Perusahaan bahan kimia Jerman, Badische Anilin-und Soda Fabrik (BASF) dan perusahaan tambang Perancis, Eramet, membatalkan investasi fasilitas pemurnian nikel senilai 2,6 miliar USD atau Rp 42 triliun di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Keputusan diambil karena adanya perubahan lanskap pasar nikel global. Masalah lingkungan yang ramai jadi perhatian internasional dinilai juga mejadi alasan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menjelaskan, pemerintah menyayangkan keputusan BASF dan Eramet mundur dari investasi bernama proyek Sonic Bay, yang dibahas sejak tahun 2020. Menurut rencana, dua perusahaan tersebut membangun fasilitas pemurnian nikel dengan teknologi pelindian asam dalam ruangan tekanan tinggi (high pressure acid leach/HPAL) di Weda, Halmahera Tengah.

Secara bisnis, alasan mundurnya dua perusahaan itu cukup logis. Pertama, konsorsium disebut telah mengamankan rantai pasokan nikel dan komponen baterai dari negara lain. Lalu, kehadiran fasilitas smelter HPAL di Weda Bay Nickel terus menjamur. Dalam waktu dekat, Teluk Weda akan kedatangan dua smelter HPAL baru. Keduanya dipekirakan mampu menghasilkan 240.000 ton nikel sulfat per tahun. Dua kali lebih besar dari kapasitas smelter yang rencananya dibangun BASF-Eramet, yakni 64.000 ton nikel sulfat dan 7.500 ton kobalt sulfat per tahun. “Pemerintah, menyayangkan keputusan ini, tetapi secara bisnis memang alasannya cukup masuk akal. Jangan sampai perusahaan tidak bisa compete dengan yang sudah  dan akan datang,” ujarnya, Rabu (26/6). (Yoga)

Pemerintah mengingatkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan untuk mengakali seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan tindak pidana. Pemalsuan dokumen kependudukan melanggar ketentuan Pasal 94 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mereka yang memanipulasi data kependudukan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 75 juta. Karena itu, perlu adanya proses verifikasi ketat agar praktik ini dapat diidentifikasi. ”Verifikasi kelengkapan dokumen untuk pendaftaran PPDB, untuk memastikan keaslian dokumen kependudukan yang diunggah peserta, kami sarankan untuk dicek ulang melalui aplikasi QR Code,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Selasa (25/6) di Jakarta.

Anggota Ombudsman RI (ORI), Indraza Marzuki Rais, meminta pemerintah memperbaiki sistem ini. Desakan ini disampaikan ORI dalam laporan tentang pengawasan PPDB di 28 provinsi pada tahun 2023. Praktik manipulasi dokumen kependudukan jamak terjadi di sejumlah daerah agar lolos seleksi jalur zonasi. Begitu pula praktik titip siswa ke sekolah tertentu lewat berbagai pihak, praktik pungutan liar pada proses pendaftaran ulang, dan penambahan ruang kelas atau daya tampung rombongan belajar yang tidak sesuai ketentuan. ”Setiap warga pada dasarnya berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib memfasilitasi serta membiayainya. Selain pengawasan PPDB, juga perlu perbaikan secara jangka panjang,” ujar Indraza, Selasa (25/6).

Sejumlah kepala daerah mengambil langkah tegas selama pelaksanaan PPDB. Pemprov Jabar mendiskualifikasi 262 calon peserta didik yang curang dalam PPDB. Mereka diketahui memakai data domisili yang tidak benar saat mendaftar PPDB. ”Kemungkinan jumlah calon peserta didik yang didiskualifikasi bisa terus bertambah. Kami masih melanjutkan verifikasi data PPDB tahap pertama hingga kini,” kata Pelaksana Harian Kadis Pendidikan Jabar Ade Afriandi, Senin (24/6), di Bandung. Mereka yang didiskualifikasi tersebar ditiga daerah, yakni Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Garut. Temuan Dinas Pendidikan Jabar, adanya modus kecurangan penggunaan lima hingga delapan KK di satu rumah warga. Modus berikutnya, penggunaan perkantoran sebagai alamat rumah calon siswa, salah satu yang digunakan kantor pengurus olahraga di Kota Bandung. (Yoga)

