Bank Indonesia menjalin kerja sama dalam pembayaran berbasis QR code  dengan  Bank of Korea (BoK). Kerja sama pembayaran berbasis QR code dimaksud bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi  dan introperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesia Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK. Langkah tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (NK) terkait pembayaran berbasis QR code antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank BoK Ree Chang-yong, Senin (15/7/2024) di Penang, Malaysia. Perry Warjiyo menekankan, kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjalin wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. (Yetede)

Kinerja ekspor impor tercatat melemah pada Juni 2024. Hal ini yang menyebabkan surplus neraca perdagangan Indonesia kembali menyusut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pada Juni tahun ini mencapai US$ 20,84 miliar. Nilai itu menurun 6,65% month to month (mtm), meski tumbuh 1,17% year on year (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan pelemahan ekspor sejumlah komoditas andalan, yakni batubara serta besi dan baja. Pada Juni lalu, ekspor batubara tercatat senilai US$ 2,49 miliar, turun 0,36% mtm dan ekspor besi dan baja tercatat US$ 2,1 miliar, turun 4,32% mtm. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, penurunan ekspor batubara karena di beberapa negara tujuan ekspor seperti China telah memasuki musim panas yang membuat permintaan batubara menurun. 

"Penurunan ekspor batubara secara bulanan juga disebabkan menurunnya secara volume maupun harga," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (15/7). Di sisi lain, nilai impor Juni tercatat US$ 18,45 miliar, turun 4,89% mtm. Secara tahunan, nilai impor juga masih tumbuh 7,58% yoy. Penurunan impor secara bulanan, sejalan dengan penurunan impor bahan baku dan barang modal yang masing-masing sebesar 3,41% dan 14,51% mtm. Sedangkan impor barang konsumsi masih tercatat naik 2,48% mtm. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, perkembangan harga komoditas secara signifikan berefek terhadap kontraksi nilai ekspor bulan lalu. Harga sejumlah komoditas ekspor utama RI tercatat menurun. "Harga batubara Juni 2024 turun 4,9% mtm, nikel turun 10,7% mtm dan tembaga turun 4,8% mtm," kata dia, kemarin. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang memperkirakan, kinerja ekspor Indonesia ke depan masih diliputi tantangan. "Ekspor kita masih akan challenging selama suku bunga di global masih tinggi dan jika China juga masih belum pulih," kata Hosianna.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru bernama IDX Cyclical Economy 30 atau IDX Economy30. Indeks ini berisi saham-saham dari berbagai sektor siklikal ( cyclical ) yang kinerja keuangannya dipengaruhi siklus ekonomi. Indeks tersebut mengukur kinerja harga dari 30 saham siklikal yang diambil dari subsektor dari IDX Industrial Classification (IDXIC). Sebanyak 30 saham yang dipilih memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung fundamental perusahaan yang baik. Pada tahap awal, penentuan konstituen IDX Cyclical Economy 30 mengecualikan saham yang tercatat pada Papan Pemantauan Khusus. Kemudian, 30 saham ini punya kriteria telah diperdagangkan selama 12 bulan. 

Penghitungan indeks IDX Cyclical Economy 30 menggunakan metode adjusted market capitalization weighted yang disesuaikan berdasarkan rasio free float dan menerapkan pembatasan bobot saham ( cap ) paling tinggi sebesar 25%. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menjelaskan, hasil kajian BEI menunjukan bahwa sektor cyclical dapat memberikan imbal hasil atau return yang lebih baik. Reza Fahmi, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management mengatakan, pihaknya dapat mempertimbangkan indeks baru ini sebagai referensi atau benchmark produk reksadana. Direktur Infovesta, Edbert Suryajaya mengatakan, dengan kondisi ekonomi terkini, indeks baru Economy30 cukup menarik. Sebab, secara makro, siklus ekonomi dan investasi akan masuk ke zona ekspansi. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas mengatakan, semua saham yang masuk dalam ke indeks ini menarik untuk dicermati, khususnya saham perbankan dan properti.

