Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (20/6), bukanlah pilihan mudah. Ada konsekuensi besar yang bakal dihadapi bank sentral ketika suku bunga acuan tak beranjak di tengah pelemahan rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS). Implikasinya, otoritas moneter harus berjuang sekuat tenaga untuk menarik modal asing lebih deras melalui berbagai instrumen operasi moneter yang tersedia. Alhasil, BI perlu memberikan imbal hasil yang jauh lebih menarik sehingga mampu menjadi pemanis investor, baik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Tak ayal, neraca keuangan bank sentral pun bukan tidak mungkin bakal kedodoran lantaran harus membayar bunga lebih tinggi. Apalagi, Gubernur BI Perry Warjiyo, menjanjikan imbal hasil yang jauh lebih menarik untuk instrumen tersebut. Persoalannya, pada saat bersamaan pemerintah juga masih terus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka menambah energi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Memang, tidak berubahnya BI Rate memberikan kelegaan di sebagian kalangan terutama perbankan dan dunia usaha karena mendapatkan napas tambahan untuk penyaluran kredit dan ekspansi bisnis. Namun yang perlu diingat, level 6,25% masih relatif tinggi sehingga ruang gerak kredit investasi dan konsumsi pun terbatas. Sementara itu, menurunkan BI Rate bukanlah pilihan bijak di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Aksi BI menjadikan SRBI sebagai tumpuan penarik modal asing cukup beralasan. Sebab per 14 Juni 2024 instrumen tersebut berhasil menyerap dana senilai Rp666,53 triliun. Dari jumlah itu, kepemilikan asing mencapai Rp179,86 triliun atau 26,98%. Selain itu, prospek ekonomi nasional masih cukup positif dengan estimasi pertumbuhan 4,7%—5,5% dan infl asi 2,5% plus minus 1%. "Kami selalu berada di pasar untuk menstabilkan rupiah dengan intervensi cadangan devisa. 

"Gonjang-ganjing rupiah memang patut dicemaskan. Apalagi pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis (20/6), rupiah melemah ke Rp16.430 per dolar AS. Menteri Keuangan yang juga Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan tersebut serta mitigasinya terhadap stabilitas pasar keuangan dan fiskal. Sebab kenaikan dolar AS akan berimbas pada membengkaknya pembayaran imbal hasil SBN serta bunga utang. Dia pun tak memungkiri adanya sorotan kuat pelaku pasar terhadap performa fiskal. Sementara itu, kalangan pengusaha menyarankan pemerintah untuk menggunakan opsi nonmoneter. Di antaranya penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri serta local currency transaction (LCT). Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , mengatakan LCT dapat menjadi alternatif untuk memperkuat rupiah sekaligus menjaga ketahanan pasar keuangan domestik. Pemerintah pun perlu memberikan kemudahan serta memperluas negara mitra.

Melalui Kep pres 15/2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas. Satgas adalah lembaga adhoc. Pembentukan satgas dimaksudkan untuk mengambilalih tugas-tugas yang melekat pada kementerian/lembaga (K/L). Keberadaan satgas, dengan demikian, adalah pengakuan K/L yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mengurusi industri gula tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Penunjukan Bahlil tentu bukan tanpa alasan. Selama jadi menteri, Bahlil terbukti sebagai salah satu die hard Jokowi. Bahlil selalu tampil sebagai pembela terdepan tatkala ada kebijakan pemerintah yang dinilai melawan nalar publik. Dengan sikapnya itu, di satu sisi, Bahlil potensial menjadi musuh publik. Di sisi lain, ia juga jadi ujung tombak Presiden untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah ditentang publik. Sebagai politikus Golkar, Bahlil teruji melakoni dua sisi itu. Berbeda dengan pejabat profesional. 

