Para pendiri bangsa masih terus berupaya keras untuk mendirikan bank sentral usai kemerdekaan RI diproklamasikan pada tahun 1945. Ini sebagai salah satu persyaratan untuk bardaulat dalam ranah ekonomi moneter. Dalam kondisi tersebut, terdapat dua pendapat ekonom yang berbeda, yakni dari Margono Djojohadokoesoemo dan Soerachman. Pendapat pertama dari Margono yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dia menilai Indonesia sebaiknya segera mendirikan suatu bank negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bank umum. Bahkan, tokoh ini telah menerima surat kuasa dari pemerintah untuk mendirikan bank negara.

Pendapat kedua dari Soerachman yang pada saat itu menjabat sebagai menteri kemakmuran menilai bahwa tisak perlu membuat bank negara baru dari nol, sebab ada De Javasche Bank (DJB) yang bisa diambil alih ddan dijadikan bank sirkulasi milik RI. Ini merupakan cikal bakal lahirnya BNI. Menteri Pertahanan Sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto berbagi kenangan pribadi dengan tentang hubungan keluarganya dengan PT Bank BNI dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC. Demikian benang merah sentral dari sejumlah narasumber yang dihubungi Investor Daily. Mereka adalah Ketua Hubungan Antar-Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, ekonom senior dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, Peneliti Institutet for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Muhammad Anwar, dan Deputi Badan  Pemenangan Pemilu, Dewn Pimpinan Pusat Partai Demokart Kamhar Lakumani. (Yetede)

Direktorat Jenderal Bina marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) telah merampungkan pembangunan over pass (OP) Balaraja B dan rehabilitasi fly over (FO) Cibodas Provinsi Banten. OP Balaraja Barat B dan FO Cibodas memiliki sejumlah peran penting  diantaranya mendukung konetivitas Jalan Nasional Kota Tangerang dengan Kota Serang, mobilitas masyarakat, dan akses kawasan industri. Lebih jauh lagi, mereka juga termasuk dalam jaringan jalan Pantai Utara Jawa atau Pantura yang terhubung hingga Pelabuhan Merak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 1.5) Provinsi Banten, Balai Pelaksana Jalan Nasional (PBJN) Banten, Rahmat Donal mengatakan bahwa kontraktual pekerjaan OP Balaraja Barat B dan FO Cibodas sama-sama dimulai 4 Agustus 2023 dan rampung pada 26 September 2024 lalu. "Pekerjaan OP Balaraja Barat  dan FO Cibodas ini berada dalam satu paket dengan nilai kontrak sebesar Rp100,3 miliar," jelas Donal. (Yetede)

Pemerintah masih melakukan kajian terkait kebijakan pembatasan bahan bakar minyak  (BBM) subsisdi. Belum jelas apakah kebijakan ini akan diterapkan pada akhir masa jabatan Pemerintahab Jokowi atau ada era Prabowo Subianto. Di sisi lain, Pertamina terus melakukan pendataan kendaraan yang mengkonsumsi BBM subsidi. Adapun payung hukum kebijakan pembatasan BBM subsidi pun belum terbit. Sedianya akan merivisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Namun belakangan, hanya cukup dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan pemerintah memfinalisasi payung hukum pembatasan BBM subsidi. Hanya saja ia tidak menjelaskan aturan yang dimaksud itu berupa revisi PP 191/2014 atau Peraturan MenteriESDM. Ia pun belum bisa memastikan beleid itu terbit di era Jokowi atau Parbowo. "Aturan sudah hampir final, tapi apakah (diimplementasikan) di zaman Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu soal waktu saja," kata Bahlil. Bahlil menerangkan finalisasi peraturan yang dimaksud terkait kajian maupun uji coba diperlukan guna mengetahui efek dari kebijakan tersebut bagi masyarakat. (Yetede)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tetap tangguh menghadapi panasnya persaingan industri aviasi, sehubungan dengan hadirnya  pemain komersial baru, BBN Airlines Indonesia. Kompetisi yang ketat justru dinilai membuat industri penerbangan Tanah Air semakin sehat. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, Garuda Indonsia selalu menyambut terbuka (welcome) munculnya pemain baru di industri. Karena hal ini menandai industri aviasi ini sehat bagi semua. "Saya selalu percaya kompetisi ini baik dan sehat," ucap Irfan, saat dihubungi Investor Daily baru-baru ini. Karena itu, Irfan bilang, Garuda akan bergerak bersama demi menjaga industri ini tetap kondusif. Namun demikian, dirinya belum merinci terkait rencana atau langkah GIAA ke depan. "Enggak ada strategi khusus dan enggak ada juga kerja sama dengan (maskapai) baru," tutur Irfan. Pengamat Penerbangan gatot Rahardjo memandnag, kemunculan maskapai baru seperti BBN Airlines tidak akan berpengaruh signifikan terhadap bisnis Garuda Indonesia. Sebab segmen pasar GIAA menyasar pada segmen keatas dan sudah mempunyai pasar sendiri. (Yetede)

