Praktik judi daring yang merambah ke berbagai lapisan masyarakat membawa ancaman. Tak sedikit mereka yang terjerat judi online merupakan anak-anak muda, tumpuan ekonomi Indonesia ke depan. Belum lagi, banyak segmen masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman lembaga keuanganuntuk praktik judi daring. Alhasil, situasi itu bakal memengaruhi banyak aspek di sektor jasa keuangan ke depan. Pemerintah yang telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring diharapkan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika sekadar formalitas, jutaan masyarakat yang terjerumus di perjudian bakal membebani ekonomi.

Pemerintah tengah menyiapkan formula baru untuk mempercepat realisasi investasi asing di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur yang cenderung sepi sejak megaproyek diluncurkan pada pertengahan 2022. Pimpinan puncak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah serius menggelar rapat untuk membahas nasib investasi perusahaan asing dan konsorsium asal luar negeri di Nusantara. Rapat secara marathon itu salah satunya membahas surat minat investasi atau letter of intent (LoI) milik perusahaan asing dan konsorsium yang sudah masuk ke kantor Otorita IKN di Jakarta. Berdasarkan catatan Bisnis, beberapa investor asing yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di IKN umumnya menyasar kerja sama pada sektor hunian. Setidaknya terdapat tiga calon investor asing yang disebut komitmennya untuk membangun 90 rumah susun (rusun) di IKN. Perinciannya, satu perusahaan asal China yakni Citic Cobstruction dan dua perusahaan properti asal Malaysia yakni Maxim dan IJM. 

Citic Construction yang juga tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfi eld Nusantara akan membangun sebanyak 60 tower rusun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, perusahaan properti asal Malaysia yakni IJM Corporation Berhad juga siap membangun 20 tower hunian ASN di IKN dan Maxim Properties akan membangun 10 tower hunian ASN. Minat investasi asing yang bakal dibangun lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk sektor hunian di IKN itu masih terganjal masalah biaya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan nilai pengembalian investasi asing di IKN masih terlalu mahal. Basuki yang juga menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghitung biaya pengembalian investasi untuk sektor hunian jauh lebih mahal dibandingkan dengan bunga kredit sindikasi perbankan. “Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan karena masih kecil bunganya,” tegasnya. Oleh karena itu, Basuki tengah mencari cara calon investor asing yang umumnya membidik IRR di atas 12% bisa terpenuhi. 

Sejauh ini, investasi asing di IKN masih nihil kendati Otorita IKN menargetkan total investasi yang parkir sepanjang tahun ini bisa menembus Rp100 triliun. Rencananya, Presiden Joko Widodo melangsungkan rapat kabinet guna membahas dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap proyek infrastruktur salah satunya IKN. Akan tetapi, Basuki menjelaskan tidak akan tinggal diam melihat situasai itu. Menurutnya, pemerintah bakal mengambil keputusan kahar nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi jika pelemahan nilai rupiah berlanjut. Basuki juga tak menampik bahwa sejumlah kontrak yang telah diteken di IKN bakal mengalami eskalasi. Dalam kesempatan lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus bergerak guna merealisasikan IKN. Rencananya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rute pelayaran kapal pinisi untuk wisata ke IKN. Saat ini, dua rute kapal pinisi disiapkan berlayar ke IKN. Pertama, trayek Pelabuhan Semayang—Jembatan Pulau Balang (passing)—Dermaga PT ITCI KU (memutar)—Pelabuhan Semayang. Kedua, Dermaga PT ITCI KU—Jembatan Pulau Balang (passing)—Pelabuhan Semayang (memutar)—Dermaga PT ITCI KU.

Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan pemberian subsidi angkutan umum untuk menggairahkan perumahan untuk masyarakat berpenghasil rendah (MBR) yang terbengkalai akibat akses yang minim dan tanpa angkutan umum. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan anggaran subsidi bisa disiapkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk angkutan umum. Menurutnya, akses dan layanan angkutan umum yang memadai menjadi krusial untuk mengurai persoalan kemacetan, polusi dan efisiensi biaya hidup. Dia mencatat kondisi angkutan perkotaan (angkot) maupun perdesaan makin terpuruk sejak beberapa tahun belakangan. Dari 38 ibu kota provinsi di Indonesia, baru terdapat 15 kota yang berupaya membenahi angkutan umum berbadan hukum dan memberikan subsidi. Bahkan, ada beberapa kota yang menggratiskan tarif angkot. Sejauh ini, porsi anggaran subsidi Ditjen Perhubungan Darat pada 2024 hanya sebanyak Rp1,49 triliun, terdiri atas 367 trayek bus perintis Rp212,28 miliar, 35 trayek antarmoda Rp63,9 miliar, subsidi angkutan barang di enam lintasan Rp22,2 miliar, 270 lintasan kapal perintis penyeberangan Rp622,6 miliar, dua lintasan feri jarak jauh Rp18 miliar, subsidi angkutan perkotaan 10 kota Rp500 miliar dan angkutan perkotaan mendukung IKN Rp50 miliar.

Hingga kini, gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo belum dapat diatasi. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan, dari proses analisis berdasarkan bukti digital belum dapat disimpulkan penyebab gangguan pada sistem di PDN tersebut. Melihat gangguan yang ada, pengamat keamanan siber menilai, sistem di peladen (server) PDN mengalami serangan ransomware. Hal itu terindikasi dari sistem peladen PDN yang tiba-tiba tak berfungsi dan terjadi berhari-hari, yakni sejak Kamis (20/6). Ada dugaan, hal itu sebagai upaya pelaku untuk menyandera. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, Minggu (23/6), mengungkapkan, BSSN telah mengirimkan tim ke Kemenkominfo untuk menangani insiden sekaligus menyelidiki penyebab terganggunya sistem PDN. Upaya yang dilakukan di antaranya mencari bukti digital berupa pengumpulan log dan sampel artefak sistem yang terdampak. Namun, diakui Ariandi, dari proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan permasalahan utama, BSSN belum bisa menyimpulkan penyebab dari gangguan pada PDN tersebut.

”Tim masih melakukan proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan entry point (pintu masuk) dan root cause (akar masalah) insiden tersebut,” tuturnya. Gangguan pada sistem PDN telah mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu, di antaranya layanan keimigrasian di Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham serta pelintasan negara, seperti bandara internasional. Gangguan juga dialami Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM) dan Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi Kementerian PUPR, serta Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga Minggu (23/6), baru layanan imigrasi di Bali, termasuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang pulih. Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan, pelayanan imigrasi di Bandara I Gusti NgurahRai melalui fasilitas autogate juga berangsur pulih. Dari insiden itu, pengamat teknologi dan ahliforensik siber. (Yoga)

Juni hingga Juli menjadi periode menyeramkan bagi guru-guru SMA negeri. Khususnya, sekolah yang menjadi incaran warga saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Di bulan-bulan ini, kepala sekolah dicari-cari orang. Guru pun bernasib sama. Mereka berharap jumlah siswa baru tidak membeludak seperti sebelumnya. Para pendidik lelah terus mengajar di ”kelas gemuk” dengan jumlah murid kebanyakan. Mereka ingin mendapat kelas yang lapang, lega, dengan siswa hanya fokus belajar, bukan memancing keributan dan membuat guru pusing. ”Mohon maaf anak-anak. Jangan memancing emosi karena Ibu sudah di titik sebentar lagi ’meledak’.” Inilah mantra andalan guru Ekonomi SMAN 2 Denpasar, Bali, Kadek Novi Sriasih, setiap mengajar pada jam genting, menjelang pulang sekolah. Mantra ini sering disampaikannya kepada siswa di kelas yang jumlah muridnya mendekati 50 orang.

