Belum genap sepekena dilantik, anggota Dewa Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 sudah menjadi sorotan publik. Bukan soal kinerja, melainkan harta kekayaan anggota DPR berusia di bawah 30 tahun yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Terlebih, sebagian dari anggota DPR itu baru pertama kali lolos sebagai anggota parlemen. Sutradara, penulis, sekaligus produser film, Fajar Nugros, termasuk salah satu yang ikut mengungkapkan kegelisahan terhadap situasi tersebut. Ia mempertanyakan harta kekayaan anggota DPR yang berusia di bawah 30 tahun. Sutradara film Srimulat itu juga mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

”Anggota DPR di bawah 30 tahun hartanya miliaran rupiah semua. Ini KPK ngapain? Gratifikasi, atau dagang pengaruh orangtua? Atau gimana?” tulis Fajar di akun X @fajar-nugros, Sabtu (5/10/2024). Sorotan publik kepada anggota DPR berusia di bawah 30 tahun yang memiliki harta miliaran rupiah tak lepas dari situasi keuangan anak muda yang belakangan menurun. Jangankan untuk memiliki harta miliaran rupiah, sebagian masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kaum muda bahkan terpaksa menjadi generasi ”mantab” atau makan tabungan lantaran penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat ada 18 anggota DPR periode 2024-2029 yang berusia di bawah 30 tahun.

Sebanyak 14 orang di antaranya merupakan pendatang baru, sedangkan empat orang lainnya petahana. Sebagian anggota DPR itu bahkan terafiliasi dengan politik dinasti karena merupakan anak dari kepala daerah ataupun anggota DPR. Ketika ditelusuri di laman https://elhkpn.kpk.go.id/, mayoritas anggota DPR berusia di bawah 30 tahun tersebut memang memiliki harta miliaran rupiah. Rinciannya, sembilan orang melaporkan hartanya di atas Rp 10 miliar, tujuh orang melaporkan harta berkisar Rp 4 miliar hingga Rp 10 miliar, dan dua orang melaporkan hartanya kurang dari Rp 1 miliar. (Yoga)

Forum Bisnis Indonesia, Asia Selatan, dan Asia Tengah atau INASCA yang pertama telah selesai diadakan di Jakarta, Senin (7/10/2024). Acara itu menjadi ”biro jodoh" bagi para pelaku usaha dari 15 negara untuk mencari mitra yang cocok. Sepanjang acara, dibahas isu kebangkitan kekuatan ekonomi Asia di berbagai bidang dengan syarat ada perubahan pemikiran yang mendasar mengenai cara menjalankan kerja sama. ”Kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara tradisional. Pelaku usaha harus melihat berbagai permasalahan nyata di dalam peningkatan ekonomi, yaitu krisis iklim,” kata Ijaz Nisar, pendiri sekaligus Direktur CEO Club Pakistan, lembaga konsultan dan kajian untuk bisnis. Ia menjelaskan, krisis iklim merupakan akibat ulah manu-sia dan telah merugikan perekonomian global. Namun, di negara-negara selatan dunia, belum banyak pelaku usaha menyadari ataupun mengakui koneksi krisis iklim dengan persoalan ekonomi. 

Sebagai contoh adalah Pakistan yang merupakan lumbung pangan kawasan Asia Selatan, tetapi setiap tahun menderita akibat banjir sehingga hasil panen rusak. ”Alam harus dihitung sebagai aset usaha sekaligus risiko kerugian. Aset jika bisa dimanfaatkan dan dilestarikan dengan baik. Risiko jika tidak ada tindakan mitigasi dan produktivitas terus terganggu akibat berbagai bencana alam ataupun kerusakan lingkungan,” tutur Nisar. Ia mengatakan, menerapkan pemikiran tersebut ke dalam produktivitas nyata perusahaan memang susah karena dari pemerintah, pelaku usaha, sampai dengan konsumen harus mengubah cara berpikir. Apalagi, keputusan untuk melakukannya kerap tidak populer di masyarakat. Menurut Nisar, perubahan pola pikir yang berbasis keberlanjutan lingkungan dan mitigasi krisis iklim ini harus diterapkan diteknologi,tata kelola usaha, kebijakan pemerintah, dan pengawasan masyarakat. Banyak pihak menganggap mengubah perilaku ini memakan tenaga, waktu, dan biaya. Ketua Dewan Usaha Sri Lanka-Indonesia Vish Govindasamy dalam pemaparannya menjelaskan, potensi bisnis besar di Asia Selatan dan Asia Tengah adalah ketahanan pangan. 

