Ardi Satriadi dan Muhammad Arif Ridho Tawakal, Jumat (26/7) dari kantor LBH Bandar Lampung, Lampung mengenang perjalanan menemui klien mereka di Pesawaran, Lampung, yang dibiayai uang Rp 10.000 dan menjual 3,5 kg gula pasir yang ada di kantor. ”Gula itu kami ambil dari kulkas di kantor,” ucap Ardi. Ardi dan Arif mengungkapkan, peristiwa itu terjadi saat mendampingi warga Pesawaran yang tengah mengajukan kemitraan konservasi kehutanan sosial, akhir Desember 2022. Agenda tersebut sudah direncanakan jauh hari. Namun, uang mereka di kantong saat itu tinggal Rp 10.000. Tak cukup untuk perjalanan menuju Pesawaran, 25 km dari kantor LBH Bandar Lampung.

”Tak mungkin dibatalin, karena masalah uang,” kenang Ardi. Ide pun melintas di pikiran keduanya, yakni menjual persediaan gula pasir di kulkas kantor seberat 3,5 kg. ”Di kantor, gula pasti banyak, hasil pemberian petani (klien yang didampingi). Sementara di kantor jarang ada yang ngopi pakai gula karena ngopi-nya pahit,” kata Ardi. Bermodal uang Rp 10.000 dan 3,5 kg gula pasir, pergilah Ardi dan Arif naik sepeda motor tahun 1995, tanpa lampu dan rem yang memadai, menuju Pesawaran. Sepeda motor itu yang selama ini mereka andalkan untuk berkeliling dari satu kabupaten ke kabupaten lain di Lampung, melakukan kerja pendampingan ke warga yang menjadi klien LBH Bandar Lampung.

Di tengah perjalanan keduanya menjual 3,5 kg gula pasir ke sebuah warung seharga Rp 28.000. ”Itu lebih rendah daripada harga normal. Tapi, daripada enggak ada yang mau, malah enggak jalan,” kata Arif. Uang Rp 28.000 itu kemudian digunakan untuk membeli bensin seharga Rp 15.000 dan sebungkus rokok. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengungkapkan, LBH yang dipimpinnya memang tidak memiliki anggaran memadai. Dana pendampingan hokum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkumham, sebesar Rp 80 juta per tahun, hanya cukup untuk membiayai operasional kantor, seperti membayar tagihan listrik, air, internet, dan ATK. Karena itu, pengacara dan staf LBH Bandar Lampung tak ada yang digaji reguler. Hanya sesekali mereka diberi honor Rp 600.000 hingga Rp 700.000, dengan catatan kantor memiliki dana. (Yoga)

Kebijakan pemerintah di sektor perdagangan membingungkan, dampaknya memicu pengangguran dan masalah sosial. Kinerja industri manufaktur dalam negeri pada Juli 2024 melambat hingga merosot ke zona kontraksi. Anjloknya kinerja manufaktur di tengah permintaan global yang sedang lesu itu diperparah kebijakan pemerintah yang justru merelaksasi impor. Kebijakan impor yang lebih suportif bagi industri dalam negeri pun dinanti. Performa industri manufaktur pada Juli 2024 ini merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Manager’s Index/PMI) yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan posisi Indonesia ada di level 49,3 atau masuk ke zona kontraksi di bawah level 50 (Kompas.id, 3/8/2024).

Kondisi itu sangat mengejutkan karena indeks selalu di atas 50 yang berarti manufaktur selalu ekspansif. Penyebab penurunan indeks adalah pasar global yang sedang menurun, diperparah keran impor yang dibuka untuk beberapa komoditas hingga memukul industri dalam negeri. Salah satunya, para penjual pakaian bekas kembali muncul tak hanya di pasar nyata, tapi juga di media sosial. Unjuk rasa berulang kali dari kalangan pekerja cukup menunjukkan kelesuan industri manufaktur karena pesanan terus menurun. Dalam jangka panjang, mereka akan terdampak dan kemungkinan mengalami PHK. Situasi ini sangat meresahkan karena manufaktur masih diandalkan menampung banyak tenaga kerja, yaitu 14 %.

