PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat kenaikan dalam layanan penumpang dan kendaraan pada semester pertama tahun 2024. Dalam periode ini, ASDP melayani 5,89 juta penumpang dan 11,42 juta kendaraan di seluruh Indonesia, menandai peningkatan dalam industri penyebrangan. Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan optimisme manajemen terhadap pertumbuhan bisnis penyebrangan yang diperkirakan  akan terus berlanjut hingga akhir tahun. "Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan prima, terutama bagi sektor logistik yang menjadi pilar kinerja perusahaan," kata Shelvy. Menurut kinerja ASDP pada semester I-2024 menunukkan pertumbuhan dengan total pendapatan dengan konsolidasi mencapai Rp 2,560 triliun, meningkat 9% dibandingkan periode  yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, ASDP mencatat laba sebesar Rp356 miliar. (Yetede)

Bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce)/market place) di Indonesia diperkirakan terus bertumbuh dan tetap jadi tulang panggung akselerasi pertumbuhan ekonomi digital dalam beberapa tahun ke depan. Pada 2024, Bank Indonesia memproyeksikan nilai transaksi e-commerce Tanah Air tembus Rp 487 triliun, naik 7,33 dibandingkan tahun 2023 masih Rp 453 triliun. Nilainya pun berpotensi mencapai Rp 503 triliun pada 2025 atau meningkat 3,3% dibandingkan tahun ini. CEO & Founder Sirclo Brian Marshal mengatakan, berdasarkan data internal Sirclo, rata-rata peningkatan volume transaksi e-commerce Indonesia mencapai lebih dari 65% pada 2020-2023. Laju pertumbuhannya dipacu adanya kanal penjualan daring baru yang makin diminati oleh konsumen daring, seperti live commerce, sementara itu, kanal-kanal penjualan lama yang bertahan  menopangnya dengan bertumbuh secara perlahan. (Yetede)

Kelindan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan penyerapan pupuk subsidi. Situasi ini menjadi sorotan diskusi kelompok terarah (FGD) harian Kompas (Kompas.id) bertema ”Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta, Rabu (17/7). Diskusi dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra dengan pembicara kunci Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Dida mengatakan, pemerintah segera merevisi kebijakan pupuk subsidi agar penyalurannya dapat lebih efektif. Slamet mengapresiasi hal tersebut karena petani sulit sejahtera sepanjang tidak ada jaminan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. ”Agustus yang seharusnya ada perpanjangan kontrak (pupuk subsidi) antara pemerintah dan Pupuk Indonesia belum dilakukan. Ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR Slamet yang mengikuti diskusi secara daring. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengemukakan, prosedur birokrasi terkait pupuk subsidi yang terlalu panjang menghambat proses penambahan alokasi pupuk subsidi yang awalnya dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

*Presiden Jokowi telah memberikan arahan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada Februari 2024. Namun, panjangnya alur birokrasi yang dilalui membuat SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi baru terbit akhir Juni 2024. ”Di bulan Juni baru sadar ternyata kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia terganjal karena anggarannya belum tersedia,” ujar Rahmad. Kendati Permentan No B-51/SR.210/M/03/2024 tentang Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi telah disetujui DPR, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk, yang menyebabkan 150 kabupaten/kota yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Untungnya Kementan bersedia menanggung risiko dan meminta Pupuk Indonesia segera menyalurkan tambahan pupuk bersubsidi. (Yoga)

Dosen tergolong profesi khusus. Sebagai pekerja intelektual, dosen harus terjamin kesejahteraannya. Ini bukan saja bentuk penghargaan sebagai pekerja, melainkan terutama penghargaan atas kemampuan intelektualnya. Kesejahteraan dosen dijamin UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Faktanya, kesejahteraan dosen masih jauh dari harapan. Survei Serikat Pekerja Kampus (SPK) pada kuartal I-2023 mengungkap bahwa mayoritas dosen menerima gaji bersih kurang dari Rp 3 juta (Kompas.id, 15/7/2024). Bahkan, dosen di perguruan tinggi swasta berpeluang tujuh kali lebih besar menerima gaji bersih kurang dari Rp 2 juta.

Ironis, membandingan gaji dosen dengan upah minimum provinsi 2023 yang sebesar Rp 2,9 juta (Kemenaker, 2023). Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah uang kuliah mahasiswa dan anggaran pendidikan yang meningkat tiap tahun. Selain itu, juga gencarnya upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi di Tanah Air untuk masuk ranking top dunia (world class university). Untuk mencapai ranking top dunia, tentu kualitas menjadi prasyarat utama. Namun, bagaimana pendidikan tinggi akan berkualitas jika banyak dosennya sibuk mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak maksimal menjalankan tugas utamanya sebagai dosen. Keterlibatan dosen di proyek-proyek yang berkelindan dengan kekuasaan, misalnya, bisa mengganggu marwah keilmuan dan marwah akademik.

