Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda sidang putusan terkait gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Penundaan ini akan berlangsung hingga setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Alasan penundaan ini karena ketua majelis hakim yang menangani kasus tersebut sedang sakit, sehingga sidang dijadwalkan kembali pada 24 Oktober.

Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa pelantikan pada 20 Oktober bersifat final dan tidak dapat diubah oleh lembaga manapun, termasuk PTUN atau Mahkamah Agung. Menurutnya, pembatalan terhadap pencalonan wakil presiden terpilih tidak mungkin dilakukan karena akan bertentangan dengan konstitusi negara.

Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengejar potensi penerimaan negara sebesar Rp 300 triliun yang hilang akibat pengemplang pajak, terutama dari sektor perkebunan sawit. Potensi ini menjadi krusial dalam mendukung berbagai program pemerintah dan menutupi hilangnya penerimaan akibat rencana pemangkasan tarif pajak penghasilan badan dan penundaan kenaikan tarif PPN.

Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengungkapkan adanya pengusaha sawit yang menunggak pajak hingga Rp 300 triliun, berdasarkan data dari Kemenko Marves dan BPKP. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, membenarkan temuan sementara ini, meski audit masih berlangsung. Dradjad Wibowo dari TKN juga menyebutkan bahwa angka kehilangan

Minat korporasi lokal dan global untuk menjadi perusahaan publik di Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin besar. Alih-alih menggunakan skema IPO, banyak yang memilih metode backdoor listing, yaitu mengakuisisi perusahaan yang sudah tercatat di BEI untuk menjadi perusahaan terbuka. Sepanjang tahun ini, tercatat lima emiten yang melakukan perubahan pengendali dan nama perusahaan.

Pemerintahan Prabowo Subianto akan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis mulai tahun 2025, yang menyasar 52 juta penduduk dengan anggaran awal Rp 3,3 triliun. Program ini diprediksi menjadi katalis positif bagi emiten rumah sakit. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan program ini akan meningkatkan volume pasien dan pendapatan rumah sakit, namun mengingatkan pentingnya jaminan pembayaran tepat waktu dari pemerintah untuk menghindari masalah likuiditas.

Kinerja PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) diproyeksikan tetap kuat pada semester II-2024, terutama didukung oleh permintaan produk unggulan seperti Tolak Angin selama musim hujan. Menurut analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Kristo Saragih, katalis positif untuk SIDO termasuk cuaca di kuartal IV-2024, profitabilitas yang terjaga akibat biaya bahan baku rendah, serta pembayaran dividen interim. Andreas memperkirakan pendapatan dan laba bersih SIDO tumbuh lebih dari 20% tahun ini.

Bank-bank di Indonesia semakin fokus mengembangkan aplikasi digital mereka menjadi "super apps" untuk menarik lebih banyak nasabah. PT Bank Permata Tbk (BNLI) meluncurkan Permata ME, sebuah super apps yang merupakan versi lanjutan dari Permata Mobile X, dengan fitur-fitur tambahan seperti pembelian valuta asing dan pengiriman uang dalam 13 mata uang asing. Djumariah Tenteram, Direktur Consumer Banking Permata Bank, berharap aplikasi baru ini bisa menggandakan jumlah pengguna yang saat ini kurang dari dua juta.

Industri asuransi umum menghadapi tantangan besar dengan penerapan PSAK 117 dan aturan permodalan baru yang ditetapkan oleh POJK 23/2023. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyebut bahwa penerapan PSAK 117 dapat menekan ekuitas dari sekitar 40 perusahaan asuransi umum. Hal ini menambah beban, mengingat POJK 23/2023 akan meningkatkan syarat ekuitas minimal dari Rp 100 miliar menjadi Rp 250 miliar pada tahun 2026. Budi mengakui bahwa opsi merger dan akuisisi menjadi salah satu solusi, tetapi proses ini tidak mudah dan memakan waktu lama.

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) sedang mempercepat kinerja dengan menyerap 60% dari anggaran belanja modal 2024 sebesar Rp 1,4 triliun hingga Rp 2 triliun. Menurut Head of Public Affairs Siloam, Jimmy Rambing, dana ini dialokasikan untuk akuisisi lahan dan konstruksi rumah sakit baru. SILO menargetkan pertumbuhan pendapatan dua digit dengan margin EBITDA sekitar 29%-30% pada akhir tahun.

Bankir menyambut baik hadirnya lembaga  Central Counterparty (CCP) yang dibentuk oleh bank Indonesia (BI), OJK, BEI, Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan Perbankan.  Sebab, CCP menempatkan dirinya diantara para pihak yang melakukan transaksi untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liqiudditiy risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk). Sebelumnya, gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa CCP khusus derivatif Suku Bunga Nilai Tukar (SBNT) siap diimplementasikan guna mengakselerasi pendalaman Mata Uang dan Valutas Asing (PUVA), serta mendukung transmisi  kebijakan moneter sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan perekonomian. BI memberikan status Qualifyying CCP (QCCP) kepada CCP, yang telah dinilai memenuhi standard internasional dan juga telah mengakomodasi penyelesaian secara close-out netting. Pada tahap awal implementasi CCP akan difokuskan pada intrusmen Domestic Non Deliverable  Forward dan Repo, dengan implementasi penambahan produk yang akan diperluas secara bertahap mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan pasar, termasuk infrastruktur. (Yetede)