Surplus neraca perdagangan nasional turun 18% menjadi US$ 2,39 miliar Juni 2024, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$ 2,93 miliar. Ini terjadi sering merosotnya ekspor nasional. Sementara itu, jika dibandingkan Juni 2023, surplus neraca dagang  anjlok 30% dari tadinya US$ 3,45 miliar. Ini terjadi akibat kenaikan impor lebih besar dari ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Juni 2024, ekspor naik 1,17 secara tahunan US$ 20,8 miliar, sedangkan impor tumbuh 7,58% menjadi US$ 18,45 miliar. Dibandingkan  Mei 2024, eskpor terpangkas 6,7% dari US$ 22,3 miliar. Adapun impor turun 4,6% dari US$ 19,3 miliar. Per Juni 2024, akumulasi surplus neraca perdagangan mencapai US$15,45, turun 22% dari periode sama tahun lalu US$ 19,3 miliar. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatatkan komposisi penyaluran kredit usaha UMKM terus melandai. Per Mei 2024, porsi kredit UMKM sebesar 18,71% dari total penyaluran kredit perbankan nasional. Merujuk data uang beredar BI, per Mei 2024 kredit UMKM yang disalurkan senilai Rp 1.368,2 triliun, sedangkan total kredit UMKM yang dikucurkan perbankan hingga Mei 2024 mencapai Rp7.311,7 triliun. Komposisi kredit UMKM menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di mana, per April 20244, kredit UMKM sebesar Rp 1.373,8 triliun dari total kredit Rp 7.247,4 triliun. Sehingga prosi kredit UMKM sebesar 18,95%. Artinya, terdapat penurunan sekitar 24 basis poin (bps) dari April ke Mei 2024 yang 18,71% porsi UMKM-nya. Padahal OJK mendorong porsi kredit nasional bisa mencapai 30%. (Yetede)

BEI menjadi indeks Samuel Sekuritas Unggulan Pariwisata (SUPER) sebagai patron di sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraft). Hal ini menunjukkan sektor tersebut dinilai dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Kementerian Parekraf bersama PT Samuel Sekuritas  Indonesia menandatangani  MoU pada Rabu (10/7/2024). Pada penandatanganan kerja sama tersebut, Kemenparekraf dan Samuel Sekuritas memiliki tujuan yang sama yaitu memperkuat indeks saham  di sektor Parekraf di Indonesia. Direktur kebijakan Strategis  Kemenparekraf Agustini Rahayu menjelaskan, Kemenparekraf  berupaya mendorong pengutan indeks saham di sektor Parekraf. Senior Economist PT Samuel Sekuritas  Indonesia Fithra Faisal Hastiado menjelaskan, sementara SUPER menjadi  nama indeks. Dia mengatakan, akan melihat terlebih dahulu indeks Parekraf ini sebelum diajukan ke BEI. (Yetede)

Zyrex Indonesia, perusahaan terkemuka dalam bidang teknologi, mengumumkan proyek peningkatan kapasitas pabrik dan gudang  baru tiga kali lipat yang terletak di Jakarta Barat. Pembangunannya diharapkan selesai akhir 2024, sehingga bisa segera beroperasi. Ekspansi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas logistik hingga  minimal tiga kali lipat karena akan memungkinkan Zyrex untuk melayani pelanggan dengan produksi, pengiriman, dan logistik dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan efisien. Direktur Utama Zyrex Indonesia Timothy Siddik mengatakan, ekspansi  itu merupakan langkah strategis yang penting bagi Zyrex Indonesia dalam upaya untuk terus berkembang dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. (Yetede)

Bank Indonesia menjalin kerja sama dalam pembayaran berbasis QR code  dengan  Bank of Korea (BoK). Kerja sama pembayaran berbasis QR code dimaksud bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi  dan introperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesia Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK. Langkah tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (NK) terkait pembayaran berbasis QR code antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank BoK Ree Chang-yong, Senin (15/7/2024) di Penang, Malaysia. Perry Warjiyo menekankan, kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjalin wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. (Yetede)

Kinerja ekspor impor tercatat melemah pada Juni 2024. Hal ini yang menyebabkan surplus neraca perdagangan Indonesia kembali menyusut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pada Juni tahun ini mencapai US$ 20,84 miliar. Nilai itu menurun 6,65% month to month (mtm), meski tumbuh 1,17% year on year (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan pelemahan ekspor sejumlah komoditas andalan, yakni batubara serta besi dan baja. Pada Juni lalu, ekspor batubara tercatat senilai US$ 2,49 miliar, turun 0,36% mtm dan ekspor besi dan baja tercatat US$ 2,1 miliar, turun 4,32% mtm. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, penurunan ekspor batubara karena di beberapa negara tujuan ekspor seperti China telah memasuki musim panas yang membuat permintaan batubara menurun. 

