Lembaga keuangan dari Thailand dalam beberapa tahun terakhir mulai mengakuisisi perbankan diIndonesia. Apa strategi kerja sama antara industri keuangan ”Negeri Gajah Putih” dan Indonesia? PT Bank Permata Tbk pada akhir September 2024 mengukuhkan kerja sama mereka dengan Bangkok Bank dengan mengganti logo berbentuk permata yang telah mereka pertahankan selama 21 tahun. Logo itu berganti menjadi bunga lotus, yang akrab dengan filosofi Buddha yang menjadi kepercayaan mayoritas di Thailand. Bangkok Bank menjadi satu-satunya pengendali saham bank yang terdaftar di bursa dengan kode BNLI tersebut. Per 30 September, Bangkok Bank menguasai 89,12 persen saham BNLI dan sisanya oleh publik.

Kepemilikan ini tercapai sejak Bangkok Bankmengakuisisi Bank Permata dari PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank pada pertengahan 2020. Presiden Direktur Bank Permata Meliza M Rusli saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/10/2024), menjelaskan, Bangkok Bank mengakuisisi mereka karena memiliki visi untuk mendukung nasabah Indonesia yang memiliki bisnis di luar Indonesia. Demikian sebaliknya dengan Bangkok Bank yang sebelumnya sudah membuka cabang di Indonesia sejak 1968. Mereka berekspansi mengikuti perkembangan bisnis nasabahnya. ”Sekarang Indonesia ini, kan, sudah berada di tahap dimana banyak perusahaan Indonesia yang menjadi pemain regional, bahkan menjadi pemain global. Mereka punya bisnis di Afrika, di London, dibanyak tempat. Kami ingin menjadi salah satu bank yang juga bisa memberikan dukungan kepada nasabah-nasabah kami ini dalam transaksi lintas batas,” tuturnya.

Bankok Bank, yang merupakan Lembaga keuangan dari Thailand dalam beberapa tahun terakhir mulai mengakuisisi perbankan di Indonesia. Apa strategi kerja sama antara industri keuangan ”Negeri Gajah Putih” dan Indonesia? PT Bank Permata Tbk pada akhir September 2024 mengukuhkan kerja sama mereka dengan Bangkok Bank dengan mengganti logo berbentuk permata yang telah mereka pertahankan selama 21 tahun. Logo itu berganti menjadi bunga lotus, yang akrab dengan filosofi Buddha yang menjadi kepercayaan mayoritas di Thailand. Bangkok Bank menjadi satu-satunya pengendali saham bank yang terdaftar di bursa dengan kode BNLI tersebut. Per 30 September, Bangkok Bank menguasai 89,12 persen saham BNLI dan sisanya oleh publik. Kepemilikan ini tercapai sejak Bangkok Bank mengakuisisi Bank Permata dari PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank pada pertengahan 2020. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menegaskan komitmennya untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam negeri dari ancaman aplikasi belanja daring lintas negara yang bernama Temu. Harapannya, produk UMKM lokal bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Arif Rahman Hakim di Yogyakarta, Jumat (11/10/2024), menyampaikan komitmen tersebut. Arif menghadiri acara ”UMKM Muda: Masa Depan Perekonomian Bangsa” yang digelar di kampus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ”Kami di Kemenkop dan UKM selalu tiga, ya, arahnya, yakni memberi kemudahan, memberi perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang bertentangan dengan prinsip untuk memberikan perlindungan kepada UMKM, tentu kami akan mendukung UMKM supaya bisa jadi tuan rumah di negara sendiri, bisa mempunyai daya saing,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif mengatakan, Kemenkop dan UKM sudah menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait keberatannya terhadap aplikasi e-dagang yang mengancam keberlangsungan UMKM di dalam negeri. Aplikasi itu bernama Temu. Temu merupakan aplikasi e-dagang atau belanja daring lintas negara. Model bisnisnya membuat konsumen dapat bertransaksi langsung dengan produsen atau pabrik di Chinatanpa melibatkan pedagang perantara. Akibatnya, harga jual barang akan lebih murah. Cegah masuk Sebelumnya, melalui siaran pers pada 2 Oktober 2024, Kemenkop dan UKMjuga menyampaikan bahwaTemu adalah ancaman bagi UMKM Indonesia. Pemerintah saat ini berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi tersebut tidak masuk ke Indonesia. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop dan UKM Fiki Satari dalam siaran pers itu menyebut, jika Temu sampai masuk ke Indonesia, hal ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Dia berharap kementerian-kementerian terkait dan para pemangku kepentingan lain dapat bersinergi mencegahnya.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan, pada 22 Juli 2024, Temu juga mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, upaya itu gagal karena ada perusahaan asal Indonesia dengan nama dan klasifikasi lapangan usaha serupa. ”Tetapi, kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus,” ujar Fiki. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bakal memblokir aplikasi Temu di Indonesia (Kompas.id, 9/10/2024). Pemerintah sudah melarang model bisnis seperti itu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Temu yang memiliki model bisnis perdagangan secara elektronik (e-dagang) lintas batas negara jelas-jelas dilarang di Indonesia. Temu juga sampai sekarang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat kepada kami. (Yoga)

Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menguji coba Biskita Trans Wibawa Mukti dengan skema pembelian layanan atau buy the service di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 1 Desember 2024. Kabupaten Bekasi menjadi daerah pertama diwilayahBodetabek yang menyelenggarakanprogram buy the service dengan sumber pendanaan secara mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Reza Nuralam, Jumat (11/10/2024), mengatakan, selama masa uji coba, pihaknya akan memberlakukan tarif gratis. Pihaknya menyiapkan anggaran Rp 1,2 miliar dari APBD 2024 untuk uji coba selama satu bulan atau sepanjang Desember 2024. Dalam tahap uji coba, Biskita akan melayani satu koridor dengan rute dari Perumahan Cinity Cikarang Utara menuju LRT Jabodebek di Bekasi Timur, lalu melewati Tambun, Cibitung, Terminal, Stasiun Cikarang, dan sebaliknya. Rute ini merupakan salah satu dari tujuh koridor yang direncanakan dan melibatkan 15 unit Biskita.

”Kami sedang mengkaji enam koridor baru. Target kami tahun depan akan ada tujuh koridor yang beroperasi. Saat ini kami masih dalam penentuan trayek. Tahun ini kami uji coba dulu satu koridor,” katanya. Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengalokasikan pembiayaan Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar dari APBD 2025 untuk menanggung seluruh beban tarif penumpang saat bus beroperasi normal hingga batas waktu yang ditentukan. Lalu, pihaknya akan melanjutkan dengan skema subsidi. ”Mungkin dalam waktu satu tahun akan digratiskan. Setelah itu, anggaran ditahun berikutnya tidak lagi Rp 15 miliar-Rp 20 miliar, tetapitetap kami subsidi agar tarifnya bisa lebih murah, berkisar Rp 10.000 hingga Rp 15.000,” katanya. Mandiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto mengatakan, Kabupaten Bekasi jadi daerah pertama di Bodetabek yang menyelenggarakan program buy the service dengan sumber pendanaan mandiri dari APBD

Pada 2024, APBD Kabupaten Bekasi mencapai Rp 7,370 triliun, naik dari 2023 yang tercatat Rp 7,118 triliun. Sebelumnya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi telah lebih dulu mengoperasikan layanan Biskita dengan skema pembelian layanan. Layanan ini mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bekasi, misalnya, mendapatkan bantuan Rp 38 miliar untuk operasionalisasi 20 Biskita Transpatriot. ”Kabupaten Bekasi merupakan daerah ke-15 di Indonesia yang telah melakukan kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan sekaligus kota pertama dari 15 kota yang memberanikan diri menganggarkan APBD untuk layanan Biskita tahun 2024,” ujar Suharto. Menurut Suharto, hal ini selaras dengan konsep penyediaan layanan angkutan umum perkotaan yang bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah yang mesti melayani pergerakan warga lokal. (Yoga)

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya untuk tidak menugaskan kadernya yang menjadi menteri kelak sebagai sarana pencari uang. Apalagi, uang ”setoran” untuk partai politik diambil dari anggaran negara.
”Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan, jangan menugaskan menteri-menteri yang Saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan Saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” kata Prabowo dalam pidato politiknya dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Agenda itu turut diikuti Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Begitu pula sejumlah elite PKB, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal
PKB Hassanudin Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Rusdi Kirana, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Prabowo menyadari, partai politik (parpol) membutuhkan sumber keuangan dan sumber daya agar tetap beroperasi. Namun, jangan sampai kebutuhan itu dipenuhi lewat permintaan ”setoran” dari kader parpol yang menjabat sebagai menteri. Menteri Pertahanan itu
mengajak seluruh anggota parpol dan menteri mendatang untuk mencari cara yang baik, terbuka, dan tidak mengganggu institusi dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Dengan demikian, kekayaan bangsa dapat terkelola secara efektif tanpa bocor ke kantong-kantong pihak tak bertanggung jawab. Apalagi, lanjut Ketua Umum Partai Gerindra itu, teknologi kian canggih. Kemampuan pengawasan terhadap aliran dana bisa maksimal. ”Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” ujarnya. Selain arahan untuk menyalahgunakan uang negara, pidato Prabowo juga berbicara soal kondisi global, demokrasi, serta kontestasi Pilkada 2024.

Demokrasi Indonesia, kata Menteri Pertahanan, memiliki ciri khas yang tak bisa disamakan dengan negara lainnya. Kritik harus disampaikan secara sopan, bukan dalam bentuk makian. Dalam forum itu, Muhaimin Iskandar meminta Prabowo untuk meninjau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Aturan itu salah satunya mengatur soal
honorarium anggota DPRD. ”Sederhana Bapak, Bapak meninjau saja Perpres Nomor 33. Jadi, peninjauan terhadap Perpres 33 yang memungkinkan tugas-tugas DPRD bisa berjalan dengan optimal karena rata-rata APBD kita juga mampu menjadi dan menyangga seluruh tugas-tugas DPRD,” katanya. Bagi Muhaimin, revisi aturan tersebut sejalan dengan cita-cita Prabowo agar pertumbuhan ekonomi naik sebesar 8 persen. Angka  ambisius itu dukung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah  satunya adalah kontribusi DPRD. (Yoga)