;
Teknologi ...

Pemberlakuan Aturan Transparansi Sawit Eropa
Yuniati Turjandini 11 Oct 2024 Tempo
PEMERINTAH Indonesia, Malaysia, dan Komisi Uni Eropa baru saja membentuk gugus tugas untuk merespons regulasi baru Uni Eropa, European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang bertujuan memastikan produk seperti minyak sawit, kopi, cokelat, karet, dan kayu yang diimpor tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi. Awalnya aturan ini dijadwalkan akan berlaku pada Januari 2025. Namun, per 2 Oktober 2024, Komisi Uni Eropa mengusulkan aturan ini ditunda kembali selama 12 bulan untuk persiapan yang lebih matang. Dengan demikian, jika disetujui, aturan ini akan berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar serta pada 30 Juni 2026 untuk perusahaan berskala mikro dan kecil. Selain Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat akan mengadopsi peraturan serupa.

Hal yang diatur dalam EUDR sebenarnya lebih-kurang sama dengan aturan yang ada di Indonesia. Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang mengatur keadilan harga. Permentan Nomor 1 Tahun 2018 mengatur kewajiban perusahaan-perusahaan sawit membeli buah sawit dari petani melalui kelembagaan pekebun. Dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di dalamnya diatur soal kewajiban negara melindungi dan memberdayakan petani pekebun.

Aspek legalitas juga diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Ada pula Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Mengenai pendataan petani sawit, terdapat Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam inpres tersebut, pemerintah wajib mendata petani sawit, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pendataan ini mencakup data petani, titik koordinat, dan poligon lahan perkebunannya. (Yetede)


Teknologi ...

Sektor e-Commerce Tumbuh Positif
Yuniati Turjandini 11 Oct 2024 Tempo
Meski sedang terjadi pelemahan daya beli, Kementerian Perdagangan mencatat sektor e-commerce tetap tumbuh positif. Meski daya beli masyarakat melemah, Kementerian Perdagangan mencatat sektor e-commerce tetap tumbuh positif. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang menuturkan terjadi peningkatan transaksi e-commerce pada semester I 2024 sebesar 13-16 persen dibanding nilai transaksi di periode yang sama pada 2023. Compas, perusahaan riset pemasaran, memproyeksikan pertumbuhan nilai penjualan pada Hari Belanja Nasional (Harbolnas) tahun ini meningkat 25,2 persen. Pertumbuhan ini mendorong total nilai transaksi mencapai Rp 6,7 triliun pada Harbolnas 2024, yang akan jatuh pada Kamis, 12 Desember mendatang. (Yetede)
Teknologi ...

Dunia Usaha Menggantungkan Harapan
Yoga 11 Oct 2024 Kompas (H)
Kondisi ekonomi menjelang masa transisi pemerintahan dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi.
Dunia usaha menggantungkan harapan yang tinggi kepada pemerintahan mendatang untuk lebih serius menyikapi gejala perlambatan ekonomi yang mulai terjadi. Memasuki triwulan IV-2024, kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa. Tercatat sejak Mei 2024, telah terjadi penurunan harga barang dan jasa atau deflasi. Baik dilihat dari sisi permintaan maupun penawaran, deflasi yang terjadi dalam lima
bulan beruntun menjadi indikasi adanya stagnasi ekonomi di Tanah Air. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah level 5 persen selama tiga triwulan berturut-turut sejak triwulan III tahun 2023 sampai triwulan II tahun 2024.

Terjadinya pelemahan daya beli juga dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Adapun dari sisi pasokan, data ekonominya juga menunjukkan tekanan, yaitu dari data Purchase Managers’ Index (PMI), yang menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. Sejak April 2024,
PMI terus mengalami penurunan, dan bahkan sejak Juli 2024 mengalami kontraksi, yaitu indikator PMI yang turun di bawah 50. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danan Girindrawardana mengatakan, perlambatan pada indikator ekonomi utama itu semakin menekan dunia usaha di tengah kondisi ekonomi global yang sudah tidak pasti.

”Dunia usaha saat ini, terutama di sektor padat karya, sedang mengalami kebimbangan. Bingung antara keputusan mau ekspansi bisnis, mempertahankan bisnis, atau berjalanstagnansaja,” kata Danang saat dihubungi dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (10/10/2024). Ia bisa memaklumi iklim politik pasti menghangat di masa transisi, tetapi ia berharap pemerintah tidak mengabaikan masalah ekonomi. Ke depan, pemerintahanPrabowo juga diharapkan bisa kembali mengerek kondisi ekonomi ang kini melambat. ”Pak Prabowo harus tampil sebagai leader di sektor ekonomi. Perbaiki regulasi, dieva luasi komprehensif dan kesampingkan kepentingan parsial. Sebab, kalau tidak, ekonomi kita akan begini-begini saja,” ujarnya. (Yoga)

Teknologi ...

