Industri kesehatan menjadi bagian penting untuk mengiringi Indonesia meraih cita-cita menuju Indonesia Emas. Industri farmasi sebagai bagian dari industri kesehatan, memainkan peran kunci dalam memastikan ketersediaan dan aksebilitas obat-obat bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi  dan inovasi yang didukung oleh SDM mumpuni serta  ditopang regulasi pemerintah menjadi bagian penting untuk mencapai kemandirian dalam industri farmasi nasional.

Tercatat nilai pasar farmasi Indonesia pada 2022 mencapai Rp 127 triliun hingga Rp 130 triliun. Namun, dari 10 produk biologi dengan konsumsi terbesar, hanya empat produk yang dapat diproduksi di dalam negeri. Mengutip data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor farmasi terhadap PDB meningkat setiap tahunnya, mencapai 1,6% pada tahun 2020. Sementara data, Kementerian Perindustrian menyebut sektor farmasi menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja langsung pada tahun 2022, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5%. (Yetede)

Sidang kabinet perdana di IKN akan digelar pada Senin (12/08/2024) mendatang dengan agenda utama  evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan transisi  ke pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto. Semua menteri anggota Kabinet Indonesia Maju (KIM) bakal diundang untuk hadir dalam sidang yang bersifat paripurna tersebut. "Kan sidang kabinet itu perencanaan tahun depan, evaluasi tahun ini. Apalagi ini di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi, kemudian transisi ke Presiden (Terpilih) Prabowo Subianto. Sekitar-sekitar gitulah," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Sekretariat Negara. Karena sidang kabinet tersebut bersifat paripurna, lanjut Praktikno, maka pembahasannya pun akan lebih bersifat umum. "Jadi seperti pada sidang kabinet di sana, semua menteri diundang hadir," kata mantan rektor UGM tersebut. (Yetede)

OJK pada semester I-2024 mencatatkan adanya perbaikan kualitas kredit industri perbankan. Tercermin dari rasio kredit bermasalah (non preforming loan/NPL) yang mengalami perbaikan di paruh pertama tahun ini, perbaikan kualitas didukung dari strategi menghapus buku oleh bank-bank besar. Adapun, NPL gross perbankan nasional per Juni 2024 berada d level 2,26%, menurun dibandingkan posisi Juni 2023 di level 2,44%. Bahkan apabila dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 2,34% juga mengalami perbaikan. Berikutnya, NPL net per Juni 2024 di level 0,78% membaik dari bulan sebelumnya sebesar 0,79%, namun masih naik dibandingkan dengan Juni 2023 sebesar 0,7%. Berdasarkan presentasi keuangan, PT Bank Mandiri (persero) Tbk juga mengalami kualitas perbaikan. (Yetede)

Raksasa beton Asia dikabarkan berminat kencang untuk berinvestasi di PT Wijaya Beton Tbk (WTON) alias Wika Beton. Kajian mengenai aksi korporasi ini sudah mencapai 60% dan tinggal meminta persetujuan Kementerian BUMN. Investor kakap itu berencana membenamkan modalnya ke Wika Beton melalui dua opsi. Pilihan pertama dengan melakukan  investasi langsung melalui pembelian saham WTON. Opsi kedua, dengan membentuk perusahaan patungan (JV) Sebagai tahap awal, baik manajemen WTON maupun pemodal asing tersebut sudah mempresentasikan rencana besar ini kepada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) selaku induk dengan progres terkini mencapai 50-60% menuju final. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertanyakan transparansi  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penumpukan 26.415 kontainer. Data yang diberikan hanya berisi 12.994 kontainer atau 49,2% dari total peti kemas yang bertahan. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan, pihaknya secara resmi telah menerima surat balasan yang berisi penjelasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait isi kontainer pada 2 Agustus. Di surat tersebut, Bea Cukai menyebutkan ada 26.415 kontainer. Mereka mengelompokkannya berdasarkan Board Economic Category (BEC). Rinciannya, ada bahan baku penolong dengan sejumlah kontainer sebanyak 21.166, barang konsumsi 3.356, dan barang modal 1.893. "Kami menyatakan belum transparan. Maka kami minta Menkeu lebih aktiflah. Padahal Bu Menterikan ekonom hebat, sudah tahu data yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tepat. Ini harus berdasarkan data yang akurat, cepat," ucap Febri. (Yetede)

Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia turun signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat melemahnya daya beli masyarakat dan minimnya kebijakan pemerintah yang pro kepada kelas menengah. Dampaknya mulai terasa pada kondisi perekonomian nasional dan perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi keresahan sosial. Berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS yang diolah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) jumlah kelas menengah Indonesia menurun sejak tahun 2018. Pada 2018, kelas menengah di Indonesia berjumlah 60 juta orang atau 23 % dari total populasi.

