Industri petrokimia nasional juga membutuhkan perlindungan dari serbuan bahan baku plastik impor seperti halnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pasca berlakunya Permendag 8/2024. Ini penting demi menjaga keberlangsungan industri dalam negeri dan memberikan kepastian bagi perusahaan yang berencana ekspansi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan industri ini tengah memikul beban berat karena banjir barang-barang impor di pasar petrokimia akibat revisi Permendag No.8/2024. "Dibutuhkan kepastian berusaha terkait peraturan yang tidak dengan mudah berubah atau direvisi. Hal ini karena karakter industri petrokimia cukup spesifik, butuh bahan baku, teknologi dan SDM dengan skill yang sesuai. Karenanya, industri petrokimia  perlu dijaga dan difasilitasi agar ekosistem ini benar-benar bisa terwujud," ungkap Heri. (Yetede)

Para pengusaha di Tanah Air sangat menunggu langkah konkret dan secepatnya dari pemerintah dalam menyikapi kondisi tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang sedang sekarat, sehingga menimbulkan PHK besar-besaran,  terutama karena gempuran produk dari China. Ada dua strategi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni intensitas pemberantasan produk TPT ilegal serta penerapan safeguard (bea masuk tindakan pengamanan/BMPT) dan bea masuk anti dumping (BMAD). Pemerintah diketahui memang sedang menyiapkan  aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) untuk tujuh komoditas, yakni tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil  sudah jadi, dan alas kaki. Peraturan Menteri keuangan yang mengatur BMTP sebelumnya berakhir pada 8 November 2022 dan akan diperpanjang dalam waktu dekat. (Yetede)

Mega merjer tiga bank syariah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mematahkan stigma negatif yang berkembang sebelum merjer terlaksana. Terbukti, kini BSI tengah berikhtiar untuk bisa menjasi raksasa bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam kurun 10 tahun mendatang. Berdasarkan data 23 Maret 2024, Al Rajhi Bank asal Arab Saudi memimpin perbankan syariah global di urutan nomor wahid dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 92,67 miliar. 

Posisi kedua adalah Kuwait Finance dengan kapitalisasi pasar US$ 41,03 miliar. Serta, peringkat ketiga ada Alinma Bank dengan kapitalisasi pasar US$ 23,41 miliar. Sementara itu, BSI di usianya yang baru menginjak tiga tahun ini sudah berhasil masuk 10 besar bank syariah global dengan market cap  US$ 8,68 miliar. Diharapkan peringkat tersebut akan terus naik hingga berada di jajaran bank syariah global raksasa. (Yetede)

PT Dian Swastika Sentosa Tk (DSSA) akan melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split)  dengan rasio 1:10. Aksi ini mengakhiri predikat emiten batu bara Group Sinar Mas ini sebagai saham termahal di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai analis memberikan proyeksi beragam terkait masa depan DSSA selepas stock split. Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengestimasi, saham DSSA setelah stoc split akan mengalami perubahan signifikan, terutama menyangkut peningkatan likuiditas saham.

Soalnya, harga saham DSSA akan lebih menjadi terjangkau bagi para investor ritel. "Dengan harga yang lebih rendah. Volume perdagangan saham DSSA akan meningkat yang membuatnya lebih likuid di pasar," kata Hendra. Ditambah, secara analis fundamental, kinerja DSSA juga memperlihatkan hasil yang cukup positif. Dari sisi profitabilitas misalnya, return on equity (RoE) perseroan mencapai 23,02%, alias lebih tinggi daripada rata-rata industri dan sektornya yang sebesar 20,64%. (Yetede)

Penyerapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun ini diperkirakan melampaui pagu yang telah ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab pelebaran defisit anggaran pada akhir tahun. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa  realisasi belanja K/L periode Januari-Juni sebesar Rp 487,4 triliun. Nilai tersebut setara 44,7% dari target dalam APBN yang dipatok sebesar Rp 1.090,8 triliun. Dalam laporan tersebut, capaian realisasi belanja K/L terbesar, di antaranya pada Badan Pangan Nasional dengan realisasi 115,6% dari pagu Rp 440 miliar. Disusul Badan Intelijen Negara sebesar 81,1% dari pagu Rp 10,1 triliun dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 76,6% dari pagu Rp 28,4 triliun. Alhasil, belanja K/L sepanjang tahun ini akan mencapai Rp 1.198,8 triliun. Nilai ini setara 109,9% dari target. Dan, asal tahu saja, angka ini juga naik 19,78% secara tahunan atau year on year (yoy). Ada sejumlah K/L dengan persentase capaian belanja terbesar pada tahun ini.

