Pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk (BM) impor barang asal China hingga 200% dan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)  sejumlah produk industri. namun, pemerintah diminta berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum mengeksekusi rencana itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, rencana itu dipicu perang dagang China dan AS yang bakal membuat terjadinya kelebihan pasokan dan kapasitas di China. Ini membuka peluang banjir produk China di Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya. Alasannya, negera-negara Barat menjegal barang dari China dengan tarif BM tinggi. "Dalam satu dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendag-nya. Jika sudah selesai kita pakai tarif untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor," ujar dia. Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini menjelaskan, besaran tarif BM yang akan dikenakan pada barang-barang dari China telah diputuskan kisaran 100-200% dari harga barang. "Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu, karena AS saja bisa mengenakan tarif termasuk keramik dan pakaian sampai 200%, sehingga kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita tumbuh dan berkembang," ujar dia. (Yetede)

Standarisasi tarif layanan yang sudah diberlakukan oleh BPJS Kesehatan perlu diterapkan juga di sektor swasta. Dengan begitu, bisa mengatasi inflasi medis yang tahun ini diperkirakan  mencapai 13%. Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar mengatakan, dengan tidak adanya ketetapan tarif  penanganan medis secara nasional, maka muncul variasi biaya perawatan dan pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan yang kemudian sulit dikontrol. "Perbuatan dan standar tarif layanan  medis menjadi penting bagi pelaksanaan asuransi  sosial maupun komersial untuk memastikan keterjangkauan  biaya iuran oleh masyarakat yang mengikuti asuransi sosial maupun komersial tersebut. Juga, dapat mengontrol pelaksanaan fee for service, sehingga tidak memunculkan  pembentukan biaya sendiri oleh rumah sakit," tandas Timboel. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (kemenhub) tengah menjajaki untuk mengajukan pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia senilai Rp 1,8 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan transportasi perkotaan di Medan dan Bandung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong optimalisasi transportasi massal perkotaan Medan. Hal tersebut disampaikan Menhub usai meninjau Terminal Tipe A Amplas di Medan, Sumatera Utara, guna memastikan perkembangan transportasi perkotaan di Medan. "Kita mengevaluasi pinjaman dari Bank Dunia sebanyak Rp 1,8 triliun yang diberikan kepada Medan dan Bandung. Dari dana tersebut kita akan memperbaiki infrastruktur transportasi perkotaan di kedua kota tersebut. Sehingga optimalisasi transportasi perkotaan dapat terlaksana," kata Budi Karya. (Yetede)

Stok cadangan pangan pemerintah (CPP) harus terus diperkuat sebagai intrusmen dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. Sesuai perpres No.125 Tahun 2022 tentangan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, stok level masing-masing komoditas pangan strategis yang menjadi CPP idealnya yang paling sedikit 5-10% dari kebutuhan nasional. Contoh, kebutuhan beras setahun sekitar 31,2 juta ton, sehingga stok CCP yang harus dimiliki pemerintah minimal 1,5 juta ton. Saat ini, stok CPP beras (cadangan beras pemerintah/CBP di Perum Bulog mencapai 1,6 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional maka pengutan CPP penting  dilakukan sebagai intrusmen pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. CPP dikelola BUMN pangan. "CPP itu minimal 5% dari total kebutuhan nasional. Saya berharap seluruh stakeholder pangan melihat ini semua, sehingga kita bisa meningkatkan cadangan pangan kita kedepan. Ini tentunya perlu alokasi anggaran memadai. Ini akan sangat bermanfaat karena digunakan untuk membantu menyerap produksi pangan petani/peternak, diserap dengan harga yang baik, selanjutnya digunakan untuk intervensi pemerintah dalam stabilitas pangan," papar Arief (Yetede)

PEGIAT antikorusi mendorong Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menjaring ketat calon pimpinan yang mendaftar. Salah satu caranya, panitia seleksi mesti menelusuri rekam jejak dan kepatuhan calon pimpinan KPK terhadap ketentuan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. “Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus menjadi instrumen penting dalam proses seleksi ini,” kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Nur Ramadhan, Ahad, 30 Juni 2024.

Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap LHKPN menjadi gambaran terhadap pendaftar calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara bahwa mereka taat pada aturan dan berintegritas. Panitia seleksi, kata Ramadhan, mesti mendalami harta kekayaan setiap pendaftar, meski ketaatan terhadap pelaporan LHKPN bukan menjadi syarat wajib dalam seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. “Pansel harus punya database rekam jejak calon dari segala aspek, termasuk potensi conflict of interest ketika terpilih sebagai pimpinan KPK,” kata Ramadhan. “Dengan demikian, Pansel KPK akan mudah memilah calon yang bermasalah dan tidak bermasalah.”

