Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa sebanyak 48 juta debitur telah menerima subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, total penyaluran KUR dari 2015 hingga 30 September 2024 mencapai Rp1.739 triliun. Program KUR ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan memperkuat posisi mereka sebagai pilar ekonomi nasional. Subsidi bunga KUR juga telah mencapai Rp163 triliun dalam periode yang sama untuk meringankan beban debitur, terutama dalam situasi ekonomi sulit seperti pandemi Covid-19.

Plt. Deputi Bidang UKM Temmy Satya Permana menyatakan bahwa pembiayaan adalah isu penting bagi UMKM, dan Presiden Jokowi telah memberikan berbagai regulasi untuk memudahkan akses pembiayaan. Jokowi menetapkan target agar porsi kredit UMKM minimal 30% dari total kredit perbankan, serta memperkenalkan KUR klaster untuk mendukung usaha produktif di berbagai sektor.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam menjadi landasan baru kolaborasi investasi antara Indonesia dan India, terutama melalui penanaman modal oleh Apollo Hospitals India dan Mayapada Group. Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shanker Goel, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan rumah sakit internasional di kawasan tersebut dan berharap lebih banyak investor India berpartisipasi di Batam. Plh. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto, mengonfirmasi bahwa diskusi mencakup rencana kerja sama di bidang pendidikan, tenaga medis, dan pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan kriket.

Presiden Joko Widodo menetapkan KEK ini melalui PP No. 39/2024, dengan luas 47,17 hektare di Sekupang dan Nongsa. KEK ini menargetkan investasi sebesar Rp6,91 triliun hingga 2032 dan diharapkan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja. Irfan Syakir Widiasa dari BP Batam optimis target ini dapat tercapai, terutama karena lahan telah tersedia untuk pengembangan. President Commissioner Mayapada Healthcare, Johanes Tahir, menegaskan komitmen Mayapada untuk melanjutkan proyek rumah sakit internasional berstandar tinggi yang dapat menarik wisatawan, dengan target awal investasi Rp3,3 triliun dan penciptaan hampir 20.000 lapangan pekerjaan dalam lima tahun pertama.

Pasar kendaraan sport utility vehicle (SUV) di Indonesia terus menunjukkan potensi yang besar, seiring dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap model ini. Zeng Shuo, Asistant President Director PT Chery Sales Indonesia, menyatakan bahwa permintaan SUV di Indonesia masih menjanjikan, dan sebagai respon, perusahaan memperkenalkan varian SUV 7-seater terbaru, Chery Tiggo 8, dengan harga mulai Rp349,5 juta.

Setelah diperkenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Chery Tiggo 8 sudah menarik ratusan pesanan dan akan mulai dikirimkan kepada sekitar 300 konsumen pada Oktober. Mobil ini memiliki mesin 1.600 cc turbo dengan tenaga 186 PS dan torsi 290 Nm, serta dilengkapi berbagai fitur canggih seperti kamera 360 derajat, panoramic sunroof, dan Advanced Driving Assistant System (ADAS). Zeng berharap bahwa Chery Tiggo 8, dengan harga yang kompetitif dan fitur yang lengkap, dapat memenuhi kebutuhan pasar SUV Indonesia, khususnya untuk keluarga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun Sahbirin belum ditahan, enam tersangka lainnya sudah berada di tahanan KPK sejak Selasa (8/10), setelah gelar perkara pada Minggu (6/10). Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan dilakukan berdasarkan informasi pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel yang didanai dari APBD 2024. Dalam kasus ini, tersangka lainnya yang telah ditahan meliputi Ahmad Solhan (Kadis PUPR Kalsel), Yulianti Erlynah (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel), serta beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pemberian fee suap.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, pemerintah perlu mengambil langkah jangka pendek untuk mengatasi pelemahan daya beli. Misal, perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (PPN DTP) perumahan, penundaan penerapan tarif PPN 12%, dan penundaan jenis-jenis pajak baru. "Perlu juga ditambah penggelontoran bantuan sosial dan anggaran perlindungan sosial," ungkap dia. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan, untuk mengerek daya beli, pemerintah bisa mempertimbangkan: Pertama, akselerasi belanja produktif seperti program peningkatan lapangan kerja, proyek infrastruktur dan peningkatan manufaktur. 

Kedua, subsidi harga barang kebutuhan pokok atau insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Ketiga, perluasan cakupan bantuan sosial kepada kelompok rentan, terutama untuk menjaga konsumsi rumah tangga. "Kebijakan moneter akomodatif seperti penurunan suku bunga atau kebijakan likuiditas lain juga bisa memberikan stimulus bagi perekonomian," ucap dia.

Chandra Wahjudi, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia menilai, pemerintah bisa menyesuaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang saat ini Rp 54 juta per tahun. "Jika PTKP disesuaikan tiap tahun mengikuti laju inflasi akan membantu daya beli," kata dia.