Judi online yang kian marak dan sulit diberantas menambah beban ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan berat dari ketidakpastian global dan merosotnya daya beli masyarakat. Kegiatan ini terbukti menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia, lantaran perputaran uangnya sangat besar, mencapai Rp 327 triliun pada 2023. Jika dana itu digelontorkan  untuk konsumsi, efeknya ke pertumbuhan  ekonomi sangat dahsyat. Sebab, sekitar 50% lebih produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh konsumsi masyarakat. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari pajak bisa bertambah. Ironis, perputaran judi online tahun ini bukannya turun, malah membengkak. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) perputaran bisnis uang haram ini sudah mencapai  Rp 100 triliun kuartal I-2024, sehingga jika disetahunkan mencapai Rp 400 triliun. Akumulasi perputaran  uang judi online sudah menembus Rp 600 triliun per Maret 2024. (Yetede)

Industri manufaktur bakal menjadi salah satu  sektor yang paling terdampak usai rupiah mengalami tren pelemahan. Pemerintah diharapkan segera mengintervensi agar nilai rupiah tidak menembus Rp16.500 per dolar AS. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, pelemahan rupiah memang belum berdampak ke harga jual, namun sudah berdampak pada peningkatan  biaya operasi pabrik. Kebutuhan industri makanan dan minuman (mamin) seperti gandum, susu, garam, dan gula saat ini masih bergantung pada impor. Dia menyebut, berdasarkan Badan Data Pusat Statistik (BPS) nilai impor 4 komoditas  tersebut mencapai US$ 9 miliar per tahun. Pelemahan rupiah sebesar 6,5% secara tahun berjalan membuat nilai impor keempat komoditas tersebut berpotensi menjadi Rp 5 triliun-6 triliun. (Yetede)

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bakal berat. Di tengah kondisi ekonomi masih labil, anggaran negara tahun depan akan menggotong program populis pemerintah baru, selain membiayai belanja rutin hingga mandatori seperti gaji pegawai, dana pendidikan, kesehatan hingga bayar utang. Salah satu program populis yang pasti akan diusung adalah makan bergizi gratis. Pemerintah bahkan sudah menetapkan pagu anggaran program ini untuk tahun pertama, yakni Rp 71 triliun dalam  RAPBN 2025. 

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, pemerintah sudah menetapkan belanja, mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga infrastruktur. Angkanya meningkat dibandingkan tahun 2024. Belum lagi, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo yang nilainya fantastis tahun depan, yakni Rp 800 triliun. Belanja-belanja ini tentu bakal membebani APBN di saat kemampuan menggali penerimaan negara lemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran program makan gratis akan masuk pencadangan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), lantaran belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.

Namun, pemerintah akan melakukan sinkronisasi sampai program ini disusun tim presiden terpilih. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap berkomitmen atas target defisit yang sudah direncanakan pemerintah dan DPR. Thomas juga bilang, pihaknya terus mengikuti siklus pembahasan RAPBN 2025 yang bergulir antara pemerintah saat ini dan DPR, termasuk alokasi anggaran makan gratis. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengkritisi banyaknya belanja yang ingin dicapai pemerintah baru.

Dengan rencana belanja negara 2025 sekitar Rp 3.500 triliun - Rp 3.540 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp 840 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 500 triliun belanja subsidi dan kompensasi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai anggaran program makan gratis di tahun pertama Prabowo - Gibran membebani APBN. Ekonom Celios Nailul Huda melihat, beban anggaran 2025 tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang kuat. Otomatis anggaran 2025 masih akan mengandalkan utang. Padahal, estimasi dia,  rasio pembayaran bunga utang saat ini telah mencapai 14%-15% APBN.

Setelah surplus selama empat bulan berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024 mulai mencetak defisit. Defisit ini akibat pendapatan negara yang masih terkontraksi di tengah belanja yang terus menanjak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi APBN per akhir Mei 2024, mengalami defisit senilai Rp 21,8 triliun. Angka tersebut setara 0,1% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit Mei tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.123,5 triliun, setara 40,1% target APBN. Angka ini juga masih mencatatkan penurunan 7,1% year on year (yoy). Seluruh pos penerimaan negara terjadi kontraksi, antara lain penerimaan pajak yang turun 8,4% yoy, setoran kepabeanan dan cukai yang turun 7,8% yoy, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turun 3,3% yoy. "Kami melihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan yaitu pertumbuhan negatif 7,1%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (24/6).

