Para penyandang disabilitas masih menghadapi kesenjangan akses keuangan dan literasi keuangan yang memadai. Padahal, keduanya adalah aspek penting yang dapat menunjang sisi ekonomi para penyandang disabilitas. Hasil survei Yayasan Menembus Batas yang dirilis pada Januari 2024 menunjukkan, 55,3 % responden kalangan penyandang disabilitas tidak pernah mendengarkan atau mempelajari literasi keuangan secara mendalam. Meski sebagian besar memiliki kesadaran mengenai pentingnya mengelola keuangan, mereka belum mendapat pengetahuan yang cukup tentang produk-produk keuangan. Staf Khusus Presiden Jokowi, Angkie Yudistia mengatakan, para penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang indeks literasinya juga masih rendah lantaran belum menjadi salah satu fokus sasaran edukasi.

Selama ini, terdapat hambatan upaya literasi keuangan, khususnya bagi mereka yang sulit dijangkau sekalipun dengan digitalisasi, seperti masyarakat yang tidak terafiliasi pada ikatan atau komunitas tertentu, seperti mereka. Maka, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan akses yang terbuka bagi para penyandang disabilitas. Apalagi, mereka rata-rata lulusan sekolah luar biasa yang kerap merasa bingung dengan potensi yang dimiliki. ”Secara produksi, cakep banget ini semuanya, bisa bikin baju, bisa bikin sepatu, bisa bengkel, bisa bikin kue, bisa masak, semua punya potensi bagus banget. Tapi, what next?” katanya dalam acara bertajuk ”Semua Bisa #FinanciallyFit: Disabilitas Menyala Tanpa Batas” di Jakarta, Kamis (20/6). Dalam praktiknya, kemampuan untuk mengelola keuangan bukanlah sekadar menabung dan mengelola, dibutuhkan juga akses bagaimana mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan.

Dalam kondisi ekonomi yang serba tidak pasti, kemampuan untuk mengelola keuangan dibutuhkan agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia menambahkan, pihaknya akan memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Untuk itu, KND secara aktif melakukan advokasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait akses pendidikan yang setara. Salah satu lembaga yang mendukung literasi keuangan tersebut, PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), menyelenggarakan pelatihan khusus bagi para penyandang disabilitas. Selama satu sesi, penyandang disabilitas memperoleh pelatihan dasar dan tips terkait bagaimana mengelola keuangan dengan baik, seperti alokasi kebutuhan, alokasi untuk tabungan, alokasi dana darurat, dan pentingnya berinvestasi. (Yoga)

KPK baru-baru ini menyoroti ketimpangan anggaran antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL). Kajian KPK menunjukkan, dari 125 PTKL, 20 di antaranya pendidikan kedinasan dan 105 lainnya pendidikan tinggi nonkedinasan. KPK mengungkapkan, PTKL mendapatkan guyuran anggaran lebih besar 4,5 kali lipat dibanding PTN yang berada di bawah Kemendikbudristek. Imbasnya, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di PTN menjadi mahal. Temuan KPK ini membuka tabir sengkarutnya pembiayaan pendidikan tinggi. Publik mempertanyakan ke mana distribusi anggaran pendidikan 20 % dari APBN? Mengapa biaya kuliah semakin mahal, padahal anggaran pendidikan begitu besar? Secara politik anggaran, pemerintah dan DPR pada dasarnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % dari APBN. Yang menjadi persoalan, apakah pemerintah dan DPR telah memastikan alokasi 20 % itu sesuai dengan skala prioritas pendidikan?

Kasus minimnya anggaran pendidikan tinggi menunjukkan belum seimbangnya alokasi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas. Pendanaan pendidikan tak hanya menyangkut naik turunnya nominal alokasi anggaran, tetapi juga terdapat persoalan fundamental yang perlu dibenahi. Terutama terkait dua hal: distribusi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas program pendidikan dan bagaimana pengelolaan pendanaan atau pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Distribusi anggaran pendidikan menjadi permasalahan sistemik. Persoalan utamanya ialah minimnya anggaran yang dimiliki Kemendikbudristek dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pada 2024, anggaran yang dikelola Kemendikbudristek hanya 15 % atau Rp 98,9 triliun dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp 665 triliun.