Prabowo Minta Menteri Parpol Jangan Menyelewengkan Anggaran untuk Partainya
Yoga 11 Oct 2024 Kompas

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya untuk tidak menugaskan kadernya yang menjadi menteri kelak sebagai sarana pencari uang. Apalagi, uang ”setoran” untuk partai politik diambil dari anggaran negara.
”Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan, jangan menugaskan menteri-menteri yang Saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan Saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” kata Prabowo dalam pidato politiknya dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Agenda itu turut diikuti Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Begitu pula sejumlah elite PKB, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal
PKB Hassanudin Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Rusdi Kirana, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Prabowo menyadari, partai politik (parpol) membutuhkan sumber keuangan dan sumber daya agar tetap beroperasi. Namun, jangan sampai kebutuhan itu dipenuhi lewat permintaan ”setoran” dari kader parpol yang menjabat sebagai menteri. Menteri Pertahanan itu
mengajak seluruh anggota parpol dan menteri mendatang untuk mencari cara yang baik, terbuka, dan tidak mengganggu institusi dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Dengan demikian, kekayaan bangsa dapat terkelola secara efektif tanpa bocor ke kantong-kantong pihak tak bertanggung jawab. Apalagi, lanjut Ketua Umum Partai Gerindra itu, teknologi kian canggih. Kemampuan pengawasan terhadap aliran dana bisa maksimal. ”Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” ujarnya. Selain arahan untuk menyalahgunakan uang negara, pidato Prabowo juga berbicara soal kondisi global, demokrasi, serta kontestasi Pilkada 2024.

Demokrasi Indonesia, kata Menteri Pertahanan, memiliki ciri khas yang tak bisa disamakan dengan negara lainnya. Kritik harus disampaikan secara sopan, bukan dalam bentuk makian. Dalam forum itu, Muhaimin Iskandar meminta Prabowo untuk meninjau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Aturan itu salah satunya mengatur soal
honorarium anggota DPRD. ”Sederhana Bapak, Bapak meninjau saja Perpres Nomor 33. Jadi, peninjauan terhadap Perpres 33 yang memungkinkan tugas-tugas DPRD bisa berjalan dengan optimal karena rata-rata APBD kita juga mampu menjadi dan menyangga seluruh tugas-tugas DPRD,” katanya. Bagi Muhaimin, revisi aturan tersebut sejalan dengan cita-cita Prabowo agar pertumbuhan ekonomi naik sebesar 8 persen. Angka  ambisius itu dukung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah  satunya adalah kontribusi DPRD. (Yoga)

Teknologi ...

Prioritaskan Kesejahteraan Hakim

Yoga 11 Oct 2024 Kompas
Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia berharap presiden terpilihPrabowo Subianto memenuhi komitmennya untuk menaikkan kesejahteraan hakim sebagai prioritas dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Peningkatan kesejahteraan hakim diyakini sebagai salah satu jalan untuk menjaga integritas hakim serta mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari pengaruh apa pun.
Ribuan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) akan mengakhiri aksi cuti bersama pada
Jumat (11/10/2024). Sejak memulai gerakan cuti bersama pada 7 Oktober lalu, perwakilan SHI telah bertemu dengan sejumlah pihak, salah satunya presiden terpilihPrabowo Subianto. Dalam komunikasi melalui telepon itu, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim.

”Kami yakin presiden terpilih, Bapak Prabowo, akan menaikkan gaji dan tunjangan hakim,” kata salah satu juru bicara SHI, Adji Prakoso, saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Kamis (10/10). Adji yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, itu berkunjung dengan didampingi sejumlah ha-
kim dari sejumlah daerah, mulai dari Lampung, Jambi, hingga Aceh. Adji menuturkan, keresahan para hakim atas situasi kesejahteraan yang masih jauh dari memadai dibicarakan sejak tahun 2023. Awalnya, hal tersebut dibahas di dalam grup juru bicara pengadilan. Para hakim kemudian membuat paguyuban bernama SHI untuk
memperjuangkan kesejahteraan hakim yang mencakup gaji, tunjangan hakim, rumah dinas, fasilitas kesehatan, jaminan keamanan, dan fasilitas lainnya meminta setidaknya ada kenaikan tunjangan hakim sebesar 142 persen dari yang diterima hakim pada saat ini.