Kendati telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, pemerintah belum juga memenuhi tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan yang diajukan para hakim dari seluruh Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia pun menunggu pemerintah memenuhi tuntutan mereka melalui kebijakan politik yang dibuat. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan mengawal sekaligus
mengadvokasi peningkatan kesejahteraan hakim agar dapat segera direalisasikan. Hingga hari ketiga cuti bersama hakim berlangsung, Rabu (9/10/2024), belum ada kepastian berapa besaran kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang akan diputuskan pemerintah. Belum ada pula kepastian kapan pemerintah akan merealisasikannya. Selama tiga hari aksi cuti bersama digelar, para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) telah beraudiensi dengan sejumlah pihak. Selain Mahkamah Agung
(MA) dan Komisi Yudisial (KY), SHI juga bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas serta pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Syamsurizal. Namun, SHI gagal bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Saat mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (8/10) sore, perwakilan SHI ditemui Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi dan sejumlah pejabat eselon II di kementerian tersebut. Agus Adhari, anggota SHI yang hadir dalam pertemuan dengan Kemenkeu, saat dihubungi, Rabu, mengatakan, SHI sebenarnya berharap bertemu langsung dengan Menkeu Sri
Mulyani untuk menyampaikan tuntutannya. Namun, Sri Mulyani tidak ikut menemui sehingga belumada kepastiansoal tuntutan hakim.
”Kami bertemu dengan Sekjen Kemenkeu sekitar satu jam kemarin. (Kemenkeu) sendiri belum secara terbuka menyatakan akan mengabulkan tuntutan kami karena perubahan anggaran itu adalah murni kebijakan menteri dan perubahan anggaran adalah kebijakan politik,” kata Agus. Semula, SHI menuntut pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim. Tuntutan mereka antara lain gaji pokok hakim tidak disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS). 

Mereka mendasarkan pada Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2018 yang menafsirkan bahwa gaji pokok hakim yang sama dengan PNS bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan UU Aparatur Sipil Negara. Adapun untuk tunjangan jabatan hakim, mereka meminta kenaikan minimal 242 persen dari tunjangan jabatan tahun 2012. Kenaikan sebesar itu karena mempertimbangkan rata-rata inflasi per tahun sebesar 4,1 persen. Namun, setelah mempertimbangkan kemampuan anggaran negara, SHI mengubah
tuntutan mereka menjadi kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 142 persen dari yang diterima selama ini. Hasil kajian peningkatan gaji dan tunjangan itu sudah diserahkan kepada MA, KY, Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Peren-
canaan Pembangunan Nasional, dan DPR. (Yoga)

Kasus seorang ayah menjual anak balitanya karena jerat judi daring di Tangerang menggambarkan dampak merusaknya kejahatan ini
bagi orang-orang kecil dan miskin. RA (36), seorang ayah di Tangerang, Banten, dengan tega menjual anaknya yang berusia 11 bulan senilai Rp 15 juta. Kepada polisi, RA mengaku menjual anaknya untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan bermain judi daring. Sudah enam bulan RA yang penganggur ini kecanduan judi daring. Kasus RA menggambarkan betapa judi daring menjadi kejahatan yang merusak orang-orang kecil dan miskin di Indonesia. Sebagaimana judi pada umumnya, orang-orang kecil dan miskin dibuai harapan bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan waktu singkat. Apalagi situs dan aplikasi judi daring mudah diakses menggunakan ponsel dan paket data yang harganya terjangkau. Belum lagi deposit yang harus dibayar untuk bisa bermain judi daring sangat murah sehingga banyak orang miskin dan berpenghasilan pas-pasan bisa memainkannya.

