Indonesia dengan pasar pertumbuhan yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu 280 juta jiwa harus bisa melindungi pasar domestik dan juga harus mempu memasarkan produk nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Trade Expo Indonesia Ke-39 Tahun 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (9/10/2024). Dia mengatakan, banyak negara saat ini mulai khawatir soal over produksi di China. Banyak negara yang bersiap melindung pasar domestiknya dan masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah.

"Saat banyak negara melakukan restriki perang dagang menurut saya di situ ada peluang. Disaat benyak negara mengalami inflasi tinggi menurut saya, di situ juga ada peluang," kata Jokowi. Untuk itu, Presiden meminta agar pemasaran produk-produk dalam negeri jangan dilakukan dengan cara konvensional, karena saat ini sudah masuk era digital. "Pemasaran juga jangan dengan cara-cara konvensional, sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke arah sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia," kata dia. (Yetede)

Indonesia mendorong agar negara-negara anggota Asean mempercepat transformasi energi yang ramah lingkungan, karena pesatnya investasi hijau dalam satu tahun terakhir.  Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Khusus ASEAN-Indo Pasifik 2024 (AIPF) di Vientiane, Laos, Jumat (11/10/2024), Wapres menyampaikan pentingnya  mempercepat peralihan menuju  ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai  tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Asean perlu mengintegrasikan inovasi lingkungan dengan transformasi digital untuk mendukung investasi dan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan transisi energi melalui teknologi bersih dan energi terbarukan," kata Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, penanaman modal pada sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan mengalami peningkatan  satu tahun belakangan. Investasi hijau di Asean tercatat mencapai US$ 6,3 miliar, atau meningkat 20% pada 2023. Untuk itu, Wapres menilai kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah strategi bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi  lebih dari 60% terhadap PDB dunia yang menjadi pusat perdagangan hampir setengah abad dari total perdagangan internasional. (Yetede)

Kinerja perdagangan Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perang dagang dan restriksi impor dari 19 negara, yang membuat volume perdagangan global menyusut. Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Mardyana Listyowati, menyatakan bahwa pemerintah berupaya memperluas pasar melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) untuk menurunkan hambatan tarif dan nontarif serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Mardyana optimis kinerja ekspor Indonesia bisa tetap positif dengan upaya FTA dan pengakuan standar bersama (MRA).

Presiden Joko Widodo juga optimis bahwa meski banyak negara melakukan restriksi dan inflasi global tinggi, Indonesia tetap memiliki peluang meningkatkan ekspor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung optimisme ini, mencatat bahwa ajang seperti Trade Expo Indonesia (TEI) telah berhasil meningkatkan transaksi perdagangan hingga USD 30,5 miliar pada 2023, dibandingkan dengan USD 1,42 miliar pada 2014.

Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pentingnya dua langkah utama: meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui hilirisasi dan memperluas pasar melalui diplomasi ekonomi. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economic (Core) menyarankan pengembangan pasar di Afrika Utara dan Pakistan, mengingat potensi demografis dan prospek ekonomi di negara-negara ini. Namun, Yusuf juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam perjanjian perdagangan dengan China, yang tidak selalu memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Empat tokoh tengah bersaing untuk memimpin lembaga baru, Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Kementerian Penerimaan Negara, yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tokoh-tokoh tersebut adalah Permana Agung, mantan Dirjen Bea dan Cukai; Mukhammad Misbakhun, anggota DPR RI; Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan; dan Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurut sumber yang dekat dengan proses seleksi, mereka telah mengikuti uji kelayakan di hadapan tim Presiden terpilih, termasuk Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.

Keempat kandidat memiliki pengalaman di sektor perpajakan dan keuangan negara. Bambang Brodjonegoro dikenal atas inisiatif Tax Amnesty 2016, Anggito Abimanyu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Mukhammad Misbakhun berlatar belakang Ditjen Pajak dan kini berkarier di legislatif, sementara Permana Agung berpengalaman sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, menilai pembentukan BPN sebagai langkah penting dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas otoritas negara di bidang penerimaan pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ia memperkirakan bahwa pembentukan BPN dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga 3%—6% dalam lima tahun ke depan, yang berdampak positif pada pendapatan negara.

Indonesia berpotensi menerima investasi hingga US$25 miliar dalam lima tahun ke depan untuk pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menyatakan bahwa peluang investasi ini muncul dari keterlibatan konsorsium perusahaan dari Indonesia, China, dan Eropa. Meski demikian, Seto menekankan bahwa pemerintah ke depan akan berfokus pada pembangunan ekosistem penghiliran industri, bukan hanya pengolahan nikel sebagai komoditas.

Seto mengungkapkan bahwa Indonesia telah memasuki fase pengembangan yang lebih maju dalam hilirisasi nikel, termasuk produksi prekursor dan sel baterai. Selain baterai berbasis nikel, Indonesia juga memiliki potensi dalam pengembangan baterai lithium ferro phosphate (LFP) dengan dukungan pabrik anoda yang mampu memproduksi 80.000 ton per tahun di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, menjadikannya yang terbesar kedua di dunia setelah Korea Selatan.

Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Seto optimis bahwa jika kebijakan tetap konsisten, Indonesia akan menjadi kekuatan besar kedua dalam ekosistem baterai global, setelah China.