;

Akses Keadilan Bagi Warga Miskin

Yoga 07 Aug 2024 Kompas (H)

Akses keadilan bagi warga miskin tak hanya dihadapkan pada masalah keterbatasan anggaran, tapi juga jangkauan keadilan yang belum memadai akibat persebaran advokat yang tak kunjung merata. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah hingga desa dalam mendanai bantuan hukum, termasuk melibatkan kepala desa sebagai hakim juru damai. Hingga kini, sejumlah LBH di Indonesia masih menghadapi problem pendanaan untuk membiayai bantuan hokum bagi warga tak mampu yang didampingi. Berdasar data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, dana bantuan hukum dari pemerintah baru menjangkau 619 organisasi bantuan hokum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi di 279 kabupaten/kota.

”Kalau advokat di wilayah itu nggak ada, paralegalnya nggak ada, ya sudah. Orang digebukin sampai mati, dirampas lahannya, pasrah saja,” kata Isnur. YLBHI memiliki jaringan 20 LBH di sejumlah kota. Hakim juru damai Pemerintah, menurut Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana, telah menjalankan sejumlah terobosan sebagai jalan keluar dari keterbatasan bantuan hukum. BPHN menjalin kerja sama dengan Kemendes PDTT merevitalisasi eksistensi kepala desa sebagai hakim juru damai desa atau nonlitigation peacemaker. Melalui kebijakan restorative justice, kepala desa dapat mengerem agar tidak semua masalah masuk ke peradilan. Kepala desa berperan mempertahankan kondisi stabil, tenteram, dan bila ada masalah tetap dalam skala yang masih bisa dikendalikan. Contohnya, kasus perceraian. diwacanakan agar hal tersebut diselesaikan di tingkat RT, RW atau kepala desa sebelum masuk ke pengadilan. (Yoga)


Harapan Tinggi Emiten dalam Meningkatkan Ekspansi

Hairul Rizal 07 Aug 2024 Bisnis Indonesia (H)

Memasuki semester kedua tahun ini, sejumlah emiten gencar melakukan ekspansi seiring dengan alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex) yang masih sangat besar. Dengan modal belanja yang jumbo, harapannya emiten dapat mendorong kinerja secara jangka panjang. Dengan kocek besar tersebut, setidaknya kepercayaan pasar, baik sektor riil maupun pasar keuangan, bakal terungkit karena adanya potensi pertumbuhan korporasi di masa mendatang.

Tira Ardianti, Head of Investor Relations PT Astra International Tbk. (ASII), yang menjelaskan bahwa Grup Astra akan menggelontorkan capex dalam jumlah besar pada akhir tahun 2024, terutama untuk menunjang lini bisnis pertambangan dan alat berat PT United Tractors Tbk. (UNTR). Presiden Direktur Amman Mineral Internasional, Alexander Ramlie, juga menyoroti bahwa PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) mengalokasikan belanja modal sebesar US$2 miliar pada 2024 untuk berbagai proyek, termasuk smelter dan infrastruktur pendukung. Dari sektor telekomunikasi, Presiden Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengungkapkan bahwa perusahaan mengalokasikan Rp12 triliun pada 2024 untuk meningkatkan jaringan dan mendukung layanan data. Selain itu, Direktur Utama Blue Bird, Adrianto Djokosoetono, menyatakan bahwa perseroan menyiapkan belanja modal sebesar Rp2,5 triliun untuk peremajaan dan penambahan armada.

Secara keseluruhan, menurut Kiswoyo Adi Joe, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, besarnya alokasi belanja modal emiten untuk ekspansi memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, Fath Aliansyah Budiman, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, mencatat bahwa capex normalnya baru akan terefleksi terhadap kinerja emiten dalam beberapa tahun ke depan, sehingga fluktuasi pasar saat ini tidak akan memengaruhi rencana perusahaan.

Emiten Tetap Gencar Ekspansi di Tengah Ketidakpastian Global

Hairul Rizal 07 Aug 2024 Bisnis Indonesia

Sejumlah catatan penting mencuat di awal Agustus, mulai dari sinyal perlambatan ekonomi, penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 3,4% di awal pekan, hingga ancaman resesi di Amerika Serikat (AS) yang menguat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 sebesar 5,05%, turun dari 5,11% pada kuartal sebelumnya dan 5,17% pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah, melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menyebut capaian pertumbuhan ekonomi 5,05% pada kuartal kedua tahun ini masih sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah di kisaran 5,1%—5,2% sepanjang 2024.

