Dunia maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, akses informasi dan interaksi online semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, dunia maya juga menyimpan potensi bahaya yang dapat merugikan anak-anak. Dikutip dari bisnismuda.id, sebagai orang tua, penting bagi kita untuk memahami potensi bahaya di dunia maya agar dapat melindungi anak-anak dari segala risiko yang ada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat membimbing dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Salah satu bahaya utama yang perlu dipahami oleh orang tua adalah konten berbahaya yang dapat diakses oleh anak-anak. Di dunia maya, anak-anak rentan terpapar kepada konten pornografi , kekerasan, dan bahkan radikalisme.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Itjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ikut kecipratan bancakan fee proyek pembangunan jalur kereta api. Hal itu terungkap setelah penyidik KPK mengembangkan perkara dugaan suap jalur kereta api, yang menjerat salah satu mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub yakni YofiOktarisza. Yofi sebelumnya telah ditahan penyidik KPK, Kamis (13/6), dikutip dari bisnis.com. Adapun KPK mengungkap dugaan adanya persentase fee proyek jalur kereta api dari sejumlah pihak swasta yang turut dialokasikan untuk pihak PPK di proyek tersebut, BPK, Itjen Kemenhub, pokja pengadaan serta Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, pada kesempatan terpisah, buka suara terkait dengan potensi pemanggilan terhadap oknum-oknum yang diduga mendapatkan aliran dana rasuah itu. Dia memastikan bahwa seluruh pihak yang dipanggil berkaitan dengan suatu kasus dugaan korupsi merupakan kebutuhan dari para penyidik. Sebelumnya, KPK menduga tersangka Yofi mendapatkan fee dengan besaran 10% sampai 20% dari nilai proyek jalur kereta api di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau kini disebut BTP Kelas 1 Semarang. Fee itu didapatkan berkat bantuan yang diberikan olehnya kepada sejumlah pihal swasta untuk mendapatkan proyek di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang itu.

Dalam waktu hampir dua bulan, Bareskrim Polri mengungkap 318 kasus perjudian daring dan meringkus 464 tersangka. Tiga kasus di antaranya dikategorikan besar karena perputaran uangnya mencapai Rp 1,41 triliun. Judi daring di Indonesia disebut dikendalikan oleh kelompok terorganisasi dari China yang beroperasi dari sejumlah negara di kawasan Mekong. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, dalam konferensi pers, Jumat (21/6) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, menyampaikan, sejak 23 April hingga 17 Juni 2024, pihaknya mengungkap 318 kasus judi daring dan menangkap 464 tersangka. Petugas menyita barang bukti berupa uang Rp 67 miliar, 494 telepon genggam, 36 laptop, 257 rekening, 296 kartu ATM, dan memblokir 98 akun judi daring. Tiga kasus judi daring yang cukup besar terkait situs judi daring 1xbet, w88, dan ligaciputra.

Dari ketiga situs judi daring tersebut, Bareskrim menangkap 9 tersangka untuk situs 1xbet, 7 tersangka untuk situs w88, dan 2 tersangka untuk ligaciputra. ”Dari tiga website ini, perputaran uang mencapai Rp 1,41 triliun. Ini perputaran uangnya. Dan, akan kami kenakan pasal pencucian uang,” kata Wahyu. Pengelolaan judi daring dilakukan secara kolektif dengan cara menyediakan sistem pembayaran untuk deposit dan penarikan pada tiga situs judi daring tersebut. Kemudian, mereka mengirimkan alat pembayaran untuk rekening bank di Indonesia melalui jasa ekspedisi ke luar negeri guna menyamarkan transaksi keuangan. Alat pembayaran tersebut dioperasikan dari luar negeri, terutama di kawasan Mekong yang meliputi Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selain itu, para pelaku menggunakan mata uang kripto dan jasa penukaran uang (money changer) untuk menyamarkan transaksinya. (Yoga)

Forbes Internasional, media keuangan dan ekonomi terkemuka di dunia, menerbitkan daftar perusahaan terbesar dunia, Forbes Global 2000 tahun 2024 pada Kamis (13/06) di New York. The Global 2000 berisikan 2000 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan sales (penjualan), profit (laba), asset (aset), dan market value (nilai pasar) dengan keempat variabel diberi bobot yang sama. Mengutip situs resmi Forbes Internasional, dari 2.000 perusahaan di seluruh dunia yang masuk dalam daftar tersebut, terdapat 9 perusahaan berasal dari Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menduduki peringkat teratas. BRI menduduki peringkat 308, Mandiri (373), BCA (457), Telkom Indonesia (912), BNI (944), Bayan Resources (1.194), Chandra Asri Petrochemical (1.591), Amman Mineral (1.605) dan Adaro Energy (1.738). “Daftar tahunan Forbes The Global 2000 mencerminkan perusahaan global terbesar yang menggerakkan pasar, serta industri yang sedang tumbuh dan menjadi tren. 

