Setelah penerimaan pajak sempat meroket akibat naiknya harga komoditas global pada 2022 dan 2023, kinerja pajak tahun 2024 turun drastis seiring melandainya harga komoditas tersebut. Lima bulan berturut-turut sepanjang awal 2024, setoran pajak merosot. Berdasar data Kemenkeu, penerimaan pajak Januari-Mei 2024 terkontraksi 8,4 % dibandingk periode yang sama tahun lalu, yakni dari Rp 830,5 triliun jadi Rp 760,4 triliun Turunnya kinerja pajak itu sudah terjadi sejak awal 2024. Per Januari 2024, setoran pajak minus 8,07 % secara tahunan. Berturut-turut minus 3,9 % per Februari, minus 8,8 % per Maret, dan minus 9,3 % per April. Sementara, pengeluaran pemerintah semakin besar. Selain belanja wajib dan rutin yang harus dialokasikan di APBN, pemerintah juga harus membayar cicilan bunga utang yang semakin besar.

Tahun ini, pembayaran bunga utang mencapai Rp 497,3 triliun. Tahun depan, nilainya membengkak jadi Rp 561 triliun. Di tengah kondisi keuangan negara yang semakin ”cekak”, pemerintah punya proyek ambisius. Ada pembangunan IKN yang ”diwariskan” rezim Jokowi kepada Prabowo Subianto. Ada program makan bergizi gratis, janji kampanye Prabowo, yang butuh anggaran Rp 71 triliun pada 2025. Di antara opsi lain, seperti berutang, pilihan paling ideal tentunya menaikkan penerimaan pajak. Tantangannya adalah pada caranya. Cara paling mudah dan cepat adalah dengan menaikkan tarif pajak yang dipungut dari setiap wajib pajak.

Berdasar amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN atau Pajak Konsumsi semestinya dinaikkan dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Namun, keputusan menaikkan tarif pajak di tengah kondisi gejolak ekonomi, daya beli masyarakat yang sedang melemah, serta sektor riil yang tertekan adalah tidak mudah dan belum tentu tepat pula. Publik akhir-akhir ini sangat resistan terhadap kebijakan pemerintah yang bisa menambah beban biaya hidup. ”Akan sulit menaikkan tarif PPN karena itu bukan hal yang populis meski dibutuhkan. Keputusannya bagaimana, kita tunggu pemerintahan selanjutnya. Namun, sepertinya akan sulit sehingga kita bakal lebih berharap pada intensifikasi (pajak),” kata peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, Minggu (30/6). (Yoga)

Laju penurunan kemiskinan di wilayah perkotaan berjalan lambat. Akibatnya, tingkat kemiskinan di kota saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Data terbaru BPS yang dirilis Senin (1/7) menunjukkan, tingkat kemiskinan kota per Maret 2024 lebih tinggi dibanding kondisi sebelum pandemi. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di perkotaan 7,09 % atau 11,64 juta orang, lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin perkotaan sebelum pandemi, yaitu 6,56 % atau 9,86 juta orang pada September 2019. Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi menyampaikan, hal ini menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan. Penurunan kemiskinan di kota berjalan relatif lebih lambat. Bahkan, meski empat tahun sudah berlalu, tingkat kemiskinan kota per Maret 2024 masih lebih tinggi dibanding kondisi sebelum pandemi.

Walakin, persentase penduduk miskin di Indonesia terus menurun. Per Maret 2024, penduduk miskin berkurang 680.000 orang atau turun 0,33 % dibanding pada Maret 2023, menjadi 9,03 % total penduduk atau 25,22 juta orang. Ini lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, yakni 9,41 % atau 25,14 juta orang pada Maret 2019 alias prapandemi. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 3,06 juta orang atau turun 2,22 %.  Pada Maret 2014, persentase penduduk miskin adalah 11,25 % atau 28,28 juta orang. Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 300.000 orang per tahun dalam 10 tahun. Imam mengatakan, upaya menurunkan kemiskinan di perkotaan lebih sulit dibanding perdesaan. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan di perdesaan pada Maret 2024 lebih rendah 0,81 % poin dibanding prapandemi. Namun, tingkat kemiskinan di perkotaan per Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 % poin dibanding kondisi prapandemi. (Yoga)