Angka tersebut dihitung penjumlahan dari inflasi terjadi tiap tahun sejak 2012. ”Kami sebenarnya malu Pak,
hakim sebagai silent corps, tapi, kok, kayak gini, tiap 10 tahun kita datang lagi sampaikan seperti ini. Teriak- teriak lagi di luar. Seakan hakim tidak ada kewibawaan. Tetapi, kami sudah terdesak. Kalau enggak begini, runtuh juga,” kata Adji. Bukan pertama kali Aksi hakim menuntut kesejahteraan bukan pertama kali ini terjadi. Sepuluh tahun sebelumnya, aksi serupa digaungkan sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Pera-
turan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Pada tahun itu, pendapatan hakim memang mengalami kenaikan jumlah yang signifikan. Akan tetapi, tidak ada penyesuaian pendapatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. (Yoga)

Teknologi ...

Program Pembangunan Tiga Juta Rumah
Yoga 11 Oct 2024 Kompas
Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dimulai pada 2025 tidak hanya melibatkan pengembang dan kontraktor lokal dan nasional, tetapi juga terbuka untuk pelaku usaha asing. Pembangunan hunian vertikal
di perkotaan akan menyasar lokasi pasar, stasiun, dan jalan raya. Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan, program 3 juta rumah terdiri dari2juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program 1 juta rumah di perkotaan terbuka untuk kontraktor, pengembang nasional, dan perusahaan asing. Kekurangan (backlog) rumah di Indonesia masih sangat besar. Terdapat 10,7 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah dan 27 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni.

Program 3 juta rumah per tahun yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditargetkan mampu menyediakan 15 juta rumah dalam kurun 5 tahun ke depan. Menurut Hashim, konsep
yang disiapkan Satgas Perumahan, antara lain, mengundang perusahaan-perusahaan asing, seperti China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia, untuk membangun hunian perkotaan di Indonesia. Salah satu pengusaha di Qatar telah menyatakan minat untuk membangun 1 juta unit apartemen. Konstruksi Selain itu, pihaknya juga telah bertemu dengan perusahaan konstruksi terbesar di dunia, China State Construction and
Engineering Corporation Ltd, yang memiliki setidaknya 380.000 pekerja. Perusahaan asal China itu menyatakan
sanggup membangun hunian vertikal secara masif. Tahun 2023, perusahaan itu sudah membangun 880.000 unit apartemen.

Perusahaan asing itu diyakini sanggup membangun 1 juta unit apartemen setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Meski demikian, pembangunan 1 juta unit apartemen di perkotaan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya ke perusahaan dari suatu negara. Indonesia juga memiliki banyak kontraktor dan pengembang nasional yang dinilai mampu menyediakan hunian vertikal. ”(Pengembang) dari mana-mana dipersilakan, biar dananya ada. Saya semakin optimistis. Kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan REI (Realestat Indonesia) untuk berpartisipasi,” ujar Hashim. Ia menambahkan, beberapa lahan negara dan badan usaha
milik negara yang bisa disiapkan dan dialokasikan untuk hunian vertikal di perkotaan adalah lahan pasar, stasiun, hingga jalan raya. Dicontohkan, saat ini terdapat 143 lokasi pasar yang dimiliki dan dikelola oleh PD
Pasar Jaya. (Yoga)
Teknologi ...

"Sisa Hari" Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono
Yoga 11 Oct 2024 Kompas
Tinggal 10 hari lagi pergantian pemerintahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berduet dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyanyikan lagu ”Menghitung Hari”. ”Konser” ini berlangsung pada acara serah terima barang milik negara Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024) pagi. Hadirin yang terdiri dari tamu undangan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, aparatur sipil negara Kementerian PUPR, serta wartawan  menyangka Sri Mulyani dan Basuki akan tampil pagi itu. Sri Mulyani menyanyi, sedangkan Basuki, seperti biasanya, duduk di belakang set  drum.

Mereka diiringi grup ”Dew” band yang disewa untuk menyemarakkan acara itu. Awalnya, seperti kegiatan seremoni kementerian pada umumnya, acara diawali dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah. Setelah itu, giliran Sri Mulyani naik ke atas panggung memberikan sam-
butan. Menjelang akhir sambutan, belum sempat Mulyani turun dari panggung, Basuki menyusul naik ke atas panggung. ”Bu Menteri, Bapak dan Ibu sekalian, ini, kan, kami berdua tinggal menghitung hari,” ujar Basuki langsung disambut tawa hadirin. ”Nah, untuk itu, (pada) kesempatan ini saya tahu Ibu sibuk dan ada rasa galau. Untuk itu, saya mau menghibur Ibu. Menghibur sama-sama Bu,” lanjut Basuki. ”Menghibur diri sendiri,” Sri Mulyani menimpali. ”Monggo, Bu. Ibu mau nyanyi apa, saya main drum,” ujar Basuki disambut tepuk tangan hadirin.