Ketika manufaktur terganggu, kemampuan mereka menyerap tenaga kerja akan menurun hingga memunculkan masalah sosial. Karena itu, pemerintah perlu mengorkestrasi berbagai kebijakan agar tidak merugikan salah satu sektor. Pemerintahan yang tinggal tiga bulan tak bisa jadi alasan untuk tidak melakukan harmonisasi kebijakan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Di sisi lain, kemungkinan ada pihak yang bermain dalam kebijakan merelaksasi impor beberapa komoditas yang merugikan itu perlu diinvestigasi secara mendalam, karena kebijakan impor mudah sekali ditumpangi kepentingan tertentu. (Yoga)

Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi dan Ditjen Perhubungan Udara bersama pemangku kepentingan mengkaji harga tiket pesawat. Merespons keluhan terhadap harga akhir yang dibayar konsumen, pemerintah akhirnya meninjau beragam komponen dalam tiket pesawat. Komponen harga tiket mencakup tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan. Ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang ditawarkan pemerintah guna menekan harga tiket pesawat. ”Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya Kementerian Perhubungan sendiri,” kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan, di Jakarta, Jumat (2/8).

Rekomendasi jangka pendek mengacu komponen yang dapat dikendalikan pemerintah. Pertama, ada insentif fiskal yang dapat diberikan terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi penyedia jasa bandara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U). Insentif terhadap biaya penanganan lapangan, dan subsidi atau insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya BBM dan pajak biaya suku cadang pemeliharaan. Kedua, Kemenhub mengusulkan penghapusan pajak tiket pesawat, agar tercipta kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lain yang tak dikenai pajak berdasarkan Permenkeu No 80/PMK.03/2012.

Regulasi itu mengacu pada jasa angkutan umum di darat dan air yang tak dikenai PPN. Terkait avtur, konstanta dalam formula penghitungan bahan bakar itu perlu dihapuskan. Ada usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengajukan sistem multiprovider (tak monopoli) pada suplai avtur. Kemenhub telah menyurati Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berisi saran dan pertimbangan tentang beberapa penyedia BBM penerbangan. ”Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli dan mendorong implementasi multiprovider BBM penerbangan di bandara sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif,” kata Robby.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) Alvin Lie mengatakan, insentif untuk beragam komponen biaya harus memiliki payung hukum, minimal peraturan menteri. Sehubungan dengan kajian pemerintah guna menurunkan harga tiket, perlu ditekankan bahwa besaran akhir yang dibayarkan penumpang bukan murni pendapatan yang masuk ke kantong maskapai penerbangan. Sebab, komponen untuk maskapai tetap sama, tapi harga akhir yang dibayar konsumen akan turun. Alvin mengatakan, setidaknya 66 juta tiket domestik terjual pada 2023. Bila rerata harga setiap tiket Rp 1 juta, nilai tiket mencapai Rp 66 triliun. Dengan pengenaan PPN 11 %, terkumpul Rp 7,26 triliun. Ia memperkirakan pendapatan negara dari PPN tiket domestik pada 2023 mendekati Rp 10 triliun. ”Apakah menkeu mau melepas ini?” ujarnya. (Yoga)

Transformasi digital yang dilakukan secara inklusif dapat membawa UMKM naik kelas. Di sisi lain, para pelaku UMKM masih menghadapi kendala mengakses pembiayaan. Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam penutupan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/8). Destry menyampaikan, acara yang berlangsung 1-4 Agustus 2024 itu mengusung tema sinergi memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta inklusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan acara tersebut berpesan agar transformasi digital dapat dilakukan secara adil dan merata. ”Beliau (Presiden) memberi pesan, yang sangat dalam untuk kita semua, agar kita bisa terus melanjutkan apa yang telah dilakukan selama ini, yaitu ransformasi digital harus dilakukan secara  inklusif, berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai akses dan kesempatan yang sama, yang juga didukung dengan aspek perlindungan konsumen,” katanya. Menurut Destry, transformasi digital harus dilakukan secara merata, termasuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM yang belum optimal, mengingat UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 60 %.

Akses pembiayaan dan digitalisasi tidak hanya berdampak positif bagi para pelaku UMKM, tetapi juga bagi ekonomi nasional. Dengan UMKM naik kelas dan masuk ke dalam rantai pasok global, akan menambah perolehan devisa hasil ekspor. ”Pada saat UMKM bisa naik kelas, kita akan menerima hasil ekspor. Makin banyak hasil ekspor yang kita terima, kita punya suplai dollar AS makin banyak sehingga rupiahnya tentunya kita berharap tidak terus tertekan. Jadi, ekspor kita bisa kombinasikan atau bisa terus kita tingkatkan dengan cara mendorong UMKM itu untuk naik kelas,” tutur Destry. (Yoga)

