KTT G20 di Bali pada November 2022 menyisakan harapan tinggi bagi program transisi energi di Indonesia seiring diumumkannya komitmen pendanaan 20 miliar USD dalam program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Namun, 1,5 tahun berlalu, belum juga tampak tanda-tanda realisasi pembiayaan. Padahal, selain teknologi, pendanaan juga krusial dalam rencana jangka panjang dekarbonisasi bagi Indonesia. JETP ialah komitmen pendanaan global senilai 21,5 miliar USD atau Rp 353,5 triliun (kurs Rp 16.438 per USD). Sebanyak 11,5 miliar USD berasal dari dana publik negara-negara maju (International Partners Group/IPG) yang dipimpin AS dan Jepang.

Adapun 10 miliar USD dari sejumlah bank ternama di dunia yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Pada 21 November 2023, Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP, yang memuat rencana proyek investasi yang dapat didanai JETP, diluncurkan. Ada lima fokus area pendanaan JETP, yakni pembangunan transmisi, pengakhiran dini operasionalisasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara, akselerasi energi terbarukan yang dapat dikontrol dan konstan (dispatchable), akselerasi energi terbarukan variabel (bergantung cuaca), dan peningkatan rantai pasok energi terbarukan.

Keraguan akan mulusnya aliran pendanaan melalui JETP sebenarnya muncul sejak awal hingga diluncurkannya CIPP. Sebab, porsi hibah hanya 300 juta USD atau 1,4 % dari total komitmen pendanaan JETP, sementara pinjaman lunak (concessional loan) sekitar 6,9 miliar USD. Artinya, Indonesia sejatinya akan lebih banyak ditawari utang. Tinggi atau rendahnya bunga bakal menjadi pertimbangan utama dalam menerimanya. Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditanya mengenai titik terang realisasi pendanaan JETP, di Jakarta, Kamis (20/6) tak menjawab secara pasti. Namun, ia mengisyaratkan Indonesia masih menanti realisasi komitmen tersebut.

Salah satu proyek prioritas dalam JETP adalah pengakhiran dini operasionalisasi PLTU Cirebon-1, Jabar dengan kapasitas 660 megawatt (MW). Sinergi dilakukan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Cirebon Electric Power (CEP), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Indonesia Investment Authority (INA). Jika terlaksana, operasional PLTU akan berakhir pada 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari seharusnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia butuh dukungan teknologi dan pendanaandalam memasifkan dekarbonisasi demi tujuan emisi nol bersih pada tahun 2060. Seberapa serius Indonesia menagih janji global untuk mendukung transisi energi tampaknya bakal jadi pekerjaan rumah pemerintah. (Yoga)

Video sejumlah orang tua asal Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, menghebohkan jagat maya di Sumsel sepekan terakhir. . Mereka minta pertolongan kepada Presiden dan presiden terpilih agar bisa memulangkan anak mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. ”Kepada Bapak Presiden dan staf ahlinya, dan juga Bapak Prabowo, tolong bantu kami, Bapak. Anak kami diperjual belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kamboja. Anak kami sudah tidak tahan menghadapi siksaan dan intimidasi, mulai dari siksaan fisik dan denda. Apabila anak kami tidak bekerja satu hari, dikenai denda 100 dollar,” ujar salah satu orangtua dalam video yang juga disiarkan akun Instagram @oganilir.id, Selasa (18/6).

Sayuti salah satu orangtua korban TPPO, Kamis (20/6), di Desa Tanjung Raja Utarai menceritakan, ada delapan remaja asal Sumsel yang dipekerjakan di Kamboja, terdiri dari tujuh orang asal Ogan Ilir dan satu orang asal Palembang. Salah satunya adalah anak Sayuti, Ivan Saputra. ”Anak-anak ini berusia 18-21 tahun. Mereka baru lulus SMA,” kata Sayuti. Ivan dan teman-temannya mendapatkan tawaran bekerja di Kamboja dari kenalan dalam grup aplikasi Whatsapp (WA). Selisih waktu antara informasi pertama yang mereka sampaikan pada orangtua dan jadwal keberangkatan, hanya sepekan. Sesampainya di Kamboja, semula mereka dijanjikan menjadi petugas kebersihan. Namun, mereka justru dipaksa menjadi scammer atau penipu daring. ”Ivan bilang, mereka disuruh jadi scammer. Intinya, mereka disuruh menipu orang.

