;
Teknologi ...

Seleksi Komisioner KPK Terbukti Buruk
Yuniati Turjandini 12 Oct 2024 Tempo
SELEKSI yang buruk akan menghasilkan pejabat yang lancung. Contohnya bisa kita lihat di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir semua pemimpin lembaga tersebut tersandung perkara etik. Bahkan ada yang tersangkut dugaan korupsi dan menjadi tersangka. Bukti terbaru adalah tuduhan pelanggaran etik dan pidana oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia dilaporkan ke polisi atas pertemuannya dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto, yang belakangan menjadi tersangka pencucian uang di KPK. Pertemuan terjadi pada 9 Maret 2023, sementara Eko ditetapkan sebagai tersangka pada 18 April tahun yang sama. 

Karena itulah Alexander berkelit bahwa pertemuannya bukan dengan pihak beperkara, melainkan pelapor korupsi. Ia menyebutkan pertemuan tersebut didampingi staf dan atas setahu pemimpin KPK lain. Alexander menutup mata bahwa Eko sedang bermasalah dan menjadi gunjingan publik.  Eko disorot setelah memamerkan gaya hidup mewah sehingga dicopot dari jabatannya pada 2 Maret 2023. Nah, di sinilah kejanggalannya. Tak masuk akal jika Alexander tidak mengetahui bahwa Eko sedang bermasalah. Alasan Alexander makin tak meyakinkan karena ia enggan menjelaskan kasus apa yang diusut KPK berdasarkan laporan Eko. 

Potensi pelanggaran etik, bahkan pidana, tak akan muncul jika calon komisioner yang disodorkan panitia seleksi bentukan pemerintah dan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul sosok yang berintegritas. Calon pemimpin KPK yang demikian tak akan didapat dari seleksi yang tidak akuntabel. Pemimpin KPK periode ini membuktikan buruknya penyaringan oleh panitia seleksi. Lima tahun lalu, sebelum calon komisioner KPK mengerucut ke sepuluh nama, banyak pihak mengingatkan panitia seleksi untuk tak meloloskan sejumlah orang. Rekam jejak mereka yang buruk sudah terang benderang, tapi panitia seleksi tak menggubrisnya. Karena prosesnya tak transparan dan akuntabel, wajar kita curiga bahwa kesepuluh nama yang muncul merupakan hasil intervensi penguasa atau kompromi politik.  (Yetede)

Teknologi ...

Strategi Pasangan Calon di Daerah Mendompleng Ketenaran Prabowo Subianto
Yuniati Turjandini 12 Oct 2024 Tempo
SEUSAI pemilihan presiden, masyarakat menyambut pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 27 November 2024. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum, masa kampanye pilkada berlangsung pada 25 September-23 November 2024. Para calon kepala daerah melancarkan beragam strategi demi mendulang suara selama masa kampanye. Sejumlah calon kepala daerah yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus memanfaatkan popularitas presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengerek elektabilitas mereka. KIM plus, yang di antaranya terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, merupakan pengusung utama Prabowo dalam pilpres 2024.

Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni, misalnya. Dalam kunjungannya ke kantor Demokrat di Banten, ia berharap Prabowo bisa turun langsung berkampanye untuk membantu mendongkrak elektabilitasnya. Dalam sejumlah survei, Andra masih tertinggal oleh Airin Rachmi Diany, yang menjadi rivalnya dalam pilkada Banten. Selain itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, memamerkan kedekatannya dengan Prabowo. Pria yang kerap disapa RK ini menyebutkan hubungan baik dengan presiden terpilih akan mempermudah urusan anggaran. Ia menganalogikan, jika hubungan dengan pemerintah pusat baik, program Jakarta akan lebih banyak didukung. "Kalau hubungan baik, dana transfer dari pemerintah pusat akan berlipat-lipat sehingga program Jakarta semuanya akan lebih banyak dan sejahtera," ujarnya dalam debat pilkada di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2024. Dalam kesempatan berbeda, RK pernah menyatakan menggunakan gimik yang mirip strategi Prabowo pada pilpres 2024. (Yetede)
Teknologi ...