Meski demikian, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan dampaknya ke beban subsidi energi. Ia bilang, jika harga minyak maupun volume subsidi yang sudah ditetapkan di APBN 2024 tidak berubah, sementara rupiah melemah dan dolar AS terus menguat, maka akan terjadi deviasi terhadap anggaran subsidi energi 2024. Yang jelas, pelaksanaan APBN hingga saat ini masih sesuai dengan rencana pemerintah. Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB. "Jadi kalau sekarang (defisit anggaran) masih 0,1% kita masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024 didesain dengan defisit 2,29%," ucap dia. Bank Dunia juga memprediksi, dalam jangka menengah defisit APBN diperkirakan stabil pada kisaran 2,5% dari PDB, sejalan untuk memenuhi peningkatan belanja secara bertahap untuk mengakomodasi program-program pemerintahan mendatang. Termasuk program-program yang terkait dengan investasi publik dan infrastruktur.

Kontras dengan merosotnya indeks harga saham gabungan (IHSG), IDX Energy justru melaju dengan menjadi indeks sektoral paling cuan sepanjang tahun berjalan 2024. Tak heran, meski dibayangi risiko volatilitas harga batu bara, saham emiten-emiten energi yang getol mendiversifi kasi portofolio asetnya dinilai menarik untuk dilirik investor.IDX Energy telah menguat 7,91% secara year-to-date(YtD) hingga Senin (24/6) atau outperform terhadap IHSG yang tergelincir turun 5,27% pada periode yang sama ke posisi 6.889,16. Motor pertumbuhan IDX Energy berasal dari lonjakan harga saham sejumlah emiten batu bara a.l. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang melejit 198,75% dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) yang naik 14,29% secara YtD.Kinerja ciamik itu terjadi saat harga batu bara ICE Newcastle bertengger di level US$132,05 per ton atau menguat 8,5% secara tahunan. Merujuk DataIndonesia.id, level tersebut telah menjauh dari posisi harga batu bara yang menyentuh US$404,15 per ton pada akhir 2022. Sejak 2012, batu bara berjangka saat ini telah naik 18,64% dari posisi US$111,30 per ton.Menjelang paruh kedua 2024, mitigasi pun disiapkan emiten ketika normalisasi harga batu bara terus bergulir. Salah satunya, PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) yang tetap berfokus pada pengendalian biaya dan mengejar target produksi sebanyak 50 juta ton pada 2024."Strategi kami dengan melakukan pembelanjaan sesuai dengan prinsip cost consciousness dan menjaga kas perseroan dengan hati-hati," kata Corporate Secretary Golden Energy Mines Sudin, Senin (24/6).

Terpisah, Direktur Utama PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) Widada mengungkapkan perseroan bakal memaksimalkan produksi pada tahun ini. Targetnya, BSSR membidik volume produksi hingga 18 juta ton atau lebih rendah dari realisasi 21,57 juta ton pada 2023.Menurut Widada, target produksi itu sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui Kementerian ESDM. Namun, BSSR tengah mempertimbangkan untuk merevisi naik target tersebut. Widada menambahkan harga batu bara yang cenderung stabil diharapkan berlanjut pada kuartal III/2024 sebelum berpotensi merangkak naik pada 3 bulan terakhir tahun ini.Untuk mendukung pencapaian target produksi tersebut, BSSR menganggarkan belanja modal sebesar US$81 juta pada 2024 yang bersumber dari kas internal. Direktur BSSR Wong Liong Tje menyebut 67% capital expenditureakan digunakan untuk keperluan land clearing, 26% untuk infrastruktur, dan sisanya untuk pembaruan alat-alat kerja. Menyoal prospek emiten batu bara, Deputi Head of Research Sinarmas Sekuritas Inav Haria Chandra memaparkan saham emiten komoditas energi itu masih cukup menarik minat investor pada semester I/2024 karena capaian laba bersih pada triwulan pertama tidak seburuk ekspektasi pasar. Sela-in itu, fenomena upgrade harga saham batu bara juga terpantik oleh kucuran dividen yang cukup tinggi.

Meski demikian, Inav mengatakan investor yang masih berminat untuk emiten di sektor ini dapat melirik korporasi yang giat mediversifikasi bisnis ke luar batu bara, seperti PT Harum Energy Tbk. (HRUM) dan PT United Tractors Tbk. (UNTR).Dihubungi terpisah, analis Mirae Asset Sekuritas Rizkia Darmawan menjelaskan saat ini harga komoditas energi tersebut memang tidak sebaik dari tahun lalu. Akan tetapi, hal itu cukup sesuai dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan harga batu bara tidak setinggi tahun lalu karena situasi yang berbeda. Darma memperkirakan harga batu bara bergerak di kisaran US$101—US$150 per ton. Selain harga, volume produksi, permintaan impor India dan China, serta kinerja keuangan masing-masing emiten pada kuartal selanjutnya menjadi sentimen yang akan memengaruhi manuver sahamnya di lantai bursa.