Padahal, keinginan mereka bukan seperti itu. Kami tidak terima anak kami dipekerjakan seperti itu,” kata Sayuti. Pada hari biasa, mereka bekerja sejak pukul 07.00 atau 08.00 hingga pukul 24.00. Pada hari Minggu, mereka bekerja di atas pukul 12.00 hingga tengah malam. Mereka hanya diberi dua sesi istirahat per hari, antara pukul 11.00-12.00 dan 17.00 dengan durasi 30-45 menit per sesi. Para remaja itu hanya bisa menggunakan ponsel saat isirahat. Kesempatan itu digunakan menghubungi keluarga masing-masing di Indonesia. Kalau terlambat masuk kerja, mereka didenda hingga 100 USD. Jika tidak mencapai target pekerjaan, mereka akan mendapat sanksi hukuman fisik. ”Contohnya, saat disuruh mencari 100 nomor WA, hanya dapat 80, mereka akan dihukum push up atau squat jump 100-150 kali,” kata Sayuti.

Gaji yang diterima Ivan dan teman-temannya tidak sesuai kesepakatan. Mereka menerima 300 USD dari janji sebelumnya 800 USD per bulan. Gaji itu masih dipotong denda dan biaya pengobatan. Sayuti mengatakan, Ivan dan para pekerja lain di sana ingin pulang. Akan tetapi, proses pulang tidak mudah. Mereka harus membayar Rp 40 juta per orang kalau ingin pulang. Syarat itu sangat memberatkan karena mereka belum sempat mengumpulkan uang. Orangtua mereka pun tergolong berekonomi terbatas. Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Ogan Ilir Edy Demang Jaya saat ditemui Kamis lalu mengatakan, sejauh ini tidak ada informasi resmi atau laporan dari para orangtua dan keluarga dari remaja tersebut. Bahkan, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel tidak memilliki data para remaja tersebut, karena para remaja tersebut berstatus pekerja ilegal. (Yoga)

Janji Pemprov DKI Jakarta menindak tegas parkir liar belum sepenuhnya dirasakan warga. Buktinya, warga kembali mengeluhkan maraknya parker liar di kota metropolitan terbesar di Indonesia ini. Mereka resah lantaran juru parkir liar mematok tarif hingga Rp 300.000 disertai ancaman pecah kaca kendaraan. Warga memviralkan video parkir liar di sekitar Masjid Istiqlal, Jakpus, yang diunggah akun Instagram jakarta.terkini pada Jumat (21/6). Dalam video, tampak tiga juru parkir tengah berbincang dengan perekam video. Disebutkan mereka mematok tarif parkir bus pariwisata sebesar Rp 300.000 dengan ancaman pecah kaca. Bulan lalu juga beredar video serupa. Tampak tiga orang meminta biaya parkir mobil sebesar Rp 150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal.

Buntut video viral tersebut, Polsek Sawah Besar menangkap AB (49), J (26), dan D. AB positif narkoba berdasarkan tes urine, sedang J (26) terlibat kasus pencurian. Pada Minggu (23/6), hanya bajaj yang mengetem di sekitar Masjid Istiqlal. Tidak kelihatan juru parkir liar. Bisa jadi karena petugas Dishub DKI Jakarta sedang mengempiskan ban mobil yang parkir di bahu jalan. Seorang sopir bajaj, Rustam (48), mengatakan, juru parker liar sedang beristirahat karena semalam, Sabtu (22/6), banyak kendaraan pribadi dan rombongan parkir di sekitar Masjid Istiqlal. Kendaraan tersebut milik warga yang mengikuti perayaan ulang tahun Jakarta di Monas. ”Semalam mereka panen. Mereka getok harga sampai Rp 200.000 (per kendaraan),” kata Rustam. Pengelola Masjid Istiqlal mengatakan tak tinggal diam atas parkir liar ini.

