Meski mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5%, namun kinerja perekonomian Indonesia kuartal II-2024 dinilai menyimpan masalah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi kuartal II tersebut menyimpang dari pola pertumbuhan ekonomi kuartal II sebelum-sebelumnya yang selalu diatas kuartal I. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 tercatat 5,05%, lebih rendah dari kuartal I-2024 yang berada di level 5,11%. Sementara pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,46% atau lebih tinggi dari kuartal I yang hanya sebesar 5,02%. Sedangkan tahun lalu, pertumbuhan ekonomi kuartal II tercatat 5,17% atau di atas kuartal I yang hanya sebesar 5,04%. Kondisi tersebut harus mulai diwaspadai, lantaran menunjukkan indikasi bahwa  perekonomian Indonesia tengah berada dalam kondisi yang kurang bergairah. "Kita harus melihat perkembangan bulan Agustus dan September 2024, jika kondisinya masih kurang bergairah dipastikan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2024 akan menurun kembali," ujar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. (Yetede)

Pada paruh pertama tahun ini, industri perbankan mengalami penyusutan di sisi profitabilitas. Hal ini sejalan dengan tren suku bunga tinggi namun tidak diimbangi dengan kenaikan suku bunga kredit. Merujuk data OJK, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan nasional per Juni 2024 berada di level 4,57%, angka ini menyusut dibandingkan  posisi Juni 2024 2023 yang sebesar 4,8%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa secara umum rerata tertimbang suku bunga  dana pihak ketiga (DPK) dalam tren meningkat sejalan dengan naiknya suku bunga acuan selama setahun terakhir. "Di sisi lain, pergerakan rerata secara suku  bunga kredit cenderung flat, dengan suku bunga kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumtif (KK) menurun dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan prioritas bank untuk tetap menjaga kualitas kreditnya meskinpun NIM menjadi turun," ujar Dian. (Yetede)

Kalangan investor tetap menjadikan pasar modal sebagai pilihan investasi dalam jangka panjang. Koreksi tajam indeks harga saham gabungan (IHSG)  hingga 3,4% ke level 7.059 pada Senin (5/8/2024) juga diyakini hanya bersifat sementara, dengan potensi rebound masih terbuka lebar. Optimisme investor terhadap pasar modal Indonesia ditunjukkan dari hasil Capital Sensitif Analysis Index (CSA Index) yang dirilis Senin (5/8/2024). CSA Index merupakan indikator yang didasarkan pada survei dan pandangan pelaku pasar akan kinerja IHSG dan sektor yang menggambarkan keyakinan dan pandangan para pelaku pasar dan analis terhadap kinerja IHSG di masa mendatang. CSA Index dikompilasi oleh CSA Institute bekerja sama dengan Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dari respon kusioner yang dikirimkan ke seluruh anggota AAEI dan alumi dari CSA Institute. Kemudian hasil diverifikasi untuk memastikan objektivitas dan validasi dari respon yang dikirim. (Yetede)

PT Indo Agro Plus (IAP) tahun ini bersiap melakukan operasional produksi pabrik kentang goreng beku (frozen french fries) miliknya yang berlokasi di Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. IAP merupakan holding company yang bakal mengoperasikan pabrik kentang goreng beku pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, yang menggunakan bahan baku lokal. "Tidak cuma di Indonesia, IAP merupakan pionir dan satu-satunya pabrik kentang beku di Asia Tenggara yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Mulai dari pembenihan, penanaman, sampai pengolahan kentang  hasil panen menjadi kentang goreng beku semua kami lakukan di Indonesia," kata Direktur Utama IAP Abdul Kadir Assegaf. "Bayangkan, saat ini, gerai-gerai makanan waralaba yang menyajikan  kentang goreng juga masih 100% impor. Mudah-mudahan, kedepan, ketergantungan impor ini bisa berkurang dengan produksinya pabrik kami," ujar Abdul lagi. (Yetede)

