Grup Astra Akuisisi RS Jantung Heartology Cardiovascular
Yuniati Turjandini
12 Oct 2024 Investor Daily (H)
Group Astra kembali melakukan gebrakan dengan mengakuisi rumah sakit jantung Heartology Cardiovascular Hospital senilai Rp 643 miliar. Langkah salah satu konglomerasi bisnis terbesar di Tanah Air ini, menegaskan keseriusannya dalam melakukan diversifikasi usaha ke sektor non-otomotif, ditengah terus melemahnya penjualan mobil nasional. Tercatat, hingga kini Group Astra telah menggelontorkan dana Rp 4,2 triliun untuk masuk di sektor kesehatan. Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro mengatakan, PT Astra Internasional Tbk (ASII) melalui anak usahanya yakni PT Astra Sehat Nusantara, telah menyelesaikan akuisisi Heartology Cardivascular Hospital. Investasi ini adalah bagian dari fokus ekspansi Astra pada sektor kesehatan. "Kami berharap investasi di Heartology Cardiovascular Hospital, yang merupakan rumah sakit khusus jantung ini, dapat berkontribusi pada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya peningkatan kualitas bagi masyarakat, khususnya kualitas penanganan penyakit kritis di Indonesia, dan memainkan peran integral dalam pengembangan ekosistem kesehatan Astra," kata Djony. (Yetede)
Jalur Licin Asuransi
Yuniati Turjandini
12 Oct 2024 Investor Daily (H)
Sejumlah perusahaan asuransi dipastikan banyak menemui kesulitan dalam mengejar ekuitas minimum yang bakal berlaku dua tahap pada 2026 dan 2028. Saat tingkat profitabilitas kurang mendukung untuk memupuk laba secara organik, asuransi masih harus dihadapkan pada implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang bisa menggerogoti ekuitas. Di sektor asuransi umum hingga akhir Agustus 2024, terdapat sebanyak 23 perushaan dari 71 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar sesuai POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah. Mereka punya tenggat 31 Desember 2026 untuk memenuhi aturan ekuitas minimum tersebut. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan, masalah permodalan ini banyak terjadi pada perusahaan asuransi umum lokal. Sebagai wadah dari perusahaan asuransi umum lokal. (Yetede)
Memperbesar Kontribusi Koperasi ke Perekonomian
Yuniati Turjandini
12 Oct 2024 Investor Daily
Pemerintah mendorong peningkatan kontribusi usaha koperasi terhadap PDB nasional dari 5,7% menjadi 6,2% pada tahun ini. Untuk itu, pemerintah menerapkan program koperasi modern mulai tahun 2020 hingga 2023 yang menghasilkan 400 koperasi, dan target tahun ini menjadi 500 koperasi modern. Kontribusi koperasi terhadap PDB telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam rencana tersebut, target kontribusi koperasi mencapai 5,5% terhadap PDB nasional pada 2024.
Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (Kemekop UKM) Ahmad Zabadi mengatakan, program korporatisasi petani yang menghadirkan ekosistem hulu hilir dengan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani anggota koperasi. Dalam program ini petani menjadi penyedia bahan baku/supplyer dan koperasi menjadi konsolidator dan agregator produk pertanian dengan mencari pasar/offtaker. "Kami ingin koperasi menjadi bagian dari rantai pasok dan ekosistem bisnis dan terhubung dengan dunia usaha lain atau industri. Program hilirisasi koprasi kita dorong agar terintegrasi dari hulu ke hilir dalam konteks koperasi di sektor riil," jelas Ahmad. (Yetede)
Fenomena Pekerja Gig Terus Bertambah
Yuniati Turjandini
12 Oct 2024 Tempo
PRESIDEN Joko Widodo memperingatkan soal fenomena gig economy yang berpotensi menjadi tren perekonomian pada masa depan. Dia mengatakan gig economy sebagai ekonomi serabutan. Tenaga kerja pada ekonomi serabutan kerap disebut sebagai pekerja gig. Perusahaan memilih pekerja dengan sistem paruh waktu dibanding karyawan tetap untuk mengurangi risiko ketidakpastian global. "Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Perusahaan memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja yang freelancer," ujar Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024, Kamis, 19 September 2024.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mendefinisikan gig economy sebagai praktik ekonomi berbasis platform yang menggunakan Internet dan berpusat pada individu. Konsep ini memungkinkan individu mendapat penghasilan sambil memiliki otonomi dalam menentukan jadwal dan lokasi kerja mereka. Gig awalnya lekat dengan musikus yang menerima pekerjaan dari panggung ke panggung. Gig economy juga mengambil referensi pada ekonomi yang digerakkan oleh mereka yang bekerja dari “panggung ke panggung”.