Jamak pula, dosen melakukan segala cara, termasuk melanggar integritas akademik, guna memenuhi angka kredit agar dapat naik pangkat/jabatan. Semua itu demi mengejar kesejahteraan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesejahteraan dosen tidak bisa dipenuhi hanya dari gaji dan tunjangan sertifikasi dosen. Karena itu, pola penggajian dosen perlu dirumuskan kembali. Tidak bisa sistem penggajian dosen, terutama yang berstatus ASN, disamakan dengan ASN pada umumnya. Ini jelas tidak adil bagi dosen. Pemerintah perlu lebih fokus pada pembangunan manusia dengan mewujudkan pendidikan berkualitas, salah satunya melalui kesejahteraan dosen. Termasuk  dukungan bagi dosen melaksanakan penelitian. (Yoga)

Banyak pihak menyangsikan program makan siang dan minum susu gratis, program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto bisa direalisasikan jika hanya mengandalkan produksi domestik. Produksi susu dalam negeri baru mampu berkontribusi 18 % terhadap kebutuhan nasional, sementara kontribusi daging sapi turun dari 70 % ke 58 %. Populasi sapi menyusut tajam dari 18,6 juta ekor (2022) menjadi 11,3 juta ekor (2023). Jika program tersebut dilaksanakan secara normatif, dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh peternak dari negara lain. Sebagai program unggulan, anggaran untuk program ini ditetapkan Rp 71 triliun, yang membuka peluang bagi pengembangan peternakan domestik. Sebab, selain menciptakan pasar potensial, program ini akan menjamin kepastian pasar bagi para peternak domestik, dengan nilai fantastis.

Jika ceruk pasar ini diberi pada peternak rakyat, diyakini akan berdampak luas pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perdesaan. Sebab, selama ini, daging dan susu dihasilkan peternak rakyat di perdesaan. Di sisi lain, program ini juga menghadirkan tantangan bagi industri peternakan dalam negeri, yang selama puluhan tahun belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Padahal, sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya genetik ternak yang mumpuni. Perlu strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang agar dampak pelaksanaan program ini bisa dinikmati peternak di dalam negeri. Tujuan utama program jangka pendek adalah memenuhi janji Presiden di 1-2 tahun pertama. Persoalannya,tanpa bahan baku impor, janji program tersebut mustahil terealisasi.

Untuk program jangka menengah, tujuan utamanya adalah merevitalisasi sumber daya ternak dan SDM peternak agar bisa menopang kelanjutan program berbasis produksi domestik. Program jangka panjang bertujuan agar produksi domestik menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya, kebutuhan daging/susu bisa dipenuhi oleh peternak di dalam negeri. Kendala pelaksanaan program makan siang dan minum susu gratis yang teridentifikasi, adalah, Pertama, harmonisasi kebijakan yang kontraproduktif. Diperlukan ketersediaan SDM profesi untuk peternakan, dengan anggaran yang memadai. Harmonisasi kebijakan lain, adalah menetapkan susu sebagai komoditas bahan pokok penting (bapokting) bagi pembangunan SDM. Tanpa kebijakan ini, sulit merealisasikan program konsumsi susu gratis bagi masyarakat.

Kedua, untuk menunjang kebijakan jangka pendek, kepada para pelaku bisnis harus terinformasikan bagaimana alokasi dana Rp 71 triliun bagi masing-masing subsektor atau pengembangan komoditas. Ketiga, diperlukan pengawalan intensif secara profesional terhadap program ini. Artinya, program ini harus terhindar dari kepentingan politik praktis dan implementasinya harus berbasis pada hasil analisis akademik. Pengawalan program dilakukan dengan membuat ”peta jalan ketersediaan daging dan susu” sebagai acuan dasar bagi program pendampingan dalam jangka panjang. Program makan dan minum susu gratis merupakan kegiatan spektakuler. Ini momentum yang tepat untuk melakukan ”rekonstruksi” pembangunan peternakan nasional. (Yoga)

Para pekerja terlihat mengumpulkan telur ayam dari kandang di peternakan yang dikelola oleh Yayasan Bening Saguling di Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (17/7/2024). Telur ayam produksi dari peternakan tersebut memanfaatkan magot sebagai campuran pakan ayam diklaim memiliki kualitas yang bagus dan berbiaya murah sehingga bisa dinikmati warga sekitar dengan harga murah. Dari 4.300 ekor ayam yang dipelihara, peternakan ini menghasilkan 60 kilogram telur per hari. (Yoga)

Penyaluran pembiayaan industri multifinance diproyeksikan tumbuh 9-11 % pada tahun 2024, ditopang menggeliatnya penjualan mobil seiring prospek pertumbuhan ekonomi, terjaganya tingkat inflasi, dan kian maraknya pasar mobil bekas. Berdasarkan data OJK, piutang perusahaan pembiayaan (multifinance) pada Mei 2024 tercatat Rp 490,69 triliun atau tumbuh 11,21 % secara tahunan, yang sebagian besar berasal dari piutang kendaraan bermotor yang mencapai Rp 400,57 triliun atau tumbuh 12,62 % secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, multifinance dan perusahaan pembiayaan berperan penting dalam mendukung industri otomotif. Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), sebagai salah satu acara tahunan, diharapkan dapat menstimulasi industri otomotif.

