Kantor Staf Presiden memprediksi Indonesia mengalami defisit beras pada Juli 2024, menyusul terus menurunnya produksi beras secara nasional. Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyatakan, ada masalah serius di sektor perberasan nasional setelah produksi beras dalam negeri mengalami kondisi kritis. Dia mencatat, produksi beras pada Januari—April 2024 sebanyak 10,27 juta ton atau mengalami penurunan hampir 2 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,98 juta ton. Dia membeberkan, produksi beras yang anjlok tahun ini tak lepas dari penyusutan luas panen padi. Pada periode Januari—April 2023, luas panen padi mencapai 4,2 juta ton, sedangkan luas panen pada periode yang sama tahun ini hanya 3,5 juta ton. Pada sisi lain, Edy menilai kondisi perberasan nasional makin diperburuk dengan penurunan jumlah petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 terdapat 28,4 juta keluarga tani secara nasional. Selain itu, dia memproyeksikan harga beras juga bakal kembali bergejolak dalam waktu dekat. Edy menyebut, hasil penelusuran di Pasar Induk Beras Cipinang, pedagang menduga akan ada kenaikan harga beras pada bulan mendatang.

Pemerintah menargetkan peningkatan devisa negara dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, setelah peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara di Tanah Air. Tidak lama lagi, bisnis penyelenggaraan acara di dalam negeri makin bergeliat setelah pemerintah meluncurkan model baru layanan perizinan penyelenggaraan acara secara digital. Perebutan sebagai penyelenggara acara level dunia, diprediksi juga makin kuat setelah layanan baru itu mampu menyederhanakan proses pengurusan perizinan di Tanah Air. Belum lagi, perputaran uang dalam penyelanggaraan event level dunia bisa mencapai triliunan rupiah. Gurihnya usaha penyelenggaraan acara yang ditangani oleh event organizer (EO) terungkap dalam peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event yang diresmikan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (24/6). 

Dalam acara itu, Kepala Negara mengungkapkan bahwa Indonesia memang giat menyelenggarakan konferensi tingkat internasional yang memberikan keuntungan signifi kan bagi pemasukan negara. Belum lama ini, Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum yang dikunjungi lebih dari 50.000 orang peserta. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan World Bank dan IMF Annual Meeting dengan peserta mencapai 30.000 peserta. Indonesia juga menerima manfaat dari ajang MotoGP di Mandalika Nusa Tenggara Barat yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun. Jokowi melihat Taylor Swift yang mengadakan konser selama 6 hari mampu menyedot setidaknya 360.000 orang dengan penonton mayoritas berasal dari Indonesia. Alasannya, penggemar Taylor Swift apabila ditinjau melalui layanan penyiaran musik Spotify di Indonesia mencapai 2,2 juta orang. 

“Sekali lagi, saya pastikan separuh dari yang nonton itu orang Indonesia,” ucapnya.  Presiden juga iri melihat konser musik lainnya, yaitu band Coldplay yang mengadakan pertunjukkan di Indonesia hanya 1 hari, sedangkan Singapura mendapatkan jatah 6 hari. “Kenapa? Karena memang urusan perizinan kita ruwet,” paparnya. Berlapisnya birokrasi perizinan tergambarkan dalam pelaksanaan ajang MotoGP di Mandalika. Panitia acara itu sempat kesulitan mendapatkan izin lantaran harus melalui 13 lapis izin. Oleh karena itu, Presiden berharap digitalisasi layanan perizinan acara bisa mendongkrak bisnis penyelenggaraan acara di Tanah Air. Selain itu, industri pariwisata dan ekonomi kreatif bisa ikut terdongkrak setelah Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index (TTDI) naik ke peringkat 22 dunia pada 2024. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berharap digitalisasi bisa menghasilkan kepastian izin acara di Indonesia. Dengan digitalisasi itu, dia meminta izin harus keluar 14 hari sebelum hari H untuk event nasional, dan 21 hari sebelum hari H untuk event internasional.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan bahwa tidak pernah ada upaya dari Kementerian yang dipimpinnya untuk melindungi buron Harun Masiku. Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo (dan jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Senin (24/6). “Enggak lah. Mana berani. Itu pelanggaran hukum,” ujarnya. Lebih lanjut, Yasonna pun melanjutkan bahwa hingga saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun belum mengetahui posisi dari buron kelas kakap itu berada. “Mana kami tahu? Kalau kami tahu, sudah kami kasih informasi,” ucapnya. Di sisi lain, dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melindungi Harun Masiku meskipun buron tersebut merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pola pertumbuhan baru pascapandemi Covid-19 ditandai dengan resurgensi pengeluaran konsumsi yang disebut revenge spending akibat pengeluaran yang tertahan (pent-up demand) pada masa pandemi. Pengeluaran konsumsi praktis menjadi motor pertumbuhan global. Pertumbuhan dunia melejit dari minus 2,1 % pada tahun 2020 ke 6,1 % pada tahun 2021, yang didanai kelebihan tabungan akibat konsumsi yang tertahan sebelumnya. Pertumbuhan ini turun ke pola ”normal” ketika ekses tabungan menipis, sebagaimana terlihat pada tahun 2022 dan 2023, yaitu ke 3,1 %. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pada 2024 pertumbuhan dunia akan mencapai 3,2 %.