Menurut Jokowi, tren ekonomi serabutan terlihat dari banyaknya perusahaan yang memilih pekerja independen atau freelancer alih-alih mempekerjakan karyawan tetap. Walhasil, kesempatan kerja yang berkelanjutan makin langka. Sementara itu, jumlah orang yang mencari kerja makin banyak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memprediksi tren ekonomi serabutan akan makin didorong oleh fleksibilitas waktu kerja yang membuat perusahaan bebas membuka kesempatan kerja lintas negara. Imbasnya, kesempatan kerja menjadi makin sempit dan berkurang. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar pekerja di Indonesia masih berada dalam sektor informal atau hampir 60 persen. Sebelum masa pandemi Covid-19 pada 2019, pekerja informal sebanyak 75,65 juta orang. Kini, pada 2024, tercatat jumlahnya mencapai 84,13 juta orang. (Yetede)
Seleksi Komisioner KPK Terbukti Buruk
Yuniati Turjandini
12 Oct 2024 Tempo
SELEKSI yang buruk akan menghasilkan pejabat yang lancung. Contohnya bisa kita lihat di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir semua pemimpin lembaga tersebut tersandung perkara etik. Bahkan ada yang tersangkut dugaan korupsi dan menjadi tersangka. Bukti terbaru adalah tuduhan pelanggaran etik dan pidana oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia dilaporkan ke polisi atas pertemuannya dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto, yang belakangan menjadi tersangka pencucian uang di KPK. Pertemuan terjadi pada 9 Maret 2023, sementara Eko ditetapkan sebagai tersangka pada 18 April tahun yang sama.
Karena itulah Alexander berkelit bahwa pertemuannya bukan dengan pihak beperkara, melainkan pelapor korupsi. Ia menyebutkan pertemuan tersebut didampingi staf dan atas setahu pemimpin KPK lain. Alexander menutup mata bahwa Eko sedang bermasalah dan menjadi gunjingan publik. Eko disorot setelah memamerkan gaya hidup mewah sehingga dicopot dari jabatannya pada 2 Maret 2023. Nah, di sinilah kejanggalannya. Tak masuk akal jika Alexander tidak mengetahui bahwa Eko sedang bermasalah. Alasan Alexander makin tak meyakinkan karena ia enggan menjelaskan kasus apa yang diusut KPK berdasarkan laporan Eko.
Potensi pelanggaran etik, bahkan pidana, tak akan muncul jika calon komisioner yang disodorkan panitia seleksi bentukan pemerintah dan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul sosok yang berintegritas. Calon pemimpin KPK yang demikian tak akan didapat dari seleksi yang tidak akuntabel. Pemimpin KPK periode ini membuktikan buruknya penyaringan oleh panitia seleksi. Lima tahun lalu, sebelum calon komisioner KPK mengerucut ke sepuluh nama, banyak pihak mengingatkan panitia seleksi untuk tak meloloskan sejumlah orang. Rekam jejak mereka yang buruk sudah terang benderang, tapi panitia seleksi tak menggubrisnya. Karena prosesnya tak transparan dan akuntabel, wajar kita curiga bahwa kesepuluh nama yang muncul merupakan hasil intervensi penguasa atau kompromi politik. (Yetede)
Strategi Pasangan Calon di Daerah Mendompleng Ketenaran Prabowo Subianto
Yuniati Turjandini
12 Oct 2024 Tempo
SEUSAI pemilihan presiden, masyarakat menyambut pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 27 November 2024. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum, masa kampanye pilkada berlangsung pada 25 September-23 November 2024. Para calon kepala daerah melancarkan beragam strategi demi mendulang suara selama masa kampanye. Sejumlah calon kepala daerah yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus memanfaatkan popularitas presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengerek elektabilitas mereka. KIM plus, yang di antaranya terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, merupakan pengusung utama Prabowo dalam pilpres 2024.
Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni, misalnya. Dalam kunjungannya ke kantor Demokrat di Banten, ia berharap Prabowo bisa turun langsung berkampanye untuk membantu mendongkrak elektabilitasnya. Dalam sejumlah survei, Andra masih tertinggal oleh Airin Rachmi Diany, yang menjadi rivalnya dalam pilkada Banten. Selain itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, memamerkan kedekatannya dengan Prabowo. Pria yang kerap disapa RK ini menyebutkan hubungan baik dengan presiden terpilih akan mempermudah urusan anggaran. Ia menganalogikan, jika hubungan dengan pemerintah pusat baik, program Jakarta akan lebih banyak didukung. "Kalau hubungan baik, dana transfer dari pemerintah pusat akan berlipat-lipat sehingga program Jakarta semuanya akan lebih banyak dan sejahtera," ujarnya dalam debat pilkada di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2024. Dalam kesempatan berbeda, RK pernah menyatakan menggunakan gimik yang mirip strategi Prabowo pada pilpres 2024. (Yetede)
Kolaborasi inklusif Pemerintah-Swasta Menentukan Kecepatan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Yoga
12 Oct 2024 Kompas (H)
PresideJoko Widodo mengajak semua pemangku kepentingan untuk kompak berperan aktif mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai pembangunan yang telah dihasilkan dalam 10 tahun terakhir menjadi modalnya. Ia yakin, Indonesia yang kompak bakal menuju negara maju di bawah Prabowo Subianto yang akan memerintah pada periode 2024-2029. ”Dari pembangunan, ada hasil-hasil konkret yang akan memperkuat daya saing kita. Dan memang sudah saatnya bangsa kita berkonsolidasi. Bangsa ini harus berkonsolidasi. Negara ini harus berkonsolidasi. Semua harus kompak. Semua harus bersatu,” kata Presiden Jokowi pada Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).
Forum tahunan tersebut merupakan edisi ke-15. Kali ini, sekitar 200 peserta hadir. Mereka terdiri dari unsur pimpinan perusahaan dan sejumlah perwakilan institusi negara. Seruan kolaborasi inklusi merupakan elaborasi dari sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam forum itu, baik pemerintah, politisi, maupun swasta. Konsolidasi, menurut Presiden, penting di tengah dunia yang serba tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi global pada 2025-2026 diperkirakan 2,7-2,8 persen, sedangkan di Indonesia diproyeksikan di atas 5 persen. ”Hal-hal seperti ini yang patut kita syukuri. Kita sering lupa bersyukur. Dan, sekarang ini yang harus terus dipompakan adalah pemikiran-pemikiran positif, pemikiran yang optimistis, ” tutur Presiden.
Saat ini, Presiden melanjutkan, dunia memasuki Abad Asia dengan tiga negara diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi baru, yaitu China, Indonesia, dan India. Merujuk pada kajian sejumlah lembaga internasional, Presiden mengatakan, PDB per kapita Indonesia akan terus tumbuh. Pada satu masa, Indonesia diperkirakan naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke tinggi alias menjadi negara maju. ”Tapi, sekali lagi, menuju kesana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tapi juga butuh itung-itungan yang detail dan komplet dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan, saya meyakini, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan,” kata Presiden. (Yoga)
Masa Depan Indonesia pada Istana Negara di IKN
Yoga
12 Oct 2024 Kompas
Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). Peresmian itu merupakan tonggak penting dalam pembangunan ibu kota baru yang mewakili masa depan Indonesia. Peresmian Istana Negara secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Jokowi bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ibu Negara Nyonya Iriana. Presiden Jokowi juga menandatangani prasasti peresmian pembangunan Istana Negara. Berbeda dengan Istana Negara, Istana Garuda akan diresmikan Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai presiden 2 0 24 - 2 0 2 9.
”Pada sore hari ini, kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu. Nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Presiden Jokowi. Peresmian Istana Negara dilakukan seusai Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam acara Kompas100 CEO Forum Powered by PLN ke-15 di Istana Garuda. Sebelum menuju lokasi peresmian di halaman Istana Negara, Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut.
Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. Dengan demikian, semua bangunan yang ada di IKN dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di ibu kota negara baru itu dengan baik. Sebab, bangunan Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut. Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. (Yoga)
Tuntutan Belum Dipenuhi Walau Cuti Hakim Berakhir
Yoga
12 Oct 2024 Kompas
Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia telah mengakhiri gerakan cuti bersama pada Jumat (11/10/2024). Mereka akan kembali menjalankan tugas sebagai pengadil meskipun tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan belum dipenuhi pemerintah. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) memulai gerakan cuti bersama pada 7 Oktober lalu. Aksi cuti bersama itu digelar untuk menuntut peningkatan kesejahteraan hakim. Gaji dan tunjangan yang tidak pernah naik selama 12 tahun terakhir menjadi salah satu pertimbangan para hakim menggelar aksi cuti bersama tersebut. Selama lima hari menggelar aksi cuti bersama, perwakilan SHI telah menemui sejumlah pihak untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. Pada hari pertama, perwakilan SHI menemui Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas.