Penunjukan Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke mesti dibaca dari dua aspek. Pertama, mengefektifkan eksekusi. Saat satgas dibentuk, usia pemerintahan Jokowi tinggal 5 bulan. Dengan kepiawaiannya, Bahlil diharapkan fokus pada eksekusi. Kedua, menghindari kegagalan berulang. Seperti dimaklumi, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Merauke ‘ditabalkan’ sebagai lumbung pangan. Lewat proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate pada 2010, Merauke diproyeksikan jadi pusat produksi jagung, tebu, dan kayu sebagai pangan dan energi. Belasan investor masuk, tapi 3—4 tahun kemudian tutup operasi. Tiada tersisa. Di Keputusan Menko Perekonomian No. 418/2023 tentang Peta Jalan Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol Sebagai Biofuel 2024—2030 ditulis ada potensi lahan 2 juta ha yang cocok untuk tebu. Semua di luar Papua. Benar, Merauke dan Papua ditulis daerah yang cocok untuk tebu. Tapi tidak disebutkan luasannya. Merujuk laporan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2010), 500.000 ha dari total areal 711.071 ha yang sesuai industri gula di luar Jawa ada di Papua. Dari 500.000 ha, 220.000 ha ada di Merauke. Kesesuaian lahan adalah hal dasar. Jika lahan tak sesuai, potensi gagal besar. 

Elevasi Merauke datar. Iklimnya, terutama di Malind, Kurik, Jagebob, Muting, dan Okaba cocok buat tebu. Ini ditandai perbedaan musim hujan dan kering yang tegas. Bahkan, bulan kering di Merauke lebih lama sebulan dari Lampung, sentra produsen tebu dan pabrik gula terpenting di luar Jawa. Ini menguntungkan karena periode panen dan giling lebih lama. Agar tidak berulang, Bahlil dengan Satgas perlu memeriksa penyebab kegagalan MIFEE di masa lalu. Dari belasan investor, ada 5 korporasi swasta yang mengantongi izin menanam tebu dan membangun pabrik gula di Merauke, yaitu Rajawali Corpora, Medco, Wilmar, Hardaya, dan Astra Agro. Tatkala hutan dibuka untuk tebu, ekosistem pun terganggu. Chilo yang kehilangan inang lalu menyerang tebu, yang kandungan gulanya 100 kali dari gelagah. Tujuh varietas tebu ludes. Kala kebun pabrik gula Bungamayang dibuka di Lampung, tebu diserang walang dan gulma rayutan (Ipomoea triloba). Serangan menurun kala luas kebun bertambah. Konsep keseimbangan ekosistem ini mesti diterapkan di Merauke. Tantangan berikutnya adalah potensi konflik dengan masyarakat. Saat MIFEE bergulir, hampir semua korporasi berkonflik dengan masyarakat adat. Baik karena batas tanah maupun jumlah kompensasi. Bukan hanya izin formal dari birokrasi, restu warga mesti dikantongi korporasi.

Sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi atau migas berbondong-bondong mengajukan perubahan kontrak kerja sama dari semula gross split menjadi cost recovery. Keekonomian proyek menjadi alasan yang paling banyak diajukan dalam permohonan tersebut. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa skema kontrak cost recovery memang cenderung lebih menarik untuk diadopsi oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS ketimbang gross split. Alasannya, dalam skema gross split, biaya operasi hulu migas nantinya bakal dipulihkan oleh negara, sehingga risiko eksplorasi dan pengembangan lapangan migas bisa ditekan oleh KKKS. Untuk diketahui, gross split mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2017, dan diproyeksi bisa menggantikan cost recovery yang sudah diberlakukan sejak 1960-an. Penggunaan gross split juga didorong oleh kekhawatiran terhadap tingginya cost recovery yang harus dikeluarkan pemerintah. 

Perbedaan mendasar antara skema gross split dan cost recovery adalah biaya operasi yang pada gross split menjadi tanggung jawab kontraktor, sedangkan biaya operasi dari skema cost recovery menjadi tanggungan pemerintah. Hanya saja, gross split biasanya memberikan bagian hasil produksi yang lebih besar kepada kontraktor dibandingkan dengan cost recovery. Adapun, praktisi industri hulu migas Hadi Ismoyo menerangkan bahwa pengajuan peralihan kontrak kerja sama oleh KKKS disebabkan oleh skema gross split yang cenderung menyulitkan perusahaan dalam menyusun rencana pengembangan lapangan migas. Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif kembali menyetujui permohonan perubahan skema kontrak bagi hasil dari gross split menjadi cost recovery. Kali ini, empat blok migas garapan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bakal kembali menggunakan cost recovery. 