Di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan, penawaran Surat Berharga Negara (SBN) ritel tetap menarik. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan kembali menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri SR021 mulai 23 Agustus 2024. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto mengatakan, penawaran SBN ritel akan terus diminati. Bahkan, ia menilai akan terus berkembang lantaran penetrasi pasar terus dilakukan pemerintah. "Apalagi dengan rate suku bunga saat ini yang masih tinggi," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (14/7). Berdasarkan penerbitan seri SR020, sukuk ritel ini akan ditawarkan dalam dua tenor, yakni tiga tahun dan lima tahun. 

Ramdhan memperkirakan, kupon yang akan ditawarkan pemerintah berkisar 6,4% untuk tiga tahun dan 6,5% untuk lima tahun. Namun memang, saat ini pasar berekspektasi adanya pemangkasan suku bunga The Federal Reserve. Berdasarkan CME Fedwatch Tool, probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed di September naik menjadi 90,3% yang naik signifikan dari pekan lalu di level 72,2%. Terlepas dari besaran kupon, Ramdhan memprediksi minat SR021 akan tetap tinggi. Ia memperkirakan, penjualan pemerintah akan berkisar Rp 15 triliun - Rp 20 triliun. Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana juga sepakat, pemangkasan suku bunga Federal Reserve dapat memberikan pengaruh terhadap penawaran kupon dari pemerintah. Namun begitu, ia juga meyakini penawarannya masih akan lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya. Terkait permintaan, Fikri menilai untuk investor lama akan tetap tinggi. Namun, untuk investor baru jumlahnya akan lebih terbatas. Sebab investor baru lebih terbatas karena sedang tidak ada momentum pendapatan tambahan tertentu, seperti dividen atau Tunjangan Hari Raya (THR) untuk diinvestasikan.

Lokomotif ekonomi nasional masih melaju di relnya tecermin dari kinerja perdagangan hingga Juni 2024 yang mencatat surplus US$2,39 miliar. Capaian itu mengukir 50 bulan surplus secara beruntun sejak Mei 2020. Kendati demikian, kinerja dagang itu diselimuti beragam tantangan karena trennya bergerak pelan berdasarkan data perdagangan kumulatif. Menurut Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, surplus neraca perdagangan selama Januari—Juni 2024 mencapai US$15,45 miliar, lebih rendah dari periode yang sama 2023 yang mencapai US$19,91 miliar. Secara detail, surplus neraca perdagangan nonmigas nasional pada semester I/2024 juga lebih rendah US$3,16 miliar dengan nilai surplus US$25,55 miliar year-on-year (YoY). Sebaliknya, defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi (migas) selama 6 bulan pertama 2024 mencapai US$10,11 miliar, lebih tinggi US$1,31 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan selama semester I/2024 patut diwaspadai karena belum menyentuh 50% dari target surplus neraca perdagangan sepanjang tahun ini yang ditetapkan di kisaran US$31,6 miliar—US$53,4 miliar. Dengan situasi itu, sulit rasanya menggenjot maksimal aktivitas ekspor untuk mengejar surplus pada paruh kedua tahun ini. Apalagi, berkaca pada data bulanan di semester kedua tahun lalu, tren surplus susut. 

Erwin Haryono, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, menuturkan surplus neraca perdagangan nasional positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia meskipun surplus pada Juni 2024 sebesar US$2,39 miliar, lebih rendah daripada surplus pada bulan sebelumnya sebesar US$2,92 miliar. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan perlu ada intervensi pemerintah untuk menggairahkan terus dunia usaha. Arsjad juga mendorong pasar ekspor nontradisional seperti ke Afrika dan Amerika Latin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani juga sependapat agar pemerintah dan perusahaan fokus mengembangkan pasar nontradisional di Afrika yang potensial untuk industri kendaraan. Pasar potensial lainnya yaitu Amerika Selatan melalui berbagai agenda besar seperti G20 di Brasil, APEC di Peru dan INA-LAC Business Forum dengan Amerika Latin yang terus dikembangkan. Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menuturkan surplus yang makin menyusut berpotensi menekan cadangan devisa dan rupiah. Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang juga berpandangan surplus neraca perdagangan yang menyempit berpotensi mendorong pelebaran defi sit transaksi berjalan.

