tersebar di Indonesia. Dengan banyaknya petambang tanpa izin beroperasi, pembenahan mutlak dilakukan karena pertambangan cenderung merusak lingkungan.

Kita berharap pemerintah menegakkan aturan di UU No 3/2020 dan turun langsung ke lokasi tambang ilegal untuk mengedukasi petambang tanpa izin. Penertiban izin melalui formalisasi izin bagi pertambangan rakyat juga telah berjalan dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR). Data Kementerian ESDM tahun 2023 menunjukkan telah ada 83 IPR di Indonesia. Formalisasi izin pertambangan rakyat ini kita sambut baik agar tata kelola pertambangan rakyat yang baik dapat diterapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi pertambangan rakyat ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam jiwa manusia. (Yoga)

Sembilan platform belanja daring yang memiliki total transaksi barang terjual terbesar bersaing ketat di pasar perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Asia Tenggara. Di antara mereka juga mempunyai jasa kurir logistik sendiri yang berpotensi membuat mereka semakin efisien dan cepat mengantar barang pesanan. Dalam paparan laporan riset E-Commerce in Southeast Asia 2024 yang dilakukan secara daring, Senin (15/7) di Jakarta, Insights Lead Momentum Works Wei Han Chen mengatakan, pada 2023 ada Sembilan platform belanja daring terbesar di pasar e-dagang AsiaTenggara, yaitu Shopee, Lazada, Tiktok Shop, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Amazon Singapura, Tiki, dan Temu. Total nilai barang dagangan yang terjual di platform belanja atau gross merchandise value (GMV) sembilan platform itu diestimasikan 114,6 miliar USD pada 2023, naik tipis dibanding 2022, di 99,5 miliar USD.

Di ASEAN, secara GMV, Shopee memimpin pasar pada 2023. Total nilai GMV Shopee dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina sekitar 55,1 miliar USD. Lazada di urutan kedua dengan GMV 18,8 miliar USD, di urutan ketiga dan keempat diisi Tiktok Shop dan Tokopedia dengan nilai GMV masing-masing 16,3 miliar USD. ”Tiktok Shop, setelah GMV-nya meningkat hampir empat kali lipat pada 2023, kini memiliki skala yang sama dengan Lazada dan Tokopedia. Penggabungan Tiktok Shop dengan Tokopedia di Indonesia berpotensi membuat platform ini memiliki skala kompetisi yang sama dengan Shopee,” katanya.

CEO Momentum Works Jianggan Li mengatakan, di Indonesia, hasil riset lembaganya menemukan terjadi perlambatan pertumbuhan GMV belanja daring di platform-platform besar. Pada 2022 GMV mencapai 51,9 miliar USD dan tahun 2023 naik menjadi 53,8 miliar USD. Li meyakini, di tengah situasi itu, kompetisi di antara penyedia platform belanja daring yang ada di Indonesia masih ketat. Apalagi, pemain besar, seperti Shopee, Lazada, dan Blibli, memiliki lini jasa kurir logistik sendiri. ”Pertanyaannya, apakah Tiktok melalui Tiktok Shop akan membuat lini bisnis jasa kurir logistik juga? Harus diwaspadai, kekuatan Tiktok Shop setelah merger dengan Tokopedia karena mereka berusaha semakin rasional tapi tetap menaikkan pangsa pasar. Ada potensi, kekuatan keduanya menyalip Shopee,” papar Li. (Yoga)

Wacana perlunya kelembagaan negara yang fokus dalam percepatan pembangunan perumahan rakyat menguat. Hal itu terkait dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Saat ini, urusan perumahan rakyat dikelola oleh Kementerian PUPR. Pelaksanaan program sejuta rumah pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dinilai belum optimal mengatasi persoalan kekurangan (backlog) rumah di Indonesia. Per tahun 2023, angka kekurangan rumah di Indonesia menembus 9,9 juta unit dengan laju kekurangan rumah per tahun bertambah 600.000-700.000 unit seiring penambahan keluarga baru.

