Fasilitas pengolahan dan pemulihan (Smelter) konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) bakal mempercepat akselerasi ekonomi Jawa Timur sekaligus nasional. Sebab smelter ini menghasilkan produk strategis bernilai tambah tinggi, yakni katado tembaga, yang dibutuhkan dalam proses transisi energi, khususnya ekosistem kendaraan lsitrik (electic vehicle/EV). Produk ini digunakan sebagai kolektor di kutub negatif baterai EV. 

Katado tembaga juga merupakan bahan baku kawat atau kabel (wire), batangan tembaga (rod bar), solar panel, bubuk tembaga, strip, tembaga, tabung tembaga, atap, cat tembaga, dan produk sinter. Smelter yang bakal diresmikan pekan ini juga menelan investasi besar, US$ 3,7 miliar, yang membantu kenaikan produk domestik bruto (PDB) nasional, PTFI tidak berhenti di proyek ini. Hingga 2041, perusahaan berniat menanam modal hingga US$ 13,3 miliar, (Yetede)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membantah tuduhan dari asosiasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyebut bahwa kinerja DJBC sebagai biang dari terjadinya badai kenbangkrutan dan PHK di industri tersebut. Institusi itu menyebut, prahara di industri TPT terjadi karena pelemahan permintaan dari pasar global. Direktur jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, penurunan permintaan terhadap produk TPT sudah terjadi dalam dua tahun terakhir. "Mereka menghadapi tantangan karena permintaan global turun. Itu sebab utamanya.Kalau dilihat ekspor banyak menghadap tantangan di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan China," ucap Askolani. Bila ditelisik lebih jauh, perbedaan UMR antar daerah turut menyebabkan  terjadinya PHK di industri tekstil. Pengusaha memilih untuk memindahkan pabrik dari daerah dengan UMR tinggi ke daerah dengan UMR rendah. "Kalau kita lihat sejak tahun lalu tantangan  yang dihadapi industri  itu UMR, makanya perusahaan yang di kawasan Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah," terang Askolani. (Yetede)

Indonesia dan Jepang saling mendukung dan sama-sama memetik keuntungan  dalam kerja sama di sektor industri. Saat pertemuan antara Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasamita dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ken Saito di Tokyo, terungkap beberapa isu penting yang perlu dibahas. Pertama, terkait dengan transisi energi. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Perdana menteri (PM) Jepang Fumio Kishida  telah membahas proyek prioritas di bidang transisi energi dalam kerangka Asia Zero EMission Community (AZEC) pada Desember 2023 lalu di Jepang. 

"Adanya perkembangan terkait implementasi dan menyambut baik langkah-langkah yang telah ditempuh," ucap Agus. Kedua, Menperin mendorong penyelesaian perundingan substantif  Protokol Perubahan IJEPA. Menurut Menperin, IJEPA sangat penting dan strategis bagi kedua negara sudah menyelesaikan perundingan substantif dan Protokol Perubahan IJEPA. Selanjutnya, isu ketiga yang disampaikan Menperin adalah mengenai kerja sama dibindang otomotif. Menperin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang hingga saat ini terus melakukan kegiatannya dengan baik dan positif, termasuk dalam melakukan pendalaman struktur dengan melibatkan IKM dalam ekosistem produksi otomotif di Indonesia.  (Yetede)

David (28) sedari pagi, di kedai di Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalteng, fokus pada permainan judi daring di layar telepon genggamnya. Lalat hijau yang hinggap di pinggir gelas kopi instannya tak ia hiraukan. ”Hhhhh...!” David baru bersuara ketika mesin di telepon genggamnya menyebut ia tidak beruntung. ”Rungkad lagi?” tanya Budi (21), kawan David. Keduanya sama-sama asyik bermain permainan yang sama. Rungkad alias hancur adalah istilah jika pejudi daring kalah bertaruh. Tidak menjawab, David justru bernafsu kembali mengadu keberuntungannya. ”Suntik dulu Rp 50.000 kena (nanti) aku ganti,” katanya. Suntik adalah kiasan yang digunakan pemain ketangkasan judi daring saat meminjam uang untuk melanjutkan permainan. Tidak menunggu lama, Budi mengirim uang Rp 50.000 secara digital ke rekening David. David melanjutkan permainan. Namun, hanya sebentar, dia lagi-lagi kalah bertaruh.

