Perhimpunan Waralaba dan Lisensi (Wali) menyatakan aksi sweeping gerai waralaba merek asing yang disinyalir mendukung Israel seperti Starbucks, KFC, dan McDonald’s tidak dibenarkan. Levita G. Supit, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Wali, mengatakan aksi tersebut akan merugikan pelaku usaha di dalam negeri. Sebenarnya, ada aksi boikot internasional yang sukses. Dilansir dari Context.id, Pada 2012, terjadi pemboikotan terhadap perusahaan G4S diserukan oleh gerakan BDS. Aksi boikot juga dilakukan untuk memprotes permukiman ilegal Israel, tembok apartheid, militer dan kepemilikan saham di konsorsium yang mengoperasikan akademi kepolisian Israel. Akibat aksi itu, beberapa divestasi penting dari G4S terjadi selama bertahun-tahun, dan perusahaan tersebut akhirnya membuat komitmen pada Juni 2023 untuk menjual seluruh sisa bisnisnya di Israel. Aksi boikot lainnya, terjadi kampanye boikot apparel Puma diluncurkan oleh atlet Palestina pada 2018 setelah 200 klub olahraga Palestina mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut yang mendesak mereka untuk mengakhiri sponsornya terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

Pemerintah perlu meneliti keandalan pusat data nasional yang lumpuh pada Kamis (20/6). Peristiwa itu mengganggu sejumlah layanan publik, seperti layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, menuturkan, pemerintah berupaya keras mempercepat pemulihan di pusat data nasional (PDN). Pemerintah masih menginvestigasi masalah ini hingga belum bisa mengumumkan kepastian penyebab PDN terganggu. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data milik semua instansi di Indonesia. Lumpuhnya PDN, mengganggu layanan imigrasi di beberapa bandara internasional di Tanah Air. Antrean mengular di pintu keberangkatan internasional sejumlah bandara.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim mengatakan, layanan terganggu sejak Kamis pukul 04.00 WIB. Namun, gangguan baru diumumkan pada Kamis siang melalui media sosial. Meski layanan imigrasi terganggu, Silmy menegaskan, masyarakat tetap bisa bepergian ke luar negeri. Hanya saja proses keimigrasian menjadi lebih lama. Karena itu, Silmy menyarankan agar masyarakat yang akan pergi ke luar negeri dating lebih awal ke bandara. Gangguan PDN juga berdampak pada seleksi tenaga pendamping masyarakat (TPM) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1. Tes tertulis calon TPM BWS Sumatera 1 harus ditunda gara-gara PDN lumpuh.

Sebab, laman tes tidak bisa diakses. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, pemerintah harus meneliti keandalan sistem PDN. ”Ini menjadi pertanyaan. PDN kok bisa terjadi seperti ini? Keamanannya seperti apa? Jaminannya apa? Ini ibarat menempatkan telur dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh, semuanya pecah,” tuturnya. Ardi pun mempertanyakan, siapa pengelola PDN dan siapa yang menjalankan teknologinya. Ia juga mempertanyakan integritas perangkat lunak yang digunakansistem PDN. Kemenkominfo harus transparan menjelaskan pengelolaan PDN kepada publik untuk melihat kemampuan teknologi yang digunakan PDN. (Yoga)

Hasil survei Kompas periode Juni 2024 menunjukkan institusi pertahanan dan keamanan, yakni TNI dan Polri, mendapat apresiasi lebih tinggi dibanding lembaga negara lainnya. TNI menduduki posisi teratas sebagai lembaga yang dipersepsikan memiliki citra baik oleh 89,8 % responden. Meski hanya naik 4,7 % dibanding hasil survei yang sama periode Desember 2023, raihan ini menunjukkan tren positif sejak Juni 2022. Peningkatan yang sama dialami Polri dengan raihan citra positif di angka 73,1 %. Setelah TNI dan Polri, lembaga negara yang juga dinilai positif adalah DPD, Kejaksaan Agung, MA, DPR, MK dan KPK. Pada survei Litbang Kompas periode Juni 2024, lembaga-lembaga itu mendapat penilaian positif kurang dari 70 %.