Kemudian, pada hari kedua, para hakim menemui pimpinan DPR. Dalam audiensi itu, para hakim ditemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Syamsurizal, di ruang rapat Komisi III DPR di Gedung Nusantara II. Pada kesempatan itu, para hakim juga berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. ”Aspirasi sudah kami sampaikan. Kita lihat respons pemerintah. Senin lusa, kami sudah kembali aktif bertugas,” kata juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat. Dalam tuntutannya, SHI meminta setidaknya ada kenaikan tunjangan hakim sebesar 142 persen dari yang diterima hakim pada saatini.Angka tersebut dihitung dari penjumlahan inflasi yang terjadi tiap tahun sejak 2012. Fauzan menjelaskan, 148 hakim datang ke Jakarta untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim.
Para hakim memilih berjuang dengan cara yang legal, tidak melanggar hukum, tanpa mengganggu hak masyarakat. Fauzan dapat memahami adanya pandangan masyarakat yang merasa mereka menjadi tidak bersidang karena aksi ini. Ia menegaskan, tidak bersidang itu tidak melanggar hukum karena para hakim menggunakan hak cuti resmi. ”Jadi, 148 hakim itu yang ke Jakarta syaratnya adalah membawa surat izin cuti pimpinan pengadilan masing-masing. Jadi, tidak ada yang salah di situ,” ujarnya. Negara abai Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto mengatakan, tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan selama 12 tahun terakhir menjadi bukti bahwa negara abai terhadap profesi hakim. Pemerintah juga telah mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2018 terkait dengan uji materiil terhadap Pasal 3 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4),Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan11E Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. (Yoga)
Menekan Ketimpangan dan Kebocoran
Yoga
12 Oct 2024 Kompas
Sistem ekonomi dibenahi untuk menekan ketimpangan dan kebocoran. Ketimpangan bukan hanya soal pendapatan, melainkan juga akses informasi dan layanan. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin digambarkan dalam film Parasite yang disutradarai Bong Joon-ho. Di film peraih Piala Oscar untuk kategori Film Terbaik dalam ajang Academy Awards 2020 itu, kehidupan keluarga kaya di Korea Selatan yang sangat nyaman disandingkan dengan keluarga miskin yang berjuang keras, tetapi juga manipulatif. Dalam jurnalnya, ekonom Lucas Chancel dan Thomas Piketty menyebutkan, ketimpangan pendapatan global selalu sangat besar. Hal ini merefleksikan sistem ekonomi dunia yang hierarkis berlangsung terus-menerus. Di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 10 persen masyarakat ekonomi teratas menguasai 41 persen total pendapatan pada 2020. Sebaliknya, 50 persen masyarakat ekonomi terbawah hanya menguasai 16 persen total pendapatan.
Joseph E Stiglitz, penerima penghargaan Nobel Ekonomi, berpendapat, teori trickle-down economics atau ekonomi yang menetes ke bawah, yakni pemberian insentif yang menguntungkan kelompok ekonomi atas akan mengalir ke masyarakat ekonomi bawah, sudah kuno dan tidak relevan. Ia justru menyarankan trickle-up economics atau mengalir ke atas dengan cara memberi bantuan masyarakat bawah sehingga semua akan mendapat manfaatnya. Kebijakan serupa adalah membantu kelompok masyarakat menengah, yang manfaatnya akan dirasakan kelompok di atas dan di bawahnya. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi ketimpangan, diperlukan sistem dan kebijakan ekonomi dalam skala luas Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan membenahi sistem ekonomi yang selama ini memicu ketimpangan dan kebocoran ekonomi di Indonesia (Kompas.id,10/10/2024).
Langkah yang direncanakan antara lain menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni langsung ketangan orang yang membutuhkan. Kebocoran ekonomi akan ditangani, di antaranya, dengan memperbaiki sistem ekonomi, peradilan, hingga pendidikan secara menyeluruh. Subsidi semestinya diberikan kepada yang memerlukan bantuan. Saat ini masih ada subsidi yang sebenarnya untuk masyarakat miskin, tetapi dinikmati masyarakat yang tak layak dibantu, seperti elpiji dalam tabung ukuran 3 kilogram. Data yang tepat dan niat baik merupakan kunci pemberian subsidi tepat sasaran. Data diperbarui setiap saat agar sesuai dengan kondisi terkini. Adapun niat baik berupa kesadaran untuk tidak mengambil bantuan yang bukan haknya. Seiring dengan itu, kebocoran penerimaan segera ditambal. Celah sekecil apa pun harus disumbat. Perbaiki sistem agar lebih transparan dan meniadakan transaksi di bawah meja. Setiap biaya mesti dapat dipertanggungjawabkan. Sistem yang transparan akan mendorong biaya lebih efisien. Bagi perusahaan, efisiensi akan menopang perbaikan kinerja sehingga pekerja bisa lebih sejahtera. (Yoga)