Beberapa tahun lalu potensi serangan siber terhadap berbagai instansi vital dan publik telah diungkapkan. Namun, peringatan itu sepertinya diabaikan. Penyanderaan data atau ransomware dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi lembaga publik, swasta, serta infrastruktur penting yang menjadi sandaran masyarakat saat ini. Aksi ini telah berulang kali melumpuhkan sistem layanan publik demi meraup uang tebusan bagi pelakunya. Saking seriusnya aksi ini, Sekjen PBB Antonio Guterres di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB, Kamis (20/6) menyoroti bahaya ransomware sebagai salah satu aksi paling mengancam bagi layanan publik saat ini (Kompas.id, 24/6/2024).

Serangan yang menimpa berbagai lembaga milik pemerintah di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang tengah mengalami serangan ransomware, mengingatkan kita soal seruan berbagai kalangan soal potensi ancaman berupa serangan siber sejak beberapa tahun lalu. Ancaman itu tidak main-main.Mereka benar-benar melakukan serangan dan kini beberapa layanan menjadi lumpuh. Sepanjang tahun 2023 disebutkan jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam aksi ransomware mencapai 1,1 miliar USD atau Rp 18 triliun. Aksi ransomware adalah peretasan sebuah sistem komputer. Aksi itu biasa disertai pelumpuhan sistem hingga pencurian atau penahanan data.

Sistem akan dikembalikan setelah si pemilik sistem membayar sejumlah uang tebusan ke pelaku. Melihat cara mereka dan dampak yang diakibatkan, dunia perlu melakukan langkah bersama untuk membatasi serangan ini. Serangan ke obyek vital sangat mungkin terjadi. Tak hanya merusak sistem, serangan yang lebih canggih bisa saja merusak fasilitas fisik. Di tengah berbagai masalah global, seperti perubahan iklim, pandemi, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi, serangan siber perlu menjadi masalah bersama. Bila sekarang sebuah negara diserang, sangat mungkin negara lain menjadi korban berikutnya (Yoga)

Serbuan produk impor, legal dan ilegal, membuat sebagian pelaku industri tekstil dan produk tekstil bertekuk lutut. Kalah. Pekerjanya kehilangan pendapatan. Mesin produksi di sebuah pabrik tekstil di Majalaya, Bandung, Jabar, menganggur. Padahal, biasanya menjelang Lebaran, mesin itu beroperasi dan menghasilkan tekstil untuk memenuhi permintaan pasar yang melonjak. Foto itu dimuat di harian Kompas, 3 April 2023. Kisah pabrik dan pekerjanya itu sungguh pedih. Tak kuasa menghadapi tekstil dan produk tekstil (TPT) impor yang membanjiri pasar Tanah Air, mesin pabrik itu hanya beroperasi 60 %. Tambahan penghasilan bagi pekerja yang diperoleh dari lembur sejak 3-6 bulan sebelum Lebaran tinggal mimpi. Produk mereka kalah bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah.

Mengacu data BPS, impor pakaian dan aksesorinya naik menjelang Lebaran 2023 dan 2024. Sekitar 38,76 % pakaian dan aksesori rajutan yang diimpor pada Januari-Maret 2024 dari China. Adapun impor pakaian dan aksesori bukan rajutan pada Januari-Maret 2024, sekitar 30,28 % dari China. Sisanya dari Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, dan negara-negara lain. Seolah belum cukup, persoalan yang dihadapi industri TPT di Indonesia masih ditambah permintaan global yang menurun. Pasar makin ketat diperebutkan. Pabrik yang kalah bersaing lambat laun akan gulung tikar. Ada juga yang memindahkan lokasi pabrik ke daerah yang biaya buruhnya lebih murah. Padahal, industri TPT tercatat sebagai industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Penutupan pabrik berdampak signifikan pada serapan tenaga kerja dan menambah jumlah penganggur secara nasional. Sebenarnya, masih ada investasi atau penanaman modal yang menyasar industri tekstil. Menurut data Kementerian Investasi/BKPM, pada 2023 terdapat penanaman modal dalam negeri 7,949 miliar USD untuk 1.723 proyek industri tekstil di Indonesia. Adapun penanaman modal asing sebesar 457 juta USD untuk 1.303 proyek industri tekstil di dalam negeri. Dengan berbagai indikator itu, industri TPT mestinya layak mendapat perhatian lebih besar. Salah satu bentuk perhatian itu adalah menjaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor yang masif, yang membuat produk lokal kalah bersaing di negeri sendiri. (Yoga)