Kolaborasi inklusif Pemerintah-Swasta Menentukan Kecepatan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Yoga 12 Oct 2024 Kompas (H)
PresideJoko Widodo mengajak semua pemangku kepentingan untuk kompak berperan aktif mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai pembangunan yang telah dihasilkan dalam 10 tahun terakhir menjadi modalnya. Ia yakin, Indonesia yang kompak bakal menuju negara maju di bawah Prabowo Subianto yang akan memerintah pada periode 2024-2029. ”Dari pembangunan, ada hasil-hasil konkret yang akan memperkuat daya saing kita. Dan memang sudah saatnya bangsa kita berkonsolidasi. Bangsa ini harus berkonsolidasi. Negara ini harus berkonsolidasi. Semua harus kompak. Semua harus bersatu,” kata Presiden Jokowi pada Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Forum tahunan tersebut merupakan edisi ke-15. Kali ini, sekitar 200 peserta hadir. Mereka terdiri dari unsur pimpinan perusahaan dan sejumlah perwakilan institusi negara. Seruan kolaborasi inklusi  merupakan elaborasi dari sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam forum itu, baik pemerintah, politisi, maupun swasta. Konsolidasi, menurut Presiden, penting di tengah dunia yang serba tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi global pada 2025-2026 diperkirakan 2,7-2,8 persen, sedangkan di Indonesia diproyeksikan di atas 5 persen. ”Hal-hal seperti ini yang patut kita syukuri. Kita sering lupa bersyukur. Dan, sekarang ini yang harus terus dipompakan adalah pemikiran-pemikiran positif, pemikiran yang optimistis, ” tutur Presiden.

Saat ini, Presiden melanjutkan, dunia memasuki Abad Asia dengan tiga negara diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi baru, yaitu China, Indonesia, dan India. Merujuk pada kajian sejumlah lembaga internasional, Presiden mengatakan, PDB per kapita Indonesia akan terus tumbuh. Pada satu masa, Indonesia diperkirakan naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke tinggi alias menjadi negara maju. ”Tapi, sekali lagi, menuju kesana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tapi juga butuh itung-itungan yang detail dan komplet dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan, saya meyakini, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan,” kata Presiden. (Yoga)

Teknologi ...

Masa Depan Indonesia pada Istana Negara di IKN
Yoga 12 Oct 2024 Kompas
Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). Peresmian itu merupakan tonggak penting dalam pembangunan ibu kota baru yang mewakili masa depan Indonesia. Peresmian Istana Negara secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Jokowi bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ibu Negara Nyonya Iriana. Presiden Jokowi juga menandatangani prasasti peresmian pembangunan Istana Negara. Berbeda dengan Istana Negara, Istana Garuda akan diresmikan Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai presiden 2 0 24 - 2 0 2 9. 

”Pada sore hari ini, kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu. Nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Presiden Jokowi. Peresmian Istana Negara dilakukan seusai Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam acara Kompas100 CEO Forum Powered by PLN ke-15 di Istana Garuda. Sebelum menuju lokasi peresmian di halaman Istana Negara, Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut.

Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. Dengan demikian, semua bangunan yang ada di IKN dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di ibu kota negara baru itu dengan baik. Sebab, bangunan Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut. Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. (Yoga)
Teknologi ...

Tuntutan Belum Dipenuhi Walau Cuti Hakim Berakhir
Yoga 12 Oct 2024 Kompas
Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia telah mengakhiri gerakan cuti bersama pada Jumat (11/10/2024). Mereka akan kembali menjalankan tugas sebagai pengadil meskipun tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan belum dipenuhi pemerintah. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) memulai gerakan cuti bersama pada 7 Oktober lalu. Aksi cuti bersama itu digelar untuk menuntut peningkatan kesejahteraan hakim. Gaji dan tunjangan yang tidak pernah naik selama 12 tahun terakhir menjadi salah satu pertimbangan para hakim menggelar aksi cuti bersama tersebut. Selama lima hari menggelar aksi cuti bersama, perwakilan SHI telah menemui sejumlah pihak untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. Pada hari pertama, perwakilan SHI menemui Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas.