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tekanan dari ketidakpastian ekonomi global, seperti ancaman resesi di AS dan penurunan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh di atas 5%. Hal ini didukung oleh beberapa indikator makroekonomi yang masih menunjukkan performa yang baik, seperti tren penguatan nilai tukar rupiah, penurunan inflasi yang terkendali, dan defisit APBN yang terjaga. Selain itu, optimisme terhadap pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran juga mendorong sejumlah emiten besar untuk terus melakukan ekspansi melalui penggunaan belanja modal (capex) pada semester kedua tahun ini. Ekspansi ini diharapkan dapat menjadi momentum pemulihan dan penguatan ekonomi domestik, serta memberikan sinyal positif kepada investor tentang prospek masa depan perusahaan.

Transformasi Digital : Bank Saqu Dorong Pertumbuhan Bisnis Signifikan

Hairul Rizal 07 Aug 2024 Bisnis Indonesia

Transformasi digital PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) menjadi Bank Saqu dengan fokus pada segmen produktif telah membawa pertumbuhan bisnis yang signifikan bagi perusahaan. Perseroan juga berencana melanjutkan inovasi dan memperluas layanan keuangan digital. Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta, Leo Koesmanto, menyatakan bahwa sebelum beralih menjadi bank digital, perseroan hanya memiliki 17.000 akun nasabah. Namun, kini Bank Saqu sudah memiliki lebih dari 1 juta nasabah. “Target nasabah akhir tahun sudah tercapai, satu juta tadi sudah sampai. Sekarang kita mungkin menambah sedikit saja. Kami fokus bukan ke jumlahnya, tetapi ke kualitasnya,” ujar Leo Koesmanto saat kunjungan ke Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (6/8).

Transformasi digital yang dilakukan oleh PT Bank Jasa Jakarta menjadi Bank Saqu telah berhasil meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan, dari 17.000 akun menjadi lebih dari 1 juta akun. Leo Koesmanto menegaskan bahwa fokus perusahaan kini lebih kepada meningkatkan kualitas layanan daripada hanya mengejar jumlah nasabah. Dengan dukungan dari pemegang saham utama, Astra Financial dan WeLab, Bank Saqu optimistis dapat memperluas pasar, terutama di segmen produktif seperti solopreneur. Bank Saqu juga terus berinovasi dengan menawarkan berbagai produk dan fitur keuangan digital, seperti BI-Fast Transfer, QRIS Payment, dan akan segera meluncurkan kartu debit, untuk menjawab kebutuhan nasabah di masa mendatang.

Tingginya Biaya Implementasi CCS/CCUS : Jadi Tantangan Pengurangan Emisi di Indonesia

Hairul Rizal 07 Aug 2024 Bisnis Indonesia

Besarnya biaya yang diperlukan untuk menerapkan teknologi carbon capture and storage/carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) menjadi tantangan utama dalam upaya mengurangi emisi di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa meski CCS/CCUS membuka peluang besar dalam bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon, tetapi persoalan biaya masih membayangi implementasinya di dalam negeri. "Rencana implementasi CCS/CCUS sekarang masih mahal, tetapi memang harus kami coba. Sesuatu kalau baru dicoba memang mahal," katanya, dikutip Selasa (6/8).

Teknologi CCS/CCUS di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon, tetapi biaya tinggi menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengakui bahwa meskipun proyek ini penting, implementasinya masih terkendala oleh biaya yang sangat besar, seperti yang terlihat dalam berbagai proyek CCS/CCUS yang sedang dikembangkan di seluruh Indonesia. Misalnya, proyek CCS di pemurnian gas alam di Gundih, Jawa Timur, membutuhkan investasi sebesar US$105 juta. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berharap proyek-proyek ini dapat menjadi hub CCS untuk kawasan barat, menunjukkan optimisme pemerintah meskipun dihadapkan dengan tantangan finansial yang signifikan.

Terpukul Berbagai Tekanan di Bulan Kemerdekaan

Hairul Rizal 07 Aug 2024 Kontan (H)

Bursa saham Indonesia seringkali punya cerita manis di bulan Agustus. Maklum, secara historis, setidaknya dalam 10 tahun terakhir Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih sering berada di zona hijau pada bulan ini. Namun, kali ini ceritanya bisa jadi berbeda. Indikasinya bisa dilihat dari keyakinan pelaku pasar terhadap IHSG yang tak sebaik bulan sebelumnya. Tengok saja Capital Sensitivity Analysis (CSA) Index bulan Agustus 2024 yang hanya di 55,8, turun dibanding posisi Juli 2024 yang di 61. Merujuk survei yang dilakukan CSA Institute dan Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) pada 12-30 Juli 2024, proyeksi IHSG di ujung Agustus ada di 7.251. Bulan lalu IHSG tutup di 7.255,76. Sebagai perbandingan, Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki melihat, rentang IHSG bakal lebar bulan ini, yakni di support 6.599 dan resistance 7.322. Sementara dari global, pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS) menambah ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi dan luar negeri.

Ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed pada September 2024 pun malah ditafsirkan secara negatif, mengingat pelemahan yang terjadi pada indeks saham utama. Herditya Wicaksana, Analis MNC Sekuritas juga menilai, tekanan dari eksternal yang dihadapi bursa saham lokal antara lain adalah munculnya kekhawatiran akan perlambatan ekonomi AS hingga ketidakpastian pemangkasan suku bunga The Fed. Faktor penekan lain ialah kenaikan suku bunga Jepang dan menguatnya nilai tukar yen terhadap dolar AS, hingga eskalasi geopolitik Timur Tengah. "Tambahan pekerjaan 114.000 walau di bawah konsensus, tidaklah buruk. Pun bila merunut ke belakang, bila hasil NFP tidak sesuai dengan konsensus, tidak terjadi yang namanya resesi, kok," kata Head of Research Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro kepada KONTAN. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro pun yakin, probabilitas resesi AS hanya 10% hingga 20%. "Memang masih kecil kemungkinannya. Potensi resesi bisa semakin besar kalau data-data mengenai perkembangan ekonomi AS semakin mengonfirmasi," tuturnya.

Menanti Insentif Pajak Penghasilan Karyawan

Hairul Rizal 07 Aug 2024 Kontan

Kalangan pengusaha dan pengamat ekonomi menyarankan pemerintah mengucurkan kembali insentif pajak penghasilan (PPh) karyawan. Langkah ini demi menjaga daya beli serta konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah, yang belakangan ini terus melemah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendesak pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah (DTP) hingga tahun depan. "Apakah itu besarannya (penghasilan) bisa di bawah Rp 7 juta per bulan, PPh-nya itu ditanggung pemerintah sehingga bisa menjadi stimulus," kata Bhima, Senin (5/8). Menurut dia, insentif PPh 21 DTP untuk karyawan dengan gaji maksimum Rp 7 juta per bulan diperlukan sebagai stimulus memperkuat konsumsi masyarakat. Asumsinya, jika pembayaran PPh 21 ditanggung pemerintah, maka gaji akan lebih besar dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lain maupun pembayaran cicilan rutin. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat juga mengusulkan pemerintah memberikan insentif tersebut. Namun, pemberiannya harus selektif dengan memprioritaskan sektor tertentu.

Misalnya, sektor riil seperti perdagangan, manufaktur dan properti. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan pemerintah perlu memberi keringanan pajak penghasilan bagi pekerja formal agar daya beli masyarakat naik. "Untuk pekerja diberikan kepada pekerja formal. Kalau untuk bisnis diberikan kepada sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja seperti industri manufaktur dan perdagangan," kata dia. Tidak semua pegawai bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah ini, alias dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang tercantum dalam PMK 44/2020 adalah pegawai yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta. Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan bahwa saat ini pemerintah belum berencana kembali memberikan insentif tersebut. "Belum ada diskusi tentang itu (insentif PPh 21 DTP)," kata dia, kemarin.

Laba Excl Melonjak 57,52% pada Semester I

Hairul Rizal 07 Aug 2024 Kontan
PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencetak pertumbuhan laba bersih hingga dua digit pada semester I-2024. Pertumbuhan laba EXCL sejalan dengan kenaikan pendapatannya. Melansir laporan keuangan Selasa (6/8), laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk EXCL mencapai Rp 1,03 triliun per Juni 2024. Nilai ini tumbuh 57,52% secara tahunan atau year on year (yoy) dari Rp 650,68 miliar. "Angka ini merupakan pencapaian tertinggi selama 10 tahun terakhir," kata Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini, Selasa (6/8). Dari sisi top line, EXCL mengantongi pendapatan sebesar Rp 17,05 triliun atau tumbuh 8,16% yoy pada periode JanuariJuni 2024. Sedangkan pada periode yang sama di 2023, pendapatan EXCL mencapai Rp 15,76 triliun. Misalnya, pos beban penjualan dan pemasaran turun dari Rp 4,47 triliun di semester I-2023 menjadi Rp 4,4 triliun. Dian bilang penurunan ini didorong oleh meningkatnya penggunaan aplikasi MyXL dan AXISnet. Per Juni 2024, pelanggan aktif aplikasi MyXL dan AXISnet mencapai 32,1 juta atau meningkat sebesar 5,1% yoy. Sementara, monthly active user (MAU) mencapai 110% sejak Desember 2021. Pada tahun ini, EXCL mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 8 triliun, terutama untuk meningkatan kualitas jaringan. Adapun pada semester I-2024, trafik XL Axiata tumbuh 13% yoy. Lalu, jaringan konvergensi EXCL menjangkau 104 kota/kabupaten dengan tingkat penetrasi konvergensi mencapai 81%. Dari sisi infrastruktur, EXCL total jumlah BTS EXCL per akhir Juni 2024 sebanyak 163.884 unit, termasuk 109.170 unit BTS 4G atau bertumbuh sebesar 8%.