Keempat lapangan migas itu adalah Blok Offshore Southeast Sumatra (OSES), Offshore North West Java (ONWJ), Attaka, dan Tuban East Java. Persetujuan migrasi kontrak itu pun akhirnya turut mengerek perkiraan anggaran cost recovery pada tahun depan. Kementerian ESDM minta tambahan anggaran pengembalian operasi hulu migas US$8,5 miliar—US$8,7 miliar ke DPR. Hingga April 2024, realisasi cost recovery telah mencapai US$2,12 miliar atau 25,7% total anggaran dari keseluruhan anggaran cost recovery yang disiapkan tahun ini sebanyak US$8,25 miliar. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta agar bagian negara tidak berkurang selepas empat blok migas garapan PHE kembali menggunakan cost recovery. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto meminta penerimaan negara meningkat seiring dengan pengembalian kontrak bagi hasil menjadi cost recovery atau pengembalian biaya operasi hulu migas untuk sejumlah blok migas PHE. Di sisi lain, Tjip turut meminta PHE untuk menyelesaikan komitmen kerja pasti atau KKP yang telah tertuang dalam pengembangan blok migas tersebut.

Pengusaha industri pengolahan dan pemurnian nikel bisa bernapas lega setelah pemerintah memastikan tidak bakal mengenakan bea keluar untuk komoditas bahan baku baterai kendaraan listrik turunan dari bijih nikel yang diolah di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah sepakat dengan sejumlah negara lain untuk membebaskan bea keluar bahan baku baterai kendaraan listrik. Hal itu dilakukan untuk menjamin pasar ekspor turunan nikel di tengah tren proteksi dagang dunia saat ini. Dia menjelaskan, pemerintah memang tidak berpikir untuk menerapkan bea keluar untuk produk antara dan turunan lanjutan dari bahan baku baterai tersebut. Pasalnya, pemerintah awalnya hanya mengincar penambahan nilai dari produk mentah dan multiplier effect yang dihasilkan. 

Belakangan, kata Luhut, sejumlah negara tengah intens untuk menjajaki kemungkinan kerja sama rantai pasok dan investasi turunan nikel dengan Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, sejumlah negara belakangan mengangkat kampanye negatif soal tata kelola tambang nikel di Indonesia. Kampanye negatif soal nikel itu disebabkan oleh keberhasilan penghiliran bijih nikel untuk industri baterai di dalam negeri. “Khususnya nikel yang membuat negara lain merasa terancam, maka negative campaign seperti dirty nickel yang diusung negara lain terhadap produk nikel Indonesia dikenakan tarif, agar tidak kompetitif,” katanya.

Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dan Provinsi Anhui, China menjalin kerja sama sejumlah proyek di sektor agrobisnis. Kerja sama tersebut merupakan langkah awal untuk pengembangan perdagangan buah tropis di masa mendatang. Sebagai langkah awal, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Anhui, bakal melakukan penjajakan investasi di sektor pertanian, terutama terkait bahan pengolahan pertisida dan herbisida. Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Akmal bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim tengah melakukan lawatan ke China pada 19—22 Juni 2024. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melakukan penjajakan investasi dengan produsen bahan pertanian kimia seperti pestisida dan herbisida dengan pabrikan asal China, Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Terkait hal ini, Vice President Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Guo Xuejun juga telah melakukan survei di beberapa lokasi di Indonesia untuk investasi. Akmal menjelaskan bahwa kerja sama sister-province antara Provinsi Kaltim dan Provinsi Anhui ini membuka peluang mencari lahan investasi seluas 1.000 hektare (ha) dengan rantai pasok lengkap dengan posisi strategis di pinggir perairan atau laut. “Nilai investasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu US$300 juta untuk investasi awal dan US$500 juta untuk pengembangan selanjutnya, dengan total investasi senilai Rp13,8 triliun,” jelasnya dalam keterangan resminya, Kamis (20/6).