Beberapa di antaranya, yakni Kementerian Keuangan alias Kemenkeu dengan perkiraan capaian belanja sebesar 171,4% dari pagu. Dalam laporan yang sama juga disebutkan, kinerja penyerapan belanja K/L telah memperhatikan pola penyerapan dalam beberapa tahun terakhir dan perubahan pagu yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan UU APBN, seperti percepatan penarikan pinjaman dan hibah serta perubahan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atau badan layanan umum (BLU). Melonjaknya belanja kementerian dan lembaga menjadi salah satu penyebab defisit APBN 2024 melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dibanding target awal sebesar 2,29% dari PDB. Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, realisasi belanja yang tepat dari target jauh lebih baik.  Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy mengatakan, belanja pemerintah akan tercatat dalam konsumsi pemerintah juga pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi sebagai komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi atau PDB.

Jumlah emiten yang lolos dari papan pemantauan khusus semakin banyak. Ini terjadi seusai Bursa Efek Indonesia (BEI) merevisi Peraturan Bursa Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus. Ada 12 emiten yang berhasil lepas dari tato X sejak 21 Juni 2024 lalu. Dari 12 saham tersebut, mayoritas tersandung kriteria 10. Adapun kriteria 10 adalah saham yang disuspensi selama lebih dari satu hari bursa karena aktivitas perdagangan. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, saat ini fokus utama BEI adalah mendorong agar lebih banyak saham keluar dari papan pemantauan khusus. Menurut dia, pada saat yang sama, banyak emiten yang mulai memperbaiki diri agar bisa keluar dari papan pemantauan khusus. BEI juga menambahkan syarat tambahan seperti pada kriteria 1 dan 7 yang berkaitan dengan likuiditas. Untuk kriteria 1 setelah direvisi adlah mencakup saham dengan harga rata-rata dalam tiga bulan terakhir kurang dari Rp 51 dan dalam kondisi likuiditas yang rendah. Lalu, kriteria 7 adalah saham-saham dengan nilai rata-rata transaksi harian kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000. Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menimpali, sebagian besar saham yang masuk ke papan pemantauan khusus disebabkan oleh kriteria 1 tersebut. Karena itu, BEI merevisi periode saham menjadi tiga bulan dengan syarat lolos adalah jika emiten memiliki rencana membagi dividen. Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mengatakan, saham-saham yang telah keluar dari papan pemantauan khusus harus bisa bangkit dulu dari sisi likuiditasnya.

BUMN Karya sedang diliputi momentum positif. Sejumlah korporasi pelat merah di sektor konstruksi itu, dipastikan mendapat kucuran dana dari penyertaan modal negara (PMN) 2025. Kabar itu pun turut membawa angin segar bagi kinerja saham mereka di pasar modal yang belakangan moncer. Adapun, sentimen positif lainnya adalah rencana pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN). Dus, beragam kabar baik itu pun diharapkan menjadi katalis pendorong kinerja BUMN Karya di tengah seretnya nilai kontrak baru pada paruh pertama 2024. Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Faktanya, sampai dengan semester I/2024, nilai akumulasi kontrak baru dari WIKA, ADHI, dan PTPP mencapai Rp30,02 triliun, atau turun 16,84% secara tahunan/year-on-year (YoY). Secara terperinci, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp10,17 triliun hingga paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun, sedangkan PTPP mengakumulasikan Rp9,56 triliun. 

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan latar belakang dan urgensi usulan PMN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait keterbatasan kapabilitas keuangan. Sementara itu, PTPP memberikan sinyal adanya perolehan proyek jumbo yang ditaksir mencapai Rp2 triliun pada Juli 2024. Senada, Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson menyampaikan PMN dibutuhkan perseroan untuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Jogja–Bawen dan Solo–Jogja. “PMN 2025 merupakan opsi terbaik, dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada rasio debt to equity. ” Adapun, perihal rencana pembentukan holding BUMN Karya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan upaya ini akan terus berlanjut. Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur yakni Hutama Karya, ADHI, PTPP, WIKA, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Sementara itu, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, momentum positif BUMN Karya, utamanya lantaran kucuran PMN, juga perlu dibarengi dengan perbaikan secara internal. Hal itu bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Keputusan Komisi VI DPR untuk menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN kepada 16 BUMN senilai total Rp44,2 triliun harusnya menjadi bahan bakar untuk menggegas kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PMN untuk tahun anggaran 2025 tersebut naik 60,7% dari injeksi modal tahun ini yang mencapai Rp27,5 triliun. Dengan nilai penyertaan yang tumbuh relatif tinggi, BUMN sudah sepantasnya meningkatkan peran dalam penerimaan negara. Proporsi dividen BUMN saat ini memang sudah lebih besar daripada nilai penyertaan modal negara. Dalam 5 tahun terakhir, dividen yang disetor BUMN ke negara mencapai Rp279,9 triliun. Angka itu melampaui penyertaan modal negara yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama. Namun, dari 65 BUMN yang beroperasi hingga akhir 2023, hanya segelintir perseroan yang memiliki kinerja sesuai dengan harapan. Sisanya masih terlalu sibuk dengan situasi sulit, sehingga belum berkontribusi optimal. Kami mencatat, dari sisi setoran dividen, ada 10 perusahaan pelat merah yang berkontribusi hingga 80% dari total dividen yang diperoleh negara dari BUMN. Ketimpangan ini menandai masih banyaknya problem yang harus diselesaikan.