Kemudian, pada hari kedua, para hakim menemui pimpinan DPR. Dalam audiensi itu, para hakim ditemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Syamsurizal, di ruang rapat Komisi III DPR di Gedung Nusantara II. Pada kesempatan itu, para hakim juga berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. ”Aspirasi sudah kami sampaikan. Kita lihat respons pemerintah. Senin lusa, kami sudah kembali aktif bertugas,” kata juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat. Dalam tuntutannya, SHI meminta setidaknya ada kenaikan tunjangan hakim sebesar 142 persen dari yang diterima hakim pada saatini.Angka tersebut dihitung dari penjumlahan inflasi yang terjadi tiap tahun sejak 2012. Fauzan menjelaskan, 148 hakim datang ke Jakarta untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim.

Para hakim memilih berjuang dengan cara yang legal, tidak melanggar hukum, tanpa mengganggu hak masyarakat. Fauzan dapat memahami adanya pandangan masyarakat yang merasa mereka menjadi tidak bersidang karena aksi ini. Ia menegaskan, tidak bersidang itu tidak melanggar hukum karena para hakim menggunakan hak cuti resmi. ”Jadi, 148 hakim itu yang ke Jakarta syaratnya adalah membawa surat izin cuti pimpinan pengadilan masing-masing. Jadi, tidak ada yang salah di situ,” ujarnya. Negara abai Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto mengatakan, tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan selama 12 tahun terakhir menjadi bukti bahwa negara abai terhadap profesi hakim. Pemerintah juga telah mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2018 terkait dengan uji materiil terhadap Pasal 3 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4),Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan11E Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. (Yoga)

Teknologi ...

Menekan Ketimpangan dan Kebocoran
Yoga 12 Oct 2024 Kompas
Sistem ekonomi dibenahi untuk menekan ketimpangan dan kebocoran. Ketimpangan bukan hanya soal pendapatan, melainkan juga akses informasi dan layanan. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin digambarkan dalam film Parasite yang disutradarai Bong Joon-ho. Di film peraih Piala Oscar untuk kategori Film Terbaik dalam ajang Academy Awards 2020 itu, kehidupan keluarga kaya di Korea Selatan yang sangat nyaman disandingkan dengan keluarga miskin yang berjuang keras, tetapi juga manipulatif. Dalam jurnalnya, ekonom Lucas Chancel dan Thomas Piketty menyebutkan, ketimpangan pendapatan global selalu sangat besar. Hal ini merefleksikan sistem ekonomi dunia yang hierarkis berlangsung terus-menerus. Di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 10 persen masyarakat ekonomi teratas menguasai 41 persen total pendapatan pada 2020. Sebaliknya, 50 persen masyarakat ekonomi terbawah hanya menguasai 16 persen total pendapatan.

Joseph E Stiglitz, penerima penghargaan Nobel Ekonomi, berpendapat, teori trickle-down economics atau ekonomi yang menetes ke bawah, yakni pemberian insentif yang menguntungkan kelompok ekonomi atas akan mengalir ke masyarakat ekonomi bawah, sudah kuno dan tidak relevan. Ia justru menyarankan trickle-up economics atau mengalir ke atas dengan cara memberi bantuan masyarakat bawah sehingga semua akan mendapat manfaatnya. Kebijakan serupa adalah membantu kelompok masyarakat menengah, yang manfaatnya akan dirasakan kelompok di atas dan di bawahnya. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi ketimpangan, diperlukan sistem dan kebijakan ekonomi dalam skala luas Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan membenahi sistem ekonomi yang selama ini memicu ketimpangan dan kebocoran ekonomi di Indonesia (Kompas.id,10/10/2024).

