Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD mengancam rantai pasok produksi yang akhirnya menambah beban operasional perusahaan. Namun, pelaku usaha optimistis rupiah kembali menguat, ditopang stabilitas ekonomi makro serta intervensi pemangku kebijakan. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan, jika depresiasi rupiah berlanjut, biaya operasional perusahaan, seperti bahan baku, logistik, dan transportasi, bakal melonjak. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan beban utang, khususnya dalam USD. ”Kadin Indonesia juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (25/6) sore.

Guna mengantisipasi hal buruk menimpa industri manufaktur nasional, katanya, intervensi bisa dilakukan pemerintah tak hanya dari sisi penguatan kurs rupiah. Jika ada industri yang berorientasi ekspor dan membutuhkan bahan baku impor, alternatif menekan ongkos produksi manufaktur dapat berupa insentif pada bea masuk atau perizinan impor. Menurut dia, saat ini masih banyak industri lokal yang bergantung pada bahan baku impor. Instrumen berupa insentif masih diperlukan di tengah pelemahan nilaitukar rupiah yang berlanjut. ”Misalnya, kalau untuk impor, untuk ekspor, mungkin biayanya harus dikatakan bisa nol.  Ini akan membantu.

Jadi, instrumen untuk membantu penguatan (industri) manufaktur, bukan hanya dari sisi kurs, tapi memang kita harus berhati-hati,” tutur Arsjad. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengungkapkan, industri yang paling terdampak adalah sektor manufaktur padat karya berorientasi ekspor, khususnya tekstil dan garmen. ”Industri tekstil dan garmen sudah lemah karena penurunan market share pasar domestik dan penurunan daya saing ekspor besar. Depresiasi rupiah semakin menekan sektor ini,” ucap Shinta. Tekanan depresiasi rupiah juga dirasakan sektor yang menggantungkan kebutuhan bahan bakunya dari impor. Sektor yang paling terdampak adalah industri otomotif, elektronik, farmasi, alat kesehatan, dan logistik. (Yoga)

OJK sebagai regulator perbankan, akan mendalami usulan Presiden Jokowi untuk memperjang stimulus restrukturisasi kredit akibat Covid-19 hingga 2025. Sebelumnya, OJK telah menghentikan stimulus restrukturisasi pada akhir Maret 2024. Pada posisi April 2024, kredit restrukturisasi tersisa Rp207,4 triliun, menurun dari bulan sebelumnya Rp 228,03 triliun. Usai kebijakan dicabut mulai terjadi lonjakan kredit macet (non performing loan/NPL) di bank. Di mana, NPL gross per April 2024 naik ke level 2,33% dibandingkan posisi Maret 2024 seebsar 2,25%, bahkan posisi Desember 2023 NPL gros di level 2,19%. Tidak hanya itu, NPL net juga terus menunjukkan peningkatan setelah stimulus dicabut pada Maret lalu, terlihat dari NPL net April berada di level 0,81%, naik dari bulan sebelumnya 0,77%. (Yetede)

Teka-teki soal divestasi PT Jasamarga Transjawa Tollroad (JTT), anak usaha PT Jasa Marga Tbk (JSMR), kembali memasuki babak baru. Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), perusahaan afiliasi Grup Salim, yang sebelumnya disebut-sebut bakal mencaplok 35% saham JTT, rupanya bukanlah isapan  jempol belaka. Kepastian MPTC mengakuisisi 35% saham JTT tersebut setidaknya  terulas dalam laporan media asal Filiphina, Manila Standard. Dalam pemberitaannya disebut bahwa penandatanganan dokumen pengembalian 35% saham JTT tersebut akan diteken pekan ini di Jakarta. "MPTC dan Jasa Marga sudah di tahap dokumen akhir. Terjadi sedikit perubahan," ungkap Chairman MPTC Manuel Pangilingan. Menurut Manuel, perubahan dimenit-menit akhir merupakan hal biasa. Terlebih, Jasa Marga merupakan BUMN yang pastinya memiliki sistem sendiri, sehingga memerlukan waktu lebih lama ketimbang perusahaan swasta. (Yetede)

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan terus mengalami peningkatan. Salah satu penopang utama adalah pertumbuhan DPK korporasi. Bank Indonesia (BI) melalui data uang beredar, menyebut DPK Mei mengalami peningkatan 8,5% yoy menjadi Rp 8.427,8 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 8,1% yoy. "Perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi 20,2% dan perorangan 1,9%," ungkap Asisten Gubernur/Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono. Erwin merinci, pada Mei 2024, giro tumbuh 14,7% yoy setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 11,2% yoy. Tabungan tumbuh 4,9% yoy dibandingkan sebelumnya tumbuh 4,7% yoy. Sementara itu, simpanan berjangka  tumbuh 6,9% yoy atau lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang 8,7% yoy. (Yetede)

