Kinerja kegiatan dunia usaha menggeliat pada kuartal II-2024, berdasarkan hasil survei Kegiatan Dunia Usaha (SKUD) Bank Indonesia. Pada periode itu, saldo bersih tertimbang (SBT) mencapai 17,2% lebih tinggi kuartal sebelumnya sebesar 14,11%.  Kinerja sektor manufaktur, penyumbang terbesar produk domestik bruto berdasarkan lapangan usaha, juga masih solid pada kuartal II lalu. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, meningkatkan kegiatan dunia usaha tersebut ditopang oleh kenaikan kinerja beberapa lapangan usaha, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan  sejalan dengan pergeseran musim panen khususnya komoditas tanaman pangan disejumlah wilayah, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi. Selain itu, perdagangan besar eceran dan reparasi mobil motor, serta penyediaan akomodasi dan makan  minum mencatat kenaikan permintaan pada saat hari besar keagamaan nasional. (Yetede)

PT Bank Danamon Indonesia  Tbk terus menggenjot bisnis konsumernya di paruh kedua tahun ini, salah satu strateginya dengan menggelar DXPO by Danamon sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahunnya yang ke-68 di Central Park Mall, Jakarta. Tahun ini, perseroan memasang target pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kartu kredit dua digit dibandingkan tahun lalu. DXPO by Danamon hadir selama empat hari ke depan mulai 18-21 Juli 2024 dengan tujuan untuk menampilkan jaringan luas Danamon bersama grup perusahaannya, yang menawarkan solusi keuangan menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, serta untuk mengapresiasi nasabah atas kepercayaan dan loyalitasnya terhadap Danamon selama ini. Adapun, sampai dengan Mei 2024, kredit yang disalurkan Danamon sebesar Rp147,95 triliun , melesat 16,5% (yoy). Didukung dengan dana pihak ketiga yang naik 15,96% (yoy) menjadi Rp 141,44 triliun. (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam memimpin inisiatif berkelanjutan, mempercepat kesadaran dan aksi ramah lingkungan, serta mempromosikan memberdayakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Perseroanpun akan mendorong porsi pembiayaan hijau dari porsinya saat ini 30% dari total portofolio. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, sebagai green market leader dengan pangsa pasar lebih dari 30% di Indonesia, Bank Mandiri telah menyalurkan sustainable financing sebesar Rp 264 triliun hingga Maret 2024, dengan porsi pembiayaan hijau Rp 130 triliun yang meningkat sebesar 19% yoy. "Ini didominasi oleh sektor energi terbarukan, pengelolaan SDA Hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta bangunan ramah lingkungan," ujar Alexandra. (Yetede) 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat kenaikan dalam layanan penumpang dan kendaraan pada semester pertama tahun 2024. Dalam periode ini, ASDP melayani 5,89 juta penumpang dan 11,42 juta kendaraan di seluruh Indonesia, menandai peningkatan dalam industri penyebrangan. Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan optimisme manajemen terhadap pertumbuhan bisnis penyebrangan yang diperkirakan  akan terus berlanjut hingga akhir tahun. "Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan prima, terutama bagi sektor logistik yang menjadi pilar kinerja perusahaan," kata Shelvy. Menurut kinerja ASDP pada semester I-2024 menunukkan pertumbuhan dengan total pendapatan dengan konsolidasi mencapai Rp 2,560 triliun, meningkat 9% dibandingkan periode  yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, ASDP mencatat laba sebesar Rp356 miliar. (Yetede)

Bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce)/market place) di Indonesia diperkirakan terus bertumbuh dan tetap jadi tulang panggung akselerasi pertumbuhan ekonomi digital dalam beberapa tahun ke depan. Pada 2024, Bank Indonesia memproyeksikan nilai transaksi e-commerce Tanah Air tembus Rp 487 triliun, naik 7,33 dibandingkan tahun 2023 masih Rp 453 triliun. Nilainya pun berpotensi mencapai Rp 503 triliun pada 2025 atau meningkat 3,3% dibandingkan tahun ini. CEO & Founder Sirclo Brian Marshal mengatakan, berdasarkan data internal Sirclo, rata-rata peningkatan volume transaksi e-commerce Indonesia mencapai lebih dari 65% pada 2020-2023. Laju pertumbuhannya dipacu adanya kanal penjualan daring baru yang makin diminati oleh konsumen daring, seperti live commerce, sementara itu, kanal-kanal penjualan lama yang bertahan  menopangnya dengan bertumbuh secara perlahan. (Yetede)

