Setidaknya 13 orang tewas dan ratusan lainnya cedera dalam rangkaian kerusuhan di Kenya, yang pecah bersamaan dengan unjuk rasa menolak kenaikan pajak dan beragam pungutan pemerintah. ”Sejauh ini setidaknya 13 orang tewas. Walakin, ini bukan angka terakhir,” kata Presiden Asosiasi Dokter Kenya Simon Kigondu, Rabu (26/6) di Nairobi, Kenya. Para saksi menyebut, ada ratusan orang cedera dan dibawa ke berbagai tempat. Tidak diketahui berapa orang ditangkap selepas kerusuhan yang mengikuti unjuk rasa pada Selasa (25/6) siang di kantor parlemen Kenya yang berada di Nairobi. Warga yang sedang kesulitan ekonomi menyerbu ke gedung parlemen. Para anggota parlemen dijadwalkan membahas RUU untuk menaikkan pajak. APBN Kenya defisit 2,7 miliar USD. Tahun ini, APBN Kenya setara 31,1 miliar USD. Sementara utang luar negeri pemerintahnya 78,9 miliar USD per Maret 2024.

Jumlah itu belum termasuk utang pemerintah pada debitor dalam negeri dan utang swasta. Karena itu, Pemerintah Kenya harus mencari cara menambah pendapatan dan mengurangi belanja. Kenaikan pajak diusulkan beberapa bulan selepas Presiden Kenya William Ruto mengesahkan UU untuk memotong gaji pekerja. Potongan wajib itu untuk tabungan perumahan. Ruto meneken aturan yang sudah berulang kali ditolak selama bertahun-tahun tersebut. Berbagai pihak segera menggugat UU itu. Penggugat, antara lain, Komisi HAM Kenya (KHRC), Katiba Institute, dan sejumlah politikus. Mereka meminta pengadilan membatalkan pungutan tersebut. Tahun lalu, pengadilan sebenarnya sudah melarang Pemerintah Kenya mengesahkan lalu memberlakukan peraturan itu. Meski demikian, pemerintahan Ruto terus mencari cara untuk mengesahkan UU tersebut.

Ruto dan pendukungnya beralasan, perlu gotong royong menyediakan perumahan bagi warga. Rangkaian tambahan pungutan disampaikan saat pendapatan warga sulit naik. Upah minimum di Nairobi hanya 119 USD per bulan atau tidak sampai Rp 2 juta. Sementara biaya hidup layak paling tidak 150 USD per bulan. Karena itu, warga marah kala pemerintah mengusulkan berbagai tambahan pajak dan pungutan. Kemarahan memicu unjuk rasa beberapa hari terakhir. Polisi dan tentara diterjunkan ke berbagai lokasi unjuk rasa. Gas air mata, meriam air, dan peluru karet digunakan aparat. Menhan Kenya Aden Bare Duale mengatakan, militer Kenya diturunkan untuk menghadapi darurat keamanan. Kematian sejumlah orang dikhawatirkan karena aparat menggunakan peluru tajam. Ini kerusuhan terburuk di Kenya dalam beberapa puluh tahun terakhir. (Yoga)

Para teknisi terlihat sedang menyelesaikan boks koin yang akan dipasang pada mesin cuci dan mesin pengering di bengkel kerja usaha kecil menengah (UKM) Agusta Dryer di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024). Dalam sebulan, UKM tersebut mampu merakit sekitar 250 mesin cuci koin yang dipasarkan dengan rentang harga mulai dari Rp 17 juta hingga Rp 50 juta per unit, tergantung kapasitas tabung dan jenama mesin cuci. (Yoga)

Seorang perajin terlihat tengah merampungkan pembuatan kain batik di Seraci Batik Betawi di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/6/2024). Batik cap itu dijual dengan harga mulai Rp 150.000 hingga Rp 350.000 per lembar, tergantung variasi warna dan kombinasi. Pemesan batik Seraci beragam, mulai dari perseorangan, sekolah, hingga instansi pemerintah. (Yoga)