Sementara untuk pembiayaan pendidikan tinggi, sebagaimana dilansir Kompas.id (23/5/2024) hanya mendapat alokasi Rp 56,1 triliun atau 1,6 % dari total APBN. Kondisi ini masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan UNESCO, yakni 2 % dari APBN, untuk anggaran pendidikan tinggi. Alih-alih menjadi perguruan tinggi (PT) kelas dunia, PT kita sibuk cari dana dari berbagai sumber. Ini membuat Kemendikbudristek nyaris tak berdaya, bahkan kewenangannya seakan diamputasi besarnya anggaran pendidikan untuk kementerian lain. Ke depan perlu dipikirkan upaya mengintegrasikan penyelenggaraan urusan pendidikan dalam satu pintu kebijakan, yakni Kemendikbudristek sebagai komando utamanya. Berbagai upaya solusi jangka panjang  perlu dilakukan guna mengatasi problematika fundamental pembiayaan pendidikan tinggi agar anak bangsa dapat kuliah dengan biaya terjangkau. (Yoga)

Mengalami kepincangan kaki kanan sejak usia dua tahun, Wenefrida Tulit Ina (47) tak menyesali kondisi fisiknya itu. Ia menatap masa depannya dengan optimistis dan menjadi dosen serta terus berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada perempuan dan anak-anak dengan disabilitas. Dalam pandangan Wenefrida, kaum difabel juga bisa memberi. Ia bilang, kala ditemui di Kupang, NTT, pada Senin (17/6) semua orang ingin hidup sempurna. Kenyataannya, banyak yang fisiknya saja tidak sempurna. Di balik kekurangan, ia percaya ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Meski cacat, ia tumbuh dan berkembang dalam kebahagiaan. Kedua orangtuanya menerima keadaannya, mendidik dan membimbingnya meraih mimpi hingga lulus perguruan tinggi.

Padahal, pada 1980-an, banyak orangtua di kampung terpencil NTT yang malu punya anak difabel. ”Saya sekolah seperti kebanyakan anak normal. Kebiasaan mem-bully di sekolah saat itu hampir tidak ada,” ujar Wenefrida. Lulus pada 2003 dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Wenefrida bekerja di universitas itu, mengajar teknik elektro. Sudah 21 tahun ia menjadi dosen dan berencana melanjutkan ke program doktoral di UNHAS, Makassar. Wenefrida menilai banyak anak NTT perlu dibantu menggapai mimpinya. Mereka lulus sekolah menengah atas dengan nilai bagus. Namun, begitu memasuki perguruan tinggi, banyak kesulitan mengikuti kegiatan di kampus. Sejak awal Wenefrida mengajar, minat mahasiswa pada jurusan teknik elektro sangat terbatas. Hanya 20 mahasiswa tertarik dan mendaftar per tahun. Mungkin karena mata kuliah ini dinilai sulit. Ada praktikum mengutak-atik rangkaian listrik, ada hitung-hitungan yang rumit.

Namun, kini sudah lebih dari 100 mahasiswa mendaftar setiap tahun. Memahami kondisi mahasiswa, ia berusaha mengajar dengan cara terbaik. Ia selalu berupaya memberikan penjelasan sedetail mungkin menggunakan contoh-contoh konkret yang dialami mahasiswa sehari-hari. Itulah mengapa di setiap mata kuliah yang diberikan Wenefrida, mahasiswa selalu hadir utuh, kecuali benar-benar berhalangan. Mereka selalu gembira mengikuti mata kuliah yang diajarkan Wenefrida. Mahasiswa hasil didikannya berhasil bekerja di sejumlah perusahaan, seperti PLN, Pertamina, dan Telkomsel. Ada juga yang bekerja di kantor gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak pula yang membuka usaha sendiri.

Selain menjadi dosen, Wenefrida juga melatih perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas menjahit. Pesertanya kebanyakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan selain mengurus rumah tangga. Mereka, ujar Wenefrida, tidak boleh bergantung kepada suami semata. Apalagi jika merupakan orangtua tunggal. Wenefrida melatih mereka secara cuma-cuma. Ia memiliki keterampilan menjahit yang ditekuni sejak lama. Belajar dari orangtua yang memiliki mesin jahit di rumah. Keterampilannya itu terus dikembangkan melalui internet, mempelajari mode-mode terbaru yang muncul tahun itu. Ia juga belajar memodifikasi kain tenun dengan kain pabrikan hingga menjahit gaun pengantin dengan berbagai mode. Selain untuk membangun kepercayaan diri dan bisa tampil leluasa di masyarakat. Lebih dari itu, mereka bisa mandiri secara ekonomi dan membangun masa depan. (Yoga)