”Kami lapor bahkan langsung ke Pj Gubernur DKI Jakarta. Dua bulan lalu parkir liar di luar pagar Istiqlal sudah ditertibkan. Orangnya ditangkap polisi, kena kasus nar- koba dan pencurian,” ujar Wakil Kabid Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam, siang kemarin. Video parkir liar ini viral di tengah upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan parkir liar. Dalam kurun 15-30 Mei 2024, tim gabungan menindak 442 juru parkir liar di minimarket hingga ruko perkantoran. Sebagai tindak lanjut, juru parkir liar ber-KTP Jakarta akan diberikan pelatihan kerja sesuai minat, usia, dan riwayat pendidikan. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, telah berbincang perihal video viral itu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pemda akan menindak tegas praktik parkir liar. (Yoga)

Gagal panen yang kerap melanda petani di kampungnya membuat Sudarmaji (45) menjadi pemulia benih padi. Setelah menyilangkan puluhan jenis padi dan menyeleksi ratusan galur, dia berhasil menemukan dua benih yang tahan kekeringan dan berumur pendek. ”Saya mulai menyilangkan padi setelah mengikuti pelatihan pemuliaan tanaman tahun 2017,” kata Sudarmaji, di rumahnya di Dusun Besuki, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jatim, Sabtu (15/6). Pelatihan itu mendatangkan Haji Masroni, pemulia benih senior dari Indramayu, yang aktif di Asosiasi Bank Benih Teknologi Tani Indonesia (AB2TI). Setelah kematian nenek yang membesarkannya sampai SMP, Sudarmaji meninggalkan kampungnya dan tinggal serta belajar di pondok pesantren di Sidoarjo dan Malang, Jatim. Ia kemudian menikah dan tinggal di Magetan menjadi tukang bangunan. Sesekali dia pulang kampung ke Bojonegoro, di mana dia kerap mendengar keluh kesah petani yang gagal panen, terutama disebabkan kekeringan dan serangan hama.

Hingga tahun 2014 dia membangun rumah sendiri di Besuki. ”Saat itu saya mulai belajar bertani sambil sesekali bekerja di bangunan. Saya juga kerap tanya sama petani lain tentang kesulitan mereka, salah satunya adalah soal benih,” katanya. Sawah warisan nenek seluas 1.700 meter persegi mulai digarapnya, Sudarmaji juga lebih serius mencari benih padi unggul. Pada 2017 dia mendapat informasi pelatihan pemuliaan padi AB2TI di Ponorogo. Dia segera mendaftar dan mengikuti pelatihan bersama 30 petani dari Jateng dan Jatim. Sepulang pelatihan, dia mengumpulkan informasi benih padi yang dibutuhkan petani. ”Saya bertanya kepada petani lain, bahkan pada tengkulak, padi seperti apa yang baik, enak, dan laku dijual,” katanya. Daftar itu ditulisnya dan dijadikan panduan dalam pemuliaan benih padi, diberi judul ”Benih Idaman”, Sudarmaji menyebut beberapa kriteria, di antaranya umur genjah, batang kokok, agak tahan jamur, tahan cekaman air, rasa nasi pulen, bulir panjang, dan beragam kriteria ideal lain.