Berkaca dari dampak yang ditimbulkan judi daring terhadap orang-orang kecil dan miskin, sudah seharusnya pemerintah lebih serius memberantas kejahatan ini. Sebenarnya tak sulit memberantas judi daring. Asal ada niat dan kemauan. Negara dan aparaturnya punya infrastruktur yang cukup untuk memberantas judi daring dan menghentikan operasinya di Indonesia. Dari polisi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika punya infrastruktur untuk memberantas judi daring yang menyasar orang Indonesia. Bahkan, siapa saja bandar dan para pemain di industri judi daring sebenarnya juga dengan mudah diketahui. Liputan investigasi harian Kompas pernah mengungkap bagaimana industri ini dijalankan di luar negeri seperti di Kamboja oleh orang-orang Indonesia. Bila wartawan dan media yang hanya punya kemampuan
terbatas dan tak punya diskresi seperti yang dimiliki penegak hukum saja bisa membongkar para pemain di industri ini, seharusnya negara dan aparaturnya dapat dengan mudah memberantas judi daring. 

Namun, apa yang terjadi? Pemerintah memang sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring sejak bulan Juni lalu. Namun, hasil kerja satgas ini nyaris belum berdampak terhadap ekosistem judi daring di Indonesia. Mereka masih leluasa beroperasi dan menyasar orang-orang kecil danmiskindi Indonesia. Pada 1 Oktoberlalu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap situs judi daring yang dikendalikan warga negara China. Ada dugaan uang besar dari industri judi daring mengalir
dan dinikmati banyak pihak. Hal inilah yang membuat judi daring sulit diberantas. Sekali lagi kita mempertanyakan keseriusan pemerintah dan aparaturnya dalam memberantas judi daring. Apalagi dari hari ke hari, korban nyata judi daring adalah orang-orang kecil dan miskin. (Yoga)

Eskalasi konflik di Timur Tengah membuat dunia kembali dihadapkan pada prospek lonjakan harga minyak mentah, yang bisa kembali menekan perekonomian global. Tak kunjung adanya tanda-tanda konflik akan meredabahkan kini kian meluas menuju konflik terbuka regional, yang disebut bisa memicu Perang Dunia III—membuat dunia kini mengantisipasi babak baru disrupsi pasar minyak global. Harga minyak patokan Brent menembus level 80 dollar AS per barel awal pekan ini. Itu menyusul gempuran balistik Iran terhadap Israel, 1 Oktober 2024, ini balasan terhadap serangan Israel yang menewaskan tokoh penting Hizbullah dan Iran serta pernyataan Presiden AS Joe Biden, soal kemungkinan Israel menyasar fasilitas minyak Iran, sebagai balasan. Pasar tak melihat adanya peluang solusi diplomatik, dan berspekulasi harga minyak mentah di pasar dunia bisa kembali menembus level 100 dollar AS per barel dalam waktu dekat, jika siklus aksi saling berbalas serangan tak bisa dihentikan. 

Dengan status Indonesia sebagai importir neto minyak serta konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri yang terus meningkat dan lifting yang terus menyusut, kita rentan terdampak. Kenaikan harga minyak dunia bisa memaksa pemerintah menaikkan harga atau mempercepat pembatasan BBM bersubsidi. Bagi perekonomian dunia, lonjakan harga minyak yang tajam dan berkepanjangan bisa menyeret kembali ke resesi. Sejauh ini, efek situasi geopolitik di Timteng terhadap harga minyak dunia memang masih terbatas. Kondisi di Timteng yang memanas dan menyeret semakin banyak negara terjadi sejak serangan Hamas ke Israel, 7 Oktober 2023. Namun, selama itu kita tak melihat adanya dampak ke harga minyak yang signifikan. Harga masih di bawah level 1-2 tahun terakhir. Bahkan, tren penurunan justru terjadi pada akhir Agustus. Penyebabnya, suplai produsen OPEC+, di manaRusia ada di dalamnya, tetap aman. Sementara permintaan minyak dunia melemah akibat lesunya perekonomian global. Ketergantungan global terhadap minyak mentah Timteng tidak sebesar sebelumnya, terutama dengan terus meningkatnya produksi minyak di AS, Brasil, dan bagian dunia lain.