Kelindan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan penyerapan pupuk subsidi. Situasi ini menjadi sorotan diskusi kelompok terarah (FGD) harian Kompas (Kompas.id) bertema ”Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta, Rabu (17/7). Diskusi dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra dengan pembicara kunci Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Dida mengatakan, pemerintah segera merevisi kebijakan pupuk subsidi agar penyalurannya dapat lebih efektif. Slamet mengapresiasi hal tersebut karena petani sulit sejahtera sepanjang tidak ada jaminan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. ”Agustus yang seharusnya ada perpanjangan kontrak (pupuk subsidi) antara pemerintah dan Pupuk Indonesia belum dilakukan. Ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR Slamet yang mengikuti diskusi secara daring. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengemukakan, prosedur birokrasi terkait pupuk subsidi yang terlalu panjang menghambat proses penambahan alokasi pupuk subsidi yang awalnya dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

*Presiden Jokowi telah memberikan arahan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada Februari 2024. Namun, panjangnya alur birokrasi yang dilalui membuat SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi baru terbit akhir Juni 2024. ”Di bulan Juni baru sadar ternyata kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia terganjal karena anggarannya belum tersedia,” ujar Rahmad. Kendati Permentan No B-51/SR.210/M/03/2024 tentang Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi telah disetujui DPR, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk, yang menyebabkan 150 kabupaten/kota yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Untungnya Kementan bersedia menanggung risiko dan meminta Pupuk Indonesia segera menyalurkan tambahan pupuk bersubsidi. (Yoga)

Dosen tergolong profesi khusus. Sebagai pekerja intelektual, dosen harus terjamin kesejahteraannya. Ini bukan saja bentuk penghargaan sebagai pekerja, melainkan terutama penghargaan atas kemampuan intelektualnya. Kesejahteraan dosen dijamin UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Faktanya, kesejahteraan dosen masih jauh dari harapan. Survei Serikat Pekerja Kampus (SPK) pada kuartal I-2023 mengungkap bahwa mayoritas dosen menerima gaji bersih kurang dari Rp 3 juta (Kompas.id, 15/7/2024). Bahkan, dosen di perguruan tinggi swasta berpeluang tujuh kali lebih besar menerima gaji bersih kurang dari Rp 2 juta.

Ironis, membandingan gaji dosen dengan upah minimum provinsi 2023 yang sebesar Rp 2,9 juta (Kemenaker, 2023). Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah uang kuliah mahasiswa dan anggaran pendidikan yang meningkat tiap tahun. Selain itu, juga gencarnya upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi di Tanah Air untuk masuk ranking top dunia (world class university). Untuk mencapai ranking top dunia, tentu kualitas menjadi prasyarat utama. Namun, bagaimana pendidikan tinggi akan berkualitas jika banyak dosennya sibuk mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak maksimal menjalankan tugas utamanya sebagai dosen. Keterlibatan dosen di proyek-proyek yang berkelindan dengan kekuasaan, misalnya, bisa mengganggu marwah keilmuan dan marwah akademik.

Jamak pula, dosen melakukan segala cara, termasuk melanggar integritas akademik, guna memenuhi angka kredit agar dapat naik pangkat/jabatan. Semua itu demi mengejar kesejahteraan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesejahteraan dosen tidak bisa dipenuhi hanya dari gaji dan tunjangan sertifikasi dosen. Karena itu, pola penggajian dosen perlu dirumuskan kembali. Tidak bisa sistem penggajian dosen, terutama yang berstatus ASN, disamakan dengan ASN pada umumnya. Ini jelas tidak adil bagi dosen. Pemerintah perlu lebih fokus pada pembangunan manusia dengan mewujudkan pendidikan berkualitas, salah satunya melalui kesejahteraan dosen. Termasuk  dukungan bagi dosen melaksanakan penelitian. (Yoga)