Upaya Meningkatkan Perdagangan di Tengah Tantangan Global
Kinerja perdagangan Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perang dagang dan restriksi impor dari 19 negara, yang membuat volume perdagangan global menyusut. Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Mardyana Listyowati, menyatakan bahwa pemerintah berupaya memperluas pasar melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) untuk menurunkan hambatan tarif dan nontarif serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Mardyana optimis kinerja ekspor Indonesia bisa tetap positif dengan upaya FTA dan pengakuan standar bersama (MRA).
Presiden Joko Widodo juga optimis bahwa meski banyak negara melakukan restriksi dan inflasi global tinggi, Indonesia tetap memiliki peluang meningkatkan ekspor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung optimisme ini, mencatat bahwa ajang seperti Trade Expo Indonesia (TEI) telah berhasil meningkatkan transaksi perdagangan hingga USD 30,5 miliar pada 2023, dibandingkan dengan USD 1,42 miliar pada 2014.
Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pentingnya dua langkah utama: meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui hilirisasi dan memperluas pasar melalui diplomasi ekonomi. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economic (Core) menyarankan pengembangan pasar di Afrika Utara dan Pakistan, mengingat potensi demografis dan prospek ekonomi di negara-negara ini. Namun, Yusuf juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam perjanjian perdagangan dengan China, yang tidak selalu memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Kekhawatiran Rumah Tangga Akibat Ekonomi yang Tidak Stabil
Hasil survei terbaru Bank Indonesia menunjukkan penurunan indeks keyakinan konsumen dari 124,4 pada Agustus menjadi 123,5 pada September 2024. Penurunan ini mencerminkan optimisme konsumen yang melemah di sebagian besar kelompok pengeluaran, termasuk kelas bawah dengan pendapatan Rp1 juta-Rp2 juta per bulan dan kelas menengah dengan penghasilan di atas Rp5 juta. Konsumen menunjukkan penurunan keyakinan terhadap penghasilan dan kondisi ekonomi, serta ekspektasi masa depan terkait lapangan kerja dan kegiatan usaha.
Bank Indonesia juga mencatat bahwa porsi pengeluaran untuk tabungan dan pembayaran pinjaman menurun, sementara belanja konsumsi meningkat, yang berpotensi memengaruhi perekonomian. Konsumsi rumah tangga, yang memberikan kontribusi sebesar 54,53% terhadap PDB pada kuartal II/2024, dapat terancam jika daya beli masyarakat terus melemah. Hal ini diperkuat oleh data deflasi selama lima bulan terakhir dan lambatnya pertumbuhan simpanan kelompok menengah-bawah.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat peningkatan simpanan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya sebesar 0,8% sepanjang 2024, menunjukkan adanya tekanan finansial. Fenomena "makan tabungan" juga terlihat, dengan saldo rata-rata per rekening di bawah Rp100 juta menurun dari Rp3 juta pada 2019 menjadi Rp1,5 juta pada 2024.
Penurunan daya beli ini diduga diperparah oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) dan regulasi ketenagakerjaan yang dianggap kaku, yang menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja formal menjadi terbatas. Selain itu, indeks PMI Manufaktur juga berada di bawah level ekspansi 50, menunjukkan kinerja korporasi yang melemah.
Diperlukan solusi jangka panjang untuk menstabilkan keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar kerja serta memperkuat daya beli masyarakat. Bantuan sosial dapat membantu dalam jangka pendek, tetapi pemerintah perlu memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan mendorong program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama menjelang transisi pemerintahan.
Empat Calon Menteri untuk Meningkatkan Penerimaan Negara
Empat tokoh tengah bersaing untuk memimpin lembaga baru, Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Kementerian Penerimaan Negara, yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tokoh-tokoh tersebut adalah Permana Agung, mantan Dirjen Bea dan Cukai; Mukhammad Misbakhun, anggota DPR RI; Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan; dan Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurut sumber yang dekat dengan proses seleksi, mereka telah mengikuti uji kelayakan di hadapan tim Presiden terpilih, termasuk Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.
Keempat kandidat memiliki pengalaman di sektor perpajakan dan keuangan negara. Bambang Brodjonegoro dikenal atas inisiatif Tax Amnesty 2016, Anggito Abimanyu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Mukhammad Misbakhun berlatar belakang Ditjen Pajak dan kini berkarier di legislatif, sementara Permana Agung berpengalaman sebagai Dirjen Bea dan Cukai.
Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, menilai pembentukan BPN sebagai langkah penting dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas otoritas negara di bidang penerimaan pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ia memperkirakan bahwa pembentukan BPN dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga 3%—6% dalam lima tahun ke depan, yang berdampak positif pada pendapatan negara.
Peluang Besar Investasi Baterai di Ekosistem Kendaraan Listrik
Indonesia berpotensi menerima investasi hingga US$25 miliar dalam lima tahun ke depan untuk pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menyatakan bahwa peluang investasi ini muncul dari keterlibatan konsorsium perusahaan dari Indonesia, China, dan Eropa. Meski demikian, Seto menekankan bahwa pemerintah ke depan akan berfokus pada pembangunan ekosistem penghiliran industri, bukan hanya pengolahan nikel sebagai komoditas.