Generasi Z alias anak muda berusia 15-27 tahun sulit mencari kerja. Tak kurang usaha dilakukan, antara lain mengirim puluhan ”curriculum vitae” berikut ragam strateginya. Zefanya Mayvi Ardira (21) lulusan baru (”fresh graduate”) di Bandung, Jabar, mengatakan, “Saya telah memasukkan berkas lamaran ke 70 lowongan pekerjaan dari sektor keuangan melalui beragam platform pekerjaan dan situs resmi perusahaan. Hanya tujuh yang me- respons positif, lima penolakan di awal, sisanya belum ada kabar. Saya berharap kuota lapangan kerja lebih banyak. Meski beragam pekerjaan tersedia pada beragam platform, kuantitasnya belum sebanding dengan banyaknya usia pekerja di Indonesia.

”Di tengah kondisi ekonomi saat ini, mencari kerja sesuai jurusan kuliah sangat sulit. Meski jurusan yang diambil termasuk populer, untuk mendapatkannya, saya harus bersaing dengan ribuan pelamar lain. Sembari menanti dapat pekerjaan tetap, ada juga peluang menjadi freelancer online dengan menggarap pekerjaan yang ditawarkan secara daring. Namun, saya harap ada kemudahan mendapatkan pekerjaan tetap,” ujar Noorza Adi Nugroho (20), mahasiswa Universitas Pamulang, Tangsel, Banten.

”Menurut saya, sekarang ini mencari kerja benar-benar sulit. Sudah hampir setahun ini cari kerja dan sampai sekarang masih belum dapat. Tidak terhitung lagi berapa lowongan kerja yang saya apply. Sudah sering gonta-ganti CV juga, tetapi masih belum ada yang diterima. Mentok-mentok sampai interview, sehabis itu enggak ada kabar lagi. Masukan dan saranku buat perusahaan adalah menghilangkan syarat minimal pengalaman kerja dan memberi kesempatan buat fresh graduate,” ujar Tri Erysandi (22), pencari kerja asal Bekasi, Jabar. (Yoga)

Pondok Boro menjadi tempat menginap yang terkenal bagi para perantau di Kota Semarang, Jateng, untuk melepas lelah barang sehari. Terletak di tengah perkampungan di Kauman, Semarang Tengah, penginapan itu hanya menawarkan tarif Rp 4.000 per hari. Bangunan Pondok Boro tua dan kusam. Cat putih yang melapisi dinding bangunan telah mengelupas di sana-sini. Layaknya bangunan khas kolonial, Pondok Boro punya dinding setinggi 4 meter. Bangunan itu juga dilengkapi pintu lebar dan jendela berterali besi. Saat masuk ke dalam, yang pertama terlihat adalah lorong-lorong dengan dipan-dipan kayu sepanjang masing-masing 20 meter. Tidak dilengkapi kasur, bantal, guling. Di atas dipan-dipan itu hanya ada spanduk atau baliho bekas sebagai alas tidur para penghuninya.

Di samping dipan, ada loker-loker kayu untuk menyimpan barang. Selain dipan-dipan panjang yang disebut sebagai boro, Pondok Boro punya ”kelas” lain, yakni kamaran. Kamaran berupa bilik dari kayu dan tripleks, dilengkapi pintu dan gembok. Ukurannya 2 x 2 meter dan ada lima unit. Tarif menginap di kelas boro Rp 4.000 per hari. Untuk kelas kamaran, tarif sewa per bulan Rp 120.000 per unit. Pondok Boro yang kini dihuni lebih dari 100 orang terdiri atas dua lantai, dilengkapi dua kamar mandi dan satu tempat shalat berukuran 9 meter persegi. Rata-rata penghuni di Pondok Boro adalah perantau dari sejumlah wilayah di Jateng dan Jabar. Mayoritas mereka bekerja sebagai buruh atau pedagang asongan di Pasar Johar dan sekitarnya. Semuanya laki-laki.

Salah satu penghuni Pondok Boro adalah Rusmin (50) warga Kebumen, Jateng, yang pada 1996 merantau ke Semarang untuk bekerja sebagai pedagang asongan. Di keluarganya, Rusmin adalah orang keempat yang tinggal di Pondok Boro. ”Yang pertama tinggal di sini kakek saya, tahun 1945. Kerjanya sebagai kuli panggul di Pasar Johar. Setelah kakek meninggal, gantian bapak saya (yang bekerja dan tinggal di sini). Lalu kakak saya kesini, jadi pedagang asongan. Setelah kakak saya meninggal, saya yang meneruskan sebagai pedagang asongan dan tinggal di sini sampai sekarang,” kata Rusmin di Pondok Boro, Selasa (30/7). Bekerja sebagai pedagang asongan membuat Rusmin mengantongi Rp 3 juta-Rp 4 juta per bulan. Jika di Semarang ada acara musik atau hiburan, Rusmin bisa membawa pulang hingga Rp 6 juta per hari.