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024 atau 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus perdagangan pada periode Juni 2024 sebesar US$2,39 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar US$2,93 miliar maupun periode yang sama tahun sebelumnya US$3,45 miliar. Adapun, surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$4,43 miliar. Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari sampai dengan Juni 2024, surplus neraca dagang mencapai US$15,45 miliar atau turun US$4,46 miliar dari periode yang sama pada tahun lalu. Harian ini tentu mengapresiasi capaian surplus perdagangan Indonesia pada Juni 2024 di tengah berbagai gejolak geopolitik yang memicu ketidakpastian perekonomian dunia, utamanya menyangkut tren suku bunga tinggi yang menyandera laju ekonomi negara-negara maju. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya tren penurunan surplus perdagangan.

Alasan pertama, yaitu peningkatan cadangan devisa. Surplus perdagangan akan meningkatkan cadangan devisa negara, yang bisa digunakan untuk membayar impor, melunasi utang luar negeri, dan menstabilkan nilai tukar mata uang. Alasan kedua, yaitu surplus dagang dapat menstimulasi ekonomi. Ekspor yang tinggi tentu akan menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik untuk melaju. Alasan ketiga yaitu pengurangan utang luar negeri. Peningkatan cadangan devisa, dari hasil ekspor yang tinggi, menjadikan negara berkembang lebih mandiri karena dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memperbaiki neraca pembayaran.Alasan keempat adalah stabilitas ekonomi. Surplus perdagangan dapat membantu menstabilkan ekonomi karena menjadi buffer terhadap fluktuasi atau ketidakpastian ekonomi global. Pasalnya, surplus perdagangan juga dapat memicu ketergantungan ekspor. ‘Kecanduan’ ekspor meski positif juga punya sisi negatif, di mana membuat ekonomi lebih rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan harga komoditas. Secara keseluruhan, surplus perdagangan tentu memberikan manfaat signifikan bagi pereko­­nomian negara berkembang, tetapi penting untuk mengelolanya dengan bijak agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau kerentanan ekonomi yang baru.

Kredit macet di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat usai relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak pandemi berakhir. Kondisi berpotensi memburuk jika tanpa langkah antisipasi yang tepat. OJK mencatat kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) bagi debitur UMKM naik lagi menjadi 4,27% pada Mei 2024, dari bulan sebelumnya 4,26%. NPL kredit wong cilik ini sudah menembus level 4% sejak memasuki tahun ini dan cenderung memburuk setelah relaksasi restrukturisasi kredit berakhir Maret 2024 lalu. Seiring dengan naiknya NPL, laju kredit untuk UMKM pun terlihat melambat, menandakan perbankan mulai mengerem penyaluran ke segmen ini. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit UMKM per Mei 2024 adalah 7,3% year-on-year (YoY), lebih rendah dibanding April 2024 8,1% YoY. Indikasi pemburukan kualitas kredit juga dialami pada segmen kredit usaha rakyat (KUR), yang juga merupakan bagian dari kredit UMKM. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah perusahaan yang menjamin KUR telah minta tambahan premi. Artinya, terdapat potensi adanya kredit yang bermasalah dialami penerima KUR. Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Supari mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. 

Airlangga sempat mengungkapkan bahwa pemerintah bakal mengkaji cara lain untuk memperbaiki portofolio kredit seiring dengan OJK yang belum memutuskan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit jadi dilakukan atau tidak. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan untuk mengusulkan ke OJK agar relaksasi restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2024 lalu dapat diperpanjang hingga 2025. Sementara itu, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) juga mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. Tambahan modal ini ditujukan untuk memperkuat program KUR yang dikelola oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai penjamin. Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan kedua perusahaan ini menanggung risiko sebesar 70% setelah KUR disalurkan oleh bank, dengan menerima imbal jasa sebesar 1,5% hingga 2%.

