;

Ramai Soal BBM Baru

Yuniati Turjandini 17 Jul 2024 Tempo
PEMERINTAH  bersiap memproduksi bahan bakar minyak atau BBM baru jenis solar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim BBM baru ini lebih rendah sulfur tanpa perlu mencampurnya dengan bahan bakar nabati. Solar hijau yang bakal diproduksi ini merupakan hasil pengolahan minyak mentah menjadi BBM solar. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan solar hijau ini penting untuk mewujudkan target nol emisi. "BBM rendah sulfur ini bagian dari upaya mendukung bahan bakar ramah lingkungan," ujar anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, kepada Tempo, Selasa, 16 Juli 2024.

Kandungan sulfur dalam BBM yang diproduksi Pertamina saat ini masih tinggi. Hal itu tercatat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri. Dalam aturan itu disebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) baru bisa memproduksi BBM dengan kadar sulfur 500 sampai 50 part per million (ppm).

Jika Indonesia hendak memproduksi solar yang sesuai dengan standar berkelanjutan, kandungan sulfurnya harus di bawah 50 ppm. Saleh menuturkan saat ini kilang Pertamina RU VI Balongan baru bisa memproduksi solar dengan kadar sulfur 50 ppm. Distribusi BBM baru ini akan diuji coba pada 17 Agustus 2024. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi Agus Cahyono menyatakan pihaknya masih mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfurnya. Selain itu, proyek PT Kilang Pertamina Balikpapan yang akan memproduksinya kini belum rampung. (Yetede)

Pembatasan BBM Bersubsidi Terkatung-katung

Yuniati Turjandini 17 Jul 2024 Tempo
RENCANA pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi kembali mencuat. Kali ini informasinya datang dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Lewat unggahan di akun media sosialnya pada Selasa, 8 Juli 2024, ia menargetkan, pada 17 Agustus 2024, pemerintah mulai mereformasi penyaluran BBM bersubsidi. "Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," tuturnya.

Namun pemerintah tidak satu suara soal pembatasan BBM bersubsidi. Berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tak ada rencana membatasi BBM bersubsidi pada hari kemerdekaan Indonesia. Menurut dia, pemerintah masih mempersiapkan skenario reformasi penyaluran BBM bersubsidi. "Saya minta sosialisasi dulu agar tepat sasaran," ujarnya, kemarin. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo pun memastikan tak akan ada perubahan ketentuan soal penyaluran BBM bersubsidi. "Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," kata Jokowi.

Rencana membatasi penyaluran BBM bersubsidi bukan hal baru. Pemerintah sejak 2022 sudah menggodok perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pemerintah berencana merinci konsumen yang berhak membeli solar bersubsidi serta Pertalite, yang sekarang belum diatur dalam aturan itu. (Yetede)

Agenda Terselubung Menghapus Larangan Prajurit Berbisnis

Yuniati Turjandini 17 Jul 2024 Tempo (H)
PEGIAT demokrasi menduga ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka menduga rencana penghapusan larangan tersebut tidak sekadar untuk memberikan ruang bagi prajurit TNI membuka warung, juga untuk melegalkan bisnis pengamanan ilegal TNI pada industri ekstraktif di sejumlah wilayah. “Warung kelontong jadi alasan. Padahal ada agenda tertentu,” kata peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad, saat dihubungi pada Selasa, 16 Juli 2024.

Usulan agar prajurit TNI diperbolehkan berbisnis disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro dalam forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Diskusi itu sekaligus merespons polemik revisi Undang-Undang TNI yang menjadi usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. 

DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi usulan inisiatif mereka pada 28 Mei lalu. Dalam draf revisi itu, ada dua pasal yang akan diubah, yaitu Pasal 47 dan 53. Pasal 47 memperluas peran prajurit aktif di jabatan sipil. Misalnya Pasal 47 ayat 2 mengatur bahwa prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil di semua kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Sebelumnya, prajurit aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di sepuluh kementerian atau lembaga yang memang sejalan dengan peran dan fungsi TNI. Lalu dalam Pasal 53, DPR hendak menambah usia pensiun prajurit TNI menjadi 58 tahun. (Yetede)