Setiap tahun, dunia merugi hingga 900 miliar dollar AS akibat bahan pangan yang rusak. Selain bencana alam, kerusakan juga terjadi karena minimnya sarana penyimpanan yang layak.  ”Kita membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk pemuliaan benih, penyimpanan hasil panen, distribusi yang cepat, dan penjualan berbasis daring yang terlacak,” ujarnya. Logistik Setelah persoalan utama, yaitu isu keberlanjutan alam, pembangunan infrastruktur logistik yang efisien menjadi benang merah kedua di dalam INASCA. Hal ini disampaikan Gulmira Rzayvea, peneliti senior di Institut Kajian Energi Oxford (OIES) yang berpengalaman menjadi staf ahli bidang energi untuk Presiden Azerbaijan hingga 2019. Kerja sama energi terbarukan memerlukan infrastruktur yang mumpuni. Memang, peralihannya tidak bisa sekejap karena berisiko menggoyang kestabilan ekonomi. Namun, peralihan bertahap ini bisa diupayakan dengan membangun sistem logistik yang komprehensif. ”Kita membutuhkan perpipaan, perkapalan, jalur darat, wadah, dan infrastruktur keterhubungan,” katanya. (Yoga)

Badan Pusat Statistik mencatat angka harapan hidup 2023 meningkat menjadi 73,93 tahun, lebih tinggi 3,32 tahun dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, angka kelahiran total (total fertility rate) Indonesia terus menurun dalam 50 tahun terakhir menjadi 2,18 pada 2020. Kementerian Sosial menilai perlu penguatan perlindungan sosial agar permasalahan sosial yang berpotensi muncul bisa teratasi. Dengan perlindungan sosial yang kuat, masyarakat akan semakin berdaya, kesejahteraan sosial pun meningkat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginginkan setiap hak hidup masyarakat terjamin, mulai dari sebelum lahir, lahir, anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.Terlebih, nasib kurang beruntung kerap dialami para warga lanjut usia dan disabilitas. ”Jadi, prinsipnya dari lahir sampai ke liang lahat, dan yang paling penting dari itu semua adalah perlindungan sosial sepanjang hayat bisa terlaksana,” kata Saifullah saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Sejumlah program bantuan sosial, seperti permakanan untuk warga lansia dan disabilitas, Yatim/Piatu/Yatim Piatu (Yapi), serta pemberdayaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), terus digencarkan. Beberapa sudah berhasil mengeluarkan warga dari kemiskinan. Namun, perbaikan dan pengembangan perlu terus dilakukan. Mulai dari perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bantuan sosial tepat sasaran, penguatan kampung terintegrasi, hingga cita-cita Indonesia Bebas Pasung 2029. Pemasungan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Koordinator Kelompok Riset Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo mengatakan, dominasi bantuan sosial (bansos) membuat program pemberdayaan masyarakat belum optimal. Bahkan, bansos justru sering disalahgunakan untuk tujuan politik, alih-alih membantu masyarakat. Masyarakat yang belum berdaya membuat angka pengangguran masih tinggi. Walau jumlahnya menurun dari 5,7 persen pada 2014 menjadi 4,8 persen pada 2024, para pekerja dan pencari kerja masih dalam situasi sulit. Badai pemutusa hubungan kerja terjadi di berbagai sektor dan lowongan kerja formal kian langka. Semua akhirnya berujung pada penurunan daya beli masyarakat. (Yoga)

Wajib belajar gratis di jenjang pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta sedang diperjuangkan. Hal ini membutuhkan pembiayaan yang lebih besar dari pemerintah dan dukungan penyediaan guru di sekolah swasta. Pendidikan dasar gratis di sekolah swasta diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga pemohon perseorangan, yakni dua ibu rumah tangga bernama Fathiyah dan Novianisa, serta Riris, seorang pegawai negeri sipil, melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional Saur Panjaitan menjelaskan, mengacu pada Pasal 31 UUD 1945, negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaa pendidikan di Indonesia.