Industri karet nasional tengah berada dalam tekanan. Di antaranya datang dari produksi yang terus menurun dan terkini UU Antideforestasi Uni Eropa/European Union Deforestation Regulation (EUDR) di mana karet menjadi satu dari tujuh komoditas yang berperan dalam deforestasi. Penurunan produksi karet Indonesia disebabkan oleh tanaman yang sudah tua dan atau rusak, konversi tanaman karet, penyakit terutama gugur daun, dan kurangnya tenaga kerja penyadap. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 bahwa produksi karet nasional hanya 3,14 juta ton dan turun lebih dalam lagi pada 2023 menyisakan 2,65 juta ton. Dalam 6 tahun terakhir, produksi karet turun 1,24 juta ton. Indonesia kalah dari Thailand, yang mampu menghasilkan 4,58 juta ton (periode 2014—2018). Thailand berkontribusi 31,83% dari rata-rata produksi karet dunia pada periode tersebut. 

Padahal Indonesia adalah negara dengan luas kebun karet terbesar di dunia. Laporan BPS 2023, luas perkebunan karet Indonesia 3,55 juta hektare (ha). Angka itu sebenarnya turun 230.000 ha (6%) dibandingkan dengan 2022. Data pada 2022, ekspor ke Uni Eropa sebesar 340.066 ton, angka ini turun 13,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 391.683 ton. Seperti kita ketahui bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah menyepakati EUDR sebagai langkah antisipasi atas maraknya produksi komoditas yang merusak hutan. Konsekuensi EUDR mulai berlaku pada Desember 2024 bagi importir (18 bulan setelah ditetapkan) dan 24 bulan setelah ditetapkan (Juni 2025) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Data pada 2022, ekspor ke Uni Eropa sebesar 340.066 ton, angka ini turun 13,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 391.683 ton. Seperti kita ketahui bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah menyepakati EUDR sebagai langkah antisipasi atas maraknya produksi komoditas yang merusak hutan. Konsekuensi EUDR mulai berlaku pada Desember 2024 bagi importir (18 bulan setelah ditetapkan) dan 24 bulan setelah ditetapkan (Juni 2025) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Sampai saat ini, industri hilir karet nasional hanya sekitar 20% yang meliputi industri ban, vulkanisir, dock fender, dan sebagainya. Sisanya 80% untuk ekspor dalam bentuk setengah jadi berupa crumb rubber dan rubber smoked sheet (RSS). Indonesia juga harus mulai mempertimbangkan menjajaki pasar Asia bagian timur dan Amerika bagian utara serta Amerika bagian selatan untuk mengurangi risiko ketergantungan atas Uni Eropa. Adapun pemenuhan ketentuan UU Antideforestasi, pemerintah harus turun tangan membantu operator dalam menyediakan data geolokasi kebun, legalitas tanah, jaminan hak pekerja (termasuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur), dan perlindungan lingkungan. 

Selanjutnya diplomasi sesama negara produsen karet untuk memperjuangkan harga karet yang renumeratif bagi para pekebun. Termasuk mengintensifkan pertemuan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) on EUDR yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Teknologi ini sudah mulai diuji coba oleh Malaysia Rubber Council (MRC) atau Dewan Karet Malaysia. Dari pengalaman Malaysia, teknologi ini membutuhkan biaya yang mahal, sebesar US$11/pohon/tahun. Selanjutnya, Indonesia mengoptimalkan peran International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang beranggotakan Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk berperan lebih dalam menjaga stabilitas harga karet dan kesejahteraan petani karet dari anggota ITRC.