“Kami mengundang tim Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd untuk survei dan akan memfasilitasi kebutuhan bahan baku, lokasi lahan, dan tenaga kerja,” katanya. Selain itu, Akmal juga turut melakukan audiensi dengan Petroleum LR, yaitu perusahaan pengimpor minyak kelapa sawit guna memberi dukungan untuk ekspor minyak kelapa sawit dan mendorong penghiliran produk turunan kelapa sawit. Petroleum LR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Anhui ini, menjelaskan bahwa kebutuhan minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) awal mencapai 5.000 ton per bulan. Adapun, Kaltim sendiri memiliki lahan perkebunan sawit seluas 1,5 juta hektare (ha) dan 106 pabrik pengolahan CPO dengan produksi 4,59 juta ton lewat pasokan sebanyak 19,8 juta ton tandan buah segar (TBS) pada 2024. “Ekspor terbesar kita adalah ke Tiongkok dan India. Kami akan memfasilitasi kerja sama dengan pengusaha Kaltim yang memiliki sekitar 112 perusahaan sawit,” jelasnya. Sementara itu, Manajer Umum Shandong Liaohe Huijin Petroleum Sales Co., Ltd Zhou Qiang menjelaskan bahwa Petroleum LR sendiri telah berencana untuk membangun pabrik di Kaltim dan membangun pelabuhan sendiri. Zhou berharap bahwa kerja sama ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kedua provinsi.

Kerja sama tersebut diproyeksi bakal kembali menggairahkan industri pengolahan Kaltim yang pada kuartal I/2024 terkontraksi 0,64% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan laju ekspansif dengan mencatatkan pertumbuhan tipis 0,12% YoY pada kuartal IV/2023. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) Budi Widihartanto menjelaskan penurunan ini secara signifi kan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kaltim secara keseluruhan dengan kontribusi negatif sebesar 0,13% YoY. Selain itu, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) juga mengalami kontraksi sebesar 8,99% YoY, meski harga CPO menunjukkan peningkatan. “Penurunan kinerja lapangan usaha industri juga tergambar pada penurunan ekspor CPO meskipun harganya yang tumbuh positif,” ujarnya dalam keterangan resminya. Kendati demikian, Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 3,69% Yo Y.

Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI non-aktif Achsanul Qosasi dengan pidana 2,5 tahun penjara beserta denda Rp250 juta subsider 4 bulan penjara. Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (20/6), mengatakan bahwa Achsanul terbukti menerima suap dalam pengondisian kasus proyek BTS 4G Bakti Kominfo pada 2021. Adapun vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yakni pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Fahzal menuturkan vonis yang lebih ringan tersebut utamanya lantaran Achsanul berlaku sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, belum pernah dihukum, serta telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterima secara tidak sah sejumlah US$2,64 juta atau setara dengan Rp40 miliar dalam tahap penyidikan. “Achsanul juga telah merasa menyesal dan mengaku bersalah.”

Perhimpunan Waralaba dan Lisensi (Wali) menyatakan aksi sweeping gerai waralaba merek asing yang disinyalir mendukung Israel seperti Starbucks, KFC, dan McDonald’s tidak dibenarkan. Levita G. Supit, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Wali, mengatakan aksi tersebut akan merugikan pelaku usaha di dalam negeri. Sebenarnya, ada aksi boikot internasional yang sukses. Dilansir dari Context.id, Pada 2012, terjadi pemboikotan terhadap perusahaan G4S diserukan oleh gerakan BDS. Aksi boikot juga dilakukan untuk memprotes permukiman ilegal Israel, tembok apartheid, militer dan kepemilikan saham di konsorsium yang mengoperasikan akademi kepolisian Israel. Akibat aksi itu, beberapa divestasi penting dari G4S terjadi selama bertahun-tahun, dan perusahaan tersebut akhirnya membuat komitmen pada Juni 2023 untuk menjual seluruh sisa bisnisnya di Israel. Aksi boikot lainnya, terjadi kampanye boikot apparel Puma diluncurkan oleh atlet Palestina pada 2018 setelah 200 klub olahraga Palestina mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut yang mendesak mereka untuk mengakhiri sponsornya terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

