Kalangan pengusaha dan pengamat ekonomi menyarankan pemerintah mengucurkan kembali insentif pajak penghasilan (PPh) karyawan. Langkah ini demi menjaga daya beli serta konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah, yang belakangan ini terus melemah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendesak pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah (DTP) hingga tahun depan. "Apakah itu besarannya (penghasilan) bisa di bawah Rp 7 juta per bulan, PPh-nya itu ditanggung pemerintah sehingga bisa menjadi stimulus," kata Bhima, Senin (5/8). Menurut dia, insentif PPh 21 DTP untuk karyawan dengan gaji maksimum Rp 7 juta per bulan diperlukan sebagai stimulus memperkuat konsumsi masyarakat. Asumsinya, jika pembayaran PPh 21 ditanggung pemerintah, maka gaji akan lebih besar dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lain maupun pembayaran cicilan rutin. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat juga mengusulkan pemerintah memberikan insentif tersebut. Namun, pemberiannya harus selektif dengan memprioritaskan sektor tertentu.

Misalnya, sektor riil seperti perdagangan, manufaktur dan properti. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan pemerintah perlu memberi keringanan pajak penghasilan bagi pekerja formal agar daya beli masyarakat naik. "Untuk pekerja diberikan kepada pekerja formal. Kalau untuk bisnis diberikan kepada sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja seperti industri manufaktur dan perdagangan," kata dia. Tidak semua pegawai bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah ini, alias dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang tercantum dalam PMK 44/2020 adalah pegawai yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta. Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan bahwa saat ini pemerintah belum berencana kembali memberikan insentif tersebut. "Belum ada diskusi tentang itu (insentif PPh 21 DTP)," kata dia, kemarin.

Kinerja emiten semen masih lesu. Sepanjang semester pertama tahun ini, pendapatan dan laba bersih emiten sektor ini masih turun, bahkan ada yang rugi. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) mencatat pendapatan Rp 16,41 triliun pada semester I-2024, turun 3,64% secara tahunan alias year on year (yoy). Laba bersih SMGR anjlok 42,11% yoy menjadi Rp 501,48 miliar. Penjualan semen domestik SMGR pada semester I-2024 menurun 1,5% yoy menjadi 14,01 juta ton. Pangsa pasar domestik menyusut 1,9 poin jadi 50%. Pesaingnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membukukan pendapatan sebesar Rp 8,12 triliun pada semester I-2024. Hanya naik tipis 1,9% yoy. Sedangkan laba bersihnya, turun 37,76% yoy menjadi Rp 434,71 miliar. Secara keseluruhan, volume penjualan semen domestik INTP tercatat 8,87 juta ton, tumbuh 808.000 ton atau 10% pada semester I-2024 berkat adanya tambahan volume dari PT Semen Grobogan. Hal ini membuat pangsa pasar INTP di dalam negeri berada di level 29,4%.

"INTP memiliki pangsa pasar di Jawa 37,7% dan luar Jawa 20,5%," ujar Sekretaris Perusahaan INTP Dani Handajani, Senin (5/8). Sedangkan PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 2,06 triliun di semester I-2024, turun 1,50% yoy. CMNT mencatat rugi bersih sebesar Rp 222,75 miliar. Penurunan ini disebabkan melemahnya kinerja di sektor semen Indonesia dan Vietnam. Perseroan akan mencari lebih banyak peluang mengembangkan bisnis di industri bangunan dan material, ujar manajemen CMNT, Selasa (6/8). Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, kinerja emiten semen masih stagnan di tengah kondisi oversupply. Penjualan ekspor juga bisa mengimbangi kelebihan suplai emiten semen. Nafan merekomendasikan accumulative buy untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing Rp 8.000 dan Rp 4.950 per saham. Sedangkan Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo menilai, pergerakan saham INTP ada di level support Rp 6.275 per saham dan resistance Rp 7.950 per saham. Rekomendasi speculative buy disematkan untuk saham INTP dengan target harga Rp 7.950 per saham.

