Jumlah koperasi aktif di Indonesia pada 2014 tercatat 209.448 unit dan turun menjadi 130.119 unit pada akhir 2023. Penurunan jumlah koperasi aktif disebabkan langkah pemerintah menata ulang lewat pembubaran koperasi yang tidak berbadan hukum. ”Tidak ada yang komplain selama kami melakukan pembubaran. Sebab, terbukti masih banyak koperasi hanya berbekal papan nama dalam
kurun waktu 2014–2023,” ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ahmad Zabadi dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024), di Jakarta. Menurut dia, dalam kurun waktu tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil sebagai koperasi yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar. Koperasi yang dinilai tidak aktif diproses untuk dihapus dan dibubarkan secara resmi. 

Kementerian Koperasi dan UKM juga membentuk satuan tugas (satgas) koperasi bermasalah. Satgas ini bekerja dari 11 Januari 2022 hingga 11 Januari 2023. Satgas menemukan delapan koperasi yang bermasalah. Setelah satgas dibubarkan, Kementerian Koperasi dan UKM lalu membentuk tim pemantauan koperasi blah pada 17 Februari 2023. Tugasnya melakukan pemantauan harian terhadap pembayaran skema perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang telah dihomologasi oleh pengadilan dan penanganan mediasi terhadap korban koperasi bermasalah. Selain tata kelola ulang, Ahmad menyebutkan, pihaknya juga mengupayakan berbagai transformasi regulasi untuk menciptakan ekosistem perkoperasian yang lebih adaptif terhadap tuntutan perkembangan bisnis dan zaman. Sebagai contoh, penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak.

Terkait aset, dia mengklaim, dari total 130.119 koperasi yang aktif, Kementerian Koperasi dan UKM mendata nilai keseluruhan aset mencapai Rp 254,7 triliun. Jumlah riil diperkirakan lebih besar. ”Sebab, dari 16.205 koperasi yang melakukan deklarasi aset secara mandiri per 15 Oktober 2023, ketahuan total aset mereka sudah menyentuhRp 287 triliun. Proyeksi kami, dari total koperasi yang sampai sekarang aktif, total asetnya bisa sampai Rp 900 triliun,” ucap Ahmad. Ketua Umum Dewan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Sri Untari, berpendapat, Kementerian Koperasi dan UKM semestinya membeberkan berapa banyak koperasi aktif, tetapi keuangannya tidak sehat. Dia menduga, dari total koperasi yang aktif tidak semuanya benar-benar sehat. (Yoga)

Sepuluh hari sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana itu melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Peresmian dilakukan setelah Presiden memberikan kondisi ekonomi menjelang masa transisi pemerintahan dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi.
Dunia usaha menggantungkan harapan yang tinggi kepada pemerintahan mendatang untuk lebih serius menyikapi gejala perlambatan ekonomi yang mulai terjadi. Memasuki triwulan IV-2024, kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa. Tercatat sejak Mei 2024, telah terjadi penurunan harga barang dan jasa atau deflasi. Baik dilihat dari sisi permintaan maupun penawaran, deflasi yang terjadi dalam lima bulan beruntun menjadi indikasi adanya stagnasi ekonomi di Tanah Air.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah level 5 persen selama tiga triwulan berturut-turut sejak triwulan III tahun 2023 sampai triwulan II tahun 2024. Terjadinya pelemahan daya beli juga dapat dilihat dari data Presiden Resmikan
Istana Negara di IKN.  Sepuluh hari sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana itu melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Peresmian dilakukan setelah Presiden memberikan. pengarahan dalam Kompas100 CEO Forum Powered by PLN pada Jumat (11/10/2024).