Kelima agenda tersebut meliputi pertama, penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang segera berjalan agar dapat  memberikan manfaat ekonomi nyata ke masyarakat secepat mungkin. Kedua, penguatan kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ketiga, memastikan implementasi  kebijakan mendorong investasi, terutama di sektor-sektor strategis. Ke empat memperkuat stabilitas makroekonomi dengan menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Kelima, meningkatkan daya saing  industri nasional  melalui inovasi dan digitalisasi. "Dibidang ekonomi juga ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas dan perlu diselesaikan," ujar ekonom dan pakar kebijakan  publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat kepada Investor Daily. Achmad Nur menuturkan pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang belum selesai tersebut antara lain reformasi birokrasi, pengembangan SDM, kesejahteraan sosial, diversifikasi ekonomi, dan problem lingkungan. "Reformasi birokrasi yakni memastikan birokrasi yang lebih efisien dan transparan guna mendukung iklim investasi yang kondusif," kata dia. (Yetede)

Saham PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) diperkirakan masih menapaki jalan terjal untuk bangkit kembali, setelah harganya masuk jajaran saham 'gocap' alias Rp 50. Proyeksi terburuknya, GOTO dapat masuk Papan Pemantauan Khusus dan terdepan dari indeks MSCL. Founder Stock.id Hendra Wardana mengatakan, jika kinerja saham GOTO terus menurun dan masuk dalam papan pemantauan khusus, nasib saham tersebut bisa menghadapi beberapa konsekuensi serius. Pertama, masuknya ke papan pemantauan khusus akan berdampak negatif  pada persepsi investor karena papan ini biasanya diisi oleh saham-saham dengan masalah serius, serta kinerja keuangan yang buruk atau ketidakpastian operasional yang tinggi. "Hal ini bisa menyebabkan investor makin ragu untuk mempertahankan atau membeli saham GOTO, memperburuk tekanan jual dan menyebabkan harga saham terus turun," jelas dia kepada Investor Daily. Kedua, lanjut Hendra, saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus akan diperdagangkan dengan mekanisme ini berarti saham hanya dapat diperdagangkan pada waktu-waktu tertentu, dalam sehari, yang mengurangi likuiditas dan membuat saham kurang menarik bagi investor yang mengingkan fleksibilitas dalam perdagangan. (Yetede)

Kinerja Astra Finansial tercatat tumbuh secara berkesinambungan. Pada kuartal pertama 2024, Astra Finansial  mencatatkan laba bersih sebesar Rp 2,1 triliun, atau meningkat 12% secara yoy dari Rp 1,8 triliun. Peningkatan ini didukung oleh pengelolaan portfolio yang baik di sektor pembiayaan otomotif, komersial, retail, dan asuransi. Astra Finansial merupakan salah satu dari tujuh pilar bisnis Astra yang bergerak di jasa keuangan yang menaungi 14 unit bisnis di 8 sektor, yaitu: pembiayaan, asuransi, perbankan, dana pensiun, teknologi finansial, uang elektronik, digital ventura, dan modal ventura. Berdasarkan data kuartal I-2024, Astra Finansial mengelola aset sebesar Rp192,6 triliun dengan didukung oleh lebih dari 22 ribu karyawan dengan 912 cabang, serta mengelola 31,2 juta pelanggan di seluruh Indonesia. "Sesuai dengan visi Astra Finansial, untuk menjadi jasa penyedia keuangan ritel yang terdepan, Astra Finansial terus berupaya  untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen yang didukung oleh integrasi berbagai layanan dalam ekosistem Astra," kata Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Finansial 1, Suparno Djasmin. (Yetede)

China dilaporkan sudah menginvetasikan US$ 230,8 miliar selama lebih dari satu dekade mengembangkan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Temuan ini muncul disaat Uni Eropa (UE) berencana mengenakan  tarif impor untuk mobil listrik China, yang diduga karena subsidi berlebihan dari pemerintah dalam produksinya. Sementara pada bulan lalu, Amerika Serikat (AS) mengumumkan bakal menaikkan bea masuk impor kendaraan listrik China menjadi 100%. Menurut Scott Kennedy, ketua pengawas Ekonomi dan Bisnis China di Pusat Studi strategis dan internasional yang berbasis di AS, dukungan pemerintah China terhadap  total penjualan  mobil listrik antara  2009 dan 2023 sebesar 18,8%. Rasio dukungan  itu telah turun jauh dari 40% lebh pada tahun-tahun sebelum 2017. Dan pada 2023 hanya sedikit di atas 11%. (Yetede)