Dia membuat laboratorium kecil di samping rumahnya, untuk menyemai benih-benih padi hasil persilangan, lalu ditanam di sawah warisan dimana sebagian ditanam benih padi lain untuk konsumsi keluarga. Padi hasil persilangan pertama, disebut benih F1, tak dikonsumsi, tapi untuk benih berikutnya. Benih F1 disilangkan hingga stabil, sampai16 kali persilangan atau F16 sebelum diuji multilokasi dan uji laboratorium sebelum bisa dipatenkan dan dilepaskan. ”Saya menyilangkan hingga mendapat 600 galur, lalu diseleksi menjadi 40 galur,” katanya. Untuk biaya perawatan dan kebutuhan keluarga, Sudarmaji menyewa lahan kakaknya dan ditanami tomat, bawang merah, dan jagung. Dia menyimpan sebagian benih padi di dapurnya. ”Benih yang bisa diselamatkan dan nunggu giliran disemai saya simpan di kulkas. Namun, ini membuat istri marah-marah, katanya, Menjadi pemulia benih padi tak menjanjikan secara ekonomi. Selain waktu untuk pemuliaan yang panjang dan kerap menuai kegagalan, saat berhasil menemukan benih unggul pun belum tentu bisa menghasilkan keuntungan ekonomi, kecuali pemerintah, terutama pemda, mau membeli benih tersebut sebagai bagian dari program untuk didistribusikan ke petani lain.

Kini, mimpi Sudarmaji mendekati kenyataan. Dengan bantuan Tani Center IPB University dan Gerakan Petani Nusantara, dua galur padi hasil pemuliaan Sudarmaji telah diuji laboratorium dan uji multilokasi. Dua benih hasil persilangan Ciherang dan IR-64, yang diberi nama Dramaga 1 dan Dramaga 2, itu dianggap memenuhi syarat benih unggul dan didaftarkan ke Komisi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dramaga 2, dinyatakan lolos dan direkomendikasikan PVT ke Kementan untuk pelepasan. Benih ini memiliki karakteristik umur pendek, malai banyak, nasi pulen, cukup tahan terhadap hama wereng batang coklat (WBC) 1 dan 2, tahan tungro dan penyakit hawar daun bakteri (HDB), serta cocok tumbuh di lahan tadah hujan di ketinggian 0-600 meter. ”Saya selalu percaya benih yang paling cocok jika dihasilkan dari pemuliaan di lingkungan sendiri karena sudah beradaptasi dengan kondisi setempat. Jadi, saya bekerja ini sebenarnya untuk petani-petani di Bojonegoro. Soal ganjarannya, saya ikhlas, nanti pasti ada yang membalas,” katanya (Yoga)

Fasilitas pengolahan dan pemulihan (Smelter) konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) bakal mempercepat akselerasi ekonomi Jawa Timur sekaligus nasional. Sebab smelter ini menghasilkan produk strategis bernilai tambah tinggi, yakni katado tembaga, yang dibutuhkan dalam proses transisi energi, khususnya ekosistem kendaraan lsitrik (electic vehicle/EV). Produk ini digunakan sebagai kolektor di kutub negatif baterai EV. 

Katado tembaga juga merupakan bahan baku kawat atau kabel (wire), batangan tembaga (rod bar), solar panel, bubuk tembaga, strip, tembaga, tabung tembaga, atap, cat tembaga, dan produk sinter. Smelter yang bakal diresmikan pekan ini juga menelan investasi besar, US$ 3,7 miliar, yang membantu kenaikan produk domestik bruto (PDB) nasional, PTFI tidak berhenti di proyek ini. Hingga 2041, perusahaan berniat menanam modal hingga US$ 13,3 miliar, (Yetede)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membantah tuduhan dari asosiasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyebut bahwa kinerja DJBC sebagai biang dari terjadinya badai kenbangkrutan dan PHK di industri tersebut. Institusi itu menyebut, prahara di industri TPT terjadi karena pelemahan permintaan dari pasar global. Direktur jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, penurunan permintaan terhadap produk TPT sudah terjadi dalam dua tahun terakhir. "Mereka menghadapi tantangan karena permintaan global turun. Itu sebab utamanya.Kalau dilihat ekspor banyak menghadap tantangan di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan China," ucap Askolani. Bila ditelisik lebih jauh, perbedaan UMR antar daerah turut menyebabkan  terjadinya PHK di industri tekstil. Pengusaha memilih untuk memindahkan pabrik dari daerah dengan UMR tinggi ke daerah dengan UMR rendah. "Kalau kita lihat sejak tahun lalu tantangan  yang dihadapi industri  itu UMR, makanya perusahaan yang di kawasan Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah," terang Askolani. (Yetede)