Menurut Saur, sekolah-sekolah swasta yang berhimpun dalam BMPS keberatan jika upaya mewujudkan wajib belajar gratis berdampak tidak diperbolehkannya lagi sekolah swasta memungut biaya dari masyarakat. Sebab, selama ini sekolah swasta baru disubsidi pemerintah, antara lain, melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sertifikasi guru secara terbatas, baru sekitar 15 persen dari kebutuhan biaya operasional. ”Kami di BMPS merekomendasikan peningkatan subsidi biaya operasional. Selain itu, BMPS merekomendasikan agar semua guru swasta segera diberikan tunjangan sertifikasi guru, tidak hanya untuk guru-guru yang mengajar di pendidikan dasar, tetapi juga yang mengajar di pendidikan menengah. Kami meminta peningkatan jumlah besara tunjangan sertifikat guru," kata Saur, Senin (7/10/2024) di Jakarta. (Yoga)

Pemilihan presiden di Amerika Serikat akhirnya menyenggol beberapa merek. McDonald’s menjadi perbincangan ketika salah satu calon, Kamala Harris, mengaku pernah bekerja di restoran cepat saji itu, tetapi lawannya, Donald Trump, mempermasalahkan klaim itu. Belakangan makin mudah merek terjerumus ke dalam isu-isu politik. Di Indonesia ada juga. Bagaimana produk pengharum bau badan harus bersikap ketika isu bau ketek merebak? Bagaimana perusahaan teknologi finansial harus bersikap ketika akunnya adalah milik orang penting? Bagaimana perusahaan e-dagang harus bersikap ketika muncul isu jet pribadi? Bagaimana pula platform perbincangan komunitas ketika muncul dalam perdebatan soal politik? Majalah Fast Company menyebut bahwa inti perseteruan Trump dan Kamala adalah burger dan kentang goreng produksi McDonald’s. Merek ini sepertinya tidak bisa lepas dari pemilihan presiden tahun 2024. Setidaknya mereka menyebut merek ini berulang-ulang.

Akan tetapi, McDonald’s sepertinya harus repot. Pasalnya, saling serang terkait dengan benar atau tidaknya Kamala pernah bekerja di tempat itu. Trump dengan blak-blakan menyerang klaim Kamala yang bekerja di McDonald’s saat masih bersekolah. ”Dia tidak pernah bekerja di sana!” kata Trump saat rapat umum di Indiana, Pennsylvania. Ia kemudian menyatakan dengan nada mengejek bahwa ia ingin melihat keadaan dapur McDonald’s tempat Kamala bekerja. Kamala sendiri sebenarnya telah menyebut pekerjaannya di McDonald’s sejak kampanye tahun 2019 untuk kursi kepresidenan, dan hal itu disebutkan dalam iklannya pada tahun 2024 yang menandakan latar belakang yang sederhana: ”Dia tumbuh di rumah kelas menengah,” lanjutnya. ”Dia adalah putri dari seorang ibu yang bekerja. Dan dia bekerja di McDonald’s sambil mendapatkan gelarnya.” Penjelasan ini tak cukup membungkam kubu Trump. Mereka mencari bukti-bukti bahwa Kamala tidak pernah bekerja ditempat itu dengan mengatakan, di dua buku tentang Kamala, pekerjaan itu tak disebut. 

Di tengah perdebatan konyol dan dengan segala kerepotan seperti itu, restoran cepat saji itu mendapat ”untung”. Nama McDonald’s boleh dibilang tampil menjadi ikon. Ikon ini layak disematkan karena buktinya satu dari delapan orang Amerika pernah bekerja untuk jaringan tersebut. Bagaimana perusahaan harus bersikap ketika masuk dalam isu-isu politik? Konsultan merek Mike Jones di dalam akun LinkedIn tahun 2017 mengatakan, iklan politik dan keterlibatan merek dalam perdebatan politik sedang meningkat dalam tatanan politik Amerika Serikat. Saat ini sudah menjadi hal yang populer untuk menggunakan politik sebagai salah satu alat pemasaran. Ia membeberkan sejumlah merek yang mulai masuk dalam pertengkaran politik. Semua ini membuat ia berpikir keras tentang upaya-upaya terbaru dari merek. Bolehkah merek mengambil sikap politik? Apakah ada saatnya mereka tidak seharusnya melakukannya? Jika ya, bagaimana mereka harus menghadapi pelanggan atau karyawan atau mitra dan vendor yang tidak sependapat dengan mereka? Apakah ada garis yang tidak boleh mereka lewati? Salah satu panduan yang diberikan Mike Jones adalah soal nilai-nilai perusahaan. Ini menjadi pertimbangan penting sebelum mereka melakukan langkah yang menyerempet
ke isu politik. (Yoga)