Industri makanan dan Minuman (Mamin) berperan penting menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri ini mampu menyumbang devisa negara  dengan nilai ekspor USS$ 14,73 miliar atau sekitar Rpo 237,15 triliun (kurs Rp 16.100) pada periode Januari- Mei 2024, sementara impor sebesar US$ 7,27 miliar. Menteri perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sektor industri mamin masih melanjutkan surplus neraca dagang sebesar US$ 7,46 miliar. Kontribusi industri Mamin pada kuartal I-2024 mencapai 39,91% terhadap PDB industri non-migas, dan 6,97% terhadap PDB internasional. Industri mamin pada kuartal I-2024 dapat tumbuh 5,87% (year on year), meneruskan konsistensi pertumbuhan positif selama  ini. Investasi di sektor ini juga semakin tumbuh dan diminati oleh investor. (Yetede)

Negara menjamin tersedianya pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan melalui LBH. Ironisnya, jaminan yang diatur UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum itu harus ikut ditanggung oleh pemberi bantuan hukum karena terbatasnya anggaran bantuan hukum dari negara. Berbelitnya prosedur untuk memperoleh anggaran negara membuat para pemberi bantuan hokum kerap kali harus membiayai dulu perkara kliennya. Heri Pramono, pengacara LBH Bandung, selalu nombok hingga Rp 20 juta untuk satu perkara yang ditangani, seperti dalam kasus kriminalisasi buruh di Kota Bandung. Kekurangan biaya kemudian ia coba penuhi dari menyisihkan honornya sebagai pembicara di berbagai seminar.

”Uang honor dari seminar saya pakai untuk biaya perkara klien,” ucapnya, pekan lalu. Heri harus nombok karena dana penanganan satu perkara litigasi yang disediakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham terbatas Rp 8 juta. Dana itu untuk membiayai penyidikan, sidang tingkat pertama, hingga peninjauan kembali di MA. Padahal, biaya penanganan satu perkara bisa menghabiskan Rp 30 juta-Rp 50 juta karena sebagian besar untuk membiayai transportasi hingga honor saksi, mengingat klien yang didampingi adalah warga tidak mampu. Akibatnya, setahun, LBH Bandung hanya bisa menangani 9-11 perkara.

Padahal, mengacu data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, selama 2023 terdapat 435.085 perkara kriminal dengan jumlah perkara terbanyak pencurian biasa hingga penipuan. Jika dirata-rata, terdapat sekitar 11.000 perkara di setiap provinsi. Tak heran, kehadiran layanan hukum gratis bagi warga miskin yang dijamin negara belum sepenuhnya dirasakan. Hal itu pun terpotret dari jajak pendapat Litbang Kompas, 22-24 Juli 2024, yakni enam dari 10 responden tidak mengetahui sama sekali ada bantuan hukum yang bisa diakses gratis. Dari empat responden lainnya, tiga di antaranya tidak tahu cara untuk mengaksesnya.

Bahkan, menurut Deolipa Yumara, advokat yang pernah mendampingi Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, hingga beberapa tahun lalu, ada banyak tersangka di kepolisian yang tak didampingi pengacara saat diperiksa. Untuk menjangkau pendanaan perkara warga miskin dari BPHN, Vazza Muyassir (28), pengacara di Yayasan LBH dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) cabang Jakpus, mengaku, hal itu dilakukan dengan cara klaim. Setelah mendampingi klien, diajukan proposal kepada Kemenkumham dengan disertai dokumen yang lengkap. ”Namun, pencairan biaya hukum itu pun tidak bisa cepat,” ujar Vazza. (Yoga)

Ardi Satriadi dan Muhammad Arif Ridho Tawakal, Jumat (26/7) dari kantor LBH Bandar Lampung, Lampung mengenang perjalanan menemui klien mereka di Pesawaran, Lampung, yang dibiayai uang Rp 10.000 dan menjual 3,5 kg gula pasir yang ada di kantor. ”Gula itu kami ambil dari kulkas di kantor,” ucap Ardi. Ardi dan Arif mengungkapkan, peristiwa itu terjadi saat mendampingi warga Pesawaran yang tengah mengajukan kemitraan konservasi kehutanan sosial, akhir Desember 2022. Agenda tersebut sudah direncanakan jauh hari. Namun, uang mereka di kantong saat itu tinggal Rp 10.000. Tak cukup untuk perjalanan menuju Pesawaran, 25 km dari kantor LBH Bandar Lampung.