Persoalan dasar perumahan dinilai tak cukup diselesaikan dari aspek pembiayaan, tetapi juga percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan harga terjangkau. Hingga muncul opsi pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Perkotaan dan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto berpandangan, pihaknya telah melakukan kajian terkait BP3. Dari hasil kajian itu, pembentukan BP3 dinilai menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Pembentukan BP3 yang merupakan amanat UU Cipta Kerja dinilai dapat menjembatani kebutuhan percepatan pembangunan perumahan sebelum kementerian baru terbentuk. ”Tak perlu tarik-menarik opsi BP3 dan kementerian. Kementerian baru bidang perumahan tetap perlu dibentuk untuk kebijakan strategis dan program, sedang BP3 untuk eksekutor percepatan. BP3 bisa di bawah Kementerian PUPR hingga nantinya bergabung ke Kementerian Perumahan,” ujar Zulfi, Senin (15/7). BP3 yang berfungsi untuk percepatan penyediaan rumah hingga kini belum beroperasi. Realisasi BP3 perlu didorong untuk memacu pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan dan perdesaan. (Yoga)

Buruh terlihat sedang mengaduk beras yang baru tiba di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, pada Hari Senin (15/7/2024). Badan Pusat Statistik memprediksi produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 adalah 21,39 juta ton atau turun 2,25 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 23,64 juta ton. (Yoga)

Indonesia dan AS memiliki sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi yang panjang. Di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata, kerja sama kedua negara merambah ranah ekonomi berkelanjutan. Pada 10-12 Juli 2024, Asisten Menkeu Bidang Perdagangan dan Pembangunan Internasional AS Alexia Latortue mengunjungi Jakarta untuk menindaklanjuti sejumlah kerja sama di bidang ekonomi hijau. Pertama, dukungan pendanaan dari negara maju untuk proyek transisi energi di Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP). Kucuran dana pertama akhirnya cair dengan nilai 1 miliar USD (Rp 16 triliun) dari total komitmen pendanaan 21,5 miliar USD (Rp 345 triliun). Kedua, perjanjian untuk menukarkan kewajiban pembayaran utang Pemerintah Indonesia ke AS senilai 35 juta USD (Rp 569 miliar) dengan pelaksanaan proyek konservasi terumbu karang di wilayah laut Indonesia atau program debt for nature swap.

Alexia, Jumat (12/7) di Kedubes AS, Jakarta, mengatakan, Indonesia memiliki menkeu yang bekerja dengan sangat baik. Pengalaman Kami bekerja sama mengurus JETP memberi keyakinan tinggi tentang kondisi perekonomian Indonesia. Berkaca dari rancangan desain JETP, kami melihat komitmen dan ambisi Indonesia menggabungkan upaya mengurangi emisi dan mengatasi perubahan iklim, sekaligus memberi peluang ekonomi bagi negara. Dari JETP, diperkirakan sekitar 383.000 lapangan kerja yang berkualitas bisa tercipta. Ada banyak peluang pembiayaan yang tersedia, di antaranya dana 1 miliar USD yang sudah mulai mengalir dan masih ada 2,4 miliar USD lagi yang saat ini masih dinegosiasikan. Kami ingin melihat keselarasan antara ambisi yang sudah ada dalam CIPP (Comprehensive Investment and Policy Plan) dan rencana jangka panjang Pemerintah Indonesia di sektor ketenagalistrikan.

Karena itu, keluarnya RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sangat dinanti. Dokumen itu bisa memberi investor proyeksi jangka panjang tentang investasi apa yang diprioritaskan Indonesia dan proyek seperti apa yang bisa mereka danai. Untuk investor swasta, masalah mereka berinvestasi di pembangkit listrik bertenaga surya adalah persentase persyaratan konten lokal yang diberlakukan. Apabila terlalu tinggi malah menjadi disinsentif bagi investasi. Indonesia merupakan mitra penting bagi AS dan akan tetap demikian di masa depan. Indonesia adalah mitra AS di seluruh prioritas ekonomi dan urusan diplomatik. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan padat penduduknya. Kami ingin Indonesia berkembang. (Yoga)