Kebijakan Antidumping China Terhadao Alkohol Uni Eropa.
Ribuan Rumpon di Indonesia Belum Berizin
Pemerintah menetapkan 3.443 lokasi penempatan rumpon pada 11 wilayah pengelolaan perikanan penempatan rumpon pada wilayah perairan 4-12 mil dilakukan gubernur, sedangkan di atas 12 mil merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Abdi mengemukakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar penertiban rumpon melalui sosialisasi dan gerai perizinan rumpon, antara lain di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara. Dari gerai itu, sejumlah 7 SIPR telah terbit, sedangkan 21 permohonan pengajuan titik lokasi rumpon dalam proses penerbitan PKKPRL. (Yoga)
Bisnis Ilegal Jaringan Internet Mandiri RT/RW Net Marak
Sabut Kelapa Sebagai Media Tanam dan Plapis Dinding Konstruksi Jalan di China dan Indonesia
Dorong Kolaborasi demi Keberlanjutan Layanan Transportasi Umum
Jakarta Bikin Cetak Biru untuk Kejar Target Kota Global
Kajian tersebut dilakukan organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan melibatkan partisipasi kementerian/lembaga, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan asosiasi profesi. Mereka bekerja dalam
Produksitivitas di Indonesia Belum Meningkat
Kebijakan hilirisasi oleh Presiden Jokowi harus terus ditingkatkan produktivitasnya agar dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan meningkatkan produktivitas maka Indonesia bisa meningkatkan juga pendapatan. Dalam kebanyakan teori mainstream, berbicara tentang alokasi sumber daya, bagaimana cara mengefisiensikan alokasi sumber daya. Hal ini diungkapkan Profesor and Dean of the Institute of New Structural Economics, Peking University/Deputy Director, Economic Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference, Justin Yifu Lin dalam sesi diskusi “Indonesia & The Global Economic Order,” dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, bertajuk “Accelerating Resselient Growth” di Jakarta Convention Center (JJC), pada Selasa (08/10/2024).
Prof Justin
mengatakan jika melihat negara-negara yang sukses, yang paling penting adalah
bagaimana meningkatkan pertumbuhan produktivitas setiap saat. “Dan jika Anda ingin meningkatkan
produktivitas maka Anda harus mengikuti
satu prinsip dalam cara pertumbuhan.
Anda harus mengikuti keunggulan
kompetitif Anda. Tentukan apa yang menjadi keunggulan pabrik Anda, apa yang
Anda miliki saat ini, dan cari tahu apa yang bisa Anda lakukan dengan baik
berdasarkan apa yang Anda miliki. Itulah, keunggulan kompetitif Anda. Ini
adalah pinsip yang sangat umum,” ujar Prof Justin. (Yetede)
Indonesia Berpotensi Menjadi Negara Super Power
Indonesia berpotensi menjadi Negara superpower ekonomi dari Asia bersama China dan India. Ketiga Negara ini akan menjadi kekuatan dan sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh sebab itu, Indonesia harus optimistis dan berani menempuh jalan sendiri untuk menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi diyakini bisa melesat, bahkan bisa menyentuh 8% seperti yang ditargetkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada dua alat untuk mencapai itu, yakni hilirisasi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, Indonesia harus berani menjalankan hilirisasi ditengah banyaknya protes dari sejumlah negara.
Indonesia juga jangan terbawa
trens dunia yang bisa menyeret negara ini ke medan kompetisi sulit. Hal ini
ditegaskan Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC,
Senayan Jakarta. Turut mendampingi Presiden, di antaranya Menkeu Sri Mulyani
Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BPKM) Rosan Roeslani, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi
Hartono, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukito, dan Direkut Utama
Bank BNI (Persero) Tbk/BNI Royke
Tumilaar. Menurut Presiden, sekarang dunia memasuki abad Asia dan pergeseran
dari barat ke Asia. (Yetede)
Gaji Hakim Masih Digodok Pemerintah
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah masih melakukan
kajian terkait kenaikan gaji hakim, yang
melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi (PAN RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dikatakan Jokowi merespons
tuntutan para hakim yang menginginkan kesejahteraan meningkat dengan tuntutan
kenaikan gaji. Para hakim bahkan melakukan “aksi mogok” tidak bersidang.
Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto menegaskan saat ini tidak
ada mogok massal maupun cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim di seluruh
Indonesia. Penegasan Suharto ini untuk meluruskan aksi para hakim yang
sebenarnya mengambil cuti secara bersamaan. Sementara itu, Presiden Terpilih
pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan siap bertemu dengan para hakim
untuk membahas kesejahteraan setelah resmi menjabat sebagai Presiden RI
2024-2029. “Pada saatnya nanti saya minta waktu untuk bisa tatap muka dan bicara langsung dengan saudara,” kata
Prabowo. (Yetede)