Langkah yang direncanakan antara lain menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni langsung ketangan orang yang membutuhkan. Kebocoran ekonomi akan ditangani, di antaranya, dengan memperbaiki sistem ekonomi, peradilan, hingga pendidikan secara menyeluruh. Subsidi semestinya diberikan kepada yang memerlukan bantuan. Saat ini masih ada subsidi yang sebenarnya untuk masyarakat miskin, tetapi dinikmati masyarakat yang tak layak dibantu, seperti elpiji dalam tabung ukuran 3 kilogram. Data yang tepat dan niat baik merupakan kunci pemberian subsidi tepat sasaran. Data diperbarui setiap saat agar sesuai dengan kondisi terkini. Adapun niat baik berupa kesadaran untuk tidak mengambil bantuan yang bukan haknya. Seiring dengan itu, kebocoran penerimaan segera ditambal. Celah sekecil apa pun harus disumbat. Perbaiki sistem agar lebih transparan dan meniadakan transaksi di bawah meja. Setiap biaya mesti dapat dipertanggungjawabkan. Sistem yang transparan akan mendorong biaya lebih efisien. Bagi perusahaan, efisiensi akan menopang perbaikan kinerja sehingga pekerja bisa lebih sejahtera. (Yoga)
Teknologi ...

BP Tapera diusulkan Jadi Badan Investasi
Yoga 12 Oct 2024 Kompas
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang belum lama berjalan diusulkan untuk diubah menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional. Dengan perubahan itu, cakupan pendanaan dan investasi perumahan diharapkan bisa diperluas. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat(BP Tapera) merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor4Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera saat ini berperan mengelola dana aparatur sipil negara (ASN) eks peserta Bapertarum-PNS. ASN yang tercatat sebagai anggota Bapertarum-PNS otomatis menjadi peserta Tapera. Hingga kini, BP Tapera belum melakukan pungutan tabungan perumahan rakyat atau kontribusi dana dari pekerja karena peraturan pelaksana Tapera belum terbit.

Aturan pelaksana Tapera masih dalam proses berupa peraturan Menteri Keuangan untuk pekerja yang penghasilannya dibiayai APBN/APBD. Sementara pekerja yang tidak digaji oleh APBN/APBD melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma, Jumat (11/10/2024), berpendapat, wacana perubahan BP Tapera masih didiskusikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan. Idenya agar sumber dana institusi juga dapat dioptimalkan untuk pendukung program 3 juta rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dana Tapera bisa dimanfaatkan untuk pemilikan rumah, renovasi, ataupun investasi. Di beberapa negara, seperti Meksiko, Singapura, dan China, pengelolaan dana dengan bauran sumber dana institusi dinilai telah berhasil meningkatkan kepemilikan dan kelayakan hunian bagi masyarakat, khususnya menengah bawah.

”BP Tapera sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan didesain khusus untuk mengelola dana sektor perumahan dapat diberikan mandat sebagai pengelola,” katanya. Investasi lebih luas Sebelumnya, usulan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional diungkapkan anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z Minang. Program Tapera tetap akan dilanjutkan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, pihaknya mengusulkan BP Tapera diiubah menjadi Badan Investasi Perumahan asional. Hal itu untuk membuka investasi dan dana perumahan yang lebih luas, tidak hanya bersumber dari Tapera. (Yoga)
Teknologi ...

Prediksi Membaiknya Perdagangan di Tahun 2025
Yoga 12 Oct 2024 Kompas
Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan perdagangan barang dunia 2024. Pertumbuhan tersebut ditopang kawasan Asia yang berperan sebagai penghubung ekonomi ditengah konflik geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia. Dalam Global Trade Outlook and Statistic yang dirilis pada Kamis (10/10/2024), WTO memperkirakan volume perdagangan barang global pada 2024 tumbuh 2,7 persen secara tahunan. Proyeksi itu naik tipis dari perkiraan pada April 2024 sebesar 2,6 persen. Kemudian, pada 2025, volume perdagangan dunia diperkirakan tumbuh 3 persen. Perkiraan itu justru lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi WTO pada April 2024 yang sebesar 3,3 persen. WTO juga meramal ekonomi dunia pada 2024 dan 2025 bakal tumbuh sama sebesar 2,7 persen.