Seto mengungkapkan bahwa Indonesia telah memasuki fase pengembangan yang lebih maju dalam hilirisasi nikel, termasuk produksi prekursor dan sel baterai. Selain baterai berbasis nikel, Indonesia juga memiliki potensi dalam pengembangan baterai lithium ferro phosphate (LFP) dengan dukungan pabrik anoda yang mampu memproduksi 80.000 ton per tahun di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, menjadikannya yang terbesar kedua di dunia setelah Korea Selatan.
Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Seto optimis bahwa jika kebijakan tetap konsisten, Indonesia akan menjadi kekuatan besar kedua dalam ekosistem baterai global, setelah China.
Tantangan Baru dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengambil langkah tegas dengan memblokir aplikasi e-commerce asal China, Temu, yang dimiliki oleh Pinduoduo Inc., untuk melindungi pasar lokal dan UMKM. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan karena Temu tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Tindakan ini adalah respons cepat terhadap keluhan pelaku UMKM yang khawatir akan terganggunya pasar oleh produk murah dari Temu yang langsung dijual dari pabrik ke konsumen tanpa perantara, yang bisa merusak rantai pasok lokal dan mengancam lapangan pekerjaan.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyuarakan kekhawatiran bahwa skema bisnis Temu berpotensi merusak pasar lokal dan mengurangi daya saing UMKM. Mereka mendesak pemerintah memperketat aturan impor di platform e-commerce asing.
Selain itu, kehadiran Temu di Indonesia masih mungkin terjadi. Fiki Satari dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengatakan bahwa Kemenkop UKM akan segera berkoordinasi dengan Kemendag dan Kemenkominfo untuk mengatasi dampak e-commerce asing terhadap UMKM. Peneliti dari Momentum Works, Sabrina Chong, juga memandang pasar Indonesia sebagai target potensial bagi Temu, terutama dengan dinamika politik terkait transisi ke pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dapat berpengaruh pada kebijakan e-commerce.
Bungkil Inti Sawit Tetap Menjadi Komoditas Utama Ekspor
Indonesia berhasil menjadikan Selandia Baru sebagai pasar utama ekspor bungkil inti sawit atau palm kernel expeller (PKE), dengan penyerapan mencapai 74% dari total ekspor PKE, yaitu sekitar 26 juta ton pada 2023. Direktur Standar Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, AM Adnan, menyebut bahwa selain Selandia Baru, PKE juga diekspor ke Australia, China, Jerman, Prancis, Jepang, dan Belanda. Namun, untuk dapat memasuki pasar Selandia Baru, eksportir harus memenuhi standar ketat terkait sanitasi dan fitosanitasi sesuai kesepakatan antara Kementerian Pertanian Indonesia dan Kementerian Industri Primer Selandia Baru sejak 2013.
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Selatan, Kostan Manalu, menambahkan bahwa pihaknya terus mendampingi perusahaan sawit di Sumatra Selatan untuk memenuhi persyaratan ekspor PKE melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion) agar dapat meningkatkan volume ekspor. Data menunjukkan bahwa ekspor PKE dari wilayah tersebut meningkat dari 157.000 ton pada 2022 menjadi 169.000 ton pada 2023.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti potensi pasar minyak sawit mentah (CPO) di Bulgaria, yang mendorong adanya penjajakan hubungan sister city antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan salah satu kota di Bulgaria. Sri Mulyani menyebut bahwa pertemuan ini dapat membuka peluang kerjasama bilateral di sektor pangan, sawit, dan pariwisata antara kedua wilayah.
Hambatan Investasi Teknologi Tinggi di Pusat Data Google
Indonesia gagal menarik investasi pusat data dari Google, yang memilih Malaysia sebagai lokasi pembangunan data center di Asia Tenggara. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa keputusan Google dipengaruhi oleh beberapa faktor: tarif listrik industri di Malaysia lebih murah, insentif bebas bea masuk untuk barang modal, dan kepastian hukum yang lebih baik. Tarif listrik di Malaysia, yang hanya 8 sen dolar AS per kilowatt-jam, lebih menarik dibandingkan tarif di Indonesia. Selain itu, Budi menyoroti pentingnya pembenahan kepastian hukum di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investor asing.
Google telah mengumumkan investasi sebesar US$2 miliar di Malaysia dan US$1 miliar di Thailand, untuk membangun pusat data dan infrastruktur cloud. Meski pemerintah Indonesia tengah mengupayakan negosiasi dengan Google agar pusat data untuk pengguna di Indonesia dapat ditempatkan di dalam negeri, keputusan investasi sejauh ini mengarah ke negara tetangga.
Jokowi dan Prabowo Bahas Transisi Pemerintahan yang Mulus
Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dalam agenda makan malam di Senayan, Jakarta, pada Selasa malam (8/10). Pertemuan ini terjadi hanya 12 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, memunculkan spekulasi tentang materi diskusi mereka. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyebut pertemuan tersebut membahas program-program unggulan pemerintah yang akan diteruskan oleh Prabowo. Ari menganggap pertemuan ini sebagai contoh transisi pemerintahan yang baik, di mana Jokowi berbagi pengalaman dan pandangan terkait tantangan yang akan dihadapi.
Pengamat politik, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa pertemuan tersebut mencerminkan sinergi antara kedua tokoh dalam menjaga transisi pemerintahan yang positif. Ujang menilai pertemuan ini menunjukkan kekompakan, semangat persahabatan, persatuan, dan gotong royong demi keberlanjutan pembangunan Indonesia.