Saat belum menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas per Januari 2024, ia termasuk guru yang beban kerjanya mendekati batas atas. Menurut PP No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen No 74 Tahun 2008 tentang Guru, jam mengajar guru paling sedikit 24 jam dan paling banyak 40 jam seminggu. Satu jam pelajaran (JP) setara 45 menit. Saat itu, ia mengajar 36 JP per minggu. Dengan beban mengajar sebanyak ini, bisa dipastikan seharian kerjanya keluar masuk kelas. Itu pun bukan kelas standar yang jumlah siswanya maksimal 36, melainkan kelas gemuk yang dihuni 50 orang, lengkap dengan berbagai macam perangai murid. Sebagai pembanding, guru yang murah senyum ini pernah mengajar di swasta dengan siswa 24 per kelas. Saat situasi begini, ia masih berani meninggalkan kelas, lalu memeriksa tugas siswa di ruangan guru. Sekarang, di SMAN 2 Denpasar, ia tidak berani melakukan hal itu.

SMAN 2 merupakan salah satu sekolah incaran warga dengan jumlah siswa terbanyak di Denpasar. Jumlah pendaftar PPDB tahun 2023 sebanyak 1.700. Padahal, rencana daya tampung (RDT) sekolah hanya 360 siswa. Setelah berunding dengan pihak yang ingin menitipkan siswa, termasuk arahan dari dinas pendidikan, sekolah akhirnya menampung 584 orang. Inilah yang membuat SMAN 2 Denpasar serta sekolah-sekolah incaran lain menciptakan kelas gemuk. Mereka tidak mampu mempertahankan RDT yang dibuat berdasarkan kecukupan ruang kelas dan batasan maksimal jumlah siswa per kelas. “Ini yang kaya, pejabat, pengen di sini. Mereka tak mau mengikuti aturan sekolah. Kalau kami tegakkan aturan sekolah, nanti Kepala SMAN 2 Denpasar dianggap arogan, begitu keluar di media,” kata Kepala SMAN 2 Denpasar I Gede Eka Mahendra saat ditanya kenapa sulit menegakkan aturan PPDB. (Yoga)

Memberantas judi daring tentu bukan pekerjaan mudah karena selain bersifat lintas yurisdiksi, uang hasil kejahatan judi kini disinyalir telah menjadi ”modal” untuk usaha pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, ibarat lingkaran setan, kini keduanya begitu mengakar kuat dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Mulai dari perputaran uang judi daring dari tahun 2017 sampai dengan kuartal I-2024 yang telah mencapai Rp 600 triliun, hingga keterlibatan oknum aparat yang kecanduan judi daring, membuat Presiden Jokowi menerbitkan Kepres No 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Dengan masa kerja efektif kurang dari empat bulan, timbul pertanyaan, langka apa yang perlu dilakukan satgas untuk mencegah dan memberantas akar judi daring yang telah mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosio-psikologis, dan bersifat kriminogen?

Atas dasar hubungan baik dan prinsip resiprositas, Indonesia dapat mengajukan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan UU dari negara yang diminta, antara lain untuk perampasan hasil tindak pidana, pelarangan transaksi kekayaan, dan membekukan aset. Untuk itu, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dapat berkoordinasi dengan Menkumham sebagai pejabat pemegang otoritas (central authority) menurut UU No 1 Tahun 2006 yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ke negara asing itu. Berdasarkan Pasal 57 UU No 1/2006, Menkumham juga dapat membuat perjanjian/kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan pembagian hasil dari asset tindak pidana yang dirampas, untuk disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Transformasi hukum yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas perjudian daring adalah pertama, perlu dilakukan kampanye edukatif untuk memberikan literasi digital, hukum, dan keuangan yang benar kepada masyarakat. Kedua, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan kepada semua pihak yang menawarkan, memberikan kesempatan, mentransmisikan, mendistribusikan perjudian daring, termasuk kepada oknum aparat yang membekingi. Ketiga, pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memuat perjudian perlu dilakukan secara berkala, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan penyedia layanan internet, operator telekomunikasi, serta pengelola laman yang memuat iklan judi daring. Pemerintah perlu menyediakan layanan rehabilitasi dan konseling bagi anggota masyarakat yang telanjur kecanduan judi daring untuk dipulihkan kesehatan jiwanya. (Yoga)

Sepekan terakhir, Kementerian PPNl/Bappenas dan Kemensosial saling silang pendapat soal kemutakhiran data penerima bansos. Narasi di kalangan elite pemerintahan ini dinilai tidak produktif dan justru bisa merugikan masyarakat. Pernyataan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut data bansos tidak tepat sasaran hingga 46 %, dan mencontohkan salah satu pejabat eselon satunya turut menerima, mengundang kegaduhan. Hal itu disampaikan Suharso saat peluncuran sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/6). ”Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu 40 % melenceng, (tepatnya) 46 % tidak tepat,” kata Suharso.