Kontraksi laba perusahaan-perusahaan asuransi umum memicu penurunan rasio pengembalian aset dan ekuitas industri asuransi umum pada kuartal I/2024. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), rasio tingkat pengembalian aset atau return on asset (ROA) industri asuransi umum pada Januari—Maret tercatat 0,97% pada kuartal I/2024, lebih rendah dari 1,17% pada kuartal I/2023. Hal yang sama juga terjadi pada rasio tingkat pengembalian modal atau return on equity (ROE) yang melandai dari 3,15% pada kuartal I/2023 menjadi 2,54% pada kuartal I/2024. Penurunan kedua rasio ini menggambarkan aset dan modal industri asuransi umum tak seproduktif sebelumnya. Padahal, aset industri asuransi pada kuartal lalu naik 17,4% year-on-year menjadi Rp234,6 triliun. Demikian juga dengan ekuitasnya yang naik 21,3% YoY menjadi Rp90,2 triliun. Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwyanto mengatakan laba perusahaan-perusahaan asuransi umum yang menjadi anggota AAUI turun 2,3% YoY menjadi Rp2,3 triliun sepanjang kuartal I/2024. Tidak hanya itu, Bern menyebut penurunan laba juga memengaruhi rasio hasil underwriting, terlihat dari rasio komponen itu pada kuartal I/2024 yang tercatat 14,9%, lebih rendah dibandingkan dengan 16,55% pada kuartal I/2023.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan penurunan laba asuransi umum pada kuartal I/2024 merupakan rentetan dari lonjakan klaim asuransi kredit dan kendaraan bermotor. Dia menjelaskan penurunan laba dipengaruhi oleh penurunan rasio hasil underwriting dan kenaikan biaya operasional, termasuk beban pajak. Industri asuransi umum membayarkan klaim Rp11,5 triliun pada kuartal I/2024, naik 16,9% YoY. Asuransi kredit dan kendaraan bermotor menjadi dua penyumbang klaim terbesar, masing-masing Rp1,04 triliun dan Rp302 miliar. Klaim dua lini ini naik 35,5% YoY dan 17,5% YoY. Secara keseluruhan, kinerja premi asuransi umum meningkat 26,1% YoY menjadi Rp32,71 triliun pada kuartal I/2024. Pertumbuhan itu salah satunya didukung oleh pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor di tengah penjualan otomotif yang lesu pada awal 20024. Anggota Departemen Statistik AAUI Sri Purwaningsih mengatakan asosiasi belum melihat penurunan premi asuransi pada lini bisnis kendaraan di tengah penurunan penjualan kendaraan.

Keberadaan infrastruktur gas di Indonesia bagian timur menjadi urgen, seiring dengan banyaknya temuan cadangan gas bumi di kawasan tersebut. Keterbatasan infrastruktur pipa membuat penyerapan gas bumi di wilayah itu minim, sehingga ‘mengancam’ kelangsungan proyek di hulu. PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk turun tangan langsung meningkatkan infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur. Hingga kini, pengembangan infrastruktur gas bumi berupa pipa memang masih terbatas di kawasan Indonesia bagian timur, dan kebanyakan gas yang diproduksi diolah menjadi liquefied natural gas (LNG) untuk dibawa ke wilayah lain. Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, menyampaikan rasa waswasnya terhadap minimnya infrastruktur pengangkutan gas bumi di Indonesia bagian timur. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dinilai bakal menahan upaya monetisasi sejumlah lapangan gas bumi yang belakangan banyak ditemukan di kawasan tersebut. Upaya pemerintah mendorong penghiliran untuk sejumlah komoditas pertambangan mineral pun membuat keberadaan infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur makin penting. Pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang saat ini banyak di Sulawesi dan Maluku bisa memanfaatkan gas bumi sebagai sumber energinya apabila infrastrukturnya memadai. Sayangnya, keterbatasan infrastruktur gas bumi membuat banyak smelter yang masih menggunakan batu bara, meski pemerintah terus berupaya menggeser pemanfaatan energi fosil itu, dan menggantikannya dengan sumber energi yang lebih rendah emisi.

Hal itu pun disadari oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga mendorong pemerataan dan keberlanjutan pasokan gas di seluruh wilayah Indonesia untuk menopang kegiatan penghiliran mineral. Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dalam kesempatan terpisah berharap smelter mineral di masa mendatang dapat mengadopsi gas sebagai sumber energi alternatif. Di sisi lain, pemerintah menjanjikan paket insentif untuk menjamin kepastian investasi pembangunan jaringan gas. Harap an nya, makin banyak investor dari dalam dan luar negeri yang meminati proyek untuk mempercepat transisi energi di Tanah Air. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan bakal ada jaminan margin dan dukungan regulasi kepada badan usaha yang mau mengembangkan infrastruktur pipa gas tersebut. Akan tetapi, badan usaha selalu mempertimbangkan keekonomian proyek jaringan gas. Chairman Indonesia Gas Society Aris Mulya Azof mengatakan, ada beberapa faktor di dalam perhitungan keekonomian, seperti berapa harga gas yang akan ditetapkan pemerintah untuk jaringan gas dengan skema KPBU, bagaimana ketersediaan infrastruktur yang ada, dan apakah memerlukan pembangunan pipa transmisi baru atau dapat memanfaatkan pipa yang sudah ada.