Sawit Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tengah berbenah. Begitu juga sawit rakyat. Keduanya sama-sama mengusung jalan transformasi di tengah tantangan internal dan eksternal yang makin kompleks. Holding Perkebunan Nusantara, yakni PTPN III, bakal membenahi hulu-hilir sawit melalui subholding PalmCo. Sementara petani sawit rakyat atau petani swadaya mulai menerapkan panduan budidaya komoditas bebas deforestasi. PalmCo merupakan hasil merger PTPN V, VI, dan XIII ke dalam PTPN IV pada awal Desember 2023. PalmCo mengelola perkebunan sawit milik empat PTPN itu serta perkebunan sawit dan lahan kosong PTPN VII dan XIV. ”Melalui merger, PTPN-PTPN yang kuat mendistribusikan kapabilitas dan modalitas untuk memperbaiki PTPN-PTPN lain yang lemah,” kata Direktur Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Abdul Ghani dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Menurut Ghani, dalam lima tahun ke depan, PalmCo akan menambah luas kebun sawit dari 500.000 hektar menjadi 700.000 hektar. Upaya yang akan dilakukan adalah mengonversi tanaman karet jadi sawit dan memanfaatkan lahan kosong untuk sawit. Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit juga akan dipacu dari 12-13 ton per hektar jadi 18 ton per hektar. Salah satu kebun yang telah digarap dan meningkat produktivitasnya ada di Banten. ”Kami berhasil meningkatkan produktivitas TBS sawit dari 12-13 ton per hektar menjadi 18 ton per hektar di lahan seluas 200.000 hektar. Ke depan, kami akan tingkatkan jadi 20 ton per hektar,” ujarnya. Selain itu, lanjut Ghani, PalmCo mulai menanam kembali sawit dengan target seluas 60.000 hektar. PalmCo siap membantu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). ”Dengan naiknya dana PSR dari Rp 30 juta per hektar menjadi Rp 60 juta per hektar, PalmCo sanggup membantu percepatan PSR seluas 100.000 hektar,” katanya. (Yoga)

Industri jasa keuangan menyambut positif rencana Presiden Jokowi memperpanjang fasilitas keringanan kredit hingga tahun 2025. Fasilitas keringanan kredit diberlakukan selama masa pandemi Covid-19 dan berakhir per 31 Maret 2024. Arahan Presiden itu dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/6). Seusai sidang Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu. Program restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini salah satunya menyasar UMKM seluruh sektor.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin berpendapat, akan lebih baik apabila restrukturisasi diperpanjang hingga total saldo restrukturisasi kredit berkurang. Hal ini terutama mempertimbangkan kondisi debitor kredit usaha rakyat dan segmen UMKM agar mampu membayar secara teratur sehingga tidak membebani perbankan. ”Berhentinya restrukturisasi ini akan meningkatkan, baik dari sisi kolektabilitas 2 maupun nonperforming loan (NPL). Meski tidak signifikan, antara 50-100 basis poin, kalau dibiarkan akan membuat tingkat NPL-nya makin besar dalam 6 bulan ke depan,” katanya saat dihubungi, Rabu (26/6). (Yoga)

Pramuniaga terlihat menyiapkan laptop yang dijual di salah satu gerai di Mal Ambassador, salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024). Penguatan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah berdampak pada kenaikan harga sejumlah barang elektronik, termasuk laptop. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh pedagang karena berdampak pada turunnya penjualan. (Yoga)

Perusahaan bahan kimia Jerman, Badische Anilin-und Soda Fabrik (BASF) dan perusahaan tambang Perancis, Eramet, membatalkan investasi fasilitas pemurnian nikel senilai 2,6 miliar USD atau Rp 42 triliun di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Keputusan diambil karena adanya perubahan lanskap pasar nikel global. Masalah lingkungan yang ramai jadi perhatian internasional dinilai juga mejadi alasan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menjelaskan, pemerintah menyayangkan keputusan BASF dan Eramet mundur dari investasi bernama proyek Sonic Bay, yang dibahas sejak tahun 2020. Menurut rencana, dua perusahaan tersebut membangun fasilitas pemurnian nikel dengan teknologi pelindian asam dalam ruangan tekanan tinggi (high pressure acid leach/HPAL) di Weda, Halmahera Tengah.