Namun sebagian lembaga itu menunjukkan peningkatan apresiasi dibanding survei sebelumnya. DPR, pada survei kali ini citranya meningkat paling tinggi dibanding lembaga lainnya, yakni 12,1 %. Penilaian positif itu berbarengan dengan apresiasi atas kinerja DPR yang ketika survei dilakukan tengah mengesahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Isu dari pengesahan UU ini positif karena dinilai menunjukkan peningkatan perhatian pada kesejahteraan ibu dan anak. Naiknya apresiasi ini bisa dijadikan momentum bagi DPR untuk menyelesaikan sejumlah RUU lainnya, seperti RUU Penyiaran, revisi UU MK, dan RUU Kementerian Negara yang masih menyisakan problem bagi publik, termasuk polemik terkait RUU TNI-Polri yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Penilaian positif terhadap citra sejumlah lembaga negara terjadi hampir di tiap kelompok responden, baik dari berbagai tingkat pendidikan, kelas sosial ekonomi, maupun pilihan politik capres-cawapres. Artinya, saat ini masyarakat cenderung menilai baik meski ada beberapa hal yang masih menjadi PR tiap lembaga. Membaiknya citra lembaga negara yang terekam pada survei kali ini dapat menjadi modal penting bagi pemerintahan saat ini, terutama untuk melanjutkan tugas-tugas hingga pergantian masa jabatan. Penilaian publik terhadap lembaga negara ini juga menjadi referensi sekaligus modal bagi pemerintahan baru yang akan digawangi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Yoga)

Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.

Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.

Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)

Pemerintah yakin kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tak sebatas karena guyuran bansos. Bansos pun ditegaskan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat, bukan untuk kepentingan menjaga citra pemerintah. Namun, sejumlah partai politik melihat sebaliknya. Tak sebatas itu, mereka melihat adanya anomali antara kepuasan publik terhadap pemerintah dan keluhan sebagian masyarakat terhadap sejumlah hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga memburuknya kebebasan sipil. Mengacu hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 %, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019. Angka itu naik dari hasil survei Desember 2023 yang mencapai 73,5 % dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022.

Salah satu variabel penting yang memperkuat citra positif ialah berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, terutama bansos (Kompas, 20/6/2024). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat dimintai tanggapan terkait hasil survei itu, Kamis (20/6), menilai wajar jika penilaian publik terhadap kinerja pemerintah memuaskan. Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak pernah kendur memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Pelayanan konsisten diberikan meski periode kedua pemerintahan Jokowi tinggal tersisa empat bulan lagi. Saat ditanya soal faktor bansos yang mendongkrak kepuasan publik, Moeldoko menegaskan bahwa tingkat kepuasan publik lebih didongkrak karena kualitas pelayanan. ”Pelayanan kita tidak satu pun kendur mendekati pemerintahan berakhir. Itu kunci karena kita memikirkan stabilitas ekonomi, stabilitas sosial,” ucapnya. (Yoga)

Tuntutan bagi korporasi yang melantai di bursa saham kian meningkat. Situasi serupa dialami perusahaan yang merangkak dari usaha rintisan berbasis teknologi. Usaha rintisan atau start up terus berkembang.  sebagian di antaranya menjadi unicorn atau memiliki valuasi setidaknya 1 miliar USD. Tambahan modal bagi perusahaan yang kian berkembang ini meluas, tak lagi didominasi modal ventura, tetapi dengan cara mencari dana di publik melalui penawaran saham. Langkah untuk menumbuhkan bisnis pun tak melulu secara organik. Perusahaan teknologi bisa menjelma menjadi korporasi raksasa melalui merger dan akuisisi. Di Indonesia, aksi korporasi ini diikuti mundurnya pendiri dan mitra pendiri start up. Contohnya, William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, tak lagi terlibat dalam perusahaan teknologi tersebut, yang telah merger dengan Gojek menjadi GoTo. Adapun di Bukalapak, Achmad Zaky, salah satu pendirinya, tak lagi menjadi CEO perusahaan itu sejak akhir 2019.