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) tidak mau ketinggalan dalam upaya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri dengan memulai pilot project konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet untuk bahan baku baterai lithiumion. Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PTBA Dilo Seno Widagdo mengatakan, pihaknya menggandeng Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dalam upaya mengonversi batu bara menjadi artifi cial graphite dan anode sheet. Aksi tersebut juga nantinya bakal menjadi yang pertama di dunia. Artificial graphite sendiri merupakan bahan utama untuk pembuatan anoda. Adapun, anode sheet adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, salah satu komponen penting untuk baterai lithiumion atau Li-ion. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, pengembangan batu bara menjadi artifi cial graphite dan anode sheet merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong penghiliran batu bara, serta menjaga ketahanan energi nasional. Menurutnya, pengembangan batu bara menjadi artifi cial graphite dan anode sheet juga bakal mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Apalagi, kebutuhan kedua komoditas itu akan makin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Pemanfaatan Riset & Inovasi pada Industri BRIN Mulyadi Sinung Harjono berharap pilot project itu dapat membawa manfaat dalam upaya memperkuat posisi Indonesia dalam industri bahan baku strategis.

Berawal dari kebijakan pelarangan ekspor pada 2020, penghiliran nikel mendapat sorotan dunia. Gugatan pun diajukan oleh Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) yang hingga kini masih jalan di tempat. Berlarutnya sengketa di badan perdagangan dunia itu kemudian melahirkan stereotipe 'dirty nickel' atau nikel kotor di Indonesia lantaran masih menggunakan batu bara dalam pengoperasian smelter, hingga tudingan abai atas aspek lingkungan. Faktanya, Indonesia terus berbenah. Beberapa perusahaan pun mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Memang upaya ini butuh waktu. Tetapi, setidaknya aksi ini membuktikan komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan penghiliran yang lebih bersih.

Keteguhan hati pemerintah melaksanakan penghiliran sumber daya mineral sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mendapat cobaan. Bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam pembangunan smelter membuat sejumlah pihak, termasuk DPR, meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan ekspor bauksit. Pemerintah tengah mengalami dilema, setelah Komisi VII DPR secara langsung menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit. Alasannya, ekspor bijih bauksit bisa menggeliatkan kembali perekonomian daerah yang selama ini menjadi produsen komoditas tersebut. Pemerintah pun hanya bisa berjanji bakal melakukan kajian dan koordinasi antarkementerian terkait dengan usulan tersebut. Pasalnya, kebijakan melarang ekspor bijih bauksit merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang menjadi satu kesatuan dengan kebijakan penghiliran. Dalam memutuskan kebijakan terkait dengan ekspor bijih bauksit, pemerintah diminta untuk cermat dan hati-hati. Terlebih, keputusan itu baru berjalan sekitar 1 tahun, dan progres pembangunan smelter yang mengolah bauksit menjadi alumina di dalam negeri masih belum sesuai harapan. “Harus dikaji terlebih dahulu apa manfaat dan dampak dari kebijakan relaksasi tersebut untuk Indonesia,” kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, dikutip Minggu (14/7).

Dia pun mengakui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun smelter bauksit memang lebih mahal dibandingkan dengan smelter untuk komoditas lain. Akan tetapi, dia juga mempertanyakan apakah relaksasi ekspor bijih bauksit bisa berimpak positif terhadap pembangunan smelter di dalam negeri. Yang pasti terjadi dari dibukanya kembali ekspor bijih bauksit, kata dia, adalah penyerapan tenaga kerja untuk operasi pertambangan, penyaluran dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang, serta multiplier effect lain dari kegiatan pertambangan. Dari kalangan pengusaha bauksit, problem pendanaan memang menjadi tantangan terbesar yang hingga kini belum ada solusinya. Dampaknya, banyak rencana pembangunan smelter yang jalan di tempat. Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Ronald Sulistyanto mengatakan, untuk membangun smelter bauksit yang bisa menghasilkan alumina dengan kapasitas 2 juta ton membutuhkan investasi sebanyak US$1,2 miliar. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono mengatakan, usulan DPR untuk membuka kembali keran ekspor bauksit secara terbatas sudah tepat. “Karena dampak dari larangan ekspor pada 2023 sudah terasa di pelaku usaha,” katanya, beberapa waktu lalu. Rizqi menjelaskan, berdasarkan data pada 2022, dari 27,2 juta ton bauksit yang diproduksi, hanya 14 juta ton yang dapat diserap oleh pasar domestik. Di sisi lain, apabila pemerintah membatasi rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan, pelaku usaha mau tidak mau menurunkan produksinya atau memberhentikan sementara operasi mereka.