Di antara 16 BUMN yang menerima PMN untuk tahun anggaran 2025, diskursus publik tertuju pada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang kini tengah tersandung masalah hukum. Hutama Karya akan menerima suntikan modal senilai Rp13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3. Adapun, Pelni bakal disuntik PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal-kapal baru. Penanganan kasus korupsi di kedua BUMN itu tengah menjadi sorotan. Hutama Karya kini sedang bergelut dengan kasus pengadaan lahan di Kecamatan Bakauheni dan Kalianda, Lampung. Belum lagi, mereka juga tengah menghadapi gugatan PKPU dari tiga perusahaan vendor, yaitu PT Rekayasa Energi Bersama, PT Yuan Sejati, dan CV Adi Kencana Buana Raya. Tak hanya Hutama Karya dan Pelni, PT Biofarma (Persero) yang bakal menerima suntikan modal Rp2,2 triliun juga sedang tidak baik-baik saja. Perseroan tersandung dugaan fraud pada pelaporan keuangan yang melibatkan perusahaan teknologi finansial. Dengan kondisi itu, kita berharap Kementerian BUMN meningkatkan pengawasannya terhadap peruntukan modal tersebut, sehingga tepat sasaran dalam rangka peningkatan kinerja perseroan, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Pengusaha berharap Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan restitusi tetap sesuai prosedur di tengah upaya otoritas fi skal mengendalikan pengembalian kelebihan bayar pajak untuk mengejar penerimaan hingga akhir tahun. Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan pemeriksaan restitusi hendaknya tetap mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. “Kalau memang ada hak wajib pajak memperoleh restitusi, ya diberikan, dan sebaliknya,” katanya saat dihubungi, Kamis (11/7). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada awal pekan ini mengatakan korpsnya akan mengoptimalkan restitusi sebagai salah satu cara untuk mengamankan penerimaan pajak pada paruh kedua tahun ini setelah jeblok pada semester I/2024. Sri Mulyani menyebut peningkatan restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) sebagai salah satu penyebab penurunan penerimaan pajak pada semester I/2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, restitusi PPN DN pada Januari—Juni 2024 mencapai Rp132,2 triliun, melonjak 63,4% year-on-year dari realisasi periode sama tahun lalu. 

Sejalan dengan itu, penerimaan pajak terkontraksi 7,9% YoY menjadi Rp893,8 triliun. Sri Mulyani menunjuk kenaikan restitusi PPN DN dan penurunan pajak penghasilan (PPh) badan sebagai dua penyebab kemerosotan penerimaan pajak semester lalu. Dalam outlook APBN 2024 terbaru, Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya Rp1.921,9 triliun atau di bawah target semula APBN senilai Rp1.988,9 triliun. Artinya, pemerintah harus mengejar penerimaan Rp1.028,1 triliun hingga pengujung tahun. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menjaga harga komoditas seperti minyak sawit tetap stabil untuk mengamankan penerimaan pajak. Langkah lainnya adalah mengoptimalkan pajak dengan kebijakan dinamisasi PPh Pasal 25. Apindo mendorong Ditjen Pajak melakukan ekstensifi kasi, terutama ke sektor-sektor usaha yang belum masuk dalam penerimaan alias sektor informal atau underground economy. Sementara, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pemerintah akan kesulitan mengejar penerimaan pajak yang belum terpenuhi sekitar 53% dari target. Menurutnya, opsi kebijakan otoritas sangat terbatas mengingat risiko politik yang tinggi pascapilpres. Kendati demikian, pemerintah hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi pelaku usaha dalam mengejar target penerimaan.