Stabilitas pasar surat utang Indonesia menjadi peluang bagi pemerintah yang bersiap mengadakan lelang Surat Berharga Negara (SBN) lebih besar pada kuartal IV/2024 dengan target awal Rp180 triliun. Menurut anggota PWMII, Siswa Rizali, pasar SBN masih kuat meskipun terdapat peningkatan yield SBN 10 tahun karena ekspektasi peningkatan suplai. Pemerintah pun mempertimbangkan front loading untuk pembiayaan utang 2025, yang dikonfirmasi oleh Direktur Strategi DJPPR Kemenkeu, Riko Amir, sebagai langkah fleksibel dalam mengantisipasi kondisi pasar.

Senior Vice President Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan, mendukung strategi ini karena penggalangan dana lebih awal membantu stabilitas pasar dan mengurangi beban utang tahun depan. Ezra Nazula, Chief Investment Officer Fixed Income di Manulife Aset Manajemen Indonesia, juga menyebut pasar SBN masih menarik bagi investor karena prospek penurunan suku bunga BI dan The Fed, dengan estimasi yield SBN 10 tahun antara 6% hingga 6,25% hingga akhir tahun.

Kementerian Keuangan dan DPR telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, mencatatkan pendapatan negara pertama kali menembus Rp3.000 triliun. Pendapatan ini didukung oleh penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun dan PNBP Rp513,6 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.621,3 triliun, menghasilkan defisit 2,53% dari PDB atau Rp616,2 triliun. Pembiayaan utang disepakati Rp775,9 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya untuk mendukung pembangunan.

Pendanaan akan dicapai melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp642,56 triliun dan pinjaman senilai Rp133,31 triliun, termasuk pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun. Dengan suku bunga SBN 10 tahun pada 7%, masyarakat diprediksi tertarik untuk berinvestasi di SBN, apalagi setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 6%. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa SBN menarik minat investasi, terutama dari korporasi nonbank, yang menunjukkan dukungan investor domestik terhadap pasar SBN.

Namun, tekanan pada kelompok menengah ke atas yang kesulitan menabung menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target pendanaan, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan daya beli dan kapasitas investasi masyarakat, target anggaran 2025 mungkin sulit tercapai.

Optimisme konsumen Indonesia kembali menurun pada September 2024, mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang ditandai dengan penurunan indeks keyakinan konsumen dari 124,4 pada Agustus menjadi 123,5. Laporan Bank Indonesia menunjukkan melemahnya ekspektasi penghasilan dan daya beli, khususnya di kalangan kelas menengah ke bawah. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, mengaitkan pelemahan ini dengan tingginya suku bunga dan kenaikan harga bahan bakar, membuat konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja, terutama barang tahan lama.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan bahwa penurunan indikator ekonomi berdampak pada minat ekspansi bisnis, karena lemahnya permintaan memicu pengusaha untuk menunda ekspansi. Hariyadi juga menyoroti ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja yang menyebabkan lebih banyak pekerja masuk ke sektor informal, yang memiliki daya beli lebih rendah. Ia mendorong peningkatan lapangan kerja formal untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, menyebut pelemahan indikator ekonomi sebagai ancaman serius bagi dunia usaha karena dapat menekan omzet dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja. Sarman berharap Pilkada November serta musim libur akhir tahun dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal melalui belanja kampanye dan konsumsi musiman.

Pemerintah Indonesia menagih komitmen investasi tambahan sebesar Rp240 miliar dari Apple Inc. agar perusahaan tersebut dapat memperpanjang izin menjual produk terbarunya, seperti iPhone 16, di pasar Indonesia. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjelaskan bahwa Apple belum merealisasikan seluruh investasi yang dijanjikan, yang diperlukan untuk memenuhi syarat sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Agus menyatakan bahwa perpanjangan sertifikasi TKDN Apple saat ini tergantung pada realisasi tambahan investasi, yang akan menaikkan nilai TKDN Apple menjadi 40%, memungkinkan produk-produk Apple untuk dijual di Indonesia. Sejauh ini, Apple telah merealisasikan investasi sebesar Rp1,48 triliun dari total komitmen Rp1,71 triliun. Agus juga mendorong Apple untuk tidak hanya mendirikan Apple Academy, tetapi juga mempertimbangkan untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di dalam negeri.