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Muhammad Yusuf Ateh memastikan panitia seleksi akan menelusuri rekam jejak pendaftar. Panitia seleksi akan menggandeng sejumlah lembaga untuk menganalisis rekam jejak calon, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian RI, serta Mahkamah Agung. "Kami ingin memastikan bahwa calon-calon yang mendaftar ini betul-betul bersih dan berintegritas," katanya. (Yetede)

PRESIDEN Joko Widodo alias Jokowi mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog masih cukup untuk memenuhi konsumsi domestik. "Mencapai 1,7 juta ton," ujarnya saat mendatangi Pasar Beringin Buntok, Kalimantan Tengah, Kamis, 27 Juni lalu. Meski begitu, Presiden mewanti-wanti ancaman kekeringan yang berpotensi terjadi pada Juli hingga Oktober tahun ini. Menurut Jokowi, kekeringan berpotensi menyebabkan penurunan produksi beras. Dia meminta Kementerian Pertanian menambah bantuan pompa air hingga 70 ribu unit sebagai sarana mitigasi kekeringan dan untuk mencegah kegagalan panen. Apalagi, Jokowi melanjutkan, saat ini harga beras di seluruh dunia mulai mengalami kenaikan akibat gelombang kekeringan.

Kekhawatiran itu cukup beralasan. Sebab, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, produksi beras pada 2024 berpotensi turun hingga 2 juta ton. Berdasarkan Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras pada Januari-Juni 2024 sebesar 16,43 juta ton. Sedangkan di periode yang sama pada 2023, angka produksi beras mencapai 18,63 juta ton. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah produksi sebesar 2,2 juta ton dibanding produksi tahun lalu. Penurunan jumlah produksi itu berimbas kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah kota dan kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras pada akhir Juni 2024 bertambah menjadi 63. Namun secara nasional harga beras menurun 0,95 persen dibanding pada Mei 2024.

Kementerian Pertanian tak menampik fakta bahwa produksi beras di dalam negeri terus menyusut. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku sudah memaksimalkan penggunaan pompa di sentra produksi supaya produksi gabah tetap maksimal meski pada musim kemarau. Menurut Amran, penggunaan pompa untuk meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG) terbukti manjur. Dia mengklaim langkah itu dapat menghasilkan tambahan produksi GKG sebanyak 2,78 ribu ton atau kenaikan 9,82 persen dibanding produksi pada 2023. (Yetede)

BAGI mereka yang mengerti akan kondisi keamanan siber di Indonesia, insiden ransomware Pusat Data Nasional sementara (PDNS) yang baru terjadi bukanlah peristiwa mengejutkan. Laporan "Hi-Tech Crime Trends Report 2023/2024" yang dirilis perusahaan teknologi keamanan siber Group-IB menyebutkan Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengalami insiden ransomware di antara negara-negara ASEAN. Tentu kita semua menyayangkan situasi ini, tapi itulah faktanya. Sementara itu, bagi masyarakat luas, ramainya pemberitaan insiden serangan ransomware terhadap PDNS ini pasti menimbulkan satu pertanyaan mendasar: “Apa hubungan kejadian ini dengan kehidupan saya?” Jawabannya sederhana, sangat erat. Sebab, berkat perkembangan teknologi Internet, kini hampir semua aspek kehidupan kita berkaitan dengan dunia siber.

Dunia daring (online) dan dunia luring (offline) saat ini telah menjadi dunia paralel yang berada di ruang yang sama, yakni kehidupan kita. Contoh sederhananya adalah rekening bank yang kita miliki. Eksistensinya tak hanya ditandai dengan keberadaan buku tabungan. Di ruang digital pun data keuangan kita tercatat. Hal yang sama juga berlaku pada data pribadi kita, yang eksis di dua dunia tersebut. Aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, sampai bergaul, pun kini kita lakukan secara daring ataupun luring. Maka saat terjadi insiden serangan ransomware terhadap PDNS, dampak yang akan kita rasakan bisa sangat panjang. Bisa jadi, dampak itu baru kita rasakan bertahun-tahun setelah insiden. Apabila data-data pribadi kita yang seharusnya bersifat rahasia dikuasai sindikat penipu, mereka bisa saja mengelabui kita dengan menyamar sebagai petugas bank atau kepolisian. Kita dapat dengan mudah tertipu karena merasa yakin atas informasi yang mereka berikan. (Yetede)