Daftar pendiri dan mitra pendiri start up yang meninggalkan perusahaan bertambah, Kevin Aluwi dan Leontinus Alpha Edison tak lagi di GoTo, Nugroho Herucahyono yang meninggalkan Bukalapak. Mengutip laman Sifted, ada sejumlah alasan mengapa para pendiri itu meninggalkan perusahaan berbasis teknologi yang mereka lahirkan dan dipublikasikan dalam sebuah artikel pada Maret 2024 itu, antara lain, untuk meraih keseimbangan hidup, tekanan investor, dan konflik dengan rekan pendiri atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuntutan dan target perusahaan kepada manajemen yang tak pernah berhenti mesti dipenuhi melalui kinerja yang cemerlang. Begitu pula tuntutan untuk menekan kerugian yang terjadi sejak unicorn masih berupa usaha rintisan. Selanjutnya, perusahaan dituntut membukukan laba. Situasi ini berbeda dengan saat perusahaan masih mengandalkan pendanaan dari modal ventura. Apa pun alasannya, setiap orang di sebuah perusahaan memiliki pilihan: bertahan atau pergi. (Yoga)

Kendati suku bunga acuan dipertahankan sebesar 6,25 %, nilai tukar rupiah telah menembus Rp 16.400 per dollar AS. Bank Indonesia optimistis nilai tukar rupiah akan berada dalam tren menguat didukung oleh fundamental ekonomi dan intervensi pasar lewat operasi moneter. Setelah melakukan Rapat Dewan Gubernur, BI, Kamis (20/6) memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 6,25 %. Di sisi lain, nilai tukar rupiah dalam perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) justru ditutup pada level Rp 16.420 per dollar AS, turun dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di level Rp 16.368 per dollar AS. Penutupan pada Kamis terdepresiasi 6,35 % dibanding penutupan akhir 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan rupiah tersebut dipengaruhi oleh dampak tingginya ketidakpastian pasar global, terutama berkaitan dengan ketidakpastian arah penurunan suku bunga The Fed, penguatan mata uang dollar AS, dan masih tingginya ketegangan geopolitik.

Dari faktor domestik, tekanan nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan.”Di samping korporasi demand-nya tinggi, untuk dividen repatriasi, tetapi juga muncul persepsi (kesinambungan fiskal). Persepsi belum tentu benar. Jangan diyakini kalau persepsi,” tutur Perry. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, saat dollar AS menguat terhadap seluruh mata uang global, langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan BI lebih mengarah pada smoothing volatility dan bukan mendorong penguatan rupiah. Dari level cadangan devisa saat ini, langkah stabilisasi rupiah diperkirakan masih memadai. ”Beberapa langkah BI seperti triple intervention, lalu operasi moneter, termasuk SRBI (Sekuritas Rupiah BI). SRBI, SVBI (Sekuritas Valuta Asing BI), dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing BI) diperkirakan akan mendorong penempatan investor asing pada instrument BI yang diharapkan dapat membatasi keluarnya dana asing dari pasar saham dan pasar obligasi,” katanya. (Yoga)

Seni tradisional yang terpinggirkan dapat memperpanjang usianya tak lepas dari beragam bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sejumlah perusahaan telah melakukan terobosan pada sektor kebudayaan, tetapi tugas terbesar memelihara kebudayaan tetap pada negara. Kolaborasi pemerintah dan swasta dinantikan. PT Djarum, misalnya, menjadikan budaya sebagai salah satu fokus program CSR-nya. Program yang dinamai Bakti Budaya Djarum Foundation itu berupaya memperbaiki ekosistem kebudayaan di Indonesia dari hulu hingga hilir. ”Indonesia begitu beragam dengan kebudayaannya. Banyak seniman bertalenta, para maestro yang tak lagi menghitung keuntungan ketika menghidupi seninya,” ujar Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, di Jakarta, Kamis (20/6). Hal itu mendorong Djarum turut berfokus menggarap budaya, termasuk seni pertunjukan tradisional.

Djarum juga membangun Galeri Indonesia Kaya yang memberi panggung kepada seniman dan jadi ruang arsip kebudayaan Nusantara, mulai dari alat musik tradisional, pakaian adat, hingga kuliner. Adapun besaran dana CSR tiap tahun berbeda. Hal serupa dilakukan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan, bantuan diberikan pada sektor budaya karena budaya merupakan identitas suatu bangsa. Program-programnya menyasar pula pada pengenalan serta pembinaan budaya bagi anak-anak. Filantropi guna mendukung budaya lokal juga dilakukan, antara lain, pada pertunjukan ”Sudamala: Dari Epilog Calonarang” yang dihelat di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, tahun lalu.