Pendekatan Perilaku untuk Mengatasi Judi Online

Yuniati Turjandini 17 Jul 2024 Tempo
JUDI online menjadi persoalan sosial serius di Indonesia, layaknya penyakit kronis yang menggerogoti daya finansial masyarakat. Korbannya bukan hanya rakyat jelata yang tergiur mempertaruhkan uang, tapi juga mereka yang memiliki kecakapan pengetahuan dan pendidikan. Baru-baru ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan lebih dari seribu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah beserta sekretariat jenderalnya terlibat transaksi judi online. Pernyataan itu membuktikan bahwa judi online merasuki berbagai kalangan. Tren masyarakat menggunakan platform judi online mulai naik saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020, yang disertai dengan terpukulnya perekonomian global. Banyaknya pemain judi online di Indonesia kala itu terlihat dari jumlah transaksinya yang mencapai 43,6 juta dengan nilai Rp 57,91 triliun. Padahal, tiga tahun sebelumnya, terpantau baru ada sekitar 250 ribu transaksi yang berkaitan dengan judi online dengan nilai Rp 2 triliun. Pada 2023, jumlah transaksi judi online melonjak menjadi 168 juta dengan nilai transaksi mencapai Rp 327 triliun. Berdasarkan data PPATK 2023, pemain judi online di Indonesia sebanyak 3,5 juta orang dan diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta orang pada Juli 2024. (Yetede)

Ironi Industri Farmasi

Yuniati Turjandini 17 Jul 2024 Investor Daily (H)
Kemandirian industri farmasi nasional ibarat peribahasa jauh panggang dari api. Betapa tidak, sekitar 90% bahan baku obat masih diimpor, terutama dari China dan India. Ini merupakan suatu ironi di tengah masifnya insentif yang dikucurkan pemerintah untuk membangun industri bahan baku obat dalam negeri, mulai dari super tax deduction hingga tax holiday untuk mendorong pembangunan industri bahan baku obat. Selain itu, tingginya impor membuat industri farmasi nasional rentan terhadap pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Parahnya lagi, tingginya impor bahan baku farmasi menjadi biang kerok mahalnya harga obat di Tananh Air dibandingkan negara tetangga dan Asia lainnya. (Yetede)

Investor Asia Timur Minati Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Yuniati Turjandini 17 Jul 2024 Investor Daily
OJK menyatakan bahwa investor asing dari Asia Timur menunjukkan minat yang cukup baik terhadap perusahaan pembiayaan di Indonesia. "Saat ini terdapat empat perusahaan pembiayaan yang telah melaporkan realisasi akuisisi oleh asing," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, Senin (15/7/2024). Ia menyampaikan bahwa investor asing tersebut berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang. Selain itu, terdapat pula satu perusahaan yang tengah dalam proses realisasi akuisisi, serta dua perusahaan lainnya yang sedang dalam proses persetujuan akuisisi. (Yetede)

Bank Mega Syariah Incar Laba Rp 300 Miliar

Yuniati Turjandini 17 Jul 2024 Investor Daily
PT Bank Mega Syariah hingga paruh pertama tahun ini mencatatkan kinerja positif, yang diharapkan berlanjut hingga akhir tahun. Perseroan mengincar target laba hingga Rp 300 miliar tahun ini. "Sekitar Rp 200-300 miliar target bottom line, dalam perjalanannya kami cukup kena dampak situasi makro, global juga beri dampak segala macam, pertumbuhan bisnis ada impact. Yang paling penting fokus  capai itu dengan lakukan perubahan strategi yang ada," urai Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo kepada Investor Daily. Pihaknya mengungkapkan  bahwa meskipun  secara bulanan belum bisa mencapai budget, tapi ia cukup optimistis mencapai target diakhir tahun untuk percepatan pertumbuhan. Di sisi pembiayaan, perseroan juga masih mencatatkan pertumbuhan positif, di tengah kondisi yang sangat menantang dan tidak pasti saat ini. (Yetede)