Berdasar data Susenas 2023, jumlah kelas menengah di Indonesia turun menjadi 52 juta orang atau 18,8 % dari total populasi. Dalam lima tahun, 8,5 juta orang yang ”turun kelas” dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan. Hal itu terlihat dari proporsi penduduk calon kelas menengah yang meningkat dari 49,6 % pada 2018 menjadi 53,4 % atau 144 juta orang pada 2023. Sementara, proporsi kelompok masyarakat rentan meningkat dari 18,9 % pada 2018 menjadi 20,3 % pada 2023. ”Ini mengindikasikan pergeseran dari individu yang sebelumnya kelas menengah menjadi calon kelas menengah, bahkan rentan,” kata peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Selasa (6/8).

Menurut Riefky, turunnya populasi kelas menengah disebabkan pelemahan daya beli kelompok tersebut, terlihat dari data Susenas BPS yang menunjukkan bahwa kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah mengalami penurunan tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita terparah di antara kelas ekonomi lain. Daya beli kelas menengah yang melemah itu dipicu pandemi Covid-19. Namun, pada dasarnya, kelas menengah Indonesia sudah rentan karena memiliki pekerjaan tidak layak dengan upah rendah yang cenderung stagnan dan minim kepastian kerja. ”Kalau tidak segera diatasi, calon kelas menengah dan kelas menengah berisiko tinggi terus-menerus mendapat penghasilan yang rendah dan kualitas pekerjaan yang buruk di masa depan,” ujar Riefky. (Yoga)

Anggaran upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, 7 Agustus 2024 akan membengkak, karena upacara HUT Ke-79 RI digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan IKN. Selain itu, ada kendala keterbatasan sarana transportasi terkait pelaksanaan peringatan proklamasi di IKN. ”Ya, karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat (IKN dan Jakarta). Tentu anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tapi tidak signifikan,” ujar Mensetneg Pratikno di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (6/8). Pratikno menuturkan, seluruh biaya penyelenggaraan upacaradi IKN dan Istana Merdeka dibiayai negara.

Ketika ditanya berapa kali kenaikan jumlah anggaran upacara dibanding tahun lalu, Pratikno menjawab, ”Aduh, mungkin Pak Kasetpres (Kepala Sekretariat Presiden) yang lebih tahu.” Terkait sewa mobil pejabat selama upacara di IKN yang dikabarkan mencapai Rp 25 juta per unit per hari, Pratikno menegaskan bahwa infrastruktur IKN memang masih terbatas. ”Infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas. Dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas. Jalan tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum jadi. Jalan tol dan bandara ini diperkirakan jadi akhir Agustus, awal September,” tutur Pratikno.

Seperti dilaporkan Kompas TV, Senin (5/8), Kemensetneg telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kaltim untuk pengadaan 1.000 mobil untuk memfasilitasi pergerakan tamu negara dan VVIP selama perayaan HUT Ke-79 RI di IKN. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asperda Kaltim Damun Kiswanto menyatakan, Kemensetneg telah membayar uang muka 50 % dari nilai kontrak untuk pengadaan mobil tersebut. Permintaan ini menghadapi tantangan karena keterbatasan mobil rental di wilayah Kaltim. Untuk mengatasi hal ini, DPD Asperda Kaltim berkoordinasi dengan DPP Asperda Indonesia untuk mendatangkan kendaraan tambahan dari sejumlah daerah di Indonesia. (Yoga)

Lesunya konsumsi dalam negeri menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pelemahan daya beli masyarakat masih membayangi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2024, berdasarkan rilis BPS, tercatat 5,05 % (yoy), melambat dibanding triwulan I-2024 di 5,11 %. Konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan yang menyumbang 55 % PDB, masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tetapi daya ungkitnya melemah. Konsumsi rumah tangga triwulan II-2024 melambat dibanding periode yang sama tahun 2023 dan 2022. Tiga triwulan terakhir pertumbuhan konsumsi selalu di bawah 5 %.

Walau menurut BPS penurunan konsumsi tersebut lebih disebabkan penurunan konsumsi pakaian dan transportasi akibat pergeseran momentum Ramadhan 2024, sinyalemen pelemahan daya beli masyarakat sulit dibantah. Terutama di tengah laju inflasi pangan yang jauh melampaui kenaikan pendapatan masyarakat. Meningkatnya porsi konsumsi makanan dalam total pengeluaran enam bulan terakhir adalah bukti nyata tergerusnya daya beli kelompok menengah bawah. Penurunan daya beli juga tercermin dari penurunan penjualan kendaraan bermotor dan meningkatnya kredit bermasalah perbankan untuk kredit pemilikan rumah.

Deflasi yang terjadi tiga bulan berturut-turut (Mei-Juli), menurut para pengamat, juga menggambarkan pelemahan daya beli kelas menengah yang memicu penurunan permintaan di tengah perlambatan ekonomi dan kebijakan moneter yang ketat. Sebaliknya, BPS melihat deflasi tersebut lebih dipicu melimpahnya suplai di pasar, khususnya untuk bahan makanan bergejolak (volatile food). Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi juga berdampak pada konsumsi. Sejumlah pejabat pemerintah mengaitkan penurunan konsumsi dengan perilaku kelas menengah yang mengalihkan belanja mereka ke menabung atau berinvestasi. Namun, data Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan tabungan kelas menengah justru menyusut. Artinya, tabungan justru tergerus untuk konsumsi. (Yoga)