Saat uang David dan Budi melayang, Wahyu (32) dating tanpa gairah. Dia pejudi daring, seperti David dan Budi. Tubuh Wahyu kurus. Rambutnya dicat warna-warni. Duduk di sebelah David, Wahyu mengeluarkan telepon genggam dari tasnya. Dia lalu mencolokkan daya listrik dan membuka situs judi serupa David. ”Duar”, di layar telepon genggam Wahyu, gambar Zeus muncul dengan petirnya. Wahyu lalu menunggu mesin slot berputar-putar untuk mendapat uang. Namun, sama seperti kedua rekannya, Wahyu kalah. Ingin bermain lagi, tetapi tak punya uang. Dia lalu menagih utang kepada David. ”Bayar dulu utangmu kemarin. Mau main slot aku,” ujar Wahyu. ”Sabar dulu, kalau dapat yang ini aku bayar,” kata David

Suara Wahyu tanpa gairah saat bercerita sudah lama kecanduan judi. Dari judi dadu hingga sekarang online. Lama berjudi, dia mengatakan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Yang ada, ia kini terancam berpisah dengan istri dan dua anaknya.”Sekarang sudah talak tiga. Istri saya kesal karena uang belanja dipakai judi,” katanya. Ironisnya, ketika sekarang tengah menunggu kabar perceraian dari Pengadilan Agama Palangka Raya, Wahyu malah tidak kapok. Di Kalteng, judi daring tidak hanya memangsa Wahyu dan keluarganya. Pada November 2023, Polres Kotawaringin Barat menangkap FS (19) lantaran terlibat praktik prostitusi. FS ternyata pengedar dan pengguna sabu yang kecanduan judi daring hingga tega menjual istrinya untuk modal judi. FS kini divonis delapan tahun penjara.

Di Jabar, masa depan sebagian anak mudanya juga muram direnggut candu judi daring. RZ (27) adalah salah satu korbannya. Warga Soreang, Kabupaten Bandung, ini harus mengubur keinginannya menjadi sarjana. Empat tahun lalu, ia berhenti kuliah. Dia ketahuan mencuri komputer di laboratorium kampusnya. ”Saya terlilit utang, dari teman hingga pinjaman online. Jumlahnya jutaan rupiah. Semua karena kecanduan judi online,” kata RZ yang pernah menjual tiga sepeda gunung temannya untuk modal judi. Judi daring sangat membuai pikirannya. Dari hanya mengeluarkan Rp 50.000-Rp 150.000 per hari, dia dulu enteng saja menambah modal judi hingga berkali-kali lipat. ”Saya pernah dapat puluhan juta rupiah. Dari sana, makin kecanduan. Namun, ujungnya malah kalah jauh lebih besar,” kata RZ. Agar tak terus memakan korban, langkah tegas memberantas judi daring tak bisa ditawar lagi. (Yoga)

Problem di sektor ekonomi dan hokum menjadi dua hal utama yang diminta publik untuk diselesaikan oleh pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diakui telah menjadi perhatian Prabowo-Gibran. Khusus di bidang hukum, harus ada gebrakan nyata guna mengatasi stagnasi kinerja penegakan hukum selama lima tahun terakhir. Mengacu hasil survei Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, sekitar 34,7 % responden menilai problem di sektor ekonomi, seperti pembagian bansos yang tak merata dan tak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kemiskinan, jadi persoalan utama yang harus diselesaikan pemerintah mendatang.

Sebanyak 16,5 % responden memandang problem di sektor hukum, seperti penanganan korupsi, hukum yang kurang ditegakkan, dan oknum pejabat yang kurang berintegritas, harus diselesaikan. Di luar persoalan hokum dan ekonomi, problem infrastruktur dinilai sebagai persoalan utama yang harus diselesaikan oleh 7,8 % responden, Dahnil Anzar Simanjuntak, jubir presiden terpilih Prabowo Subianto, Jumat (21/6) mengatakan, problem di sektor ekonomi dan hukum itu telah menjadi atensi utama Prabowo-Gibran. Di bidang ekonomi, Dahnil tidak menampik bansos menjadi program yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowo-Ma’ruf Amin. Karena itu, program tersebut masih akan dilanjutkan.