Pendapatan tersebut sebenarnya bisa untuk menyewa penginapan atau kos yang lebih nyaman. ”Lebih baik uangnya disimpan untuk keperluan keluarga di Kebumen. Kalau cuma untuk tidur, yang begini sudah cukup buat saya,” ucapnya. Uang yang dihasilkan Rusmin dari berdagang asongan di Semarang sudah dipakainya untuk membangun rumah dan membeli sawah dengan luas 1.000 meter persegi. Rusmin juga berhasil menyekolahkan dua anaknya hingga tamat SMK. Minggu (4/8), Lurah Kauman Imam Sutopo mengatakan, Pondok Boro merupakan penginapan dengan tarif paling murah di wilayahnya. Menurut Imam, penginapan itu sangat bermanfaat untuk para perantau, terutama yang kondisi ekonominya pas-pasan. (Yoga)

Presiden terpilih Prabowo Subianto berkunjung ke Batam, Kepri, untuk meninjau pembangunan pabrik perangkat pendukung kendaraan listrik. Prabowo juga membahas pencalonan kader Partai Gerindra untuk pilkada di Kepri. Pada Minggu (4/8) Prabowo melakukan pertemuan tertutup di PT Volex, Batam, pabrik manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kabel, salah satunya alat pengisi ulang daya baterai kendaraan listrik. GM Volex Asia Pasifik Tan Chiang Peng mengatakan, perusahaan asal Inggris itu beroperasi di Batam sejak 1992. Kini, mereka membangun sejumlah gedung baru untuk meningkatkan produksi demi membidik pasar perangkat pendukung kendaraan listrik.

”32 tahun lalu, pekerja kami hanya 250 orang, sekarang 2.900 orang. Itu masih akan bertambah lagi karena, gedung baru kami masih banyak yang kosong,” kata Tan. Ia menjelaskan, PT Volex saat ini memproduksi berbagai jenis kabel, antara lain berbagai kabel listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan kabel internet untuk pusat data. Kini, mereka berupaya memproduksi kabel untuk mengisi daya kendaraan listrik. ”Kami telah mengekspor produk kami ke negara-negara di Amerika Utara. Produk kami digunakan untuk mengisi daya mobil listrik Tesla, Audi, dan Hyundai,” ujar Tan. PT Volex Indonesia telah mengucurkan investasi senilai 40 juta USD atau Rp 647 miliar. Ke depan Volex akan mengucurkan investasi lagi untuk mengembangkan riset guna membidik pasar perangkat pendukung kendaraan listrik di dalam negeri.

Seusai menggelar pertemuan tertutup selama 1,5 jam di PT Volex, Prabowo keluar bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Dalam Pilkada 2024, Gerindra memasangkan Ansar dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Batam Nyanyang Harris Pratamura untuk maju dalam pilgub Kepri. Adapun Amsakar dipasangkan dengan Ketua DPC Gerindra Kota Tangsel Li Claudia Chandra untuk maju di pemilihan wali kota Batam. Usai pertemuan di PT Volex, Amsakar mengatakan, dirinya mendapat pesan dari Prabowo untuk menjaga kondusivitas di daerah. ”Beliau (Prabowo) sangat singkat berbicara, intinya mendukung dan berjuang,” ucapnya. (Yoga)

Kasus kejahatan seks di dunia maya atau cybersex telah menggurita, bahayanya merasuk hingga ke lini terkecil dalam kelompok masyarakat. Beragam kasus diungkap, tapi tak sedikit yang gentayangan tak terjamah. Kasus terakhir menimpa AD (24), model yang juga anak musisi kenamaan di Indonesia. Video asusila dengan pemeran mirip dirinya dijadikan ladang uang oleh dua tersangka, MRS (22) mahasiswa asal Pasuruan, Jatim dan JE (35) pengangguran di Padang, Sumbar. Mereka berasal dari kelompok yang berbeda, dengan hobi yang sama, yakni menyebarkan video asusila. Salah satunya video dengan pemeran berwajah mirip AD. Kasus ini terungkap setelah Subdirektorat Siber Dirkrimsus Polda Metro Jaya menerima laporan jika video itu disebarkan melalui platform X dan Telegram.