”Ini bagian yang selalu Pak Bas todong saya,” celetuk Sri Mulyani. Sebelum keduanya berjalan ke peralatan musik, Basuki memberikan sedikit kata sambutan. Ia menjelaskan, selama 10 tahun ini, kementeriannya diberikan kepercayaan untuk membelanjakan uang lebih dari Rp 10.000 triliun untuk berbagai pembangunan di Tanah Air. Tugas Kementerian PUPR, Basuki melanjutkan, hanya membelanjakan anggaran. Sementara Kementerian Keuangan bertugas mencari uang negara. ”Maka, kalau ada penyelewengan, saya malu dengan Menkeu,” ujar Basuki. Mendengar itu, Sri Mulyani meresponsnya, ”Memang belanja yang baik seperti Pak Bas itu susah.” Basuki menjawab dengan mengatakan, dirinya tidak pernah minta tambahan anggaran. Yang meminta tambahan adalah Presiden. (Yoga)
Teknologi ...

Peran Pesawat N219 Nurtanio Menekan Disparitas Harga Pangan.
Yoga 11 Oct 2024 Kompas
N219 Nurtanio, pesawat buatan anak bangsa, telah mendunia. Pesawat itu telah menarik hati Kongo, Malaysia, dan China. Pusat Penerbangan TNI AD dan sejumlah perusahaan swasta nasional pun telah memesannya. Kini, Nurtanio tengah dinanti merampungkan salah satu misinya, yakni menekan disparitas harga pangan. N219 Nurtanio merupakan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Namanya diambil dari salah satu tokoh
kedirgantaraan Indonesia, yakni Nurtanio Pringgoadisuryo. N219 merupakan pesawat multiguna generasi baru yang dirancang untuk mengangkut  19 penumpang dengan kapasitas muatan mencapai 2.313 kilogram. Pada 3 September 2024, Pemerintah Kongo melalui sebuah perusahaan multinasional resmi membeli lima pesawat
itu senilai total 66,2 juta dollar AS. Sebelumnya, pada Mei 2023, PTDI menandatangani nota kesepahaman dengan AIROD Sdn Bhd, Malaysia, untuk memasarkan dan menjual pesawat N219 Nurtanio.

Kemudian, pada November 2023, PTDI menyepakati kerja sama dengan Linkfield Technologies untuk penjualan 25 pesawat N219 Nurtanio dalam gelaran The Aero Asia 2023. Dari jumlah itu, lima pesawat akan dioperasikan sebuah perusahaan penerbangan di China dan 20 pesawat untuk perusahaan penyewaan pesawat di China.
Di dalam negeri, PTDI juga menandatangani kontrak pengembangan enam pesawat twin turboprop N219 Nurtanio dengan Kementerian Pertahanan RI. Pesawat itu akan dioperasikan Pusat Penerbangan TNI AD. Nurtanio tersebut dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan operasi militer modern. Terbaru, pada September 2024, PT Indo Aviasi Perkasa membeli dua pesawat N219. Pesawat itu akan digunakan untuk mengimplementasikan salah satu program transformasi ekonomi di Kepulauan Riau.

Tidak hanya itu, PTDI juga menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Provinsi Bali untuk mendukung transformasi ekonomi Kerthi Bali dengan PT Jamkrida Bali Mandara. Hal itu terkait upaya pengembangan ekosistem dirgantara dan pariwisata di Bali utara. Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan menjelaskan, pengembangan ekosistem dirgantara di Bali utara akan dilakukan melalui pembangunan pusat kedirgantaraan. Hal itu mencakup pengembangan pusat pelatihan penerbangan serta pusat perawatan, perbaikan, dan overhaul pesawat terbang dengan memanfaatkan Bandara Letnan Kolonel Wisnu di Buleleng. ”Selain itu, akan dikembangkan pula penerbangan pariwisata dengan menjadikan
bandara tersebut sebagai hub penerbangan pariwisata yang menggunakan pesawat karya anak bangsa N219 Nurtanio dan N219 Amfibi,” ujarnya melalui siaran pers. (Yoga)

Teknologi ...