Kendati kebutuhan impor beras membengkak, pemerintah akan fokus merealisasikan impor 3,6 juta ton beras terlebih dahulu tahun ini. Serapan gabah atau beras di dalam negeri juga bakal didorong untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Merujuk data Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, rencana impor beras pemerintah mencapai 5,17 juta ton. Pada Januari-April 2024, realisasinya 1,77 juta ton. Kemudian, pada Mei-Desember 2024, rencana impornya mencapai 3,4 juta ton. Rencana impor sejumlah 5,17 juta ton beras ini bertambah dari sebelumnya 3,6 juta ton. Tahun lalu, pemerintah menetapkan kuota impor beras untuk tahun 2024 sebanyak 2 juta ton. Pada Februari 2024, kuota impor itu ditambah 1,6 juta ton menjadi 3,6 juta ton.

Kemudian pada Mei 2024, rencana impor beras itu bertambah menjadi 5,17 juta ton. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Selasa (25/6) mengakui ada koreksi penambahan rencana impor beras dalam proyeksi neraca pangan tersebut. Koreksi itu mempertimbangkan stok beras impor yang seharusnya masuk pada tahun 2023, tetapi justru masuk pada tahun 2024. Koreksi tersebut juga memperhitungkan realisasi dan perencanaan produksi-konsumsi beras nasional sampai akhir tahun ini. Kendati ada potensi tambahan impor, pemerintah akan fokus merealisasikan kuota impor beras sebanyak 3,6 juta ton terlebih dahulu. ”Dari jumlah itu, sisa kuota impor beras Bulog hingga akhir tahun ini mencapai 1,2 juta ton,” ujarnya.

Bapanas juga akan meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun ini melalui serapan gabah atau beras di dalam negeri. Per 23 Juni 2024, serapannya 700.000 ton setara beras. Berdasarkan data Bulog, per  23 Juni 2024, stok beras Bulog 1,66 juta ton, terdiri dari CBP sebanyak 1,6 juta ton dan beras komersial 63.111 ton. Tahun ini, serapan gabah atau beras ditargetkan 900.000 ton setara beras dan telah terealisasi 716.701 ton. Bapanas juga telah berkoordinasi dengan Kementan untuk meningkatkan produksi padi sepanjang semester II-2024. Kendati kemarau, sejumlah upaya meningkatkan produksi padi itu akan dilakukan, di antaranya, melalui pemompaan atau pompanisasi. (Yoga)

Pedagang terlihat menutupi dagangan mainannya dengan plastik saat gerimis turun di Pasar Gembrong, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (25/6/2024). Para pedagang  mengeluhkan sepinya pembeli dua tahun terakhir. Sejumlah pedagang menilai maraknya penjualan mainan melalui siaran langsung atau live di media sosial dengan harga jauh lebih murah menjadi sebagai salah satu penyebabnya. (Yoga)

Pemerintah memutuskan untuk mengenakan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP serta bea masuk antidumping atau BMAD atas produk tekstil impor. Langkah ini diharapkan melindungi industri tekstil nasional yang tercekik akibat membanjirnya produk impor. Terkait dua kebijakan itu, Mendag Zulkifli Hasan, seusai rapat tertutup yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/6) merinci, instrumen itu akan dikenai pada tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik. Dalam catatan Kompas, produk tekstil impor, baik yang masuk secara legal maupun ilegal, mematikan industri tekstil nasional.

Produk impor ini dijual dengan harga lebih murah ketimbang produk lokal. Dalam data Trade Map, seperti diolah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), besaran produk tekstil impor yang dicatat BPS jauh lebih rendah ketimbang data yang dilaporkan Bea dan Cukai China sebagai ekspor produk ini ke Indonesia. Selisih data impor yang tak tercatat ini pun terus membesar dari 2021 ke 2023. Pada 2021, selisih data impor ini mencapai 1,5 miliar USD dan pada 2023 membengkak menjadi 4 miliar USD (Kompas.id, 24 Juni 2024).