Pertumbuhan ekonomi yang kurang trengginas pada kuartal II/2024, seiring lesunya kinerja konsumsi masyarakat dan aktivitas industri, memantik alarm pemerintah untuk kembali meramu formula pendongkrak produk domestik bruto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi pada kuartal II/2024 hanya tumbuh 5,05% year-on-year (YoY), lebih lambat dari kuartal I/2024 dan periode yang sama tahun lalu. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,93% YoY, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 5,23% YoY. Perlambatan konsumsi masyarakat ini menegaskan indeks keyakinan konsumen yang melemah selama dua bulan berturut-turut, yaitu pada Mei dan Juni 2024.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa perlambatan konsumsi rumah tangga sudah terlihat dari indeks penjualan riil yang hanya tumbuh 1,3% pada kuartal II/2024, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,61%. Faktor utama yang berkontribusi adalah kondisi pasar tenaga kerja yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menekankan perlunya stimulus yang ditargetkan kepada kelas menengah untuk mendorong konsumsi, terutama pada barang-barang tahan lama seperti hunian dan kendaraan bermotor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi perlambatan ini dengan mengatakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, kinerjanya masih dalam kategori baik. Namun, ia menyoroti perlunya perhatian pada konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Untuk mengatasi perlambatan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah akan menggenjot sektor konstruksi hingga UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memacu belanja pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2024 dan seterusnya.

Pertumbuhan ekonomi mencatatkan laju perlambatan pada kuartal II/2024. Pelemahan daya beli ditambah dengan gejolak ekonomi dunia yang mengarah ke jurang resesi, bakal menjadi ancaman berganda bagi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 mencapai 5,05% secara year-on-year (YoY), namun laju ini lebih lambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Penurunan konsumsi rumah tangga, perlambatan investasi, dan penurunan konsumsi pemerintah menjadi faktor utama yang mempengaruhi perlambatan ini. Ekspor dan impor mengalami rebound, namun tetap rentan terhadap gejolak ekonomi global, terutama dengan situasi ekonomi di Amerika Serikat yang semakin tidak stabil. Pasar modal dunia, termasuk Indonesia, ikut terpengaruh dengan aksi jual besar-besaran, yang dipicu oleh keputusan Berkshire Hathaway Inc. untuk melepas hampir 50% saham Apple Inc., sebuah sinyal bahwa kondisi ekonomi AS sedang bermasalah.

Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan pasar domestik yang kuat dan menahan laju impor barang jadi, serta mendorong produksi dan konsumsi dalam negeri melalui kebijakan strategis. Fenomena global ini, meskipun berasal dari Amerika Serikat, diperkirakan akan membawa dampak signifikan pada perekonomian Indonesia.

Biaya tinggi yang diperlukan untuk menghadirkan bahan bakar minyak atau BBM berkualitas membuat pemerintah memutar otak agar bisa mendapatkan formula yang tidak membebani anggaran negara. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan bahwa pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyediakan produk yang lebih berkualitas, karena hal ini dapat membebani daya beli masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas BBM bersubsidi tanpa harus membebani anggaran negara, sehingga kualitas BBM dapat ditingkatkan secara bertahap tanpa menambah beban pada masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mencari formula campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi kandungan sulfur dalam BBM, khususnya untuk mencapai standar Euro-4 yang mengharuskan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa uji coba produk BBM baru dengan kandungan sulfur rendah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah Jawa bagian utara dan Jakarta.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics, Muhammad Andri Perdana, menyatakan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi menjadi salah satu cara efektif untuk menghadirkan BBM berkualitas tanpa membebani masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa ketiga skenario yang dipertimbangkan oleh pemerintah—baik pembatasan subsidi, kenaikan harga BBM, maupun peningkatan kualitas dengan menambah anggaran subsidi—masing-masing memiliki dampak yang harus diantisipasi dengan baik.

Produk premium hasil penghiliran sumber daya alam Indonesia menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor komoditas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengembangkan sumber daya alam melalui proses hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk yang berorientasi ekspor. Beberapa komoditas yang berpotensi menjadi andalan ekspor baru meliputi kopi, teh, buah, kakao, dan susu, yang diolah sesuai dengan standar kualitas terbaik agar dapat dipromosikan sebagai produk unggulan Indonesia.