Indonesia dan Jepang saling mendukung dan sama-sama memetik keuntungan  dalam kerja sama di sektor industri. Saat pertemuan antara Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasamita dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ken Saito di Tokyo, terungkap beberapa isu penting yang perlu dibahas. Pertama, terkait dengan transisi energi. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Perdana menteri (PM) Jepang Fumio Kishida  telah membahas proyek prioritas di bidang transisi energi dalam kerangka Asia Zero EMission Community (AZEC) pada Desember 2023 lalu di Jepang. 

"Adanya perkembangan terkait implementasi dan menyambut baik langkah-langkah yang telah ditempuh," ucap Agus. Kedua, Menperin mendorong penyelesaian perundingan substantif  Protokol Perubahan IJEPA. Menurut Menperin, IJEPA sangat penting dan strategis bagi kedua negara sudah menyelesaikan perundingan substantif dan Protokol Perubahan IJEPA. Selanjutnya, isu ketiga yang disampaikan Menperin adalah mengenai kerja sama dibindang otomotif. Menperin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang hingga saat ini terus melakukan kegiatannya dengan baik dan positif, termasuk dalam melakukan pendalaman struktur dengan melibatkan IKM dalam ekosistem produksi otomotif di Indonesia.  (Yetede)

David (28) sedari pagi, di kedai di Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalteng, fokus pada permainan judi daring di layar telepon genggamnya. Lalat hijau yang hinggap di pinggir gelas kopi instannya tak ia hiraukan. ”Hhhhh...!” David baru bersuara ketika mesin di telepon genggamnya menyebut ia tidak beruntung. ”Rungkad lagi?” tanya Budi (21), kawan David. Keduanya sama-sama asyik bermain permainan yang sama. Rungkad alias hancur adalah istilah jika pejudi daring kalah bertaruh. Tidak menjawab, David justru bernafsu kembali mengadu keberuntungannya. ”Suntik dulu Rp 50.000 kena (nanti) aku ganti,” katanya. Suntik adalah kiasan yang digunakan pemain ketangkasan judi daring saat meminjam uang untuk melanjutkan permainan. Tidak menunggu lama, Budi mengirim uang Rp 50.000 secara digital ke rekening David. David melanjutkan permainan. Namun, hanya sebentar, dia lagi-lagi kalah bertaruh.

Saat uang David dan Budi melayang, Wahyu (32) dating tanpa gairah. Dia pejudi daring, seperti David dan Budi. Tubuh Wahyu kurus. Rambutnya dicat warna-warni. Duduk di sebelah David, Wahyu mengeluarkan telepon genggam dari tasnya. Dia lalu mencolokkan daya listrik dan membuka situs judi serupa David. ”Duar”, di layar telepon genggam Wahyu, gambar Zeus muncul dengan petirnya. Wahyu lalu menunggu mesin slot berputar-putar untuk mendapat uang. Namun, sama seperti kedua rekannya, Wahyu kalah. Ingin bermain lagi, tetapi tak punya uang. Dia lalu menagih utang kepada David. ”Bayar dulu utangmu kemarin. Mau main slot aku,” ujar Wahyu. ”Sabar dulu, kalau dapat yang ini aku bayar,” kata David

