China dilaporkan sudah menginvetasikan US$ 230,8 miliar selama lebih dari satu dekade mengembangkan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Temuan ini muncul disaat Uni Eropa (UE) berencana mengenakan  tarif impor untuk mobil listrik China, yang diduga karena subsidi berlebihan dari pemerintah dalam produksinya. Sementara pada bulan lalu, Amerika Serikat (AS) mengumumkan bakal menaikkan bea masuk impor kendaraan listrik China menjadi 100%. Menurut Scott Kennedy, ketua pengawas Ekonomi dan Bisnis China di Pusat Studi strategis dan internasional yang berbasis di AS, dukungan pemerintah China terhadap  total penjualan  mobil listrik antara  2009 dan 2023 sebesar 18,8%. Rasio dukungan  itu telah turun jauh dari 40% lebh pada tahun-tahun sebelum 2017. Dan pada 2023 hanya sedikit di atas 11%. (Yetede)

Bagai burung lepas dari sangkar, harga saham emiten yang keluar dari papan pemantauan khusus (PPK) tahap II dengan skema full periodic call auction (FCA) melejit. Dari 25 saham yang keluar dari PPK selama sebulan terakhir, sebanyak 12 saham mencatatkan kenaikan harga. Sementara harga delapan saham turun, dan lima saham stagnan. Sebagai catatan, usai dihujani protes, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan revisi aturan tentang papan pemantauan khusus dengan skema FCA mulai kemarin. "Keputusan BEI merevisi aturan burs terkait penempatan efek di PPK agar mengurangi ketegangan," kata  Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, Jumat (21/6). Seiring revisi ketentuan papan khusus ini, BEI juga mencabut sejumlah saham dari papan khusus.

Ada enam saham emiten yang resmi dibebaskan BEI dari papan khusus. Yakni, saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Haloni Jane Tbk (HALO),  PT Ladangbaja Murni Tbk (LABA), PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI), PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI), dan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ). Usai lolos dari papan khusus pada 31 Mei lalu hingga 7 Juni 2024, transaksi rata-rata AGAR melonjak menjadi sekitar 22 juta saham per hari. Harga sahamnya juga melejit 281,63% ke posisi Rp 374 per saham. Usai lolos dari papan khusus pada 31 Mei lalu hingga 7 Juni 2024, transaksi rata-rata AGAR melonjak menjadi sekitar 22 juta saham per hari. Harga sahamnya juga melejit 281,63% ke posisi Rp 374 per saham. 

BEI pun mensuspensi lagi saham AGAR sejak 10 Juni, karena harga kumulatif sahamnya naik signifikan. Namun, BEI tidak memasukkan AGAR ke papan khusus berdasarkan kriteria nomor 10, karena suspensi lebih dari sehari. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengimbau, meski sebagian besar saham yang keluar dari PPK harganya melesat, investor hendaknya tetap mencermati kinerja dan pergerakan harga sahamnya. Head of Research Kiwoom Sekurirtas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, saham-saham yang keluar FCA bisa dilirik, jika fundamental dan teknikalnya menarik. Menurut Hendra Wardana, Founder Stocknow.id, yang menarik dilirik usai keluar dari FCA adalah saham yang menunjukkan stabilitas harga dan volume perdagangan naik. Dari segi teknikal, di jangka pendek, Sukarno menilai,BREN tergolong menarik karena masih punya potensi kenaikan, meski valuasi  sudah kemahalan.

Pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah pemerintah pertimbangkan. Hal ini terkait dengan upaya mengamankan anggaran negara di tengah ketidakpastian perekonomian global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, APBN tahun depan masih dihadapkan dengan dinamika global, volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, kinerja badan usaha milik negara (BUMN), dan tren perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu ada mitigasi risiko agar APBN 2025 tetap sehat. Salah satunya, automatic adjustment melalui pemblokiran anggaran K/L. "Ada pengendalian risiko, bisa kita gunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan automatic adjustment," ujar Febrio dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (20/6). Pada 2021, Kemkeu memblokir bujet K/L total mencapai Rp 58 triliun dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak akibat pandemi Covid-19. Di tahun berikutnya, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan ini dengan besaran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun. Dengan pertimbangan, untuk menangani dampak krisis pandemi Covid-19.