Pemerintah perlu meneliti keandalan pusat data nasional yang lumpuh pada Kamis (20/6). Peristiwa itu mengganggu sejumlah layanan publik, seperti layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, menuturkan, pemerintah berupaya keras mempercepat pemulihan di pusat data nasional (PDN). Pemerintah masih menginvestigasi masalah ini hingga belum bisa mengumumkan kepastian penyebab PDN terganggu. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data milik semua instansi di Indonesia. Lumpuhnya PDN, mengganggu layanan imigrasi di beberapa bandara internasional di Tanah Air. Antrean mengular di pintu keberangkatan internasional sejumlah bandara.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim mengatakan, layanan terganggu sejak Kamis pukul 04.00 WIB. Namun, gangguan baru diumumkan pada Kamis siang melalui media sosial. Meski layanan imigrasi terganggu, Silmy menegaskan, masyarakat tetap bisa bepergian ke luar negeri. Hanya saja proses keimigrasian menjadi lebih lama. Karena itu, Silmy menyarankan agar masyarakat yang akan pergi ke luar negeri dating lebih awal ke bandara. Gangguan PDN juga berdampak pada seleksi tenaga pendamping masyarakat (TPM) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1. Tes tertulis calon TPM BWS Sumatera 1 harus ditunda gara-gara PDN lumpuh.

Sebab, laman tes tidak bisa diakses. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, pemerintah harus meneliti keandalan sistem PDN. ”Ini menjadi pertanyaan. PDN kok bisa terjadi seperti ini? Keamanannya seperti apa? Jaminannya apa? Ini ibarat menempatkan telur dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh, semuanya pecah,” tuturnya. Ardi pun mempertanyakan, siapa pengelola PDN dan siapa yang menjalankan teknologinya. Ia juga mempertanyakan integritas perangkat lunak yang digunakansistem PDN. Kemenkominfo harus transparan menjelaskan pengelolaan PDN kepada publik untuk melihat kemampuan teknologi yang digunakan PDN. (Yoga)

Hasil survei Kompas periode Juni 2024 menunjukkan institusi pertahanan dan keamanan, yakni TNI dan Polri, mendapat apresiasi lebih tinggi dibanding lembaga negara lainnya. TNI menduduki posisi teratas sebagai lembaga yang dipersepsikan memiliki citra baik oleh 89,8 % responden. Meski hanya naik 4,7 % dibanding hasil survei yang sama periode Desember 2023, raihan ini menunjukkan tren positif sejak Juni 2022. Peningkatan yang sama dialami Polri dengan raihan citra positif di angka 73,1 %. Setelah TNI dan Polri, lembaga negara yang juga dinilai positif adalah DPD, Kejaksaan Agung, MA, DPR, MK dan KPK. Pada survei Litbang Kompas periode Juni 2024, lembaga-lembaga itu mendapat penilaian positif kurang dari 70 %.

Namun sebagian lembaga itu menunjukkan peningkatan apresiasi dibanding survei sebelumnya. DPR, pada survei kali ini citranya meningkat paling tinggi dibanding lembaga lainnya, yakni 12,1 %. Penilaian positif itu berbarengan dengan apresiasi atas kinerja DPR yang ketika survei dilakukan tengah mengesahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Isu dari pengesahan UU ini positif karena dinilai menunjukkan peningkatan perhatian pada kesejahteraan ibu dan anak. Naiknya apresiasi ini bisa dijadikan momentum bagi DPR untuk menyelesaikan sejumlah RUU lainnya, seperti RUU Penyiaran, revisi UU MK, dan RUU Kementerian Negara yang masih menyisakan problem bagi publik, termasuk polemik terkait RUU TNI-Polri yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Penilaian positif terhadap citra sejumlah lembaga negara terjadi hampir di tiap kelompok responden, baik dari berbagai tingkat pendidikan, kelas sosial ekonomi, maupun pilihan politik capres-cawapres. Artinya, saat ini masyarakat cenderung menilai baik meski ada beberapa hal yang masih menjadi PR tiap lembaga. Membaiknya citra lembaga negara yang terekam pada survei kali ini dapat menjadi modal penting bagi pemerintahan saat ini, terutama untuk melanjutkan tugas-tugas hingga pergantian masa jabatan. Penilaian publik terhadap lembaga negara ini juga menjadi referensi sekaligus modal bagi pemerintahan baru yang akan digawangi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Yoga)

Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.

Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.

Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)