Pertumbuhan ekonomi pascapandemi dibarengi dengan inflasi yang lebih tinggi. Inflasi global naik berturut-turut dari 3,2 % pada tahun 2020 ke 4,7 % dan 8,79 % pada tahun 2021 dan 2022, akibat kombinasi peningkatan permintaan pascapandemi dan fragmentasi rantai pasok dunia, akibat konflik Rusia-Ukraina dan peningkatan ketegangan geopolitik AS-China. Berita baiknya inflasi dunia berangsur turunke 6,78 % pada tahun 2023 dan diperkirakan akan turun ke 5,94 % pada tahun 2024 (Aaron, Statistika, Juni 2024). Namun, proyeksi dari 2025 sampai 2027 mengindikasikan bahwa walaupun trennya menurun, inflasi dunia secara rerata akan lebih tinggi.

Yaitu masing-masing 4,51 %, 3,73 % dan 3,45 %, dibanding masa prapandemi periode 2012-2019 dengan rerata 3 %. Nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk kebijakan negara lain yang dianggap sebagai jangkar (Mark et al 2007). Dollar AS masih dominan sebagai media transaksi dan investasi. Bagi Indonesia implikasinya harus memperhatikan secara saksama fungsi reaksi The Fed terhadap pertumbuhan dan inflasi dalam negerinya. Satu fakta adalah defisit neraca berjalan Indonesia masih dibiayai oleh arus masuk modal portepel. Konsekuensinya kurs rupiah dipengaruhi juga oleh ekspektasi berbagai variable fundamental dalam negeri, seperti pertumbuhan, inflasi, dan defisit APBN. (Yoga)

Pemerintah mengakui gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terjadi sejak Kamis (20/6) disebabkan serangan siber perangkat keras perusak atau ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Saat ini pemerintah masih fokus pada pemulihan dan mengabaikan permintaan tebusan dari pelaku peretas sebesar 8 juta USD atau Rp 131,6 miliar. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (24/6), pihaknya masih terus fokus pada pemulihan PDNS. ”Gangguan ini disebabkan oleh serangan siber ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Kami mengetahuinya setelah meneliti sampel,” katanya. Lockbit merupakan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019.

Grup operator ransomware ini sudah mengeluarkan Lockbit dan Lockbit 2.0. Terakhir, grup itu mengeluarkan versi terbaru, Lockbit 3.0, yang juga penyebab gangguan di Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu, dimana data nasabah BSI hilang dan layanan terganggu beberapa hari. Dalam hal pemulihan, BSSN telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Menurut dia, peretas meminta uang tebusan 8 juta USD, tapi permintaan itu tak akan dipenuhi. Menkominfo Budi Arie Setiadi, di Istana Negara, Jakarta, kemarin, menegaskan, pemerintah tak akan memenuhi permintaan peretas. Ia juga membantah jika sistem proteksi data nasional disebut lemah. ”Jangan salah, ini bukan PDN, tapi PDNS 2 di Surabaya, bukan PDN. Ini PDNS karena sedang dibangun PDN-nya,” ujarnya. (Yoga)