Agus Gumiwang juga menekankan bahwa tren global saat ini bergerak menuju fase konsumen yang lebih fokus pada produk berkualitas tinggi dan diproses secara berkelanjutan dengan teknologi terkini. Contohnya, pada Specialty Coffee Expo di Amerika Serikat, 12 pelaku industri kopi specialty Indonesia berhasil mempromosikan produknya dengan potensi transaksi mencapai US$27,1 juta.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa untuk mendorong konsumsi dan permintaan pasar produk olahan makanan dan minuman premium, pihaknya mengadakan pertemuan bisnis "Specialty Indonesia" pada 5—8 Agustus 2024 di Jakarta. Acara ini diikuti oleh 44 perusahaan industri sektor makanan dan minuman, dengan tujuan mendorong perkembangan produk unggulan serta mempertemukan pelaku usaha dengan para pembeli dan menarik minat masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam substitusi impor, penguasaan pasar dalam negeri, pengembangan potensi ekspor, serta perkembangan produk specialty .

Bursa sejumlah negara anjlok pada perdagangan Senin (5/8). Uang kripto pun tidak selamat dari guncangan global ini. Dampaknya, desakan penurunan suku bunga bank sentral semakin menggema. Harga bitcoin terkoreksi 15 % dan ethereum terpangkas 22 %. Mata uang kripto lain juga terpantau turun, seperti solana yang terpangkas 18 %. Sementara BNB turun 19 %. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup turun 3,4 %. Nikkei Jepang anjlok 12,4 % karena kehilangan 4.451 poin. Terakhir kali kinerja Nikkei seburuk itu tercatat pada 19 Oktober 1987, yang dikenal sebagai ”Black Monday” dan bursa di sejumlah negara anjlok. Kini, bursa sejumlah negara terkoreksi habis-habisan.

Taiex Taiwan merosot 8,4 %, penurunan terburuk dalam 57 tahun terakhir. Sementara Kospi Korsel ditutup turun 8,8 %. Otoritas bursa Korsel dan Jepang memutuskan penundaan perdagangan akibat perkembangan perdagangan itu, untuk mencegah kepanikan berlanjut gara-gara indeks terus merosot. Bursa Hong Kong, Hang Seng, dan China, Shanghai Composite, lebih lega karena hanya turun masing-masing 2,3 % dan 1,3 %. Indeks Australia, S&P/ASX 200, kehilangan 3,7 %. Kondisi Eropa juga tidak baik. DAX Jerman, CAC Perancis, FTSE Inggris, dan IBEX Spanyol terkoreksi lebih dari 3 %. Europe 600, indeks bursa gabungan Eropa, terkoreksi 3,11 %. Indeks bursa berjangka AS pada Senin mencatat penurunan. DOW turun 800 poin atau 2 %. S&P 500 terpangkas 2,9 %.

Nasdaq anjlok 4,2 %. Dalam pembukaan perdagangan Senin, DOW langsung terpangkas 1.072 poin atau 2,7 %. Sementara S&P 500 terkoreksi 4,1 % dan Nasdaq merosot 6,3 %. Sementara itu, CBOE Volatility Index yang memantau tingkat gejolak bursa AS mencapai 55 poin. Terakhir kali indeks itu melewati 50 poin ter catat pada awal pandemi. Pialang dan investor cemas kenaikan bunga akan membuat yen menguat terhadap dollar dan mata uang lain. Penguatan yen mengurangi pendapatan eksportir, emiten utama Nikkei. Toyota dan Subaru merupakan raksasa otomotif sekaligus di Nikkei. Emiten otomotif mengandalkan hasil ekspor sebagai pendapatan mereka. Penguatan yen berarti pengurangan keuntungan eksportir. Jika kurs naik 1 yen, keuntungan terkoreksi sampai 10 miliar yen. (Yoga)

Alokasi dana bantuan hukum dari pemerintah belum menjawab kebutuhan masyarakat, karena masyarakat tak hanya membutuhkan bantuan hukum saat beperkara di pengadilan, tetapi juga saat berhadapan dengan kebijakan pemerintah dan pemilik modal, seperti konflik agraria. Hingga kini, alokasi anggaran untuk litigasi terkait proses di pengadilan memperoleh porsi lebih besar dibanding nonlitigasi yang terkait persoalan struktural, seperti konflik agraria. LBH Bandar Lampung yang masuk kategori C karena dijalankan tiga pengacara dan tiga paralegal/staf, misalnya, hanya memperoleh dana bantuan hukum untuk 10 litigasi dan tiga program nonlitigasi. Berdasarkan ketentuan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, dana bantuan hukum litigasi terbatas Rp 8 juta dan nonlitigasi Rp 10 juta per perkara hingga proses hukum tuntas. Padahal, penanganan perkara di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap, ataupun konflik agraria, bisa bertahun-tahun.