Auto 2000 Bidik Peluang di Lini Bisnis Aftersales

Yuniati Turjandini 17 Jul 2024 Investor Daily
Berdasarkan data semester I 2024, penjualan desler resmi Toyota, Auto 2000 di area, Jabodetabek sebanyak 25.929 unit, atau turun 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang resmi 27.151 unit. Untuk itu, Auto 200 memperkuat layanan purnajual atau aftersales services dengan menghadirkan Cafe Auto2000 BSD City. Hal itu dilakukan untuk menambah layanan menarik bagi pelanggan sekaligus menangkap peluang besar dari layanan after sales services ditengah lesunya market otomotif nasional. Chief Marketing Auto2000 Yagimin menjelaskan, kehadiran kafe yang berkolaborasi dengan First Crack merupakan komitmen Auto2000  memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. "Sudah saatnya bertransformasi. Ini dapat memberi nilai bagi seluruh  pelanggan setia Autofamily. Ini juga diharapkan menjadi pioneer terciptanya ecosistem lifestyle experience dealer Toyota di Indonesia," ujarnya. (Yetede)

Menimbang Untung-Rugi Peleburan7 BUMN Karya

Yoga 17 Jul 2024 Kompas

Kebijakan pemerintah merampingkan formasi tujuh BUMN di sektor konstruksi menjadi tiga entitas bisa mewujudkan efisiensi dan perbaikan kinerja BUMN Karya. Namun, terdapat risiko perseroan dengan kinerja baik malah akan terbebani rapor merah BUMN lainnya. Skema penggabungan yang direncanakan Kementerian BUMN mencakup penggabungan, pertama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero), dengan focus pada proyek pembangunan air dan rel kereta api.

Penggabungan antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan. Skema ketiga, konsolidasi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang berfokus menggarap pelabuhan laut; bandar udara; rekayasa, pengadaan dan konstruksi; serta bangunan hunian (residensial). Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai upaya penggabungan itu akan menimbulkan sinergi dan efisiensi kinerja para BUMN Karya.

Peleburan ini juga akan mengurangi persaingan di antara BUMN, khususnya terkait lelang proyek. ”Komponen overhead cost (biaya produksi) dan management cost (biaya manajemen) bisa dihemat,” ujarnya, Selasa (16/7). Menteri BUMN Erick Thohir memastikan komposisi dari peleburan tujuh perusahaan konstruksi itu tidak mengalami perubahan. ”Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki (Menteri PUPR) dan sudah di-review (ditinjau) oleh Menkeu (Sri Mulyani). Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” ujarnya, Rabu (10/7) malam. (Yoga)


Dari Surat Utang Negara, Duit Bank Mengalir ke SRBI

Hairul Rizal 17 Jul 2024 Kontan (H)

Pamor Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diluncurkan Bank Indonesia (BI) September 2023 lalu kian meningkat di mata perbankan. Instrumen moneter ini kini jadi salah satu tujuan penempatan dana favorit perbankan. Perbankan diduga mengalihkan dana dari Surat Berharga Negara (SBN) ke instrumen tersebut. Bank Indonesia (BI) mencatat kepemilikan perbankan di SRBI per Juni 2024 mencapai Rp 461,29 triliun, setara 63,97% dari total SRBI yang sudah diterbitkan. Di saat yang sama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat kepemilikan bank di SBN menyusut. Per September 2023, kepemilikan bank di SBN mencapai Rp 1,64 kuadriliun. Ekonom Perbankan Binus University Dody Arifianto menyebut, perbankan memiliki pertimbangan tersendiri dalam penempatan dana di surat berharga. 

Ia menilai perpindahan dana dari SBN ke SRBI terjadi karena perbedaan imbal hasil yang mencolok. SRBI memang menawarkan imbal hasil yang menggiurkan. Ambil contoh, pada penawaran 12 Juli, BI mematok bunga SRBI tenor 6 bulan 7,29%, tenor 9 bulan 7,39% dan tenor 12 bulan mencapai 7,42%. Head of Trading & Treasury Global Financial Markets DBS Indonesia Ronny Setiawan menyebut, pihaknya selalu menyesuaikan kebutuhan bank dalam penempatan dana yang dimiliki. Dari sisi kebutuhan, SBN dan SRBI punya keunggulan masing-masing. Alhasil, terdapat reinvestment risk ketika instrumen tersebut jatuh tempo. “Alokasi pembelian disesuaikan dengan kebutuhan penempatan bank saat itu,” ujar Rony kapada KONTAN, Selasa (16/7). Bank Central Asia (BCA) juga tidak gamblang menjawab mengenai peralihan dana ke SRBI. EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, penempatan dana di instrumen surat berharga merupakan bagian dari strategi pengelolaan likuiditas.

Pilihan Editor