Dibalik praktik titip anak dalam kartu keluarga atau KK dengan keterangan status ”famili lain” untuk kepentingan penerimaan peserta didik baru, ternyata ada transaksi uang sebagai gantinya. Fakta ini terjadi bertahun-tahun di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Di Provinsi DI Yogyakarta, Kompas menelusuri dua KK yang memuat anak dengan status famili lain. Anak-anak yang dititipkan berstatus famili lain itu berhasil lulus di sekolah favorit lewat jalur zonasi. Dari pengecekan terhadap nama-nama anak titipan itu di situs resmi arsip.siap-ppdb.com, diketahui sejumlah anak berhasil melenggang ke sejumlah sekolah, seperti SMPN 5 Yogyakarta, SMPN 1 Yogyakarta, dan SMAN 3 Yogyakarta. KK yang dipakai anak-anak titipan itu beralamat di RT 008 RW 002 Jalan Wardani I Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta. Saat Kompas mendatangi alamat tersebut, Jumat (7/6/2024), rumah itu ternyata berada di dalam kawasan SMPN 5.

Pintu dan jendela rumah itu tertutup, tampak kusam seperti sudah lama tidak dihuni. Dari bangunan rumah yang luasnya 3 x 3 meter itu, mustahil jika banyak anak yang berstatus famili lain tadi tinggal dalam satu rumah. Informasi dari guru dan pegawai sekolah, rumah itu sudah tak lagi ditempati selepas ramai kasus titip anak tahun lalu. Dua dokumen KK yang beralamat di JalanWardani I itu tercatat atas nama P (60) dan AN (41) sebagai kepala keluarga. Kompas menemukan alamat AN di wilayah Gondokusuman, Yogyakarta. AN mengakui tahun lalu menerima anak titipan atas rekomendasi pengurus warga dan kenalan guru di sekolah setempat. AN dan P menerima amplop uang dari orangtua yang menitipkan anak ke KK milik mereka dari Rp 250.000, Rp 300.000, hingga Rp 500.000. Dia mengaku hanya membantu dan tidak memasang tarif. ”Saya terima (uangnya), kalau ini pemberian, hadiah, atau sedekah. Kalau saya tolak,

Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan, masalah titip anak sebagai ”famili lain” dalam KK telah menjadi atensi bersama tahun lalu. Tahun ini, atas kesepakatan terbaru, regulasi terkait itu diperketat dalam petunjuk teknis PPDB. ”Sekarang itu diperketat, yaitu calon peserta didik diharuskan dalam satu KK dengan orangtua atau wali. Dan, sekarang ada pernyataan ke- benaran data,” ucap Budi. Dalam Pergub DI Yogyakarta No 25 Tahun 2024 yang merevisi petunjuk teknis PPDB tahun 2023, terdapat ketentuan Pasal 18 yang diubah terkait aturan jalur zonasi. Disebutkan, calon peserta didik baru terdaftar dalam satu KK dengan orangtua/wali calon peserta didik, dengan ketentuan status hubungan dalam keluarga calon peserta didik baru yakni anak atau cucu. Selain itu, nama orangtua/wali dan calon peserta didik baru tercantum sebagai anggota keluarga pada KK. (Yoga)

Benih padi penentu atas keberhasilan swasembada beras. Ironisnya, di tengah tingginya ancaman iklim ekstrem dan pemanasan global, riset terkait varietas unggul baru (VUB) padi justru nyaris terhenti tiga tahun terakhir. BRIN sebagai lembaga penelitian yang berwenang belum berbuat banyak untuk itu. Peneliti, termasuk pemulia tanaman, di BRIN disibukkan mengejar tulisan untuk publikasi internasional yang harus terbit satu naskah setiap tahun. Jika tak mampu, ancamannya banyak dan bermuara ke pemangkasan tunjangan. Perbenihan padi, seperti perbenihan serealia yang lain, tak dapat terpisahkan dari pemulia tanaman, yang ditopang oleh lembaga penelitiannya, yang menyediakan infrastruktur yang memadai. Mereka harus dibuat senyaman mungkin bekerja sebagai pemulia karena kerja mereka tanpa henti. Jika ada yang berhenti, misalnya karena purnatugas, harus ada penerus yang ikut aktif sebagai pemulia minimal 4-5 tahun bersama menekuni bidang yang sama.