”Kunjungan kerja besok (Jumat) untuk peresmian Istana Negara dan Istana Garuda, peresmian dua rumah sakit, dan Kompas100 CEO Forum,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Kamis (10/10). Istana Garuda dan Istana Negara itu sebenarnya sudah digunakan fungsional sejak rangkaian Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Presiden juga beberapa
kali berkegiatan di sana, seperti rapat kabinet, pertemuan dengan wali kota dan gubernur, sampai pertemuan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Danis H Sumadilaga menjelaskan, peresmian itu digelar karena sesuai dengan kontrak pembangunan kedua istana itu selesai pada Oktober 2024. Istana Garuda merupakan bangunan yang dihiasi bilah-bilah baja menyerupai sayap garuda. Luasnya sekitar 14.500 meter persegi. Adapun bangunan Istana Negara terdiri dari tiga lantai dengan ketinggian mencapai 40 meter. Terdapat lambang negara Burung Garuda besar di letakkan tepat di bagian tengah atas dari fasad Istana Negara. (Yoga)

Beberapa lembaga meramalkan bahwa harga komoditas seperti batu bara, CPO, nikel, dan emas akan tetap stabil pada level tinggi hingga akhir tahun. JP Morgan merekomendasikan pembelian saham sektor komoditas Indonesia, seperti PT United Tractors (UNTR), PT Merdeka Copper Gold (MDKA), dan PT Aneka Tambang (ANTM) yang berpotensi mendapat keuntungan dari harga komoditas yang stabil. Selain itu, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) juga diperkirakan mengalami pertumbuhan setelah restrukturisasi besar-besaran.

Rizkia Darmawan dari Mirae Asset Sekuritas menyebutkan bahwa fenomena La Nina yang memengaruhi cuaca dapat mengganggu produksi batu bara dan CPO, sehingga meningkatkan harga. Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas juga melihat dampak positif bagi emiten batu bara seperti ADRO, ITMG, dan PTBA karena gangguan suplai. Di sektor CPO, kebijakan B40 bisa menjadi dorongan tambahan, dengan saham LSIP dan ADRO sebagai pilihan utama bagi investor.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya mempercepat investasi di sektor panas bumi dengan memangkas waktu perizinan yang sebelumnya bisa mencapai enam tahun. Langkah ini dianggap penting, mengingat Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia, namun pemanfaatannya masih rendah, baru sekitar 11% dari total potensi sebesar 24.000 MW.

Sejumlah kendala utama masih menghambat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) ini, termasuk tingginya biaya, kebutuhan teknologi canggih, dan keterbatasan jaringan listrik. Sementara itu, negara seperti Filipina dan Turki telah berhasil mengembangkan panas bumi secara signifikan dengan kebijakan insentif, seperti pengurangan pajak dan subsidi penelitian, yang memungkinkan pertumbuhan energi hijau lebih cepat.

Langkah pemerintah untuk reformasi kebijakan diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk pengembangan panas bumi, mempercepat transisi energi, dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam pelestarian lingkungan global.

Penurunan penetrasi asuransi di Indonesia, yang turun dari 3,11% pada 2020 menjadi 2,59% pada 2023, menciptakan tantangan serius bagi industri ini. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyoroti bahwa meski industri asuransi tumbuh dalam hal premi dan aset, kontribusinya terhadap perekonomian tetap stagnan. Menurutnya, rendahnya literasi keuangan, minimnya kesadaran manfaat asuransi di sektor swasta, serta masalah kepercayaan publik terhadap asuransi menjadi hambatan utama.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara, menyatakan bahwa rendahnya literasi dan inklusi keuangan di sektor asuransi menjadi alasan utama rendahnya penetrasi asuransi. Ia juga mengungkapkan bahwa masalah kepercayaan muncul akibat kegagalan beberapa perusahaan asuransi dalam memenuhi regulasi. Di sisi lain, Wakil Presiden Direktur Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), Nico Prawira, melihat peluang dari peningkatan jumlah generasi muda yang dinamis dan fasih dalam teknologi digital.

Deputi Komisioner OJK, Iwan Pasila, menekankan pentingnya digitalisasi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan menekan biaya operasional perusahaan asuransi. Ia menambahkan bahwa digitalisasi juga bisa memitigasi risiko fraud dan meningkatkan kualitas layanan melalui registrasi agen yang transparan dan mudah diakses.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berpotensi menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara di Indonesia, yang sedang berupaya ditekan penggunaannya. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Suparman, menyampaikan bahwa BRIN telah mengidentifikasi sejumlah lokasi PLTU yang akan dipensiunkan dini dan cocok untuk dibangun PLTN dengan syarat kapasitas reaktor sesuai. Menurut Suparman, meskipun belum ada negara yang mengonversi PLTU menjadi PLTN, penggantian boiler PLTU dengan reaktor nuklir adalah opsi yang mungkin, sehingga turbin dan generator PLTU yang ada tetap bisa digunakan.