Dibandingkan dengan ramalan sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini naik tipis 0,1 persen dan pada tahun depan tetap sama. Kawasan Asia menjadi pengungkit pertumbuhan perdagangan dunia. Volume ekspor kawasan tersebut akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kawasan lain, yakni naik 7,4 persen pada 2024. Ekspor Asia meningkat kuat pada paruh pertama tahun ini berkat peningkatan ekspor China, Singapura, dan Korea Selatan. Adapun impor Asia menunjukkan tren yang berbeda. Pertumbuhan impor China tetap moderat, sedangkan negara lain, seperti Singapura, Malaysia, India, dan Vietnam justru melonjak. Hal itu menunjukkan banyak negara di Asia yang berperan sebagai negara penghubung ekonomi. Mereka mampu memanfaatkan peluang perdagangan lintas blok geopolitik sehingga berpotensi mengurangi risiko fragmentasi.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, perdagangan barang dunia berada di jalur pemulihan bertahap meskipun masih ada risiko penurunan. Ada harapan perdagangan tersebut terus tumbuh hingga akhir tahun ini. ”Namun, kami tetap waspada terhadap potensi kemunduran, khususnya potensi eskalasi konflik regional seperti yang terjadi di Timur Tengah,” ujarnya melalui siaran pers. Risiko tetap ada Menurut Okonjo, dampak konflik geopolitik itu bisa sangat parah bagi negara-negara yang terlibat langsung. Dampaknya juga dapat secara tidak langsung memengaruhi biaya energi dan rute pengiriman barang dunia. Untuk itu, WTO
berharap setiap negara perlu terus bekerja sama untuk memastikan stabilitas ekonomi global dan pertumbuhan berkelanjutan. Hal itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Dalam laporan itu, WTO juga waswas dengan kondisi industri manufaktur global yang tengah melambat. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Global pada September 2024 sebesar 48,8. Hal itu mengindikasikan industri manufaktu dunia  tengah terkontraksi karena PMI berada di bawah ambang batas 50.  (Yoga)
Teknologi ...

Bank Thailand Merambah Indonesia
Yoga 12 Oct 2024 Kompas

Lembaga keuangan dari Thailand dalam beberapa tahun terakhir mulai mengakuisisi perbankan diIndonesia. Apa strategi kerja sama antara industri keuangan ”Negeri Gajah Putih” dan Indonesia? PT Bank Permata Tbk pada akhir September 2024 mengukuhkan kerja sama mereka dengan Bangkok Bank dengan mengganti logo berbentuk permata yang telah mereka pertahankan selama 21 tahun. Logo itu berganti menjadi bunga lotus, yang akrab dengan filosofi Buddha yang menjadi kepercayaan mayoritas di Thailand. Bangkok Bank menjadi satu-satunya pengendali saham bank yang terdaftar di bursa dengan kode BNLI tersebut. Per 30 September, Bangkok Bank menguasai 89,12 persen saham BNLI dan sisanya oleh publik.

Kepemilikan ini tercapai sejak Bangkok Bankmengakuisisi Bank Permata dari PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank pada pertengahan 2020. Presiden Direktur Bank Permata Meliza M Rusli saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/10/2024), menjelaskan, Bangkok Bank mengakuisisi mereka karena memiliki visi untuk mendukung nasabah Indonesia yang memiliki bisnis di luar Indonesia. Demikian sebaliknya dengan Bangkok Bank yang sebelumnya sudah membuka cabang di Indonesia sejak 1968. Mereka berekspansi mengikuti perkembangan bisnis nasabahnya. ”Sekarang Indonesia ini, kan, sudah berada di tahap dimana banyak perusahaan Indonesia yang menjadi pemain regional, bahkan menjadi pemain global. Mereka punya bisnis di Afrika, di London, dibanyak tempat. Kami ingin menjadi salah satu bank yang juga bisa memberikan dukungan kepada nasabah-nasabah kami ini dalam transaksi lintas batas,” tuturnya.

