Kebijakan pemerintah merampingkan formasi tujuh BUMN di sektor konstruksi menjadi tiga entitas bisa mewujudkan efisiensi dan perbaikan kinerja BUMN Karya. Namun, terdapat risiko perseroan dengan kinerja baik malah akan terbebani rapor merah BUMN lainnya. Skema penggabungan yang direncanakan Kementerian BUMN mencakup penggabungan, pertama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero), dengan focus pada proyek pembangunan air dan rel kereta api.

Penggabungan antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan. Skema ketiga, konsolidasi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang berfokus menggarap pelabuhan laut; bandar udara; rekayasa, pengadaan dan konstruksi; serta bangunan hunian (residensial). Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai upaya penggabungan itu akan menimbulkan sinergi dan efisiensi kinerja para BUMN Karya.

Peleburan ini juga akan mengurangi persaingan di antara BUMN, khususnya terkait lelang proyek. ”Komponen overhead cost (biaya produksi) dan management cost (biaya manajemen) bisa dihemat,” ujarnya, Selasa (16/7). Menteri BUMN Erick Thohir memastikan komposisi dari peleburan tujuh perusahaan konstruksi itu tidak mengalami perubahan. ”Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki (Menteri PUPR) dan sudah di-review (ditinjau) oleh Menkeu (Sri Mulyani). Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” ujarnya, Rabu (10/7) malam. (Yoga)

Pamor Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diluncurkan Bank Indonesia (BI) September 2023 lalu kian meningkat di mata perbankan. Instrumen moneter ini kini jadi salah satu tujuan penempatan dana favorit perbankan. Perbankan diduga mengalihkan dana dari Surat Berharga Negara (SBN) ke instrumen tersebut. Bank Indonesia (BI) mencatat kepemilikan perbankan di SRBI per Juni 2024 mencapai Rp 461,29 triliun, setara 63,97% dari total SRBI yang sudah diterbitkan. Di saat yang sama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat kepemilikan bank di SBN menyusut. Per September 2023, kepemilikan bank di SBN mencapai Rp 1,64 kuadriliun. Ekonom Perbankan Binus University Dody Arifianto menyebut, perbankan memiliki pertimbangan tersendiri dalam penempatan dana di surat berharga. 

Ia menilai perpindahan dana dari SBN ke SRBI terjadi karena perbedaan imbal hasil yang mencolok. SRBI memang menawarkan imbal hasil yang menggiurkan. Ambil contoh, pada penawaran 12 Juli, BI mematok bunga SRBI tenor 6 bulan 7,29%, tenor 9 bulan 7,39% dan tenor 12 bulan mencapai 7,42%. Head of Trading & Treasury Global Financial Markets DBS Indonesia Ronny Setiawan menyebut, pihaknya selalu menyesuaikan kebutuhan bank dalam penempatan dana yang dimiliki. Dari sisi kebutuhan, SBN dan SRBI punya keunggulan masing-masing. Alhasil, terdapat reinvestment risk ketika instrumen tersebut jatuh tempo. “Alokasi pembelian disesuaikan dengan kebutuhan penempatan bank saat itu,” ujar Rony kapada KONTAN, Selasa (16/7). Bank Central Asia (BCA) juga tidak gamblang menjawab mengenai peralihan dana ke SRBI. EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, penempatan dana di instrumen surat berharga merupakan bagian dari strategi pengelolaan likuiditas.

Pemerintah memperkirakan belanja negara pada tahun 2024 akan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, diproyeksikan belanja negara mencapai Rp 2.014,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi semester I-2024 yang sebesar Rp 1.398 triliun. Total belanja negara sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun, melebihi target APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, peningkatan belanja ini disebabkan oleh percepatan pencairan belanja dari pinjaman pemerintah serta peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi akibat dinamika asumsi makro tahun 2024. Belanja negara juga akan difokuskan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. 

Meski lebih tinggi dari target, belanja pemerintah menunjukkan pola penyerapan yang menumpuk di akhir tahun, dengan realisasi paruh pertama hanya 42% dari target dan outlook paruh kedua sebesar 60,6%. Menurut Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata, biasanya belanja negara terserap sekitar 60% pada kuartal III dan mendekati 100% pada kuartal IV. Namun, untuk menciptakan multiplier effect yang lebih tinggi pada sektor riil, realisasi belanja harus dipercepat pada kuartal III. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja infrastruktur agar proyek-proyek yang sudah dimulai dapat segera diselesaikan.