Adapun problematika seperti penyaluran yang belum merata dan tidak tepat sasaran akan menjadi catatan perbaikan. ”Bansos dibutuhkan dan tentu akan dilanjutkan Pak Prabowo denganberbagai perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya,” ujarnya. Di sektor hukum, Dahnil menyampaikan, Prabowo berkomitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu masalah yang dipandang sebagai akar persoalan penegakan hukum selama ini adalah korupsi yang melibatkan aparat penegak hokum saat menangani kasus. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memutus rantai masalah itu. ”Sejak awal Pak Prabowo ingin memastikan polisi, jaksa, hakim, dan penegak hokum lainnya lebih profesional dan bersih. Maka, upaya menghadirkan kesejahteraan bagi aparatur hukum menjadi salah satu cara menghindari praktik-praktik korupsi dan rente,” tambahnya. (Yoga)

Penyebab terganggunya Pusat Data Nasional yang berdampak pada sejumlah layanan publik masih misterius. Terganggunya PDN menunjukkan lemahnya kemampuan negara memproteksi data strategis. Padahal, Komisi I DPR telah mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan dari PDN. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan, PDN merupakan instrumen strategis yang memerlukan pengamanan maksimum. Banyak data dari instansi penting yang tersimpan di PDN. ”Sejak proses pendirian, saya sudah wanti-wanti masalah security-nya. Ternyata akhirnya jebol. Saya dengan berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan pada beberapa waktu sebelum ini,” ujar Sukamta, Jumat (21/6).

Pada Kamis (20/6), server PDN Kemenkominfo terganggu. Penyebabnya diduga serangan siber berupa perangkat keras penghancur (malware). Salah satu dampaknya, layanan keimigrasian di semua bandar udara internasional di Indonesia terganggu. Selain itu, layanan pembuatan paspor juga terganggu. Hingga kemarin, pembuatan paspor masih terganggu, seperti terlihat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar. Akibatnya, pembuatan paspor yang semula hanya butuh waktu 3-4 hari menjadi 7-8 hari. Sukamta meminta Kemenkominfo untuk mengambil langkah pengamanan secepatnya. Semua data yang rusak dan hilang perlu dipulihkan. Kejadian itu sekaligus menjadi peringatan penting agar tak terulang di masa mendatang. (Yoga)

Kemenkes menetapkan, tak ada pungutan biaya untuk pengurusan surat tanda registrasi (STR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berlaku seumur hidup. Penerapan kebijakan STR tanpa biaya atau Rp 0 tersebut mulai berlaku pada 5 Juli 2024. Ketentuan mengenai biaya pengurusan STR sebesar Rp 0 tersebut diatur dalam Permenkes No 7 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol %) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan STR yang Berlaku pada Kemenkes. ”Pemberlakuan STR nol rupiah akan berlaku 30 hari sejak peraturan menteri ditetapkan. Jadi, STR nol rupiah baru berlaku pada 5 Juli nanti,” ujar Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Yuli Farianti dalam acara Sosialisasi STR ”0” Rupiah di Jakarta, Jumat (21/6).  Ia menjelaskan, pemberlakuan pengurusan STR tanpa biaya dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis yang akan memperbarui STR lama menjadi STR seumur hidup.

Selain itu, pengurusan STR tanpa biaya juga berlaku bagi tenaga medis yang sudah memiliki STR sebelumnya yang masih dalam masa pendidikan, seperti pendidikan dokter spesialis dan pendidikan dokter gigi spesialis. Aturan ini berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sedang melakukan peningkatan kompetensi atau kualifikasi tambahan, seperti untuk naik menjadi spesialis, subspesialis, atau fellowship (pembiayaan pendidikan). Sementara itu, bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang baru pertama kali mengajukan permohonan STR tetap dikenai biaya. Pengurusan STR berbayar juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing. Bagi warga negara Indonesia (WNI) lulusan luar negeri yang baru pertama kali mengajukan STR untuk program adaptasitetap berlaku pengurusan STR berbayar. Namun, bagi WNI lulusan luar negeri yang sebelumnya sudah memiliki STR dapat mengajukan perpanjangan STR tanpa biaya. (Yoga)