Wisatawan terlihat turun dari pesawat Wings Air yang melayani rute Bali-Lombok di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (1/7/2024). Saat ini, geliat pariwisata di NTB semakin terasa. Selain karena memasuki high season wisata mancanegara, juga banyaknya ajang internasional di daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik, sebanyak 92.184 tamu menginap di hotel
berbintang di NTB selama Mei 2024, meningkat 28,44 persen dari April 2024 yang mencapai 71.771 orang. (Yoga)

Kinerja industri manufaktur Indonesia pada Juni 2024 merosot dibanding bulan-bulan sebelumnya. Penyebabnya adalah menurunnya permintaan produk. Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia Juni 2024 yang dirilis oleh S&P Global berada pada level 50,7, menurun dibandingkan pada Mei 2024 yang ada pada level 52,1. Kendati masih tergolong ekspansif, ini sudah mendekati ambang batas menuju kontraksi. Sebab, indeks berada di atas 50 menunjukkan industri manufaktur dalam posisi ekspansif, sementara di bawah 50 menunjukkan sebaliknya. Economics Director S&P Global Market Intelligence, Trevor Balchin, menjelaskan, manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada bulan Juni, dengan pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun selama empat bulan berturut-turut.

Ia mengatakan, PMI Indonesia masih bertahan di atas tren rata-rata jangka panjang, tetapi perkiraan Indeks Output Masa Depan tidak bergerak dari posisi pada bulan Mei dan merupakan bagian dari yang terendah dalam rekor. Hal ini menggambarkan kekurangan perekrutan tenaga kerja pada bulan Juni, dan penurunan pertama pada penumpukan pekerjaan dalam tujuh bulan. ”Arah pergerakan menunjukkan penurunan seketika pada permintaan baru  pada awal semester kedua di tahun ini, yang merupakan kontraksi kedua sejak pertengahan 2021,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (1/7/2024).

PMI Indonesia disusun berdasarkan jawaban-jawaban kuesioner bulanan yang dikirimkan kepada manajer pembelian yang tergabung dalam satu panel terdiri atas 400 perusahaan manufaktur. Panel tersebut dikelompokkan berdasarkan ukuran sektor dan tenaga kerja perusahaan secara terperinci berdasarkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). ”Sektor industri saat ini memang sudahmasuk ke kondisi waspada. Optimisme pelaku industri menurun terhadap perkembangan bisnis mendatang, dipengaruhi melemahnya pertumbuhan pesanan baru yang dipengaruhi oleh kondisi pasar, hambatan perdagangan di negara lain, juga regulasi yang kurang mendukung,” ujar Febri. (Yoga)

Jakarta dinilai rawan mengalami lonjakan harga dan krisis pangan karena hampir seluruh kebutuhan bahan pangan berasal dari luar daerah. Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi dampak perubahan iklim yang menyebabkan krisis pangan dengan menggelar pasar sembako murah serta menjalin kerja sama lintas daerah untuk memperkuat stok bahan pangan. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin (1/7) mengatakan, pihaknya mengantisipasi krisis pangan yang berpotensi terjadi pada tahun 2050 sesuai peringatan PBB. Di sisi lain, ketersediaan pangan di Jakarta 98 % berasal dari pasokan luar daerah. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI Jakarta menggencarkan kerja sama dengan daerah penghasil guna mencegah krisis pangan.

Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan BUMD bidang pangan, yakni Food Station Tjipinang Jaya, Sarana Jaya, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa provinsi untuk penyediaan pangan, antara lain Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kaltim, Sulsel, Sumbar, dan Riau. Komoditas yang disediakan oleh daerah yang menjalin kerja sama dengan Jakarta antara lain beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, cabai, bawang, dan gula. ”Kami akan menyetok tiga kali lipat bahan pangan melalui kerja sama dengan daerah-daerah penghasil, termasuk NTT. Kerja sama dengan NTT untuk ketersediaan hewan ternak sapi,” kata Heru. Pemprov DKI juga melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memastikan pasokan pangan aman. Selain itu, Pemprov DKI rutin menggelar sembako murah di lima wilayah Jakarta. (Yoga)

Berbekal bibit mangrove, cemara udang, dan daya juang tinggi, Fatlillah (44)  memulihkan ekosistem pesisir Madura yang kini menjadi tujuan wisata, tempat pembelajaran, penelitian, hingga pemberdayaan ekonomi. Ribuan bibit tanaman mangrove memenuhi Rumah Bibit Mangrove di Pantai Kundang Wetan, Desa Tanjung, Sumenep, Madura, Selasa (7/5) sore. Jumlahnya lebih dari 10.000 bibit siap tanam dari berbagai jenis, seperti Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, dan Rhizophora apiculata. Fatlillah mengatakan, pembibitan mangrove berjalan sejak 2017 secara swadaya. Baru pada 2023 ada bantuan bibit dari instansi pemerintah dan swasta. Juga ada bibit cemara udang yang diproduksi secara mandiri. Kapasitas produksi bibit mangrove dan cemara udang mencapai 11.000 bibit per tahun. Pembibitan swadaya ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar. Mereka bertugas menyiapkan media tanam, seperti polybag, tanah, dan pupuk kompos, dengan upah Rp 200 per bibit tanaman mangrove.

”Pelibatan ibu-ibu menjadi wahana edukasi lingkungan pesisir dan pemberdayaan ekonomi menambah penghasilan keluarga,” ujar Fatlillah. Ibu-ibu tersebut otomatis belajar mengenal tanaman mangrove, cara merawatnya, hingga manfaat yang diperoleh. Hal itu menjadi pintu masuk sosialisasi masyarakat agar tak menebang tanaman untuk kepentingan ekonomi, seperti pembukaan lahan tambak dan pengambilan kayu bakar. Sebaliknya, keberlangsungan mangrove memberi manfaat besar bagi warga. Selain menangkal abrasi, juga menjadi habitat bagi biota laut bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan, udang, dan kepiting. Hutan mangrove juga berpotensi memperkaya destinasi wisata di Pantai Kundang Wetan. Pembibitan mangrove merupakan kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Reng Paseser Kecamatan Saronggi, yang meliputi tiga desa berpesisir, yakni Tanjung, Kebundadap Timur, dan Pagarbatu.

Sebelumnya, ia menggagas tempat wisata pantai dan hutan mangrove yang diberi nama E Kasoghi di Kecamatan Saronggi. ”Tutupan hutan mangrove di Pantai E Kasoghi dan pantai-pantai lain juga punya daya tarik sendiri untuk jadi tempat penelitian. Sudah banyak perguruan tinggi yang meneliti di sana, baik tentang pariwisata maupun hutan mangrovenya,” papar Fatlillah. Guna memulihkan ekosistem pesisir, penanaman mangrove tak hanya dilakukan di wilayah daratan, tetapi juga pulau-pulau kecil, seperti Gili Labak, Gili Genting, dan Gili Iyang. Baru-baru ini, tiga gili itu gencar dipromosikan sebagai destinasi wisata global. Gili Iyang memiliki oksigen terbaik kedua di dunia, Gili Labak memiliki pemandangan bawah laut yang cantik, sedangkan Gili Genting memiliki pesisir pantai menawan.