Kementerian PUPR Menghibahkan Rp 374,65 Triliun Barang Milik Negara
Yoga 11 Oct 2024 Kompas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghibahkan total Rp 374,65 triliun barang milik negara kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan yayasan. Ini merupakan total nilai bangunan dan barang yang telah dibangun PUPR yang kemudian dihibahkan selama 10 tahun ter-
akhir. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, aset-aset negara yang diserahkan ini merupakan berbagai infrastruktur yang telah dikerjakan pada tahun ini. Ia mengatakan, acara penyerahan aset ini dilakukan setiap tahun oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan. ”Kami lakukan percepatan penyerahannya bukan hanya karena periode kabinet ini akan berakhir. Kami melakukannya secara konsisten setiap tahun apa-apa yang telah kami bangun, kami serahkan,” katanya saat membuka acara

Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (10/10/2024). Zainal menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir total barang milik negara yang telah diserahkan kepada para penerima mencapai Rp 374,65 triliun. Adapun untuk tahun ini senilai Rp 19,26 triliun, terdiri dari aset senilai Rp 5,8 triliun kepada kementerian atau lembaga dan sisanya, Rp 13,36 triliun, kepada pemerintah daerah, yayasan, perguruan
tinggi, dan desa. Barang milik negara tahun ini diserahkan pemda kepada pihak penerima, di antaranya barang milik negara untuk bidang sumber daya air berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya serta bangunan gedung kantornya senilaiRp 113,99 miliar. Barang milik negara lainnya yang diserahkan adalah infra-
struktur bidang bina marga berupa jalan nasional kolektor, arteri, hasil Inpres Jalan.

Presiden Joko Widodo tentang Jalan Daerah, dan jembatan gantung senilai Rp 2,79 triliun Di sektor cipta karya, barang milik negara yang dihibahkan berupa fasilitas air minum, pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas nasional, serta peningkatan kualitas permukiman kumuh sebesar Rp 9,53 triliun. Bukan hanya itu, di bidang perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana umum, dan lain-lain senilai Rp 6,82 triliun. Dipelihara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, secara sederhana, Kementerian PUPR selama 10 tahun terakhir sudah membagikan barang milik negara hingga Rp 374,65 triliun. Barang milik negara ini berupa bangunan fisik ataupun infrastruktur sarana prasarana. Adapun barang milik negara ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Negara. (Yoga)
Teknologi ...

Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Tinggal 130.119 Unit
Yoga 11 Oct 2024 Kompas

Jumlah koperasi aktif di Indonesia pada 2014 tercatat 209.448 unit dan turun menjadi 130.119 unit pada akhir 2023. Penurunan jumlah koperasi aktif disebabkan langkah pemerintah menata ulang lewat pembubaran koperasi yang tidak berbadan hukum. ”Tidak ada yang komplain selama kami melakukan pembubaran. Sebab, terbukti masih banyak koperasi hanya berbekal papan nama dalam
kurun waktu 2014–2023,” ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ahmad Zabadi dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024), di Jakarta. Menurut dia, dalam kurun waktu tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil sebagai koperasi yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar. Koperasi yang dinilai tidak aktif diproses untuk dihapus dan dibubarkan secara resmi. 

Kementerian Koperasi dan UKM juga membentuk satuan tugas (satgas) koperasi bermasalah. Satgas ini bekerja dari 11 Januari 2022 hingga 11 Januari 2023. Satgas menemukan delapan koperasi yang bermasalah. Setelah satgas dibubarkan, Kementerian Koperasi dan UKM lalu membentuk tim pemantauan koperasi blah pada 17 Februari 2023. Tugasnya melakukan pemantauan harian terhadap pembayaran skema perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang telah dihomologasi oleh pengadilan dan penanganan mediasi terhadap korban koperasi bermasalah. Selain tata kelola ulang, Ahmad menyebutkan, pihaknya juga mengupayakan berbagai transformasi regulasi untuk menciptakan ekosistem perkoperasian yang lebih adaptif terhadap tuntutan perkembangan bisnis dan zaman. Sebagai contoh, penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak.

Terkait aset, dia mengklaim, dari total 130.119 koperasi yang aktif, Kementerian Koperasi dan UKM mendata nilai keseluruhan aset mencapai Rp 254,7 triliun. Jumlah riil diperkirakan lebih besar. ”Sebab, dari 16.205 koperasi yang melakukan deklarasi aset secara mandiri per 15 Oktober 2023, ketahuan total aset mereka sudah menyentuhRp 287 triliun. Proyeksi kami, dari total koperasi yang sampai sekarang aktif, total asetnya bisa sampai Rp 900 triliun,” ucap Ahmad. Ketua Umum Dewan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Sri Untari, berpendapat, Kementerian Koperasi dan UKM semestinya membeberkan berapa banyak koperasi aktif, tetapi keuangannya tidak sehat. Dia menduga, dari total koperasi yang aktif tidak semuanya benar-benar sehat. (Yoga)

Pilihan Editor