PPATK menemukan lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR dan DPRD terjerat judi daring atau populer disebut judi online. Transaksi judi daring dari tahun ke tahun pun terus meningkat, seperti pada kuartal I-2024 ini transaksinya mencapai Rp 101 triliun lebih. Kondisi ini menunjukkan judi daring sudah masuk ke semua lini dan menjadikan Indonesia darurat judi daring. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6) mengatakan, dari hasil pengklusteran PPATK, ditemukan lebih dari 1.000 orang yang meliputi anggota DPR, DPRD, dan pegawai Setjen DPR dan DPRD terjerat judi daring. Jika ditotal, transaksi mereka di judi daring itu mencapai 63.000 transaksi. Dari hasil temuan PPATK, ada satu orang yang transaksinya mencapai Rp 25 miliar. ”Transaksi mereka itu dari ratusan sampai miliaran (rupiah), ada satu orang sekian miliar (rupiah). Itu deposit. Kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliaran (rupiah),” ujar Ivan.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga sudah memiliki data orang-orang yang terjerat judi daring tersebut, mencakup nama, domisili, nomor ponsel, dan tanggal lahir. Karena itu, jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membutuhkan data tersebut untuk diproses lebih lanjut ke penanganan perkara etik, PPATK siap memberikannya. ”Dia transaksi di wilayah mana saja, kami punya data lengkap. Kami siap dipanggil MKD atau nanti kami akan berkirim surat (ke MKD),” ucap Ivan. Menurut Ivan, judi daring ini tidak hanya menjerat anggota Dewan serta lingkungan Setjen DPR dan DPRD, tetapi juga semua kalangan. Dari hasil pemetaan PPATK, ada pula kluster lain yang terlibat judi daring. Kluster dimaksud seperti pejabat daerah, pensiunan, pengusaha, buruh pabrik, ibu rumah tangga, wartawan, dokter, dan notaris. PPATK pun telah menyerahkan data itu kepada beberapa pemimpin kementerian/lembaga atau instansi masing-masing untuk ditindaklanjuti. (Yoga)

Komisi I DPR secara internal membahas gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah sepekan ini belum bisa teratasi. Gangguan yang disebabkan serangan ransomware itu hingga kini diduga menyebabkan terjadinya kebocoran data. Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid, Rabu (26/6) menyebutkan, pihaknya akan memanggil Kemenkominfo selaku pengelola PDN serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis ini untuk mendalami serangan siber terhadap PDN. Komisi I juga akan mendengarkan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. ”Jadi, (Kamis) penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengungkapkan, Komisi I telah membahas serangan terhadap PDN secara internal.

Hal itu disebabkan ada indikasi kebocoran data di sejumlah instansi negara sebagai dampak dari serangan siber terhadap PDN. ”Karena itu, Komisi I membahas fenomena itu secara internal,” ucap Hasanuddin. Setelah terjadi serangan terhadap peladen (server) PDN, muncul klaim dari akun Moonz Haxor yang menyatakan memiliki data Badan Intelijen Strategis (Bais TNI) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri. Data hasil peretasan itu disebutkan telah dijual dalam suatu forum di situs gelap atau dark web. Sejak Sabtu (22/6), Moonz Haxor telah mengunggah kiriman penjualan data Inafis Polri seharga 1.000 USD. Ia mengklaim mendapatkan foto wajah anggota Inafis, sidik jari, dan surat elektronik. Data Bais TNI diakui telah diunggah pada Senin (24/6). Basis data dari 2.000 pengguna dijual 1.000 USD, jika ditambah dokumen rahasia berukuran 33,7 gigabyte menjadi 7.000 USD. (Yoga)

PPATK, Rabu (26/6) melaporkan kepada Komisi III DPR adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan Pemilu 2024. Nilainya mencapai Rp 80 triliun. Sebagai produk hasil analisis, maka laporan itu perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 108 produk intelijen keuangan yang dihimpun PPATK selama periode Januari 2023 sampai Mei 2024, ditemukan perputaran dana yang melibatkan partai politik, anggota partai, calon anggota legislatif, incumbent, dan pejabat aktif, sebesar Rp 80.117.675.256.064. Sebanyak 108 laporan hasil analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada beberapa pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum.

Dalam raker bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, produk intelijen tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung (35 hasil analisis); KPK (21 hasil analisis dan 5 hasil pemeriksaan); Polri (1 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan); OJK (1 informasi); BIN (3 informasi); Badan Intelijen Strategis TNI (1 informasi); KPU (1 informasi); serta Bawaslu (39 informasi). Ivan menyatakan, nilai uang yang ditemukan itu merupakan perputaran dana terkait pemilu pada rekening para pihak yang dianalisis, bukan terkait tindak pidana.

Oleh karena itu, hasil analisis ataupun pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Tiga rekomendasi dari hasil temuan tersebut antara lain; Pertama, perlunya evaluasi terhadap ketentuan mengenai dana kampanye pemilu berikut sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua, perlunya penerapan kewajiban penggunaan rekening khusus dana kampanye terhadap pemilu legislatif, yang saat ini hanya diwajibkan untuk pemilihan presiden. Ketiga, perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan penarikan uang tunai dan penukaran uang tunai yang dilakukan oleh calon tetap atau yang mewakil. (Yoga)