"Penurunan ekspor batubara secara bulanan juga disebabkan menurunnya secara volume maupun harga," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (15/7). Di sisi lain, nilai impor Juni tercatat US$ 18,45 miliar, turun 4,89% mtm. Secara tahunan, nilai impor juga masih tumbuh 7,58% yoy. Penurunan impor secara bulanan, sejalan dengan penurunan impor bahan baku dan barang modal yang masing-masing sebesar 3,41% dan 14,51% mtm. Sedangkan impor barang konsumsi masih tercatat naik 2,48% mtm. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, perkembangan harga komoditas secara signifikan berefek terhadap kontraksi nilai ekspor bulan lalu. Harga sejumlah komoditas ekspor utama RI tercatat menurun. "Harga batubara Juni 2024 turun 4,9% mtm, nikel turun 10,7% mtm dan tembaga turun 4,8% mtm," kata dia, kemarin. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang memperkirakan, kinerja ekspor Indonesia ke depan masih diliputi tantangan. "Ekspor kita masih akan challenging selama suku bunga di global masih tinggi dan jika China juga masih belum pulih," kata Hosianna.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru bernama IDX Cyclical Economy 30 atau IDX Economy30. Indeks ini berisi saham-saham dari berbagai sektor siklikal ( cyclical ) yang kinerja keuangannya dipengaruhi siklus ekonomi. Indeks tersebut mengukur kinerja harga dari 30 saham siklikal yang diambil dari subsektor dari IDX Industrial Classification (IDXIC). Sebanyak 30 saham yang dipilih memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung fundamental perusahaan yang baik. Pada tahap awal, penentuan konstituen IDX Cyclical Economy 30 mengecualikan saham yang tercatat pada Papan Pemantauan Khusus. Kemudian, 30 saham ini punya kriteria telah diperdagangkan selama 12 bulan. 

Penghitungan indeks IDX Cyclical Economy 30 menggunakan metode adjusted market capitalization weighted yang disesuaikan berdasarkan rasio free float dan menerapkan pembatasan bobot saham ( cap ) paling tinggi sebesar 25%. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menjelaskan, hasil kajian BEI menunjukan bahwa sektor cyclical dapat memberikan imbal hasil atau return yang lebih baik. Reza Fahmi, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management mengatakan, pihaknya dapat mempertimbangkan indeks baru ini sebagai referensi atau benchmark produk reksadana. Direktur Infovesta, Edbert Suryajaya mengatakan, dengan kondisi ekonomi terkini, indeks baru Economy30 cukup menarik. Sebab, secara makro, siklus ekonomi dan investasi akan masuk ke zona ekspansi. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas mengatakan, semua saham yang masuk dalam ke indeks ini menarik untuk dicermati, khususnya saham perbankan dan properti.

Di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan, penawaran Surat Berharga Negara (SBN) ritel tetap menarik. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan kembali menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri SR021 mulai 23 Agustus 2024. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto mengatakan, penawaran SBN ritel akan terus diminati. Bahkan, ia menilai akan terus berkembang lantaran penetrasi pasar terus dilakukan pemerintah. "Apalagi dengan rate suku bunga saat ini yang masih tinggi," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (14/7). Berdasarkan penerbitan seri SR020, sukuk ritel ini akan ditawarkan dalam dua tenor, yakni tiga tahun dan lima tahun. 

Ramdhan memperkirakan, kupon yang akan ditawarkan pemerintah berkisar 6,4% untuk tiga tahun dan 6,5% untuk lima tahun. Namun memang, saat ini pasar berekspektasi adanya pemangkasan suku bunga The Federal Reserve. Berdasarkan CME Fedwatch Tool, probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed di September naik menjadi 90,3% yang naik signifikan dari pekan lalu di level 72,2%. Terlepas dari besaran kupon, Ramdhan memprediksi minat SR021 akan tetap tinggi. Ia memperkirakan, penjualan pemerintah akan berkisar Rp 15 triliun - Rp 20 triliun. Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana juga sepakat, pemangkasan suku bunga Federal Reserve dapat memberikan pengaruh terhadap penawaran kupon dari pemerintah. Namun begitu, ia juga meyakini penawarannya masih akan lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya. Terkait permintaan, Fikri menilai untuk investor lama akan tetap tinggi. Namun, untuk investor baru jumlahnya akan lebih terbatas. Sebab investor baru lebih terbatas karena sedang tidak ada momentum pendapatan tambahan tertentu, seperti dividen atau Tunjangan Hari Raya (THR) untuk diinvestasikan.