Prof (riset) Sumarno, salah seorang pemulia tanaman dari APPERTANI, mengatakan, penelitian perbenihan berbeda dengan penelitian agronomi, sosial ekonomi, atau lainnya. Penelitian itu harus dilakukan terus-menerus tanpa putus waktu, dalam jangka panjang. Pemuliaan padi telah dilakukan tak putus-putus sejak zaman Belanda, awal kemerdekaan, zaman Pelita, zaman reformasi, dan sekarang. Ironisnya, pekerjaan itu berhenti atau setidaknya redup sejak beralih ke BRIN. Pemerintah baru yang akan segera dilantik sebaiknya memikir ulang perbenihan padi. Jangan dibiarkan petani bergantung pada benih padi abal-abal danrisiko tinggi pencapaian swasembada. Salah satu solusi lebih cepat adalah para pemulia tanaman yang masih ada di BBPSI Padi difungsikan secara optimum sebagai perekayasa Varietas Unggul Benih padi. Dengan dukungan dana publik yang mencukupi, pemanfaatan infrastruktur pendukung pemulia tanaman bisa dioptimalkan. Jangan gara-gara pisah lembaga membuat infrastruktur pemuliaan tanaman padi yang ”telah kuat” jadi mubazir. (Yoga)

Pemerintah mengklaim kenaikan ranking daya saing Indonesia. Namun, fundamental ekonomi Indonesia dinilai pengamat masih tak meningkat signifikan. Presiden Jokowi dengan gembira menyebutkan kenaikan daya saing Indonesia dalam pemeringkatan daya saing yang dikeluarkan Institute for Management Development (IMD). Dari 67 negara, Indonesia berada di posisi ke-27 mengalahkan Inggris di peringkat ke-28, Malaysia di urutan ke-34, Jepang di nomor 38, Filipina di posisi ke-52, dan Turki di urutan ke-53. Dalam situs IMD, imd.org, peringkat teratas tetap Singapura yang diikuti secara berturut-turut Swiss, Denmark, Irlandia, Hong Kong, Swedia, Uni Emirat Arab, Taiwan, Belanda, dan Norwegia. Adapun Thailand ada di posisi ke-25.

”(Posisi) Jepang turun karena pelemahan mata uang dan penurunan produktivitas. Malaysia (turun) karena pelemahan mata uang dan stabilitas politik. Artinya, stabilitas politik penting, stabilitas mata uang penting, peningkatan produktivitas juga penting,” tutur Presiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6). Presiden menilai kenaikan daya saing Indonesia karena pemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi Indonesia dinilai baik. ”Karena UU Cipta Kerja, kita mengalami peningkatan, karena dunia bisnis kita semakin kompetitif, tenaga kerja dan produktivitas kita naik 6,” katanya.Namun, beberapa indikator yang dinilai masih lemah adalah kesehatan, pendidikan, sains, dan teknologi. Seusai sidang kabinet, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kondisi ekonomi tidak menentu di tengah kondisi geopolitik saat ini masih panjang.

Penguatan dollar AS dan suku bunga di negara maju yang masih dipertahankan tinggi masih akan terjadi. Karena itu, depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah, masih terjadi. Harga beberapa komoditas yang naik, seperti CPO, nikel, dan tembaga, diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh di 5,11 %. Adapun kredit restrukturisasi akibat Covid-19 seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024. Presiden, kata Airlangga, mengarahkan supaya diusulkan ke OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Gubernur BI supaya diundurkan ke 2025. Langkah lainnya, kata Airlangga, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan penerbitan Sistem Pembayaran BI (SPBI) dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) disinkronkan dengan penerbitan Surat Berharga Negara dari Kemenkeu. ”Dari segi fundamental ekonomi kita dibandingkan negara lain relatif baik,” ujar Airlangga. (Yoga)