Secara bisnis, alasan mundurnya dua perusahaan itu cukup logis. Pertama, konsorsium disebut telah mengamankan rantai pasokan nikel dan komponen baterai dari negara lain. Lalu, kehadiran fasilitas smelter HPAL di Weda Bay Nickel terus menjamur. Dalam waktu dekat, Teluk Weda akan kedatangan dua smelter HPAL baru. Keduanya dipekirakan mampu menghasilkan 240.000 ton nikel sulfat per tahun. Dua kali lebih besar dari kapasitas smelter yang rencananya dibangun BASF-Eramet, yakni 64.000 ton nikel sulfat dan 7.500 ton kobalt sulfat per tahun. “Pemerintah, menyayangkan keputusan ini, tetapi secara bisnis memang alasannya cukup masuk akal. Jangan sampai perusahaan tidak bisa compete dengan yang sudah  dan akan datang,” ujarnya, Rabu (26/6). (Yoga)

Pemerintah mengingatkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan untuk mengakali seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan tindak pidana. Pemalsuan dokumen kependudukan melanggar ketentuan Pasal 94 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mereka yang memanipulasi data kependudukan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 75 juta. Karena itu, perlu adanya proses verifikasi ketat agar praktik ini dapat diidentifikasi. ”Verifikasi kelengkapan dokumen untuk pendaftaran PPDB, untuk memastikan keaslian dokumen kependudukan yang diunggah peserta, kami sarankan untuk dicek ulang melalui aplikasi QR Code,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Selasa (25/6) di Jakarta.

Anggota Ombudsman RI (ORI), Indraza Marzuki Rais, meminta pemerintah memperbaiki sistem ini. Desakan ini disampaikan ORI dalam laporan tentang pengawasan PPDB di 28 provinsi pada tahun 2023. Praktik manipulasi dokumen kependudukan jamak terjadi di sejumlah daerah agar lolos seleksi jalur zonasi. Begitu pula praktik titip siswa ke sekolah tertentu lewat berbagai pihak, praktik pungutan liar pada proses pendaftaran ulang, dan penambahan ruang kelas atau daya tampung rombongan belajar yang tidak sesuai ketentuan. ”Setiap warga pada dasarnya berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib memfasilitasi serta membiayainya. Selain pengawasan PPDB, juga perlu perbaikan secara jangka panjang,” ujar Indraza, Selasa (25/6).

Sejumlah kepala daerah mengambil langkah tegas selama pelaksanaan PPDB. Pemprov Jabar mendiskualifikasi 262 calon peserta didik yang curang dalam PPDB. Mereka diketahui memakai data domisili yang tidak benar saat mendaftar PPDB. ”Kemungkinan jumlah calon peserta didik yang didiskualifikasi bisa terus bertambah. Kami masih melanjutkan verifikasi data PPDB tahap pertama hingga kini,” kata Pelaksana Harian Kadis Pendidikan Jabar Ade Afriandi, Senin (24/6), di Bandung. Mereka yang didiskualifikasi tersebar ditiga daerah, yakni Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Garut. Temuan Dinas Pendidikan Jabar, adanya modus kecurangan penggunaan lima hingga delapan KK di satu rumah warga. Modus berikutnya, penggunaan perkantoran sebagai alamat rumah calon siswa, salah satu yang digunakan kantor pengurus olahraga di Kota Bandung. (Yoga)

Beberapa tahun lalu potensi serangan siber terhadap berbagai instansi vital dan publik telah diungkapkan. Namun, peringatan itu sepertinya diabaikan. Penyanderaan data atau ransomware dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi lembaga publik, swasta, serta infrastruktur penting yang menjadi sandaran masyarakat saat ini. Aksi ini telah berulang kali melumpuhkan sistem layanan publik demi meraup uang tebusan bagi pelakunya. Saking seriusnya aksi ini, Sekjen PBB Antonio Guterres di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB, Kamis (20/6) menyoroti bahaya ransomware sebagai salah satu aksi paling mengancam bagi layanan publik saat ini (Kompas.id, 24/6/2024).

