Negara Rugi Rp 13 Miliar Per Bulan akibat Impor Ilegal
Praktik impor ilegal yang melibatkan delapan tersangka diungkap Polda Metro Jaya. Dari kasus ini, potensi kerugian negara Rp 13 miliar per bulan. Kasus impor ilegal ini juga terkait dengan kejahatan pemalsuan produk, kejahatan pangan, serta tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar di Jakarta, Selasa (6/8) mengatakan, penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu yang panjang, yakni Januari-Juli 2024. Delapan pelaku ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya berkebangsaan China, satu tersangka lainnya adalah eks-warga Nigeria yang baru dua tahun menjadi WNI. Para tersangka itu berperan sebagai importir, penyalur, produsen, sekaligus pihak yang memasarkan produk palsu.
Barang bukti berupa 395 bal pakaian bekas, 1.931 unit drone dan arloji pintar dari China, 930 kosmetik impor dari Nigeria dan China, 2.275 bungkus bakso, 540 botol minyak goreng palsu, serta 1.997 liter sabun dan kosmetik berbagai merek disita. Produk itu dibuat dan disimpan di kawasan Bekasi, serta disebarkan di wilayah Jabodetabek. Peredaran barang impor ilegal dan barang palsu tersebut merugikan banyak pihak. Negara, menurut Hendri, berpotensi dirugikan Rp 13 miliar per bulan. Adapun keuntungan yang didapat pelaku mencapai Rp 5,3 miliar per bulan. Praktik ini juga merugikan perusahaan yang produknya dipalsukan, serta masyarakat yang menggunakan produk palsu ini. (Yoga)
BRI Kembali Jadi Sponsor Utama Liga 1 2024-2025
Startegi Pemerintah Menurunkan Harga Obat
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan sejumlah strategi untuk membenahi masalah di industri kesehatan nasional, membangun kemandirian, sekaligus memangkas harga obat yang saat ini sangat mahal, 3,5 kali lipat dari negara-negara Asean lainnya. Strategi utama Kemenkes adalah membenahi tata kelola industri farmasi, mulai dari distribusi hingga biaya promosi obat. Strategi kedua mendorong pembangunan pabrik bahan baku obat di Tanah Air.
Ini penting, mengingat 90% bahan baku obat masih impor, sehingga menjadi salah satu faktor mahalnya harga obat. Ketiga, mencipatkan transparansi harga obat agar masyarakat tahu komponen apa saja yang membentuk harga. Adapun strategi lainnya adalah mendorong ekosistem industri kesehatan untuk konsolidasi, memperbaiki e-katalog, membentuk Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, membuat aturan yang menarik bagi swasta untuk berinvestasi di sektor ini, dan distribusi merata obat ke RS di setiap daerah. (Yetede)