Itu, antara lain, yangmenyebabkanapa punsituasi yang terjadi di Timteng sepuluh tahun lebih terakhir nyaris tak berpengaruh terhadap harga minyak mentah dunia. Namun, situasi mungkin berubah denganbabak baru konflikIran-Israel, yang cepat atau lambat bisa berdampak pada suplai dan produksi minyak Timteng yang selama ini menyumbang sepertiga pasokan global. Meski masih di bawah embargo Barat, Iran adalah produsen minyak kesembilan terbesar dunia dan menyumbang 4 persen produksi global tahun lalu. Bukan tak mungkin Iran akan melancarkan serangan ketarget-target lain, termasuk ladang minyak Arab Saudi atau menutup Selat Hormuz yang sangat vital bagi pengirimansepertiga dari 100 juta barel suplai minyak ke pasar global, jika Israel yang didukung AS sampai menyerang Iran. Perkembangan harga minyak juga akan dipengaruhi respons produsen minyak besar, khususnya OPEC+, terhadap situasi yang ada. (Yoga)

Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sebentar lagi menjabat akan menghadapi segudang pekerjaan rumah untuk memajukan
Indonesia. Menghadapi tantangan ke depan, Prabowo berjanji akan membenahi sistem ekonomi yang selama ini memicu terjadinya ketimpangan dan kebocoran ekonomi di dalam negeri. Menurut Prabowo, Indonesia selama ini kurang maksimal memanfaatkan potensi kekayaan yang dimiliki untuk mendorong kesejahteraan secara merata. Meski ekonomi tumbuh konsisten di angka 5 persen, pertumbuhan itu tidak merata dirasakan semua lapisan masyarakat. Ia menilai, ketimpangan itu terjadi karena ada kekeliruan dalam mengelola sistem ekonomi. ”Kita harus akui, pemerataan ekonomi harus kita tingkatkan. Kita harus berani koreksi sistem kita. Kita harus bertanya, bagaimana caranya kekayaan bangsa Indonesia ini mesti bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir orang,” kata Prabowo saat memberi kata sambutan dalam penutupan BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

Menurut dia, Indonesia tidak bisa sekadar mengandalkan trickle-down economics alias konsep ekonomi pasar bebas yang meyakini bahwa kekayaan segelintir elite akan menetes ke masyarakat di lapisanterbawah. Paham ini kerap melahirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok atas dengan dalih keuntungan ekonomi di lapisan atas itu pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi bagi
masyarakat di lapisan terbawah.”Kita tidak bisa mengandalkan trickle-down economics. Terlalu lambat. Presiden Jokowi sudah memberi contoh intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah,” ujarnya. Ia pun menyampaikan rencana untuk mengkaji efektivitas pemberian subsidi yang selama ini kurang dinikmati masyarakat di lapisan terbawah. Sumber masalahnya, menurut Prabowo, adalah subsidi yang disalurkan dalam bentuk barang, bukan secara tepat sasaran diberikan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Salah satu rencana pemerintahan Prabowo ke depan adalah mengubah penyaluran subsidi itu lebih tepat sasaran kepada keluarga. 

”Kita sekarang harus  mencari data by name by address untuk setiap keluarga di golongan paling bawah dan melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin,” kata Prabowo. Kebocoran ekonomi Selain sistem ekonomi yang menghasilkan ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat, Prabowo juga berjanji akan membenahi sistem yang selama ini menyebabkan banyak kebocoran ekonomi akibat korupsi yang menjadi-jadi. Untuk itu, ia menyoroti perlunya perbaikan sistem di segala lini secara menyeluruh, mulai dari sistem ekonomi, peradilan, sampai pendidikan. ”Kita harus berani koreksi diri. Sistem kita masih terlalu banyak kebocoran. Korupsi harus kita hadapi dengan berani, untuk itu kita harus menghadapinya dengan sistem yang
menyeluruh dan integralistik,” kata Prabowo. Prabowo mengatakan, pihaknya sudah menghitung aset negara dan potensi kekayaan yang semestinya dimiliki Indonesia, tetapi selama ini terhambat oleh sistem yang buruk. ”Sudah saya hitung, kalau kita konsolidasikan semua kekayaan kita, dalam manajemen yang baik, jangankan orang lain, kita juga akan kaget sebenarnya betapa kayanya kita. (Yoga)