Menurut dia, tantangan terbesar saat ini ialah pembiayaan, terutama untuk pembelian bahan dan akomodasi menuju tempat konservasi. Untuk mengangkut bibit-bibit mangrove ke pulau-pulau kecil, diperlukan perahu berbahan bakar solar. Total biayanya ratusan ribu rupiah untuk satu pulau. Menyiasati kendala biaya, Fatlillah menawarkan paket wisata dengan daya tarik menanam terumbu karang. Juga wisata menanam mangrove berbiaya terjangkau. Namun, daya jangkau promosi wisatanya masih terbatas di Sumenep sehingga jumlah wisatawannya belum optimal. Fatlillah terus membangun jejaring dengan merangkul para pemuda dari desa-desa lain yang memiliki wilayah pesisir. Mereka diajak mengenal lingkungan sendiri dan memetakan potensi ancaman yang ada di sekitarnya. Juga mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir agar rumah dan desa mereka tak tergerus abrasi. (Yoga)

Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD yang terus melemah. Meski BI berusaha menahan laju pelemahan itu dengan melakukan intervensi, rupiah terus tertekan hingga Rp 16.500 per USD pada pertengahan Juni 2024. Dalam beberapa bulan ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan besar akan berkurang karena dalam waktu dekat bank sentral AS alias Federal Reserve Bank (The Fed) berpotensi memo tong suku bunga USD. Penurunan suku bunga USD akan membuat USD melemah dan rupiah bisa menguat dalam beberapa bulan ke depan. Ancaman yang sesungguhnya terhadap rupiah bakal terjadi setelah pemilihan presiden AS pada November mendatang.

Siapa pun presiden terpilih akan menjadi seperti buah simalakama bagi rupiah. Keduanya akan menempuh kebijakan merangsang ekonomi AS. Jika Joe Biden terpilih, dia akan mendorong belanja negara secara besar-besaran. Jika Donald Trump terpilih, dia bakal mendorong pengurangan pajak besar-besaran.  Stimulus akan memicu kembali pertumbuhan ekonomi AS pada 2025. Namun, pertumbuhan itu akan memicu efek beruntun, dan inflasi di AS akan kembali melejit. Akibatnya, The Fed akan terpaksa kembali menaikkan suku bunga USD, sehinga USD menguat dan membuat rupiah terpuruk. Anjloknya rupiah pada 2025 akan menimbulkan gejolak, bahkan ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Biaya impor, terutama minyak mentah dan BBM membengkak. BI akan terpaksa menaikkan suku bunga rupiah, yang membuat biaya modal bagi dunia usaha ataupun konsumen meningkat

Di awal era reformasi, Indonesia pernah mengalami situasi serupa, yaitu meroketnya USD. Ada tiga masalah fundamental yang menjadi penyebab krisis ekonomi 1997-1998, yaitu (1) ketergantungan terhadap utang luar negeri, (2) lemahnya regulasi, dan (3) crony capitalism. Utang luar negeri yang diterima perbankan dan sektor swasta ini kebanyakan mengalir ke kroni-kroni pemerintah dan bukan ke institusi / orang yang layak mendapat kredit. Puncaknya, saat mata uang baht Thailand dan won Korea ambruk, muncul keraguan terhadap negara lain di Asia, termasuk Indonesia, menyebabkan krisis kepercayaan, yang memicu arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Ujung-ujungnya penarikan tabungan masyarakat dari bank-bank karena hilangnya keyakinan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia, dan akhirnya pada seluruh perekonomian Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dari Rp 2.000 per USD pada Agustus 1997 menjadi Rp 16.000 per USD pada Juni 1998. Di era sekarang, pemerintah tidak perlu menunggu sampai krisis melanda. Belajar dari krisis moneter 1997-1998, pemerintah bisa secara proaktif dan preventif memulai proses amputasi bisnis yang tidak sehat pada 2024-2025. Jangan terlambat bertindak karena dipaksa oleh kepanikan di pasar uang dan pasar modal untuk mengambil langkah drastis. Yang menjadi sumber utang bermasalah adalah BUMN dan pemerintah. Kondisi keuangan masyarakat juga bermasalah karena daya belinya terpuruk dan semakin terjerembap pinjaman online serta judi daring. (Yoga)