Kemudian, pada 2023, pemerintah juga memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,23 triliun. Dan, berlanjut ke tahun ini sebesar Rp 50,15 triliun. Menurut Kemkeu, kebijakan ini terbukti ampuh dalam menjaga ketahanan APBN 2022 dan APBN 2023. Hanya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mewanti-wanti, kebijakan tersebut bisa berdampak pada pengeluaran pemerintah. Sebab itu, "Pemerintah perlu memprioritaskan belanja yang mendatangkan multiplier effect ke ekonomi, khususnya konsumsi rumahtangga kita," ucapnya. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, kebijakan tersebut tidak ideal pemerintah lakukan. Setiap K/L untuk tahun ini maupun tahun depan sudah membuat sejumlah perencanaan dan program untuk mereka implementasikan. Tak hanya itu, Eko juga berpendapat, APBN yang terlalu mudah diotak-atik melalui mekanisme automatic adjustment, justru mengurangi tingkat kredibilitas dari APBN itu sendiri. Kecuali, Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat ekstrem, seperti pandemi Covid-19.

Sederet kendala terus menimpa emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mulai dari kasus hukum, tumpukan utang hingga masalah fundamental kinerja keuangan. Walhasil kapitalisasi pasar (market cap) emiten BUMN melorot. Sebagai perbandingan, di akhir tahun 2023, market cap IDX BUMN20 berjumlah Rp 2.446,62 triliun. Sementara kemarin market cap IDX BUMN20 ini sekitar Rp 2.112,33 triliun. Artinya kapitalisasi pasar emiten BUMN menguap Rp 334,29 triliun year to date (ytd). Mari kita tengok berbagai borok di BUMN farmasi. Kinerja holding BUMN sektor kesehatan, yaitu PT Bio Farma sakit, kerugian mencapai Rp 2,16 triliun pada tahun lalu. PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF), sebagai anggota holding BUMN kesehatan menjadi sorotan pelaku pasar. Apalagi, ada indikasi fraud dan kasus jeratan pinjaman online pada INAF. Kasus hukum dugaan korupsi jual beli gas juga menimpa emiten PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). 

Sebelumnya, ada PT Timah Tbk (TINS) yang terbawa dalam pusaran kasus tata kelola timah. Tak pelak, kinerja saham beberapa emiten BUMN ikut terpuruk. Di sektor perbankan, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang terus menukik. Kemarin, saham BBRI ditutup menguat 3,98% ke Rp 4.440. Bayang-bayang perlambatan kinerja, tantangan era suku bunga tinggi dan risiko naiknya non-performing loan (NPL), jadi salah satu penghambat gerak saham emiten bank BUMN. Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menyoroti masalah yang dialami emiten BUMN di berbagai sektor. Pengamat pasar modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy punya catatan serupa.

Emiten BUMN tidak boleh mengesampingkan aspek good corporate governance (GCG), apalagi punya tanggungjawab terhadap investor publik. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora sepakat, di antara saham emiten BUMN, hanya saham perbankan yang menunjukkan prospek apik. Secara teknikal, saham big bank menunjukkan sinyal reversal dan investor mulai beralih ke posisi beli. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menyarankan buy on weakness BBRI dan BBNI, target harga Rp 4.680-Rp 4.750 dan Rp 4.470-Rp 4.800. Kemudian, trading buy saham ANTM dan PGAS dengan target harga masing-masing Rp 1.300-Rp 1.360 dan Rp 1.550-Rp 1.570 per saham.

Aktivitas perdagangan pasar modal kembali bergairah dengan revisi aturan papan pemantauan khusus menggunakan mekanisme lelang saham penuh atau full periodic call auction (PPK FCA) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menghijau 0,89% ke level 6.879. Salah satu perubahan yang ditunggu adalah aturan mengenai saham di papan pemantauan khusus akibat aktivitas perdagangan. Saham akan keluar dari papan pemantauan jika telah berada di sana selama 7 hari bursa. Perusahaan yang masuk papan pemantauan khusus sebelum aturan ini berlaku pun dikeluarkan dari papan. Enam saham yang terlepas dari papan pemantauan adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ), PT Haloni Jane Tbk (HALO), PT Ladangbaja Murni Tbk (LABA), PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI), dan PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI). BREN dan SRAJ kembali ke papan utama, sementara HALO, LABA, MAXI, dan SCPI ke papan pengembangan.