Bankok Bank, yang merupakan Lembaga keuangan dari Thailand dalam beberapa tahun terakhir mulai mengakuisisi perbankan di Indonesia. Apa strategi kerja sama antara industri keuangan ”Negeri Gajah Putih” dan Indonesia? PT Bank Permata Tbk pada akhir September 2024 mengukuhkan kerja sama mereka dengan Bangkok Bank dengan mengganti logo berbentuk permata yang telah mereka pertahankan selama 21 tahun. Logo itu berganti menjadi bunga lotus, yang akrab dengan filosofi Buddha yang menjadi kepercayaan mayoritas di Thailand. Bangkok Bank menjadi satu-satunya pengendali saham bank yang terdaftar di bursa dengan kode BNLI tersebut. Per 30 September, Bangkok Bank menguasai 89,12 persen saham BNLI dan sisanya oleh publik. Kepemilikan ini tercapai sejak Bangkok Bank mengakuisisi Bank Permata dari PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank pada pertengahan 2020. (Yoga)



Teknologi ...

Produk UMKM jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Yoga 12 Oct 2024 Kompas

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menegaskan komitmennya untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam negeri dari ancaman aplikasi belanja daring lintas negara yang bernama Temu. Harapannya, produk UMKM lokal bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Arif Rahman Hakim di Yogyakarta, Jumat (11/10/2024), menyampaikan komitmen tersebut. Arif menghadiri acara ”UMKM Muda: Masa Depan Perekonomian Bangsa” yang digelar di kampus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ”Kami di Kemenkop dan UKM selalu tiga, ya, arahnya, yakni memberi kemudahan, memberi perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang bertentangan dengan prinsip untuk memberikan perlindungan kepada UMKM, tentu kami akan mendukung UMKM supaya bisa jadi tuan rumah di negara sendiri, bisa mempunyai daya saing,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif mengatakan, Kemenkop dan UKM sudah menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait keberatannya terhadap aplikasi e-dagang yang mengancam keberlangsungan UMKM di dalam negeri. Aplikasi itu bernama Temu. Temu merupakan aplikasi e-dagang atau belanja daring lintas negara. Model bisnisnya membuat konsumen dapat bertransaksi langsung dengan produsen atau pabrik di Chinatanpa melibatkan pedagang perantara. Akibatnya, harga jual barang akan lebih murah. Cegah masuk Sebelumnya, melalui siaran pers pada 2 Oktober 2024, Kemenkop dan UKMjuga menyampaikan bahwaTemu adalah ancaman bagi UMKM Indonesia. Pemerintah saat ini berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi tersebut tidak masuk ke Indonesia. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop dan UKM Fiki Satari dalam siaran pers itu menyebut, jika Temu sampai masuk ke Indonesia, hal ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Dia berharap kementerian-kementerian terkait dan para pemangku kepentingan lain dapat bersinergi mencegahnya.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan, pada 22 Juli 2024, Temu juga mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, upaya itu gagal karena ada perusahaan asal Indonesia dengan nama dan klasifikasi lapangan usaha serupa. ”Tetapi, kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus,” ujar Fiki. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bakal memblokir aplikasi Temu di Indonesia (Kompas.id, 9/10/2024). Pemerintah sudah melarang model bisnis seperti itu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Temu yang memiliki model bisnis perdagangan secara elektronik (e-dagang) lintas batas negara jelas-jelas dilarang di Indonesia. Temu juga sampai sekarang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat kepada kami. (Yoga)

Pilihan Editor