Daftar tahun ini menunjukkan bagaimana pasar global terintegrasi satu sama lain dan tren kecerdasan buat an yang berkelanjutan seiring berkembang dicerminkan dari naiknya peringkat perusahaan semikonduktor,” kata Hank Tucker, staf penulis Forbes. Untuk daftar tahun ini men cakup data ki nerja perusahaan 12 bulan terakhir hingga 17 Mei 2024. 2000 perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut secara kolektif memiliki nilai pasar sebesar US$88 triliun, mencatat peningkatan nilai pasar 19%, dan membukukan rekor pendapatan sebesar US$51,7 triliun, laba US$4,5 triliun dan aset US$238 triliun. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga atas pengakuan dari Forbes Internasional utamanya ketika perseroan menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan tantangan. “Sekali lagi, dunia internasional mengakui kinerja positif BRI, dan kiprah BRI sebagai perusahaan BUMN mampu untuk terus memberikan pengaruh secara global,” ujar Sunarso. Sementara itu, dana pihak ketiga BRI tercatat tumbuh lebih kencang 12,80% men jadi Rp1.416,21 triliun. Total aset perusahaan juga me ningkat 9,11% menjadi Rp1.989 triliun. Dari sisi permodalan, BRI didukung dengan CAR yang kuat atau berada di level 23,97% dengan rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR 83,28%. Perusahaan juga mencadangkan NPL coveragesebesar 214,26%.

Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (20/6), bukanlah pilihan mudah. Ada konsekuensi besar yang bakal dihadapi bank sentral ketika suku bunga acuan tak beranjak di tengah pelemahan rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS). Implikasinya, otoritas moneter harus berjuang sekuat tenaga untuk menarik modal asing lebih deras melalui berbagai instrumen operasi moneter yang tersedia. Alhasil, BI perlu memberikan imbal hasil yang jauh lebih menarik sehingga mampu menjadi pemanis investor, baik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Tak ayal, neraca keuangan bank sentral pun bukan tidak mungkin bakal kedodoran lantaran harus membayar bunga lebih tinggi. Apalagi, Gubernur BI Perry Warjiyo, menjanjikan imbal hasil yang jauh lebih menarik untuk instrumen tersebut. Persoalannya, pada saat bersamaan pemerintah juga masih terus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka menambah energi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Memang, tidak berubahnya BI Rate memberikan kelegaan di sebagian kalangan terutama perbankan dan dunia usaha karena mendapatkan napas tambahan untuk penyaluran kredit dan ekspansi bisnis. Namun yang perlu diingat, level 6,25% masih relatif tinggi sehingga ruang gerak kredit investasi dan konsumsi pun terbatas. Sementara itu, menurunkan BI Rate bukanlah pilihan bijak di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Aksi BI menjadikan SRBI sebagai tumpuan penarik modal asing cukup beralasan. Sebab per 14 Juni 2024 instrumen tersebut berhasil menyerap dana senilai Rp666,53 triliun. Dari jumlah itu, kepemilikan asing mencapai Rp179,86 triliun atau 26,98%. Selain itu, prospek ekonomi nasional masih cukup positif dengan estimasi pertumbuhan 4,7%—5,5% dan infl asi 2,5% plus minus 1%. "Kami selalu berada di pasar untuk menstabilkan rupiah dengan intervensi cadangan devisa. 