Nilai ini mengalahkan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang memiliki kapitalisasi Rp1.183,44 triliun. SRAJ menguat 1,78% ke harga 2.290 dan melesat 663,33% sepanjang tahun berjalan. LABA meroket 34,81% dan MAXI naik 1,96%, sementara SCPI dan MAXI stagnan karena masih terkena suspensi. Aturan PPK FCA ini sempat menuai kontroversi sejak diberlakukan pada Maret 2024. Polemik terjadi saat saham BREN, yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar, masuk dalam pemantauan pada akhir Mei 2024, investor pun protes. Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset, menilai revisi ini tepat saat IHSG mengalami tren penurunan. Penguatan IHSG menghentikan tren pelemahan selama ini. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menjelaskan perubahan ketentuan papan pemantauan khusus dari 30 hari menjadi 7 hari bursa berdasarkan fluktuasi harga yang mereda. Fluktuasi saham mereda setelah 7 hari, sehingga tidak perlu sampai 30 hari kalender. “Secepat mungkin [informasi] ini dikeluarkan kepada pasar, karena peraturan ini diharapkan tidak menimbulkan kepanikan,” lanjutnya.

Perwakilan investor ritel, Founder of Indonesia Investment Education, Rita Effendy, menilai revisi ini sudah cukup positif dan menunjukkan pihak otoritas mendengar keluhan investor ritel. Cheril Tanuwijaya, Head of Research InvestasiKu (Mega Capital Sekuritas), menjelaskan pelemahan IHSG semester I/2024 karena faktor global dan domestik. Ketidakpastian kebijakan moneter The Fed dan adaptasi penerapan mekanisme FCA turut memengaruhi pasar. “Dari domestik, sikap wait-and-see investor terhadap kebijakan dan susunan kabinet baru juga masih membayangi, selain juga adaptasi pelaku pasar terhadap penerapan mekanisme full call auction atau FCA,” ujar Cheril.

Sejumlah emiten properti memastikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak akan banyak mengganggu rencana bisnisnya pada tahun ini. Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) Adrianto P. Adhi mengatakan, depresiasi rupiah tidak memiliki dampak signifi kan bagi kinerja bisnis perusahaan yang fokus menggarap rumah tapak. Menurutnya, pembangunan rumah tapak atau landed house tidak memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut berbeda dengan sektor apartemen yang membutuhkan sejumlah barang impor, salah satunya elevator. Berdasarkan hal tersebut, Adrianto menyatakan Summarecon sejauh ini tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Perseroan bahkan tidak memiliki langkah mitigasi khusus guna menghadapi nilai rupiah yang terus melemah. “Bisnis Summarecon terkait dengan nilai tukar itu porsinya sangat sedikit, sehingga kami masih melakukan business as usual, tidak terlalu fokus untuk menyiapkan mitigasi tertentu,” tuturnya. Meski begitu, Adrianto tetap berharap insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% dilanjutkan untuk mendorong kemampuan masyarakat dalam membeli aset properti. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Candra Ciputra,menyatakan, pelemahan rupiah memang berisiko menekan daya beli masyarakat terhadap aset properti. Untuk itu, pemerintah diharapkan bertindak cepat mengatasi pelemahan rupiah. Di sisi lain, dia menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan mengganggu keuangan perusahaan yang diakibatkan oleh pembengkakan bunga surat utang internasional. 

Sebab, mayoritas surat utang CTRA berdenominasi dolar Singapura. Untuk diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diketahui makin lesu, dan sempat berada di level Rp16.450 per dolar AS pada perdagangan kemarin. Posisi tersebut mencerminkan pelemahan sebesar 20 poin atau 0,12% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara itu, sampai dengan kuartal I/2024, CTRA telah membukukan prapenjualan alias marketing sales sebesar Rp3,3 triliun. Perolehan tersebut mengalami penurunan sebesar 4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski menurun, realisasi prapenjualan CTRA telah mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini, yakni Rp11,2 triliun. Capaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Berdasarkan laporan perusahaan, wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi penyumbang terbesar prapenjualan SMRA dengan persentase 83%. Selain itu, Bandung dan Makassar masing-masing berkontribusi sebesar 7%, sedangkan Karawang 3%.