”Tak mungkin dibatalin, karena masalah uang,” kenang Ardi. Ide pun melintas di pikiran keduanya, yakni menjual persediaan gula pasir di kulkas kantor seberat 3,5 kg. ”Di kantor, gula pasti banyak, hasil pemberian petani (klien yang didampingi). Sementara di kantor jarang ada yang ngopi pakai gula karena ngopi-nya pahit,” kata Ardi. Bermodal uang Rp 10.000 dan 3,5 kg gula pasir, pergilah Ardi dan Arif naik sepeda motor tahun 1995, tanpa lampu dan rem yang memadai, menuju Pesawaran. Sepeda motor itu yang selama ini mereka andalkan untuk berkeliling dari satu kabupaten ke kabupaten lain di Lampung, melakukan kerja pendampingan ke warga yang menjadi klien LBH Bandar Lampung.

Di tengah perjalanan keduanya menjual 3,5 kg gula pasir ke sebuah warung seharga Rp 28.000. ”Itu lebih rendah daripada harga normal. Tapi, daripada enggak ada yang mau, malah enggak jalan,” kata Arif. Uang Rp 28.000 itu kemudian digunakan untuk membeli bensin seharga Rp 15.000 dan sebungkus rokok. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengungkapkan, LBH yang dipimpinnya memang tidak memiliki anggaran memadai. Dana pendampingan hokum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkumham, sebesar Rp 80 juta per tahun, hanya cukup untuk membiayai operasional kantor, seperti membayar tagihan listrik, air, internet, dan ATK. Karena itu, pengacara dan staf LBH Bandar Lampung tak ada yang digaji reguler. Hanya sesekali mereka diberi honor Rp 600.000 hingga Rp 700.000, dengan catatan kantor memiliki dana. (Yoga)

Kebijakan pemerintah di sektor perdagangan membingungkan, dampaknya memicu pengangguran dan masalah sosial. Kinerja industri manufaktur dalam negeri pada Juli 2024 melambat hingga merosot ke zona kontraksi. Anjloknya kinerja manufaktur di tengah permintaan global yang sedang lesu itu diperparah kebijakan pemerintah yang justru merelaksasi impor. Kebijakan impor yang lebih suportif bagi industri dalam negeri pun dinanti. Performa industri manufaktur pada Juli 2024 ini merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Manager’s Index/PMI) yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan posisi Indonesia ada di level 49,3 atau masuk ke zona kontraksi di bawah level 50 (Kompas.id, 3/8/2024).

Kondisi itu sangat mengejutkan karena indeks selalu di atas 50 yang berarti manufaktur selalu ekspansif. Penyebab penurunan indeks adalah pasar global yang sedang menurun, diperparah keran impor yang dibuka untuk beberapa komoditas hingga memukul industri dalam negeri. Salah satunya, para penjual pakaian bekas kembali muncul tak hanya di pasar nyata, tapi juga di media sosial. Unjuk rasa berulang kali dari kalangan pekerja cukup menunjukkan kelesuan industri manufaktur karena pesanan terus menurun. Dalam jangka panjang, mereka akan terdampak dan kemungkinan mengalami PHK. Situasi ini sangat meresahkan karena manufaktur masih diandalkan menampung banyak tenaga kerja, yaitu 14 %.

Ketika manufaktur terganggu, kemampuan mereka menyerap tenaga kerja akan menurun hingga memunculkan masalah sosial. Karena itu, pemerintah perlu mengorkestrasi berbagai kebijakan agar tidak merugikan salah satu sektor. Pemerintahan yang tinggal tiga bulan tak bisa jadi alasan untuk tidak melakukan harmonisasi kebijakan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Di sisi lain, kemungkinan ada pihak yang bermain dalam kebijakan merelaksasi impor beberapa komoditas yang merugikan itu perlu diinvestigasi secara mendalam, karena kebijakan impor mudah sekali ditumpangi kepentingan tertentu. (Yoga)

Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi dan Ditjen Perhubungan Udara bersama pemangku kepentingan mengkaji harga tiket pesawat. Merespons keluhan terhadap harga akhir yang dibayar konsumen, pemerintah akhirnya meninjau beragam komponen dalam tiket pesawat. Komponen harga tiket mencakup tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan. Ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang ditawarkan pemerintah guna menekan harga tiket pesawat. ”Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya Kementerian Perhubungan sendiri,” kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan, di Jakarta, Jumat (2/8).