”Piutang pembiayaan diproyeksikan tumbuh 9-11 %.  Jadi, optimisme itu mudah-mudahan membuahkan hasil,” ujarnya saat peresmian booth Astra Financial dalam pameran GIIAS 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Rabu (17/7). Agusman menyebut, per tumbuhan pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari grup Astra Financial dengan porsi 22 % atau senilai Rp 111 triliun. Nilai penjualan dalam GIIAS 2024 dapat terus meningkat seiring bertambahnya partisipasi jenama kendaraan, dari sebelumnya 49 jenama menjadi 55 jenama. Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial 1 Suparno Djasmin menyampaikan, partisipasi dan dukungan Astra Finansial pada GIIAS selama enam tahun terakhir diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. (Yoga)

Investasi di pulau-pulau kecil cenderung dikuasai industri-industri ekstraktif yang merusak pesisir dan memicu bencana ekologis pulau. Dari data Forest Watch Indonesia, sebanyak 242 pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk konsesi tambang seluas 245.000 hektar (ha). Pada 2017-2021, deforestasi atau degradasi penurunan fungsi hutan di kawasan konsesi tambang di pulau-pulau kecil tercatat seluas 13.100 ha. Pulau kecil memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin mengemukakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil selama ini mengabaikan amanat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah cenderung menggunakan landasan UU Minerba untuk membuka investasi pertambangan di pulau-pulau kecil. Pasal 35 UU No 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir untuk penambangan minyak dan gas serta penambangan mineral yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, ataupun merugikan masyarakat sekitarnya. ”Kesesatan berpikir penyelenggara negara dalam paradigma pembangunan yang menyamakan pulau kecil dan pulau besar telah menjadikan pulau kecil menjadi ladang usaha pertambangan dan konsesi kehutanan. Akibatnya, pulau kecil mengalami bencana kerusakan ekologi dan masyarakat lokal tersingkir,” kata Parid, Selasa (16/7).

Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang privatisasi pulau. Penguasaan 70 % lahan pulau kecil untuk investasi dinilai telah memberikan ruang besar bagi investor untuk menguasai pulau. Pengelolaan pulau-pulau kecil dinilai harus mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat lokal. Sebagian pulau kecil juga jadi tempat bersandar nelayan kecil saat cuaca buruk perairan. Berdasarkan catatan Walhi, jumlah nelayan korban krisis iklim pada tahun 2020 sebanyak 251 orang, jauh meningkat dibandingkan nelayan yang menjadi korban kecelakaan di laut yang berjumlah 87 orang. Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Prayoga mengemukakan, deforestasi pulau-pulau kecil masih terus berlangsung. 4,42 juta hektar atau 62 % wilayah pulau-pulau kecil berstatus kawasan hutan negara.

Itu menjadi pintu masuk dari beberapa investasi yang ekstraktif atau merusak, seperti pertambangan, hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), dan perkebunan kelapa sawit. FWI mencatat, pulau-pulau kecil dikuasai oleh konsesi yang merupakan industri ekstraktif atau merusak sumber daya alam. Luas izin konsesi usaha di pulau-pulau kecil 843.635,76 ha, sedangkan izin konsesi di pesisir 302.123,37 ha. Investasi di pulau-pulau kecil meliputi 149 izin tambang seluas 244.906,45 ha dan 12 izin HPH seluas 309.966,68 ha. Selain itu, 5 izin HTI seluas 94.216,56 ha, 50 izin kebun kelapa sawit seluas 194.546,06 ha, serta lahan tumpang tindih antara izin konsensi HPH, HTI, kebun dan pertambangan seluas 35.217,43 ha. (Yoga)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) didampingi jajarannya saat hendak memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (17/7/2024). Dimana BI tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 6,25 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (Yoga)

Kelindan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan penyerapan pupuk subsidi. Situasi ini menjadi sorotan diskusi kelompok terarah (FGD) harian Kompas (Kompas.id) bertema ”Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta, Rabu (17/7). Diskusi dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra dengan pembicara kunci Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Dida mengatakan, pemerintah segera merevisi kebijakan pupuk subsidi agar penyalurannya dapat lebih efektif. Slamet mengapresiasi hal tersebut karena petani sulit sejahtera sepanjang tidak ada jaminan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. ”Agustus yang seharusnya ada perpanjangan kontrak (pupuk subsidi) antara pemerintah dan Pupuk Indonesia belum dilakukan. Ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR Slamet yang mengikuti diskusi secara daring. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengemukakan, prosedur birokrasi terkait pupuk subsidi yang terlalu panjang menghambat proses penambahan alokasi pupuk subsidi yang awalnya dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

*Presiden Jokowi telah memberikan arahan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada Februari 2024. Namun, panjangnya alur birokrasi yang dilalui membuat SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi baru terbit akhir Juni 2024. ”Di bulan Juni baru sadar ternyata kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia terganjal karena anggarannya belum tersedia,” ujar Rahmad. Kendati Permentan No B-51/SR.210/M/03/2024 tentang Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi telah disetujui DPR, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk, yang menyebabkan 150 kabupaten/kota yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Untungnya Kementan bersedia menanggung risiko dan meminta Pupuk Indonesia segera menyalurkan tambahan pupuk bersubsidi. (Yoga)