Suara Wahyu tanpa gairah saat bercerita sudah lama kecanduan judi. Dari judi dadu hingga sekarang online. Lama berjudi, dia mengatakan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Yang ada, ia kini terancam berpisah dengan istri dan dua anaknya.”Sekarang sudah talak tiga. Istri saya kesal karena uang belanja dipakai judi,” katanya. Ironisnya, ketika sekarang tengah menunggu kabar perceraian dari Pengadilan Agama Palangka Raya, Wahyu malah tidak kapok. Di Kalteng, judi daring tidak hanya memangsa Wahyu dan keluarganya. Pada November 2023, Polres Kotawaringin Barat menangkap FS (19) lantaran terlibat praktik prostitusi. FS ternyata pengedar dan pengguna sabu yang kecanduan judi daring hingga tega menjual istrinya untuk modal judi. FS kini divonis delapan tahun penjara.

Di Jabar, masa depan sebagian anak mudanya juga muram direnggut candu judi daring. RZ (27) adalah salah satu korbannya. Warga Soreang, Kabupaten Bandung, ini harus mengubur keinginannya menjadi sarjana. Empat tahun lalu, ia berhenti kuliah. Dia ketahuan mencuri komputer di laboratorium kampusnya. ”Saya terlilit utang, dari teman hingga pinjaman online. Jumlahnya jutaan rupiah. Semua karena kecanduan judi online,” kata RZ yang pernah menjual tiga sepeda gunung temannya untuk modal judi. Judi daring sangat membuai pikirannya. Dari hanya mengeluarkan Rp 50.000-Rp 150.000 per hari, dia dulu enteng saja menambah modal judi hingga berkali-kali lipat. ”Saya pernah dapat puluhan juta rupiah. Dari sana, makin kecanduan. Namun, ujungnya malah kalah jauh lebih besar,” kata RZ. Agar tak terus memakan korban, langkah tegas memberantas judi daring tak bisa ditawar lagi. (Yoga)

Problem di sektor ekonomi dan hokum menjadi dua hal utama yang diminta publik untuk diselesaikan oleh pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diakui telah menjadi perhatian Prabowo-Gibran. Khusus di bidang hukum, harus ada gebrakan nyata guna mengatasi stagnasi kinerja penegakan hukum selama lima tahun terakhir. Mengacu hasil survei Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, sekitar 34,7 % responden menilai problem di sektor ekonomi, seperti pembagian bansos yang tak merata dan tak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kemiskinan, jadi persoalan utama yang harus diselesaikan pemerintah mendatang.

Sebanyak 16,5 % responden memandang problem di sektor hukum, seperti penanganan korupsi, hukum yang kurang ditegakkan, dan oknum pejabat yang kurang berintegritas, harus diselesaikan. Di luar persoalan hokum dan ekonomi, problem infrastruktur dinilai sebagai persoalan utama yang harus diselesaikan oleh 7,8 % responden, Dahnil Anzar Simanjuntak, jubir presiden terpilih Prabowo Subianto, Jumat (21/6) mengatakan, problem di sektor ekonomi dan hukum itu telah menjadi atensi utama Prabowo-Gibran. Di bidang ekonomi, Dahnil tidak menampik bansos menjadi program yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowo-Ma’ruf Amin. Karena itu, program tersebut masih akan dilanjutkan.

Adapun problematika seperti penyaluran yang belum merata dan tidak tepat sasaran akan menjadi catatan perbaikan. ”Bansos dibutuhkan dan tentu akan dilanjutkan Pak Prabowo denganberbagai perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya,” ujarnya. Di sektor hukum, Dahnil menyampaikan, Prabowo berkomitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu masalah yang dipandang sebagai akar persoalan penegakan hukum selama ini adalah korupsi yang melibatkan aparat penegak hokum saat menangani kasus. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memutus rantai masalah itu. ”Sejak awal Pak Prabowo ingin memastikan polisi, jaksa, hakim, dan penegak hokum lainnya lebih profesional dan bersih. Maka, upaya menghadirkan kesejahteraan bagi aparatur hukum menjadi salah satu cara menghindari praktik-praktik korupsi dan rente,” tambahnya. (Yoga)