"Gonjang-ganjing rupiah memang patut dicemaskan. Apalagi pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis (20/6), rupiah melemah ke Rp16.430 per dolar AS. Menteri Keuangan yang juga Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan tersebut serta mitigasinya terhadap stabilitas pasar keuangan dan fiskal. Sebab kenaikan dolar AS akan berimbas pada membengkaknya pembayaran imbal hasil SBN serta bunga utang. Dia pun tak memungkiri adanya sorotan kuat pelaku pasar terhadap performa fiskal. Sementara itu, kalangan pengusaha menyarankan pemerintah untuk menggunakan opsi nonmoneter. Di antaranya penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri serta local currency transaction (LCT). Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , mengatakan LCT dapat menjadi alternatif untuk memperkuat rupiah sekaligus menjaga ketahanan pasar keuangan domestik. Pemerintah pun perlu memberikan kemudahan serta memperluas negara mitra.

Melalui Kep pres 15/2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas. Satgas adalah lembaga adhoc. Pembentukan satgas dimaksudkan untuk mengambilalih tugas-tugas yang melekat pada kementerian/lembaga (K/L). Keberadaan satgas, dengan demikian, adalah pengakuan K/L yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mengurusi industri gula tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Penunjukan Bahlil tentu bukan tanpa alasan. Selama jadi menteri, Bahlil terbukti sebagai salah satu die hard Jokowi. Bahlil selalu tampil sebagai pembela terdepan tatkala ada kebijakan pemerintah yang dinilai melawan nalar publik. Dengan sikapnya itu, di satu sisi, Bahlil potensial menjadi musuh publik. Di sisi lain, ia juga jadi ujung tombak Presiden untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah ditentang publik. Sebagai politikus Golkar, Bahlil teruji melakoni dua sisi itu. Berbeda dengan pejabat profesional. 

Penunjukan Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke mesti dibaca dari dua aspek. Pertama, mengefektifkan eksekusi. Saat satgas dibentuk, usia pemerintahan Jokowi tinggal 5 bulan. Dengan kepiawaiannya, Bahlil diharapkan fokus pada eksekusi. Kedua, menghindari kegagalan berulang. Seperti dimaklumi, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Merauke ‘ditabalkan’ sebagai lumbung pangan. Lewat proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate pada 2010, Merauke diproyeksikan jadi pusat produksi jagung, tebu, dan kayu sebagai pangan dan energi. Belasan investor masuk, tapi 3—4 tahun kemudian tutup operasi. Tiada tersisa. Di Keputusan Menko Perekonomian No. 418/2023 tentang Peta Jalan Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol Sebagai Biofuel 2024—2030 ditulis ada potensi lahan 2 juta ha yang cocok untuk tebu. Semua di luar Papua. Benar, Merauke dan Papua ditulis daerah yang cocok untuk tebu. Tapi tidak disebutkan luasannya. Merujuk laporan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2010), 500.000 ha dari total areal 711.071 ha yang sesuai industri gula di luar Jawa ada di Papua. Dari 500.000 ha, 220.000 ha ada di Merauke. Kesesuaian lahan adalah hal dasar. Jika lahan tak sesuai, potensi gagal besar. 

Elevasi Merauke datar. Iklimnya, terutama di Malind, Kurik, Jagebob, Muting, dan Okaba cocok buat tebu. Ini ditandai perbedaan musim hujan dan kering yang tegas. Bahkan, bulan kering di Merauke lebih lama sebulan dari Lampung, sentra produsen tebu dan pabrik gula terpenting di luar Jawa. Ini menguntungkan karena periode panen dan giling lebih lama. Agar tidak berulang, Bahlil dengan Satgas perlu memeriksa penyebab kegagalan MIFEE di masa lalu. Dari belasan investor, ada 5 korporasi swasta yang mengantongi izin menanam tebu dan membangun pabrik gula di Merauke, yaitu Rajawali Corpora, Medco, Wilmar, Hardaya, dan Astra Agro. Tatkala hutan dibuka untuk tebu, ekosistem pun terganggu. Chilo yang kehilangan inang lalu menyerang tebu, yang kandungan gulanya 100 kali dari gelagah. Tujuh varietas tebu ludes. Kala kebun pabrik gula Bungamayang dibuka di Lampung, tebu diserang walang dan gulma rayutan (Ipomoea triloba). Serangan menurun kala luas kebun bertambah. Konsep keseimbangan ekosistem ini mesti diterapkan di Merauke. Tantangan berikutnya adalah potensi konflik dengan masyarakat. Saat MIFEE bergulir, hampir semua korporasi berkonflik dengan masyarakat adat. Baik karena batas tanah maupun jumlah kompensasi. Bukan hanya izin formal dari birokrasi, restu warga mesti dikantongi korporasi.

Sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi atau migas berbondong-bondong mengajukan perubahan kontrak kerja sama dari semula gross split menjadi cost recovery. Keekonomian proyek menjadi alasan yang paling banyak diajukan dalam permohonan tersebut. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa skema kontrak cost recovery memang cenderung lebih menarik untuk diadopsi oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS ketimbang gross split. Alasannya, dalam skema gross split, biaya operasi hulu migas nantinya bakal dipulihkan oleh negara, sehingga risiko eksplorasi dan pengembangan lapangan migas bisa ditekan oleh KKKS. Untuk diketahui, gross split mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2017, dan diproyeksi bisa menggantikan cost recovery yang sudah diberlakukan sejak 1960-an. Penggunaan gross split juga didorong oleh kekhawatiran terhadap tingginya cost recovery yang harus dikeluarkan pemerintah. 

Perbedaan mendasar antara skema gross split dan cost recovery adalah biaya operasi yang pada gross split menjadi tanggung jawab kontraktor, sedangkan biaya operasi dari skema cost recovery menjadi tanggungan pemerintah. Hanya saja, gross split biasanya memberikan bagian hasil produksi yang lebih besar kepada kontraktor dibandingkan dengan cost recovery. Adapun, praktisi industri hulu migas Hadi Ismoyo menerangkan bahwa pengajuan peralihan kontrak kerja sama oleh KKKS disebabkan oleh skema gross split yang cenderung menyulitkan perusahaan dalam menyusun rencana pengembangan lapangan migas. Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif kembali menyetujui permohonan perubahan skema kontrak bagi hasil dari gross split menjadi cost recovery. Kali ini, empat blok migas garapan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bakal kembali menggunakan cost recovery. 

Keempat lapangan migas itu adalah Blok Offshore Southeast Sumatra (OSES), Offshore North West Java (ONWJ), Attaka, dan Tuban East Java. Persetujuan migrasi kontrak itu pun akhirnya turut mengerek perkiraan anggaran cost recovery pada tahun depan. Kementerian ESDM minta tambahan anggaran pengembalian operasi hulu migas US$8,5 miliar—US$8,7 miliar ke DPR. Hingga April 2024, realisasi cost recovery telah mencapai US$2,12 miliar atau 25,7% total anggaran dari keseluruhan anggaran cost recovery yang disiapkan tahun ini sebanyak US$8,25 miliar. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta agar bagian negara tidak berkurang selepas empat blok migas garapan PHE kembali menggunakan cost recovery. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto meminta penerimaan negara meningkat seiring dengan pengembalian kontrak bagi hasil menjadi cost recovery atau pengembalian biaya operasi hulu migas untuk sejumlah blok migas PHE. Di sisi lain, Tjip turut meminta PHE untuk menyelesaikan komitmen kerja pasti atau KKP yang telah tertuang dalam pengembangan blok migas tersebut.

Pengusaha industri pengolahan dan pemurnian nikel bisa bernapas lega setelah pemerintah memastikan tidak bakal mengenakan bea keluar untuk komoditas bahan baku baterai kendaraan listrik turunan dari bijih nikel yang diolah di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah sepakat dengan sejumlah negara lain untuk membebaskan bea keluar bahan baku baterai kendaraan listrik. Hal itu dilakukan untuk menjamin pasar ekspor turunan nikel di tengah tren proteksi dagang dunia saat ini. Dia menjelaskan, pemerintah memang tidak berpikir untuk menerapkan bea keluar untuk produk antara dan turunan lanjutan dari bahan baku baterai tersebut. Pasalnya, pemerintah awalnya hanya mengincar penambahan nilai dari produk mentah dan multiplier effect yang dihasilkan. 

Belakangan, kata Luhut, sejumlah negara tengah intens untuk menjajaki kemungkinan kerja sama rantai pasok dan investasi turunan nikel dengan Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, sejumlah negara belakangan mengangkat kampanye negatif soal tata kelola tambang nikel di Indonesia. Kampanye negatif soal nikel itu disebabkan oleh keberhasilan penghiliran bijih nikel untuk industri baterai di dalam negeri. “Khususnya nikel yang membuat negara lain merasa terancam, maka negative campaign seperti dirty nickel yang diusung negara lain terhadap produk nikel Indonesia dikenakan tarif, agar tidak kompetitif,” katanya.

Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dan Provinsi Anhui, China menjalin kerja sama sejumlah proyek di sektor agrobisnis. Kerja sama tersebut merupakan langkah awal untuk pengembangan perdagangan buah tropis di masa mendatang. Sebagai langkah awal, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Anhui, bakal melakukan penjajakan investasi di sektor pertanian, terutama terkait bahan pengolahan pertisida dan herbisida. Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Akmal bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim tengah melakukan lawatan ke China pada 19—22 Juni 2024. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melakukan penjajakan investasi dengan produsen bahan pertanian kimia seperti pestisida dan herbisida dengan pabrikan asal China, Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Terkait hal ini, Vice President Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Guo Xuejun juga telah melakukan survei di beberapa lokasi di Indonesia untuk investasi. Akmal menjelaskan bahwa kerja sama sister-province antara Provinsi Kaltim dan Provinsi Anhui ini membuka peluang mencari lahan investasi seluas 1.000 hektare (ha) dengan rantai pasok lengkap dengan posisi strategis di pinggir perairan atau laut. “Nilai investasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu US$300 juta untuk investasi awal dan US$500 juta untuk pengembangan selanjutnya, dengan total investasi senilai Rp13,8 triliun,” jelasnya dalam keterangan resminya, Kamis (20/6).

“Kami mengundang tim Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd untuk survei dan akan memfasilitasi kebutuhan bahan baku, lokasi lahan, dan tenaga kerja,” katanya. Selain itu, Akmal juga turut melakukan audiensi dengan Petroleum LR, yaitu perusahaan pengimpor minyak kelapa sawit guna memberi dukungan untuk ekspor minyak kelapa sawit dan mendorong penghiliran produk turunan kelapa sawit. Petroleum LR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Anhui ini, menjelaskan bahwa kebutuhan minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) awal mencapai 5.000 ton per bulan. Adapun, Kaltim sendiri memiliki lahan perkebunan sawit seluas 1,5 juta hektare (ha) dan 106 pabrik pengolahan CPO dengan produksi 4,59 juta ton lewat pasokan sebanyak 19,8 juta ton tandan buah segar (TBS) pada 2024. “Ekspor terbesar kita adalah ke Tiongkok dan India. Kami akan memfasilitasi kerja sama dengan pengusaha Kaltim yang memiliki sekitar 112 perusahaan sawit,” jelasnya. Sementara itu, Manajer Umum Shandong Liaohe Huijin Petroleum Sales Co., Ltd Zhou Qiang menjelaskan bahwa Petroleum LR sendiri telah berencana untuk membangun pabrik di Kaltim dan membangun pelabuhan sendiri. Zhou berharap bahwa kerja sama ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kedua provinsi.

Kerja sama tersebut diproyeksi bakal kembali menggairahkan industri pengolahan Kaltim yang pada kuartal I/2024 terkontraksi 0,64% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan laju ekspansif dengan mencatatkan pertumbuhan tipis 0,12% YoY pada kuartal IV/2023. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) Budi Widihartanto menjelaskan penurunan ini secara signifi kan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kaltim secara keseluruhan dengan kontribusi negatif sebesar 0,13% YoY. Selain itu, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) juga mengalami kontraksi sebesar 8,99% YoY, meski harga CPO menunjukkan peningkatan. “Penurunan kinerja lapangan usaha industri juga tergambar pada penurunan ekspor CPO meskipun harganya yang tumbuh positif,” ujarnya dalam keterangan resminya. Kendati demikian, Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 3,69% Yo Y.

Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI non-aktif Achsanul Qosasi dengan pidana 2,5 tahun penjara beserta denda Rp250 juta subsider 4 bulan penjara. Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (20/6), mengatakan bahwa Achsanul terbukti menerima suap dalam pengondisian kasus proyek BTS 4G Bakti Kominfo pada 2021. Adapun vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yakni pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Fahzal menuturkan vonis yang lebih ringan tersebut utamanya lantaran Achsanul berlaku sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, belum pernah dihukum, serta telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterima secara tidak sah sejumlah US$2,64 juta atau setara dengan Rp40 miliar dalam tahap penyidikan. “Achsanul juga telah merasa menyesal dan mengaku bersalah.”