Libur sekolah menjadi momentum bagi para pelaku jasa pariwisata, baik taman rekreasi maupun perusahaan agen perjalanan, meraih targettahunan. Pemerintah memprediksi akan ada kenaikan tingkat kunjungan masyarakat sebesar 10-20 % pada liburan sekolah tahun ini dibanding kondisi normal. PT Taman Impian Jaya Ancol, misalnya, menambah program-program khusus bagi seluruh anggota keluarga, yang berlangsung 22 Juni 2024 hingga 7 Juli 2024. Perusahaan rekreasi itu menargetkan jumlah pengunjung menyentuh angka 700.000 pada periode tersebut. ”Kalau melihat tren kunjungan pada minggu lalu, sudah terlihat ada peningkatan di Ancol. Pada hari kerja biasanya 10.000-15.000 kunjungan per hari, tetapi minggu lalu ada yang mencapai 20.000 kunjungan sehari,” ujar Kepala Humas Ancol Ariyadi Eko Nugroho saat dihubungi dari Jakarta, Senin (24/6). Pada Sabtu (22/6), kunjungan ke Ancol sebanyak 53.800, kemudian menyusut tipis menjadi 45.900 kunjungan pada Minggu (23/6).

”Bisa dibilang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi beberapa masyarakat. Kalau momen libur sekolah banyak rombongan dari sekolah luar kota, sedangkan Idul Fitri lebih ke keluarga,” kata Ariyadi. Tren serupa dialami PT Panorama Sentrawisata Tbk. Permintaan wisata meningkat saat musim libur sekolah, terutama untuk perjalanan domestik. Begitu pula dengan belanja komponen wisata tiket pesawat atau hotel. Namun, Corporate Strategy Panorama Group AB Sadewa mengatakan, Panorama juga banyak memproses perjalanan luar negeri (outbound) dalam jarak pendek dengan durasi menginap 4-6 hari. Beberapa di antaranya Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sadewa mengatakan, masa cuti orangtua berpengaruh pada lama liburan. ”Karena pada tengah tahun, aktivitas bisnis sulit ditinggal. Jadi, anak-anak banyak berlibur dengan teman-temannya. Kalau akhir tahun, (permintaan) Natal dan Tahun Baru, permintaan wisata jauh lebih tinggi karena satu keluarga yang jalan. Ibu, bapak cuti, anak libur,” kata Sadewa. (Yoga)

Pemerintah berencana mengimpor 5,15 juta ton beras pada tahun ini untuk menambal penurunan produksi beras yang diperkirakan cukup signifikan. Kuota impor beras itu bertambah dari yang sebelumnya ditetapkan pemerintah sebesar 3,6 juta ton. Merujuk pada Proyeksi Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan, realisasi impor beras Januari-April 2024 sebanyak 1,77 juta ton. Pada Mei-Desember 2024, pemerintah melalui Perum Bulog berencana mengimpor 3,4 juta ton beras berdasarkan hasil Rakor terbatas. ”Jadi, total beras yang akan diimpor tahun ini sebanyak 5,17 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 3,6 juta ton telah diterbitkan surat persetujuan impornya,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (24/6).

Tahun lalu, pemerintah menetapkan kuota impor beras untuk tahun ini sebanyak 2 juta ton. Pada Februari 2024, kuota impor itu ditambah 1,6 juta ton menjadi 3,6 juta ton. Kemudian pada Mei 2024, rencana impor beras itu bertambah menjadi 5,17 juta ton. Edhy juga menyebutkan, jumlah stok beras sampai akhir 2024 diperkirakan sebanyak 9,6 juta ton. Stok itu dapat dipenuhi jika produksi beras nasional mencapai 31,5 juta ton dan rencana impor 5,17 juta ton beras itu terealisasi semua. Target produksi beras sebanyak 31,5 juta ton itu belum memperhitungkan potensi terjadinya banjir, kekeringan, dan serangan hama penyakit. Kendati begitu, total produksi beras pada tahun ini berpotensi turun cukup signifikan. (Yoga)