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, selisih data itu mengindikasikan ada barang impor produk tekstil yang masuk melalui jalur tak resmi atau diselundupkan sehingga tidak tercatat secara resmi. Membanjirnya produk impor ini membuat pelaku industri dalam negeri kesulitan menjual produknya. Sebab, produk impor ini dijual jauh lebih murah dari produk dalam negeri. Instrumen BMTP dan BMAD diharapkan mampu melindungi industri tekstil dalam negeri. (Yoga)

American Express membeli platform pemesanan restoran milik Squarespace, Tock, seharga 400 juta USD untuk memperluas pijakannya di industri makanan beberapa waktu lalu. Visa dan Mastercard berinvestasi dan juga membeli saham beberapa usaha rintisan. American Express melihat platform pemesanan restoran ini penting karena kategori tersebut menyumbang 100 miliar USD dalam transaksi kartu mereka tahun lalu. Kesepakatan yang seluruhnya dilakukan secara tunai itu melanjutkan akuisisi raksasa kartu kredit tersebut atas platform reservasi restoran daring bernama Resy pada tahun 2019. Menurut Fast Company, Resy membantu pemegang kartu American Express mendapatkan akses khusus ke beberapa restoran, termasuk reservasi eksklusif, notifikasi awal, atau manfaat pengembalian uang tunai untuk pemesanan tertentu yang dilakukan melalui platform.

Pada 2023, Visa meluncurkan program Africa Fintech Accelerator, enam bulan setelah Mastercard Foundation mengumumkan pendanaan untuk berinvestasi di perusahaan tahap awal melalui perusahaan di Afrika. Tahun lalu Visa juga mengakuisisi usaha rintisan infrastruktur pembayaran asal Brasil, Pismo, senilai 1 miliar USD secara tunai. Pismo yang berbasis di São Paulo diam-diam telah ”memakan” klien dan nasabah perusahaan kartu kredit ternama, termasuk Citi, Itaú (salah satu bank terbesar di Brasil), Revolut, N26, Nubank, dan Cora. Laporan TechCrunch menyebutkan, usaha rintisan ini memproses hampir 50 miliar panggilan API dan volume transaksi senilai 40 miliar USD setahun dan mendukung hampir 80 juta akun serta lebih dari 40 juta kartu telah diterbitkan.

Mastercard membeli 3,8 % saham di bisnis uang seluler telekomunikasi terbesar di Afrika, MTN, seharga 200 juta USD. Perusahaan ini memiliki saham serupa dalam operasi uang seluler Airtel Afrika. Pengusaha dan pakar lokal mengatakan langkah ini akan membantu Visa dan Mastercard tetap relevan di Afrika yang pada saat ini banyak pengguna telah beralih ke dompet digital dan kode cepat (QRIS). Aksi korporasi sejumlah perusahaan kartu kredit itu merupakan langkah strategis agar mereka bisa selamat dari disrupsi digital. Di samping itu, mereka ingin mengembangkan bisnis yang makin terfokus pada layanan konsumen hingga kualitas layanan lebih baik. Layanan kartu kredit harus bisa menarik generasi milenial dan gen Z. Penerbit kartu kredit harus menentukan dengan jelas proposisi nilai di tengah kehadiran dompet digital dan lain-lain. (Yoga)

Seorang perajin menata benang saat menenun kain secara tradisional di desa wisata Gampong Nusa, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (24/6/2024). Usaha tenun kain dengan berbagai motif khas Aceh binaan BUMN ini memanfaatkan kanal penjualan daring guna menjangkau sejumlah daerah di Indonesia. Dengan harga jual berkisar antara Rp 400.000-Rp 800.000 per lembar.  Usaha tenun kain tradisional ini juga mengangkat ekonomi masyarakat di desa wisata Gampong Nusa. (Yoga)

Pedagang perhiasan emas terlihat sedang menata dagangan yang berada di etalase tokonya di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (25/6/2024). Berdasarkan data di laman Logammulia.com yang dikelola PT Antam Tbk, harga emas per Selasa mencapai Rp 1.368.000 per gram atau naik Rp 8.000 per gram dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hal ini membuat penjualan menurun dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. (Yoga)