Depresiasi rupiah terhadap dollar AS sempat mencapai Rp 16.400 akhir pekan lalu, terendah sepanjang tahun 2024. Pada tahun 1990-an, depresiasi rupiah ditanggapi baik oleh pemerintah dan dunia usaha karena membantu meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia. Saat ini depresiasi rupiah tidak serta-merta meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dan menambah devisa karena proporsi ekspor komoditas masih cukup besar, hampir 40 %. Ekspor komoditas rentan terhadap gejolak harga di pasar internasional, sementara sektor manufaktur lambat berkembang. Proporsi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, dari 25,3 % pada tahun 2001 (tertinggi sejak 2000) dan menjadi 18,3 % pada 2022. Meskippenguatan dollar AS dialami banyak negara dan dampak pada Indonesia termasuk sedang, Indonesia tetap harus mengupayakan perbaikan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi sektor domestik dan peran perdagangan masih minimal. Perdagangan internasional harus meningkat disertai perbaikan kinerja sektor manufaktur. Pernyataan pers 14 Juni 2024 staf Dana Moneter Internasional (IMF) dalam konsultasi dengan Pemerintah Indonesia menyebutkan, prediksi pertumbuhan Indonesia 5 % tahun 2024 dan 5,1 % pada 2025. Tim konsultasi IMF menyebut, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang ambisius untuk menaikkan pertumbuhan potensial serta meningkatkan modal manusia, fisik, dan kelembagaan; memastikan lingkungan bisnis yang sehat dan dapat diprediksi, terbuka pada perdagangan dan investasi.

Banyak masukan sudah disampaikan kepada pemerintah dan tim ekonomi presiden terpilih untuk meningkatkan pertumbuhan berkualitas. Salah satunya, menjaga nilai tukar pada aras yang tepat untuk mendorong ekspor, memberi kepastian hukum dan lingkungan bisnis untuk mendorong investasi domestic dan asing, dan mencari pasar baru, antara lain, ke Afrika dan Eropa Timur yang sedang bertumbuh. Fokus perlu diberikan pada sektor yang menyerap banyak tenaga serta yang menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif, seperti pertanian, perkebunan, dan manufaktur. Indonesia perlu menguatkan perdagangan luar negeri dengan menjadi bagian dari rantai nilai tambah global, dimulai dari meningkatkan kerja sama antar negara ASEAN. Apabila PR ini diselesaikan, pelemahan nilai rupiah akan memberi manfaat bagi penguatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Bergulirnya program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi tantangan, seperti proyek yang mangkrak dan hunian ditinggalkan penghuninya. Skema pencegahan hingga sanksi perlu diterapkan guna mencegah munculnya rumah tak layak huni dan tak tepat sasaran. Adapun program rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang bergulir sejak tahun 2010 diperuntukkan bagi warga berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk mendapatkan rumah pertama. Proyek perumahan bersubsidi yang mangkrak, di antaranya, Villa Kencana, Cikarang, Bekasi. Perumahan diresmikan Presiden Jokowi pada 2017. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengemukakan, hunian yang terbengkalai dipicu beberapa hal, yakni pembeli baru sadar rumah yang dibeli jauh dari transportasi umum sehingga menimbulkan beban biaya tambahan transportasi. Akibatnya, penghuni kembali kos atau sewa di tempat yang dekat dengan kerja.

”Kerap terjadi, pembangunan rumah subsidi mengejar target fisik dan bukan manfaat,” kata Ali, Jumat (21/6). Persoalan lainnya, lanjut Ali, peruntukan hunian salah sasaran, yakni konsumen memodifikasi data agar bisa mendapatkan rumah pertama. Selain itu, konsumen memperoleh perbaikan penghasilan sehingga bisa membeli rumah yang lebih baik Agar kasus proyek rumah mangkrak tidak berulang, diperlukan sejumlah pembenahan kriteria atau seleksi pengembang agar sesuai dan dekat dengan transportasi umum. Pendataan mulai dari wilayah terkecil RT/RW. Perbankan juga harus selektif dalam menyeleksi nasabah KPR bersubsidi agar tidak salah sasaran. Mangkraknya proyek rumah bersubsidi menjadi ironis di tengah kekurangan rumah di Indonesia mencapai 10 juta unit. Akses KPR bersubsidi diakui semakin sulit dan kerap ditolak perbankan karena konsumen terjerat pinjaman daring. Menurut Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo, penyebab rumah mangkrak, antara lain, peruntukan rumah subsidi salah sasaran menjadi sarana investasi, konsumen atau penghuni terkena PHK, atau hunian tak layak karena jauh dari akses transportasi. (Yoga)