”Ketika ada penghasilan, teman-teman dari sanggar yang kami support untuk melakukan aktivitas pergelaran bisa spending, apalagi 57 % pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang rumah tangga,” ucap Hera. Sepanjang 2023, BCA mengucurkan Rp 153,2 miliar untuk CSR di bidang pendidikan, diikuti budaya, lingkungan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Sejumlah perusahaan lain juga memberi ”panggung” bagi seniman tradisional meski bukan menjadi program utama. Budayawan Butet Kartaredjasa berpendapat, tugas utama menjaga dan memelihara kebudayaan ada pada negara, bukanCSR. Dalam persentase, 70 % tugas negara, sisanya baru swasta. Selama ini, bantuan yang diberikan mayoritas masih berupa pendanaan. Padahal, aspek terpenting adalah pendampingan tata kelola seni. ”Supaya kawan-kawan seniman tradisional bisa mengukur dan punya bargaining position yang setara, terhormat. Mereka harus dibiasakan supaya terlatih dan punya martabat, harga diri,” ujar Butet. (Yoga)

Insentif PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP berdampak positif mendorong pemasaran hunian dan ruko. Pelaku pasar properti berharap pemerintah terus melanjutkan insentif properti tersebut. Relaksasi PPN DTP sebesar 100 % itu akan berakhir Juni 2024. PPN DTP untuk rumah siap huni (ready stock) itu diumumkan pada November 2023 serta ditetapkan dalam peraturan menkeu (PMK) pada 12 Februari 2024. Dalam PMK tersebut, pemerintah memberikan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp 5 miliar, dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. PPN yang ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100 % sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 %.

Presdir Paramount Land, M Nawawi mengatakan, insentif PPN DTP telah mendorong pemasaran unit- unit rumah dan ruko yang siap serah terima (ready stok), baik di proyek Paramount Petals maupun Paramount Gading Serpong di Tangerang. Meski demikian, tidak banyak stok unit yang tersedia untuk program insentif pajak selama empat bulan itu. ”PPN DTP mampu mendorong serapan rumah dan ruko walau jumlah unit ready stock tidak banyak. Yang terpenting, program ini mampu menstimulasi pengembang, penjual, ataupun calon pembeli. Kami berharap program insentif PPN 100 % ini bisa berlanjut tahun depan,” tutur Nawawi, di sela-sela Forwapera Talkshow: ”Dukungan Infrastruktur Kawasan Hunian di Koridor Barat Jakarta,” di Tangerang, Kamis (20/6). (Yoga)

Kementan mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 51,63 triliun. Dari jumlah itu, Rp 25 triliun akan digunakan untuk mendukung program Asta Cita di sektor ketahanan pangan presiden-wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu mengemuka dalam Raker Komisi IV DPR dengan Kementan dan Bapanas, yang digelar secara hibrida, di Senayan, Jakarta, Kamis (20/6). Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pagu anggaran Kementan Tahun Anggaran (TA) 2025 sangat terbatas, yakni Rp 8,06 triliun. Untuk itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran TA 2025 senilai total Rp 51,635 triliun, untuk menopang program atau kegiatan reguler sebesar Rp 26,625 triliun. Sisanya, Rp 25 triliun, akan digunakan untuk mendukung program Asta Cita presiden-wapres terpilih. ”Program Asta Cita tersebut khususnya berupa pencetakan 1 juta hektar sawah baru,” ujarnya dalam rapat kerja itu.

Terkait tambahan dana untuk Asta Cita, anggota Komisi IV DPR, Hermanto, meminta agar Kementan mendetailkan rencana kegiatan dan strateginya. Hal itu penting agar dana tambahan itu tidak sia-sia mengingat nilainya lebih besar ketimbang anggaran reguler. ”Kementan perlu belajar dari sejumlah food estate yang dahulu pernah dirintis, tetapi tidak jelas perkembangannya hingga saat ini,” ucapnya. Amran menyatakan, Kementan akan fokus mencetak sawah-sawah baru di dekat sumber-sumber air, terutama sungai. Pencetakan sawah baru itu juga akan ditopang dengan penyediaan pompa-pompa air. Selain itu, Kementan akan mengoptimalkan sawah yang berproduksi setahun sekali menjadi tiga kali dalam setahun. Dalam rapat tersebut juga terungkap, Kementan menargetkan produksi padi pada 2025 mencapai 56,05 juta ton setara gabah kering giling (GKG), meningkat 0,63 juta ton dibanding target 2024 yang sebesar 55,42 juta ton GKG. (Yoga)