Judi online yang kian marak dan sulit diberantas menambah beban ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan berat dari ketidakpastian global dan merosotnya daya beli masyarakat. Kegiatan ini terbukti menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia, lantaran perputaran uangnya sangat besar, mencapai Rp 327 triliun pada 2023. Jika dana itu digelontorkan  untuk konsumsi, efeknya ke pertumbuhan  ekonomi sangat dahsyat. Sebab, sekitar 50% lebih produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh konsumsi masyarakat. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari pajak bisa bertambah. Ironis, perputaran judi online tahun ini bukannya turun, malah membengkak. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) perputaran bisnis uang haram ini sudah mencapai  Rp 100 triliun kuartal I-2024, sehingga jika disetahunkan mencapai Rp 400 triliun. Akumulasi perputaran  uang judi online sudah menembus Rp 600 triliun per Maret 2024. (Yetede)

Industri manufaktur bakal menjadi salah satu  sektor yang paling terdampak usai rupiah mengalami tren pelemahan. Pemerintah diharapkan segera mengintervensi agar nilai rupiah tidak menembus Rp16.500 per dolar AS. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, pelemahan rupiah memang belum berdampak ke harga jual, namun sudah berdampak pada peningkatan  biaya operasi pabrik. Kebutuhan industri makanan dan minuman (mamin) seperti gandum, susu, garam, dan gula saat ini masih bergantung pada impor. Dia menyebut, berdasarkan Badan Data Pusat Statistik (BPS) nilai impor 4 komoditas  tersebut mencapai US$ 9 miliar per tahun. Pelemahan rupiah sebesar 6,5% secara tahun berjalan membuat nilai impor keempat komoditas tersebut berpotensi menjadi Rp 5 triliun-6 triliun. (Yetede)

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bakal berat. Di tengah kondisi ekonomi masih labil, anggaran negara tahun depan akan menggotong program populis pemerintah baru, selain membiayai belanja rutin hingga mandatori seperti gaji pegawai, dana pendidikan, kesehatan hingga bayar utang. Salah satu program populis yang pasti akan diusung adalah makan bergizi gratis. Pemerintah bahkan sudah menetapkan pagu anggaran program ini untuk tahun pertama, yakni Rp 71 triliun dalam  RAPBN 2025. 

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, pemerintah sudah menetapkan belanja, mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga infrastruktur. Angkanya meningkat dibandingkan tahun 2024. Belum lagi, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo yang nilainya fantastis tahun depan, yakni Rp 800 triliun. Belanja-belanja ini tentu bakal membebani APBN di saat kemampuan menggali penerimaan negara lemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran program makan gratis akan masuk pencadangan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), lantaran belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.

Namun, pemerintah akan melakukan sinkronisasi sampai program ini disusun tim presiden terpilih. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap berkomitmen atas target defisit yang sudah direncanakan pemerintah dan DPR. Thomas juga bilang, pihaknya terus mengikuti siklus pembahasan RAPBN 2025 yang bergulir antara pemerintah saat ini dan DPR, termasuk alokasi anggaran makan gratis. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengkritisi banyaknya belanja yang ingin dicapai pemerintah baru.

Dengan rencana belanja negara 2025 sekitar Rp 3.500 triliun - Rp 3.540 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp 840 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 500 triliun belanja subsidi dan kompensasi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai anggaran program makan gratis di tahun pertama Prabowo - Gibran membebani APBN. Ekonom Celios Nailul Huda melihat, beban anggaran 2025 tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang kuat. Otomatis anggaran 2025 masih akan mengandalkan utang. Padahal, estimasi dia,  rasio pembayaran bunga utang saat ini telah mencapai 14%-15% APBN.

Setelah surplus selama empat bulan berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024 mulai mencetak defisit. Defisit ini akibat pendapatan negara yang masih terkontraksi di tengah belanja yang terus menanjak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi APBN per akhir Mei 2024, mengalami defisit senilai Rp 21,8 triliun. Angka tersebut setara 0,1% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit Mei tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.123,5 triliun, setara 40,1% target APBN. Angka ini juga masih mencatatkan penurunan 7,1% year on year (yoy). Seluruh pos penerimaan negara terjadi kontraksi, antara lain penerimaan pajak yang turun 8,4% yoy, setoran kepabeanan dan cukai yang turun 7,8% yoy, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turun 3,3% yoy. "Kami melihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan yaitu pertumbuhan negatif 7,1%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (24/6).

Meski demikian, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan dampaknya ke beban subsidi energi. Ia bilang, jika harga minyak maupun volume subsidi yang sudah ditetapkan di APBN 2024 tidak berubah, sementara rupiah melemah dan dolar AS terus menguat, maka akan terjadi deviasi terhadap anggaran subsidi energi 2024. Yang jelas, pelaksanaan APBN hingga saat ini masih sesuai dengan rencana pemerintah. Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB. "Jadi kalau sekarang (defisit anggaran) masih 0,1% kita masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024 didesain dengan defisit 2,29%," ucap dia. Bank Dunia juga memprediksi, dalam jangka menengah defisit APBN diperkirakan stabil pada kisaran 2,5% dari PDB, sejalan untuk memenuhi peningkatan belanja secara bertahap untuk mengakomodasi program-program pemerintahan mendatang. Termasuk program-program yang terkait dengan investasi publik dan infrastruktur.