Lokomotif ekonomi nasional masih melaju di relnya tecermin dari kinerja perdagangan hingga Juni 2024 yang mencatat surplus US$2,39 miliar. Capaian itu mengukir 50 bulan surplus secara beruntun sejak Mei 2020. Kendati demikian, kinerja dagang itu diselimuti beragam tantangan karena trennya bergerak pelan berdasarkan data perdagangan kumulatif. Menurut Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, surplus neraca perdagangan selama Januari—Juni 2024 mencapai US$15,45 miliar, lebih rendah dari periode yang sama 2023 yang mencapai US$19,91 miliar. Secara detail, surplus neraca perdagangan nonmigas nasional pada semester I/2024 juga lebih rendah US$3,16 miliar dengan nilai surplus US$25,55 miliar year-on-year (YoY). Sebaliknya, defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi (migas) selama 6 bulan pertama 2024 mencapai US$10,11 miliar, lebih tinggi US$1,31 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan selama semester I/2024 patut diwaspadai karena belum menyentuh 50% dari target surplus neraca perdagangan sepanjang tahun ini yang ditetapkan di kisaran US$31,6 miliar—US$53,4 miliar. Dengan situasi itu, sulit rasanya menggenjot maksimal aktivitas ekspor untuk mengejar surplus pada paruh kedua tahun ini. Apalagi, berkaca pada data bulanan di semester kedua tahun lalu, tren surplus susut. 

Erwin Haryono, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, menuturkan surplus neraca perdagangan nasional positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia meskipun surplus pada Juni 2024 sebesar US$2,39 miliar, lebih rendah daripada surplus pada bulan sebelumnya sebesar US$2,92 miliar. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan perlu ada intervensi pemerintah untuk menggairahkan terus dunia usaha. Arsjad juga mendorong pasar ekspor nontradisional seperti ke Afrika dan Amerika Latin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani juga sependapat agar pemerintah dan perusahaan fokus mengembangkan pasar nontradisional di Afrika yang potensial untuk industri kendaraan. Pasar potensial lainnya yaitu Amerika Selatan melalui berbagai agenda besar seperti G20 di Brasil, APEC di Peru dan INA-LAC Business Forum dengan Amerika Latin yang terus dikembangkan. Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menuturkan surplus yang makin menyusut berpotensi menekan cadangan devisa dan rupiah. Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang juga berpandangan surplus neraca perdagangan yang menyempit berpotensi mendorong pelebaran defi sit transaksi berjalan.

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024 atau 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus perdagangan pada periode Juni 2024 sebesar US$2,39 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar US$2,93 miliar maupun periode yang sama tahun sebelumnya US$3,45 miliar. Adapun, surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$4,43 miliar. Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari sampai dengan Juni 2024, surplus neraca dagang mencapai US$15,45 miliar atau turun US$4,46 miliar dari periode yang sama pada tahun lalu. Harian ini tentu mengapresiasi capaian surplus perdagangan Indonesia pada Juni 2024 di tengah berbagai gejolak geopolitik yang memicu ketidakpastian perekonomian dunia, utamanya menyangkut tren suku bunga tinggi yang menyandera laju ekonomi negara-negara maju. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya tren penurunan surplus perdagangan.

Alasan pertama, yaitu peningkatan cadangan devisa. Surplus perdagangan akan meningkatkan cadangan devisa negara, yang bisa digunakan untuk membayar impor, melunasi utang luar negeri, dan menstabilkan nilai tukar mata uang. Alasan kedua, yaitu surplus dagang dapat menstimulasi ekonomi. Ekspor yang tinggi tentu akan menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik untuk melaju. Alasan ketiga yaitu pengurangan utang luar negeri. Peningkatan cadangan devisa, dari hasil ekspor yang tinggi, menjadikan negara berkembang lebih mandiri karena dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memperbaiki neraca pembayaran.Alasan keempat adalah stabilitas ekonomi. Surplus perdagangan dapat membantu menstabilkan ekonomi karena menjadi buffer terhadap fluktuasi atau ketidakpastian ekonomi global. Pasalnya, surplus perdagangan juga dapat memicu ketergantungan ekspor. ‘Kecanduan’ ekspor meski positif juga punya sisi negatif, di mana membuat ekonomi lebih rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan harga komoditas. Secara keseluruhan, surplus perdagangan tentu memberikan manfaat signifikan bagi pereko­­nomian negara berkembang, tetapi penting untuk mengelolanya dengan bijak agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau kerentanan ekonomi yang baru.