Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (20/6), bukanlah pilihan mudah. Ada konsekuensi besar yang bakal dihadapi bank sentral ketika suku bunga acuan tak beranjak di tengah pelemahan rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS). Implikasinya, otoritas moneter harus berjuang sekuat tenaga untuk menarik modal asing lebih deras melalui berbagai instrumen operasi moneter yang tersedia. Alhasil, BI perlu memberikan imbal hasil yang jauh lebih menarik sehingga mampu menjadi pemanis investor, baik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Tak ayal, neraca keuangan bank sentral pun bukan tidak mungkin bakal kedodoran lantaran harus membayar bunga lebih tinggi. Apalagi, Gubernur BI Perry Warjiyo, menjanjikan imbal hasil yang jauh lebih menarik untuk instrumen tersebut. Persoalannya, pada saat bersamaan pemerintah juga masih terus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka menambah energi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Memang, tidak berubahnya BI Rate memberikan kelegaan di sebagian kalangan terutama perbankan dan dunia usaha karena mendapatkan napas tambahan untuk penyaluran kredit dan ekspansi bisnis. Namun yang perlu diingat, level 6,25% masih relatif tinggi sehingga ruang gerak kredit investasi dan konsumsi pun terbatas. Sementara itu, menurunkan BI Rate bukanlah pilihan bijak di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Aksi BI menjadikan SRBI sebagai tumpuan penarik modal asing cukup beralasan. Sebab per 14 Juni 2024 instrumen tersebut berhasil menyerap dana senilai Rp666,53 triliun. Dari jumlah itu, kepemilikan asing mencapai Rp179,86 triliun atau 26,98%. Selain itu, prospek ekonomi nasional masih cukup positif dengan estimasi pertumbuhan 4,7%—5,5% dan infl asi 2,5% plus minus 1%. "Kami selalu berada di pasar untuk menstabilkan rupiah dengan intervensi cadangan devisa. 

"Gonjang-ganjing rupiah memang patut dicemaskan. Apalagi pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis (20/6), rupiah melemah ke Rp16.430 per dolar AS. Menteri Keuangan yang juga Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan tersebut serta mitigasinya terhadap stabilitas pasar keuangan dan fiskal. Sebab kenaikan dolar AS akan berimbas pada membengkaknya pembayaran imbal hasil SBN serta bunga utang. Dia pun tak memungkiri adanya sorotan kuat pelaku pasar terhadap performa fiskal. Sementara itu, kalangan pengusaha menyarankan pemerintah untuk menggunakan opsi nonmoneter. Di antaranya penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri serta local currency transaction (LCT). Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , mengatakan LCT dapat menjadi alternatif untuk memperkuat rupiah sekaligus menjaga ketahanan pasar keuangan domestik. Pemerintah pun perlu memberikan kemudahan serta memperluas negara mitra.