Sistem Regsosek diklaim Suharso bisa melengkapi data bansos sehingga penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa turun hingga 30 % pada akhir 2024. Data Regsosek meliputi informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, asset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial. Kemensos tidak terima dengan pernyataan tersebut. Staf Khusus Mensos Suhadi Lili meminta Suharso membuka data yang ia miliki untuk dibandingkan dengan daftar penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, membuka secara terang-terangan nama pejabat eselon satu di lingkup Bappenas yang menerima bansos. ”Misalnya tidak percaya DTKS dan membuat data sendiri yang diyakini pasti lebih baik untuk hipotesis itu, tepat tidak? Itu hipotesis, masih belum terbukti,” kata Suhadi di Command Center Kemensos, Cawang, Jaktim, Jumat (21/6).

Suhadi mengatakan, jumlah penerima bantuan dalam DTKS fluktuatif karena selalu diperbarui setiap bulan melalui mekanisme musyawarah kelurahan atau desa, diserahkan ke pemda, lalu disetujui Kemensos. Masyarakat yang merasa dirinya atau orang lain tidak pantas menerima bansos bisa melapor melalui laman Cekbansos. Skema ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, yakni UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Catatan Kemensos sampai Mei 2024, penerima bansos dalam DTKS, termasuk bansos penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, mencapai 127.151.985 jiwa. Pihaknya juga terus menggalakkan pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).

Sepanjang 2023 sampai Maret 2024, ada 21.333 keluarga penerima manfaat yang dihapus dari daftar penerima bansos karena sudah mandiri. Menurut Kemensos, silang pendapat ini harus diselesaikan di ranah publik. Sebab, Bappenas mengungkit terlebih dahulu kepada media sebagai representasi publik. Data orang miskin yang dimiliki pemerintah saat ini ada tiga, yakni DTKS di Kemensos, Regsosek di Bappenas, dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Kemenko PMK. Belum lagi sistem data pemda. Banyaknya produsen data ini akan membingungkan pelaksana teknis di daerah, mulai dari Bappeda sampai organisasi perangkat daerah teknis. Mereka harus memadukan data dengan verifikasi dan validasi ulang, sedangkan anggaran terbatas. Egosentris kementerian dan lembaga terkait beragam data kesejahteraan sosial ini selain tidak tepat dan tidak etis, juga tidak efisien. (Yoga)

Hasil survei Kompas mengenai tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan dua potret persepsi. Meski masyarakat kelas bawah mengaku puas atas capaian pemerintah, tidak demikian halnya dengan kelas menengah dan atas. Semakin tinggi kelas sosial dan latar pendidikannya, semakin rendah persepsi kepuasan yang muncul. Secara umum, berdasarkan hasil survei berkala periode Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang ekonomi sebesar 65,1 %, tertinggi yang dicapai selama Jokowi-Amin menjabat atau dalam 4,5 tahun terakhir. Namun, jika diperhatikan lebih detail, tingkat kepuasan publik itu tidak merata di seluruh kelas sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.

Kelompok responden yang memiliki kepuasan tertinggi atas capaian ekonomi rezim Jokowi adalah kelas sosial-ekonomi bawah dengan tingkat kepuasan 69,8 %. Semakin tinggi kelas sosial-ekonominya, semakin rendah tingkat kepuasannya. Kelas menengah-bawah mencatat kepuasan 63,8 %, menengah-atas 60,1 %, dan kelas atas 52 %. Responden dengan latar belakang pendidikan dasar mencatat kepuasan tertinggi sebesar 69,2 %, pendidikan menengah 66 % dan responden pendidikan tinggi 46,3 %. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin rendah kepuasannya atas capaian pemerintah. Ada dua realitas ekonomi berbeda yang dirasakan masyarakat dari kelompok sosial-ekonomi bawah dan menengah-atas.