Serangan yang menimpa berbagai lembaga milik pemerintah di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang tengah mengalami serangan ransomware, mengingatkan kita soal seruan berbagai kalangan soal potensi ancaman berupa serangan siber sejak beberapa tahun lalu. Ancaman itu tidak main-main.Mereka benar-benar melakukan serangan dan kini beberapa layanan menjadi lumpuh. Sepanjang tahun 2023 disebutkan jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam aksi ransomware mencapai 1,1 miliar USD atau Rp 18 triliun. Aksi ransomware adalah peretasan sebuah sistem komputer. Aksi itu biasa disertai pelumpuhan sistem hingga pencurian atau penahanan data.

Sistem akan dikembalikan setelah si pemilik sistem membayar sejumlah uang tebusan ke pelaku. Melihat cara mereka dan dampak yang diakibatkan, dunia perlu melakukan langkah bersama untuk membatasi serangan ini. Serangan ke obyek vital sangat mungkin terjadi. Tak hanya merusak sistem, serangan yang lebih canggih bisa saja merusak fasilitas fisik. Di tengah berbagai masalah global, seperti perubahan iklim, pandemi, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi, serangan siber perlu menjadi masalah bersama. Bila sekarang sebuah negara diserang, sangat mungkin negara lain menjadi korban berikutnya (Yoga)

Serbuan produk impor, legal dan ilegal, membuat sebagian pelaku industri tekstil dan produk tekstil bertekuk lutut. Kalah. Pekerjanya kehilangan pendapatan. Mesin produksi di sebuah pabrik tekstil di Majalaya, Bandung, Jabar, menganggur. Padahal, biasanya menjelang Lebaran, mesin itu beroperasi dan menghasilkan tekstil untuk memenuhi permintaan pasar yang melonjak. Foto itu dimuat di harian Kompas, 3 April 2023. Kisah pabrik dan pekerjanya itu sungguh pedih. Tak kuasa menghadapi tekstil dan produk tekstil (TPT) impor yang membanjiri pasar Tanah Air, mesin pabrik itu hanya beroperasi 60 %. Tambahan penghasilan bagi pekerja yang diperoleh dari lembur sejak 3-6 bulan sebelum Lebaran tinggal mimpi. Produk mereka kalah bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah.

Mengacu data BPS, impor pakaian dan aksesorinya naik menjelang Lebaran 2023 dan 2024. Sekitar 38,76 % pakaian dan aksesori rajutan yang diimpor pada Januari-Maret 2024 dari China. Adapun impor pakaian dan aksesori bukan rajutan pada Januari-Maret 2024, sekitar 30,28 % dari China. Sisanya dari Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, dan negara-negara lain. Seolah belum cukup, persoalan yang dihadapi industri TPT di Indonesia masih ditambah permintaan global yang menurun. Pasar makin ketat diperebutkan. Pabrik yang kalah bersaing lambat laun akan gulung tikar. Ada juga yang memindahkan lokasi pabrik ke daerah yang biaya buruhnya lebih murah. Padahal, industri TPT tercatat sebagai industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Penutupan pabrik berdampak signifikan pada serapan tenaga kerja dan menambah jumlah penganggur secara nasional. Sebenarnya, masih ada investasi atau penanaman modal yang menyasar industri tekstil. Menurut data Kementerian Investasi/BKPM, pada 2023 terdapat penanaman modal dalam negeri 7,949 miliar USD untuk 1.723 proyek industri tekstil di Indonesia. Adapun penanaman modal asing sebesar 457 juta USD untuk 1.303 proyek industri tekstil di dalam negeri. Dengan berbagai indikator itu, industri TPT mestinya layak mendapat perhatian lebih besar. Salah satu bentuk perhatian itu adalah menjaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor yang masif, yang membuat produk lokal kalah bersaing di negeri sendiri. (Yoga)