Salah satu tersangka, yakni MRS, menjual konten tersebut demi meraup keuntungan. Dalam sebulan, dia memperoleh keuntungan Rp 2 juta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Sabtu (3/8) menuturkan, kasus ini bermula saat tim siber Dirkrimsus Polda Metro Jaya melakukan patroli siber yang merupakan tindak lanjut dari laporan warga. Dua tersangka diringkus di tempat berbeda. Hingga kini, tim masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk menahan dua tersangka dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mengecek gawai milik tersangka dengan menerapkan laboratorium forensik. Polisi akan memanggil AD untuk memastikan apakah pemeran di itu dirinya atau pemeran lain yang mirip dirinya.

Untuk mendapatkan video penuh, tersangka menawarkan paket, yakni paket VIP dengan tariff Rp 35.000 dan paket VVIP dengan harga Rp 100.000. Pembayaran dilakukan melalui transaksi digital. MRS diketahui sudah beroperasi sejak Desember 2023 sampai Juli 2024 dengan omzet bulanan Rp 2 juta. Adapun jumlah pelanggan yang telah mengikuti kanal Telegram milik MRS mencapai 212.843 pelanggan. Tersangka JE mengunggah konten video asusila yang diduga milik AD melalui akun X, yakni @Hwandongzhou. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka memiliki peran sebagai admin kanal Telegram. Ade khawatir jika kasus ini tidak dituntaskan segera, anak-anak bisa menjadi korban.

Ada ribuan pelanggan yang ada dalam Telegram tersebut. Tidak tertutup kemungkinan salah satu pelanggannya adalah anak-anak. Ade berharap masyarakat tidak ikut menyimpan atau menyebarkan konten pornografi tersebut. Sebab, jika itu dilakukan, mereka akan dijerat dengan UU Pornografi dan UU ITE. Dari hasil penelusuran, semua konten yang disebarkan oleh kedua tersangka masih bisa diakses hingga Minggu (4/8). Aktivitas jual beli konten pornografi yang kian marak menandakan tingginya konsumen yang ingin menikmati konten tersebut. ”Fenomena ini akhirnya dimanfaatkan oleh sindikat penyebar video porno untuk meraih keuntungan,” kata Kriminolog Universitas Muhammadiyah, Palembang, Sri Sulastri. (Yoga)

Eksodus dana dari Indonesia ke Singapura dinilai terkorelasi dengan aktivitas tindak pidana terutama di sektor keuangan, sehingga patut ditelusuri oleh pemangku kebijakan.Di antaranya adalah transaksi yang berkaitan dengan judi daring, hingga penyembunyian aset atau harta yang secara historis acapkali dilakukan oleh individu maupun korporasi. Pada saat bersamaan, Pemerintah Singapura tengah fokus melakukan pembenahan untuk membersihkan stigma negatif sebagai negara pusat pencucian uang. Aksi ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk mempererat koneksi dua negara dalam menangkal “transaksi hitam”. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pertumbuhan yang relatif baik di awal semester II/2024, dengan kenaikan 3,46% ke level 7.308,12 hingga penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Namun, pada Jumat pekan lalu, IHSG terkoreksi 0,24% akibat pelaku pasar merespons sentimen negatif dari kontraksi kinerja manufaktur dalam negeri yang telah berlangsung selama empat bulan berturut-turut. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan penurunan dari 54,2 pada Maret menjadi 49,3 pada Juli 2024, yang menjadi alarm bagi pemangku kepentingan industri.

Beragam masalah di sektor manufaktur, seperti penurunan produktivitas, infrastruktur yang tidak memadai, pungutan liar, dan memburuknya iklim usaha, memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Kontraksi ini berdampak luas pada sektor-sektor usaha lainnya, termasuk industri dasar kimia, barang konsumsi, ritel, transportasi, infrastruktur, dan konstruksi, yang sudah menunjukkan tanda-tanda tekanan ekonomi yang berkepanjangan.

Pelaku pasar juga menantikan rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk kuartal II/2024, di mana pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5%—5,2%. Namun, kekhawatiran terhadap transisi pemerintahan dan ketidakpastian global tetap membayangi. Pergerakan IHSG pun tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi global, terutama di Amerika Serikat, yang mengalami pelambatan dan berdampak negatif pada bursa Asia.

Dalam kondisi ini, pemerintah diharapkan segera melakukan pembenahan di sektor manufaktur yang merupakan salah satu motor utama penggerak ekonomi, meskipun situasi global yang tidak mudah menambah tantangan yang harus dihadapi.