Rekomendasi jangka pendek mengacu komponen yang dapat dikendalikan pemerintah. Pertama, ada insentif fiskal yang dapat diberikan terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi penyedia jasa bandara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U). Insentif terhadap biaya penanganan lapangan, dan subsidi atau insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya BBM dan pajak biaya suku cadang pemeliharaan. Kedua, Kemenhub mengusulkan penghapusan pajak tiket pesawat, agar tercipta kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lain yang tak dikenai pajak berdasarkan Permenkeu No 80/PMK.03/2012.

Regulasi itu mengacu pada jasa angkutan umum di darat dan air yang tak dikenai PPN. Terkait avtur, konstanta dalam formula penghitungan bahan bakar itu perlu dihapuskan. Ada usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengajukan sistem multiprovider (tak monopoli) pada suplai avtur. Kemenhub telah menyurati Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berisi saran dan pertimbangan tentang beberapa penyedia BBM penerbangan. ”Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli dan mendorong implementasi multiprovider BBM penerbangan di bandara sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif,” kata Robby.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) Alvin Lie mengatakan, insentif untuk beragam komponen biaya harus memiliki payung hukum, minimal peraturan menteri. Sehubungan dengan kajian pemerintah guna menurunkan harga tiket, perlu ditekankan bahwa besaran akhir yang dibayarkan penumpang bukan murni pendapatan yang masuk ke kantong maskapai penerbangan. Sebab, komponen untuk maskapai tetap sama, tapi harga akhir yang dibayar konsumen akan turun. Alvin mengatakan, setidaknya 66 juta tiket domestik terjual pada 2023. Bila rerata harga setiap tiket Rp 1 juta, nilai tiket mencapai Rp 66 triliun. Dengan pengenaan PPN 11 %, terkumpul Rp 7,26 triliun. Ia memperkirakan pendapatan negara dari PPN tiket domestik pada 2023 mendekati Rp 10 triliun. ”Apakah menkeu mau melepas ini?” ujarnya. (Yoga)

Transformasi digital yang dilakukan secara inklusif dapat membawa UMKM naik kelas. Di sisi lain, para pelaku UMKM masih menghadapi kendala mengakses pembiayaan. Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam penutupan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/8). Destry menyampaikan, acara yang berlangsung 1-4 Agustus 2024 itu mengusung tema sinergi memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta inklusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan acara tersebut berpesan agar transformasi digital dapat dilakukan secara adil dan merata. ”Beliau (Presiden) memberi pesan, yang sangat dalam untuk kita semua, agar kita bisa terus melanjutkan apa yang telah dilakukan selama ini, yaitu ransformasi digital harus dilakukan secara  inklusif, berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai akses dan kesempatan yang sama, yang juga didukung dengan aspek perlindungan konsumen,” katanya. Menurut Destry, transformasi digital harus dilakukan secara merata, termasuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM yang belum optimal, mengingat UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 60 %.

Akses pembiayaan dan digitalisasi tidak hanya berdampak positif bagi para pelaku UMKM, tetapi juga bagi ekonomi nasional. Dengan UMKM naik kelas dan masuk ke dalam rantai pasok global, akan menambah perolehan devisa hasil ekspor. ”Pada saat UMKM bisa naik kelas, kita akan menerima hasil ekspor. Makin banyak hasil ekspor yang kita terima, kita punya suplai dollar AS makin banyak sehingga rupiahnya tentunya kita berharap tidak terus tertekan. Jadi, ekspor kita bisa kombinasikan atau bisa terus kita tingkatkan dengan cara mendorong UMKM itu untuk naik kelas,” tutur Destry. (Yoga)