Keduanya sama-sama valid. Namun, hasil survei itu semakin menegaskan potret keresahan masyarakat kelas menengah yang belakangan semakin banyak terdengar di ruang-ruang publik dan linimasa media sosial. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, PHK di sektor-sektor padat karya, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, memang lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah dan kelompok atas. ”Sementara kelompok bawah masih puas dengan kinerja ekonomi pemerintah karena negara hadir untuk kelompok ini dengan berbagai bansos yang ada sehingga berbagai gejolak ekonomi masih bisa teredam oleh bansos,” katanya, Sabtu (22/6/2024).

Keberpihakan pemerintah itu yang belum dirasakan kelompok menengah-atas yang berhadapan dengan berbagai gejolak ekonomi itu dalam keseharian, dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, cicilan kredit kendaraan bermotor dan KPR yang semakin berat, serta ancaman kehilangan pekerjaan dan upah. Berbeda dengan kelompok bawah, kelompok menengah-atas tak mendapat bantuan atau kebijakan yang signifikan dari pemerintah untuk meredam persoalan ekonomi tersebut, tidak heran jika persepsi kepuasan dari kelompok menengah dan atas jauh lebih rendah dibanding persepsi kelompok bawah. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk meredam keresahan itu, menurut Teguh, adalah menunda kebijakan yang bisa semakin membebani masyarakat kelas menengah. Misalnya, rencana menaikkan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025. (Yoga)

Dalam lima tahun ke depan, suhu bumi berpotensi mencapai rekor terpanas. Akankah padi atau beras semakin haus air? Kerisauan peralihan pemanasan menjadi pendidihan global dinyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres pada 28 Juli 2023. Dalam lima tahun ke depan, suhu global bisa melebihi ambang batas 1,5 derajat celsius di atas tingkat praindustri, di atas ambang batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Nyaris setahun kemudian, yakni pada 14 Juni 2024, Presiden Jokowi menggaungkan kembali kerisauan Guterres. Jokowi menyebut kenaikan suhu bumi membuat dunia sedang menuju neraka iklim. ”Hati-hati, satu tahun terakhir ini kita rasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat, di Myanmar 45,8 derajat, panas sekali,” ujarnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024.

Merujuk proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Presiden juga menyatakan, 50 juta petani di dunia akan kekurangan air. Jika tidak berbuat apa-apa, dunia bisa mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Di Indonesia, kemarau panjang akibat El Nino pada 2023 telah mengikis produksi beras nasional sebanyak 0,44 juta ton. Pada 2024, Indonesia berpotensi kekurangan beras 3,8 juta ton dari sebelumnya diperkirakan kurang 5 juta ton. Kementan menjelaskan, hal itu terjadi lantaran dampak El Nino tahun lalu berlanjut hingga tahun ini. Luas tanam padi pada Oktober 2023-April 2024 seluas 6,55 juta hektar, turun 36,9 % atau 3,83 juta hektar jika dibanding rerata luas tanam periode 2015-2019 yang mencapai 10,39 juta hektar. Peningkatan kebutuhan pangan dan air akan berjalan beriringan dengan perubahan iklim.

Dalam laporannya bertajuk ”Ending Groundwater Overdraft without Affecting Food Security” yang rilis pada 14 Juni 2024, Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) memperkirakan permintaan tanaman pangan secara global akan meningkat 40 % dan khusus beras 11 % pada 2020 ke 2050. Begitu juga dengan permintaan terhadap air. Dalam periode tersebut, kebutuhan air secara global diperkirakan meningkat 17 %, khusus sektor pertanian 12 %. IFPRI menyarankan penggunaan sumber air tanah diminimalisasi agar tidak terjadi degradasi air dan tanah. Cara lain yang bisa dilakukan dengan mengelola air hujan, mengembangkan benih unggul sesuai kondisi geografis dan curah hujan, teknologi pengairan terukur, dan budidaya pangan organik. (Yoga)