Tekanan pada Sektor Semen Masih Terasa

Hairul Rizal 07 Aug 2024 Kontan

Kinerja emiten semen masih lesu. Sepanjang semester pertama tahun ini, pendapatan dan laba bersih emiten sektor ini masih turun, bahkan ada yang rugi. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) mencatat pendapatan Rp 16,41 triliun pada semester I-2024, turun 3,64% secara tahunan alias year on year (yoy). Laba bersih SMGR anjlok 42,11% yoy menjadi Rp 501,48 miliar. Penjualan semen domestik SMGR pada semester I-2024 menurun 1,5% yoy menjadi 14,01 juta ton. Pangsa pasar domestik menyusut 1,9 poin jadi 50%. Pesaingnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membukukan pendapatan sebesar Rp 8,12 triliun pada semester I-2024. Hanya naik tipis 1,9% yoy. Sedangkan laba bersihnya, turun 37,76% yoy menjadi Rp 434,71 miliar. Secara keseluruhan, volume penjualan semen domestik INTP tercatat 8,87 juta ton, tumbuh 808.000 ton atau 10% pada semester I-2024 berkat adanya tambahan volume dari PT Semen Grobogan. Hal ini membuat pangsa pasar INTP di dalam negeri berada di level 29,4%.

"INTP memiliki pangsa pasar di Jawa 37,7% dan luar Jawa 20,5%," ujar Sekretaris Perusahaan INTP Dani Handajani, Senin (5/8). Sedangkan PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 2,06 triliun di semester I-2024, turun 1,50% yoy. CMNT mencatat rugi bersih sebesar Rp 222,75 miliar. Penurunan ini disebabkan melemahnya kinerja di sektor semen Indonesia dan Vietnam. Perseroan akan mencari lebih banyak peluang mengembangkan bisnis di industri bangunan dan material, ujar manajemen CMNT, Selasa (6/8). Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, kinerja emiten semen masih stagnan di tengah kondisi oversupply. Penjualan ekspor juga bisa mengimbangi kelebihan suplai emiten semen. Nafan merekomendasikan accumulative buy untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing Rp 8.000 dan Rp 4.950 per saham. Sedangkan Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo menilai, pergerakan saham INTP ada di level support Rp 6.275 per saham dan resistance Rp 7.950 per saham. Rekomendasi speculative buy disematkan untuk saham INTP dengan target harga Rp 7.950 per saham.

Antisipasi Perlambatan Ekonomi

Hairul Rizal 06 Aug 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pertumbuhan ekonomi yang kurang trengginas pada kuartal II/2024, seiring lesunya kinerja konsumsi masyarakat dan aktivitas industri, memantik alarm pemerintah untuk kembali meramu formula pendongkrak produk domestik bruto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi pada kuartal II/2024 hanya tumbuh 5,05% year-on-year (YoY), lebih lambat dari kuartal I/2024 dan periode yang sama tahun lalu. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,93% YoY, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 5,23% YoY. Perlambatan konsumsi masyarakat ini menegaskan indeks keyakinan konsumen yang melemah selama dua bulan berturut-turut, yaitu pada Mei dan Juni 2024.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa perlambatan konsumsi rumah tangga sudah terlihat dari indeks penjualan riil yang hanya tumbuh 1,3% pada kuartal II/2024, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,61%. Faktor utama yang berkontribusi adalah kondisi pasar tenaga kerja yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menekankan perlunya stimulus yang ditargetkan kepada kelas menengah untuk mendorong konsumsi, terutama pada barang-barang tahan lama seperti hunian dan kendaraan bermotor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi perlambatan ini dengan mengatakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, kinerjanya masih dalam kategori baik. Namun, ia menyoroti perlunya perhatian pada konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Untuk mengatasi perlambatan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah akan menggenjot sektor konstruksi hingga UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memacu belanja pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2024 dan seterusnya.

Pilihan Editor