Beberapa tahun terakhir, LBH Bandar Lampung memperoleh dana bantuan hokum dari BPHN sebesar Rp 80 juta setiap tahun, dengan Rp 10 juta di antaranya untuk nonlitigasi. Kondisi itu membuat LBH Bandar terpaksa menggunakan anggaran litigasi untuk menangani 80 bantuan hukum nonlitigasi. Menurut Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi, pekan lalu, dana sebesar itudapat digunakan untuk 40.000 penerima manfaat. Selain itu, menurut Sumaindra, dana bantuan hukum yang diperoleh juga digunakan untuk membiayai operasionalisasi kantor, seperti membayar iuran listrik dan air. ”Advokat kami tidak ada yang digaji (karena dana terbatas),” ujarnya.

Besarnya kebutuhan warga akan bantuan hukum terekam dalam survei Litbang Kompas 22-24 Juli 2024. Setidaknya 62,2 % publik membutuhkan bantuan hukum. Namun, baru 12 % yang merasakan bantuan hukum gratis tersebut. Keterbatasan juga membuat LBH Bandung, Jabar, membatasi 9-11 layanan bantuan hukum litigasi dan delapan program nonlitigasi dari 100 permohonan yang masuk, karena LBH Bandung termasuk kategori C. Heri Pramono, pengacara LBH Bandung, mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan LBH, tiap-tiap pengacara menyisihkan honor yang diperoleh jika diminta menjadi pembicara di seminar. Dari situ, LBH Bandung masih bisa membayar gaji pengacaranya meski di bawah upah minimum Kota Bandung yang besarnya Rp 4,2 juta. (Yoga)

Negara maju adalah negara yang memanjakan warganya dengan layanan transportasi public memadai. Indonesia perlu berlari lebih kencang. Hingga pertengahan tahun ini, BPS DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah pengguna angkutan umum. Penumpang MRT Jakarta pada Juni 2024 mencapai 3.474.541 orang. Pada bulan yang sama, pengguna LRT Jakarta 102.707 orang dan 31.617.767 orang naik Transjakarta. Dibanding Juni 2023, kenaikan jumlah pengguna tiga moda transportasi publik massal yang dikelola Pemprov DKI Jakarta tersebut masing-masing 28,22 %, 22,26 % dan 42,01 %. Data BPS itu mengembuskan angin positif dalam upaya pembangunan layanan angkutan umum tidak hanya di Jakarta, tetapi juga secara nasional.

Jakarta membuktikan, kota di Indonesia mampu menyediakan angkutan umum massal yang terintegrasi, murah, dan cakupannya cukup luas. Ketersambungan layanan tidak sebatas antarmoda yang dikelola DKI Jakarta, tapi juga dengan KRL Jabodetabek dan LRT Jabodebek yang dikelola pemerintah pusat. Pembangunan dan perbaikan trotoar hingga fasilitas khusus, seperti halte integrasi Blok M dan Transport Hub Simpang Temu Dukuh Atas, memudahkan warga berganti moda. Keberadaan mikrotrans Jaklingko yang dikelola Pemprov DKI dan berfungsi sebagai angkutan pengumpan yang bisa diakses gratis makin memuluskan integrasi antarmoda.

Soal tarif, DKI Jakarta telah memberlakukan tarif terintegrasi multimoda LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta Rp 10.000 per 180 menit per penumpang. Tarif murah diimbangi layanan mencakup 87 % kawasan menjadi daya tarik utama penggunaan transportasi umum di Jakarta. Kemacetan masih terjadi karena angkutan umum yang cukup ideal baru tersedia di Jakarta, sementara di kawasan sekitarnya masih sangat terbatas. Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023 menunjukkan, ada 14,9 % penduduk komuter dari 29,6 juta penduduk Jabodetabek. Sebanyak 79 persen penduduk komuter masih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. PR yang harus dituntaskan kalau tidak ingin terus berkubang sebagai negara berkembang dan kurang sejahtera. (Yoga)