Pemerintah mengincar negara-negara Barat sebagai tujuan ekspor baja nasional di tengah menghangatnya hubungan blok tersebut dengan China. Pelaku industri baja nasional pun diminta untuk mempersiapkan produknya agar bisa diterima di pasar global. Kementerian Perdagangan menilai perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China bisa menjadi peluang bagi industri baja nasional. Pelaku industri bisa memasok kebutuhan baja di sejumlah negara yang terdampak dari situasi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifl i Hasan mengatakan bahwa situasi yang berkembang saat ini menjadi momentum bagi industri baja nasional untuk melakukan perluasan ekspor. AS, Kanada, Australia, dan sejumlah negara Eropa bisa menjadi tujuan ekspor baru dari produk baja nasional. Sebagai informasi, AS pada April 2024 berencana menaikkan tarif hingga tiga kali lipat untuk impor baja dan aluminium asal China jika Beijing terbukti menggunakan praktik anti persaingan. “[Akibat] persaingan dagang antara Tiongkok dan negara-negara Barat, baja-baja dari Tiongkok enggak bisa masuk. Saya kira ini menjadi peluang emas,” katanya saat pelepasan ekspor baja lapis milik PT Tata Metal Lestari, Jumat (21/6). Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam kesempatan itu melepas ekspor produk nexalume nexium, dan nexcolor yang diproduksi oleh PT Tata Metal Lestari ke Australia, Kanada, dan Puerto Rico, dengan nilai mencapai Rp24 miliar. Berdasarkan data dari Satu Data Perdagangan, Indonesia mengalami defisit dagang ke Australia sebesar US$1.597,8 juta pada periode Januari—April 2024. Pada periode tersebut, impor tercatat sebesar US$3,096,1 juta, sedangkan ekspor hanya sekitar US$1,498,3 juta.

Vice President Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi pun mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini memang menjadi peluang bagi industri baja, termasuk perusahaannya untuk melakukan perluasan ekspor. “Jadi bisa dibilang agak beruntung ekspornya, karena kebetulan adanya pertarungan antara dua ‘raksasa’,” ujarnya. Selain itu, industri baja nasional kian diuntungkan dengan sejumlah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan sejumlah negara lain, termasuk Australia. Perjanjian tersebut memungkinkan pelaku industri dalam negeri untuk melakukan ekspor ke Australia. Adapun, pada kuartal I/2023, Stephanus mengungkapkan bahwa ekspor baja perusahaannya mengalami peningkatan sebesar 8,2% atau 3,18 juta ton dibanding periode sebelumnya. Dengan capaian yang baik tersebut, Tata Metal Lestari berencana untuk kembali berinvestasi pada 2025 dengan nilai mencapai Rp1,5 triliun di luar lahan dan pembangunan. Di sisi lain, Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) mencatat penurunan volume impor baja sebesar 10,2%, yakni sebesar 3,51 juta ton pada kuartal I/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 3,91 juta ton.Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji sempat mengatakan bahwa kinerja impor yang turun merupakan dampak dari kebijakan pengendalian impor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian melalui kebijakan larangan dan pembatasan impor.

Bahkan, dalam 5 tahun terakhir atau periode 2019—2023, volume impor turun 12,94% year-on-year (yoy) dari 17 juta ton pada 2019 menjadi 14,8 juta ton pada 2023. Angka impor itu belum pernah mencapai level sebelum Covid-19, meskipun permintaan baja domestik terus mengalami pertumbuhan. Sementara itu, World Steel Association mencatat, produksi baja mentah sepanjang Mei 2024 dari 71 negara yang melaporkan ke lembaga tersebut mencapai 165,1 juta ton. Angka tersebut meningkat 1,5% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. China masih menjadi negara yang memproduksi baja paling banyak pada bulan lalu, yakni 92,9 juta ton, naik 2,7% dari Mei 2023. Kemudian, India memproduksi 12,2 juta ton, naik 3,5% secara tahunan. Jepang 7,2 juta ton, tumbuh 6,3% YoY, sedangkan AS memproduksi 6,9 juta ton, turun 1,5% YoY. Data tersebut juga mencatat Rusia yang diproyeksi memproduksi baja sebanyak 6,3 juta ton pada Mei 2024, dan Korea Selatan 5,2 juta ton.