Selain itu, Ketua Dewan Pakar Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia, Anhar Riza Antariksawan, menyatakan bahwa lokasi PLTN memerlukan 70 kriteria sesuai standar dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Ia menegaskan bahwa Indonesia harus segera beralih ke nuklir mengingat Indonesia adalah satu-satunya negara dalam kelompok G20 dan G7 yang belum memiliki PLTN. Anhar menambahkan bahwa dengan pertimbangan lingkungan dan kedaulatan energi, nuklir menjadi pilihan yang sangat relevan di tengah kondisi global saat ini.

Pelaku usaha diimbau untuk tidak terlalu khawatir mengenai penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa yang akan efektif penuh pada 2026. CBAM, yang menargetkan produk besi, baja, aluminium, semen, pupuk, dan energi listrik, terutama akan berdampak pada ekspor ke Uni Eropa. Menurut Ferry Samuel Jacob, Analis Perdagangan Ahli Madya dari Kemendag, sebagian besar produk terkait CBAM dari Indonesia diekspor ke negara seperti China, India, dan Taiwan, dengan China menyumbang sekitar 63,53% dari ekspor. Ekspor ke Uni Eropa sendiri relatif kecil, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-48 sebagai negara asal produk CBAM ke Eropa pada 2023.

Ferry menekankan agar pelaku usaha tetap waspada terhadap tren kebijakan lingkungan yang berkembang secara global, karena negara lain mungkin mengikuti jejak Uni Eropa. Ia juga menjelaskan bahwa fase awal CBAM yang dimulai pada 2023 hanya memerlukan pelaporan jumlah emisi dalam produk, sementara pembayaran pajak karbon baru akan diterapkan penuh pada 2026.

Tanaman vanili menjadi produk unggulan ekspor dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kini banyak diminati pasar global, terutama Amerika Serikat. Ekspor vanili dari NTB dilakukan oleh UD Rempah Organik Lombok dengan nilai ekspor mencapai Rp6 miliar. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyatakan bahwa pengembangan vanili di NTB tidak lepas dari jasa perintis tanaman ini, Muhir. Gita menekankan pentingnya menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas vanili agar memenuhi standar organik bebas pestisida, sehingga pasar ekspor tetap terbuka dan tidak terhambat.

Gita juga berharap agar hasil produksi meningkat dari 6 ton ke 7-8 ton per tahun demi kesejahteraan masyarakat setempat. Kepala Balai Karantina NTB, Agus Mugianto, mendukung upaya peningkatan ekspor dengan memperkuat berbagai produk unggulan selain vanili, seperti kopi, untuk memacu perputaran ekonomi. Berry A. Harahap, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, menjelaskan bahwa pihaknya mendorong promosi perdagangan ekspor melalui program unggulan yang menghubungkan UMKM dengan calon pembeli global.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengatur penggunaan satelit orbit rendah Starlink di Indonesia untuk mencegah praktik penyediaan jasa internet rumahan secara ilegal (RT/RW Net). Henry Wijayanto, Head of External Communications XL Axiata, mengharapkan pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan telekomunikasi dalam tata kelola satelit orbit rendah ini. Menurut Henry, layanan Starlink yang digunakan di area residensial dapat mempengaruhi bisnis layanan fixed broadband (FBB) yang disediakan ISP lokal, termasuk XL Home.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa Starlink digunakan untuk beberapa rumah melalui skema Fair Usage Policy (FUP). Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam, menyebut bahwa satu perangkat Starlink dapat melayani beberapa rumah menggunakan alat khusus, sehingga bisa menjadi opsi lebih ekonomis untuk masyarakat. Meski demikian, penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat memicu tindakan blokir.